Breaking
SUKABUMINews menyajikan artikel, berita politik, hukum, kriminal, dunia Islam, serta berbagai peristiwa yang terjadi, baik di dalam dan Luar Negeri secara tepat dan akurat. Kontributor/wartawan SUKABUMINews dalam melaksanakan tugas selalu dibekali ID dan atau Surat Tugas. Segala bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jurnalistik, sangat kami hargai. Anda menyukai tantangan, memiliki kemampuan reportase, wawancara, melakukan penelitian? Tuangkan hasil kemampuan anda menjadi sebuah tulisan, baik dalam bentuk artikel berita. Bergabunglah bersama kami.. Kirimkan data pribadi, nama, alamat dan nomor HP. ke email: sukabumi_news@yahoo.com atau gmail: redaksi.sukabuminews@gmail.com. Hanya yang memenuhi kriteria yang akan kami muat dan undang.

Wednesday, October 16, 2019

Redaksi sukabumiNews

UU KPK Berlaku Besok, Mahasiswa Bakal Demo di Depan Istana

Ilustrasi aksi demonstrasi mahasiswa. (Gambar Istimewa).  
sukabumiNews, JAKARTA – Mahasiswa akan kembali turun ke jalan, Kamis (17/10) siang. Aksi unjuk rasa yang bakal digelar di depan Istana Negara tersebut bertepatan dengan berlakunya Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi.

Hal tersebut dibenarkan oleh Koordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia, Muhammad Nurdiyansyah.

"Iya benar," ujar Nurdiyansyah melalui pesan singkat ketika dikonfirmasi pada Rabu (16/10), dikutip dari CNN Indonesia.

Aksi mahasiswa bertajuk #TuntaskanReformasi itu akan digelar sejak pukul 13.00 WIB dimulai dari Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Monas dan berakhir di depan Istana Negara. Melalui aksi ini mahasiswa akan menuntut kembali agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu KPK.

Senin (14/10) kemarin menjadi tenggat waktu yang diberikan mahasiswa untuk Jokowi menerbitkan Perppu KPK. Tenggat waktu tersebut disampaikan mahasiswa saat bertemu dan berdialog dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pada 3 Oktober lalu.

Diketahui UU KPK hasil revisi disahkan DPR atas keputusan bersama pemerintah pada 17 September lalu. UU KPK itu bakal berlaku Kamis 17 Oktober, atau tepat 30 hari setelah disahkan, jika Presiden tidak mengeluarkan Perppu KPK. Namun nyatanya hingga hari ini, Jokowi tak juga menerbitkan Perppu KPK.

Tenaga Ahli Keduputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin menanggapi permintaan mahasiswa sebagai ancaman. Ia berbalik mengatakan agar mahasiswa tidak mengancam presiden.

Menurut Ngabalin, mahasiswa sebagai kelompok terdidik seharusnya membuka dialog dengan cara-cara yang menggunakan nalar.

Sementara itu, mendekati pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Polda Metro Jaya menyatakan tak akan memberikan izin aksi unjuk rasa kepada siapapun terhitung sejak 15 hingga 20 Oktober 2019.

Baca: Pegiat Antikorupsi Cium Ada Persekongkolan Anggota DPR Dibalik Revisi UU KPK

Pewarta : CNN Indonesia
Editor : Red.
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2019
Jangan Lewatkan!
Masukkan email Anda untuk berlangganan artikel terbaru :

Loading...
close