Breaking
SUKABUMINews menyajikan artikel, berita politik, hukum, kriminal, dunia Islam, serta berbagai peristiwa yang terjadi, baik di dalam dan Luar Negeri secara tepat dan akurat. Kontributor/wartawan SUKABUMINews dalam melaksanakan tugas selalu dibekali ID dan atau Surat Tugas. Segala bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jurnalistik, sangat kami hargai. Anda menyukai tantangan, memiliki kemampuan reportase, wawancara, melakukan penelitian? Tuangkan hasil kemampuan anda menjadi sebuah tulisan, baik dalam bentuk artikel berita. Bergabunglah bersama kami.. Kirimkan data pribadi, nama, alamat dan nomor HP. ke email: sukabumi_news@yahoo.com atau gmail: redaksi.sukabuminews@gmail.com. Hanya yang memenuhi kriteria yang akan kami muat dan undang.

Tuesday, May 28, 2019

Redaksi sukabumiNews

Hasil Audit BPKP: BPJS Kesehatan Defisit Rp 9,1 T di 2018

sukabumiNews, JAKARTA – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akhirnya merampungkan hasil audit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Berdasarkan hasil auditnya, defisit BPJS Kesehatan sebesar Rp 9,1 triliun per 31 Desember 2018.

"Posisi gagal bayar [BPJS Kesehatan] sampai 31 Desember Rp9,1 triliun," kata Kepala BPKP Ardan Adiperdana dalam Rapat Kerja dan Dengar Pendapat DPR RI Komisi IX, Senin (27/5/2019).

Angka defisit per 31 Desember 2018 itu berdasarkan angka realisasi, bukan lagi prediksi. Ardan menyebut, hasil review menyebut kewajiban bayar BPJS Kesehatan sebesar Rp19,41 triliun. Sebagian dari kewajiban bayar itu telah diselesaikan pemerintah melalui mekanisme bantuan pemerintah sebesar Rp10,29 triliun.

"Rp19,41 triliun ini sebagian telah diselesaikan melalui mekanisme bantuan pemerintah Rp10,29 triliun pada bulan November 2019. Dan posisi gagal bayar sampai dengan 31 Desember sebesar Rp9,1 triliun," ungkap Ardan.

BPKP setidaknya membutuhkan waktu 3 bulan lebih untuk mengaudit keuangan BPJS secara 100%. Adapun audit dilakukan berdasar pada jumlah peserta BPJS sebanyak 208.540.169 dengan 6 segmen di dalamnya, yaitu PBI-APBN, PPUP, PBI-APBD, PPUBU, PBPU, dan BP.

BPKP melakukan audit terhadap sistem piutang BPJS Kesehatan, strategic purchasing, pelayanan biaya operasional, tata kelola teknologi informasi sehingga mengerucut kepada penerimaan dan pengeluaran BPJS Kesehatan.

BACA:
Sri Mulyani Ogah Jadi Pembayar Pertama Defisit BPJS Kesehatan


Copyright © CNBC Indonesia
Jangan Lewatkan!
Masukkan email Anda untuk berlangganan artikel terbaru :

close