“Jangan dipaksakan UPK masuk ke bumdes atau lembaga manapun,” kata Ujang Hamdun, kepada wartawan, belum lama ini.
Dijelaskan, UPK merupakan hibah masyarakat berdasarkan MAD. “ UPK merupakan dana hibah yang diterima masyarakat melalui keterwakilan berdasarkan MAD. Bagimana hukumnya jika ‘hibah’ itu diambil kembali,” tanya UH.
UH pun menambahkan bahwa UPK lahir berbasis kesumberdayaan. “Jika pengambil alihan itu terjadi, ribuan, bahkan jutaan orang akan merasakan imbasnya, karena banyak diantara mereka bergantung hidup di UPK,” tegasnya.
0Komentar