Breaking
SUKABUMINews menyajikan artikel, berita politik, hukum, kriminal, dunia Islam, serta berbagai peristiwa yang terjadi, baik di dalam dan Luar Negeri secara tepat dan akurat. Kontributor/wartawan SUKABUMINews dalam melaksanakan tugas selalu dibekali ID dan atau Surat Tugas. Segala bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jurnalistik, sangat kami hargai. Anda menyukai tantangan, memiliki kemampuan reportase, wawancara, melakukan penelitian? Tuangkan hasil kemampuan anda menjadi sebuah tulisan, baik dalam bentuk artikel berita. Bergabunglah bersama kami.. Kirimkan data pribadi, nama, alamat dan nomor HP. ke email: sukabumi_news@yahoo.com atau gmail: redaksi.sukabuminews@gmail.com. Hanya yang memenuhi kriteria yang akan kami muat dan undang.

Thursday, April 30, 2020

Redaksi sukabumiNews

Masalah Bansos Warga Dampak COVID-19, Ridwan Kamil Diminta Segera Ambil Langkah

sukabumiNews.net, BANDUNG – DPRD Jawa Barat mendorong Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, untuk segera menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) bagi warga terdampak wabah COVID-19 dari pemerintah Provinsi.

Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) Abdul Hadi Wijaya mengatakan,  Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil harus segera melangkah untuk menyalurkan Bansos, sambil menunggu sejumlah bantuan dari pihak lain khususnya dari pemerintah Pusat.

Hal tersebut dikatakan politisi PKS terkait adanya kegaduhan penyaluran bansos bagi masyarakat yang terdampak wabah COVID-19.

”Data yang sepotong-sepotong itu mengakibatkan tidak nyambungnya kondisi di lapangan dengan (masyarakat) yang diberi harapan. Jadi, Pak Gubernur kecepetan (menyalurkan bansos), akhirnya jadi ramai, viral,” kata Abdul Hadi Wijaya dalam keterangannya, Rabu (29/4/2020).

Dikatakannya, dalam rapat koordinasi terakhir bersama Pemprov Jabar, pihaknya memberikan solusi agar persoalan ini dapat segera teratasi. Menurutnya, solusi terbaik adalah membuka data penerima bansos, baik itu bansos dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

“Data penerima bansos by name by adress tersebut nantinya dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Pembukaan data penerima bansos juga harus disertai kesempatan untuk revisi jika ada masyarakat terdampak yang belum menerima bansos,” ujarnya.

Ia mencontohkan, jika data penerima bansos itu sudah ada, solusinya adalah di breakdown, hingga level RW. Sehingga menurutnya, jika di setiap RW ada 200 KK, masing – masing penerima bansos harus diklasifikasi sebagai penerima bansos Presiden, Provinsi dan bansos Kabupaten/Kota.

”Jadi bukan dikunci (data penerima bansos). Lalu yang gak dapat (bansos) jangan ditutup, tapi dibuka lalu diberikan kesempatan untuk merevisi,” tandasnya.

Pewarta : KBRN
Edotor : Red.
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2020
Jangan Lewatkan!
Masukkan email Anda untuk berlangganan artikel terbaru :

close