Breaking
loading...
Showing posts with label viral. Show all posts
Showing posts with label viral. Show all posts

Monday, April 1, 2019

Redaksi sukabumiNews

Aneh Jika Bawaslu Menganggap Sulit Dapatkan Saksi

sukabumiNews, CIBADAK - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukabumi tidak bisa melanjutkan penanganan kasus viralnya video deklarasi dukungan kepada capres-cawapres 01 yang diduga dilakukan oleh 12 orang kades aktif di dua kecamatan yakni Kecamatan Warungkiara dan Bantar Gadung.

Penghentian penanganan kasus tersebut dilakukan karena bawaslu merasa kesulitan mendapatkan saksi-saksi.

"Kami kesulitan mendapatkan saksi-saksi," ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi, Teguh Harianto kepada awak media, dalam press release di Gedung Bawaslu Kabupaten Sukabumi, Jalan Karangtengah Cibadak, Selasa (26/3/2019) lalu.


Menanggapi pernyataan tersebut, Advokat dan Penasehat Hukum, Muhamad Saleh Arif, SH (MSA Law Firm) menyatakan bahwa bawaslu tidak professional dan tidak cermat menangani kasus ini.

“Kenapa sampai ada pernyataan ‘kesulitan tidak ada saksi’ dalam mengungkap kasus pelanggaran ini?," ungkap Saleh kepada sukabumiNews.net, di kediamannya di Jln Bhayangkara Selabatu, Cikole Kota Sukabumi, Senin (1/4/2019).

Padahal, menurut Saleh, si pembuat konten video, apalagi kemudian yang menguploadnya di medsos, jika memang ini ada dan jelas pasti ada, tinggal dipanggil saja orangnya dan dimintai keterangan sebagai saksi.

 “Aneh jika bawaslu menganggap sulit mendapatkan saksi,” ucapnya.

“Kalau tidak ada, lantas siapa yang menguploadnya, Jin, atau makhluk halus lainnya,” Tanya saleh seraya menambahkan, “kalau ini yang terjadi, baru boleh dianggap sulit,” seronohnya.

Selain itu tambah Saleh, bawaslu juga sebenarnya bisa memanggil kedua belas kades tersebut.

“Mereka bisa juga dipanggil untuk menjadi saksi terhadap rekan pelaku deklarasi yang lainnya. Kalau ini tidak dilakukan bawaslu, wajar jika orang menganggap bahwa bawaslu dalam hal ini tidak cermat dan professional,” jelasnya. (Red*/)

Thursday, March 21, 2019

Redaksi sukabumiNews

Belasan Kades Deklarasi Dukung Capres-Cawapres 01, Bupati Sukabumi: Itu Sah-Sah Saja

sukabumiNews, CISAAT - Mencuatnya video deklarasi dukungan para Kepala Desa (Kades) aktif di Kabupaten Sukabumi kepada Paslon Persiden dan Wakil Presiden no urut 1 yang dibuat oleh belasan Kades di Kecamatan Warungkiara dan Bantar gadung, Kabupaten Sukabumi mendapatkan sorotan dari sejumlah pihak.

Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami menegaskan, keberadaan Kades itu tidak terlepas dari dorongan Partai Politik untuk bisa berdiri menjadi Kades, meskipun, dalam Undang-undang tidak di perbolehkan berkencimpung di dalam Politik.

"Tapi saya yakin mereka (Kades) adalah para kader-kader Politik, dan kalo hari ini video tersebut diyakinkan diluar tugas dinas mereka, itu sah-sah saja," ucap Marwan di sela-sela acara Musrembang RKPD Kabupaten Sukabumi 2020 yang dilaksanakan di Gedung Olah Raga (GOR) Cisaat, Kamis (21/03/19).

BACA: Viral, Belasan Kades Aktif di Kabupaten Sukabumi Deklarasikan Diri Dukung Jokowi-Amin

Marwam menegaskan, memang secara pisikologis sebagai pimpinan seharuanya mereka normatif dalam mendukung Paslon mana saja. "Akan tetapi, ini saya nilai sebagai pertanggungjawaban sebagai kader," tambahnya.

Marwan mengaku, Sebagi kepanjangan tangan partai politik, yang dalam hal ini selaku ketua partai Marwan juga memiliki pemikiran yang sama. "Akan tetapi sebagi Ketua Partai harus bisa menyesuaikan waktu, dan saya nilai ini sah-sah saja. Meski dalam satu minggu, misalkan melakukan kampanye politik, siapa yang mau ngomong, asal itu diluar waktu tugas sebagai Kepala Daerah," kata dia.

Terkecuali, lanjut Marwan, orang yang tidak boleh ikut berpolitik diantranya ASN, mulai dari Camat, Kepala Dinas dan Kabid-kabidnya yang berstatus ASN.

"Makanya, bila ada ASN yang pulgar dalam berpolitik, dengan sengaja menonjolkan, dengan mengacungkan atau bentuk apapun itu, baru silahkan boleh di sikapi," jelas Bupati yang juga sebagai Ketua Partai Golkar Kabupaten Sukabumi itu.

Sekedar diketahui, Dalam Undang-Undang (UU No 6 tahun 2014 -red) atau pasal yang mengatur yakni pada pasal 29 yang menjelaskan para Kades dilarang berpolitik apalagi menjadi pengurus suatu parpol.

Kepala Desa maupun Lembaga Hukum, Itansi Pemerintahan yang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilu dengan membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis, serta sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

BACA Juga: Menanggapi Dugaan Pelanggaran Kampanye oleh Para Kades dan Oknum Jaksa, Bawaslu Sukabumi Diminta TegakkanAturan dan Sanksi Tanpa Pandang Bulu


Pewarta : Rudi Samsidi
Editor: AM
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Friday, March 15, 2019

Redaksi sukabumiNews

Viral, Belasan Kades Aktif di Kabupaten Sukabumi Deklarasikan Diri Dukung Jokowi-Amin

sukabumiNews, CIBADAK – Viralnya video berdurasi 29 menit di Media Sosial terkait deklarasi dukungan oleh para kades aktif di dua kecamatan yakni Kecamatan Warungkiara dan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi terhadap pasangan Capres dan Cawapres No.01 (Jokowi-Amin), mengundang polemik.

Menyikapi polemik tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukabumi, akan segera membentuk tim untuk menelusuri ada atau tidaknya dugaan pelanggaran terhadap aturan Pemilu.

Komisioner Koordinator Divisi (Kordiv) Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sukabumi, Ari Hasniar membenarkan adanya laporan dan informasi mengenai video deklarasi dukungan kepada pasangan Capres-Cawapres 01. Oleh sebab itu pihaknya akan segera memanggil dan meminta keterangan belasan kades yang terlihat dalam video tersebut.

"Menurut informasi, ada12 kades di dua wilayah kecamatan yang terlihat dalam video tersebut, dan tentunya akan kita mintai keterangan, dimana, kapan dan tujuan mengenai dibuatnya video yang sudah tersebar itu," terang Ari Hasniar, kepada sukabuminews.net, Kamis (14/03/19) kemarin.

Ari Hasniar menegaskan, dalam menelusuri kasus tersebut, Baswalu tentunya akan mengacu kepada aturan yang berlaku, dalam waktu penanganan dilakukan sesuai SOP, yaitu 7 hari dari sejak diketahui dan itu tidak boleh lebih.

"Kami dan tim sudah mulai bergerak menelusuri video ini, tujuh hari pertama waktu untuk menelusuri, bila penanganannya tidak selesai dalam 7 hari, maka ditambah 7 hari lagi dan saat ini penulusuran masih berjalan, perkembanganya nanti akan di informasikan kembali," jelas Ari.

Ari menegaskan, apabila nanti terbukti ada unsur pelanggaran, maka kades tersebut akan dijerat Pasal 490 Undang Undang No 7 tahun 2017, yang mana disitu tertulis bahwa setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa kampanye, dapat di pidana penjara paling lama satu tahun, dan denda Rp12 juta.

Oknum Jaksa Diduga Berperan Giring Belasan Kades di Kabupaten Sukabumi Deklarasi Dukung Capres-Cawapres 01
Ada dugaan oknum Jaksa berperan dalam menggiring Para Kades di Kabupaten Sukabumi untuk berdeklarasi mendukung Pasangan Capres-Cawapres 01.
Disinggung mengenai isu tersebut, Ari enggan mengomentari lebih jauh. Namun kata Ari, Bawaslu akan menelusuri dan meminta keterangan dari semua pihak yang terlibat dalam melakukan dugaan pelanggaran Pemilu itu.

"Terkait hal itu saya belum mendapat laporan secara langsung maupun tertulis. Intinya, Bawaslu akan menelusuri semua laporan dugaan pelanggaran yang masuk.  Jika terbukti, akan ada tindakan tegas yang mengacu pada aturan yang berlaku," jelas Ari.

Dilain pihak, Direktur Lembaga Analisia dan Transparansi Anggaran Sukabumi (Latas) Kabupaten Sukabumi, Febriansyah menilai, perbuatan yang dilakukan para kades dan oknum jaksa seperti yang terlihat dalam video ini jelas merupakan pelanggaran berat dan perlu disikapi bersama. Hanya saja tambah dia, Bawaslu wajib membuktikannya terlebih dahulu, karena video tersebut sudah menyebar luas di medsos dan masyarakat.

"Bawaslu disini harus mengedepankan tupoksinya, dan segera menelusuri asal usul video berdurasi 29 menit tersebut agar tidak terus mengundang kegaduhan di tengah perjalanan Pesta Demokrasi 2019. Saya berharap Bawaslu bekerja secara profesional dan transparan," tutupnya.
Foto : [Screnshot bukti] belasan Kepala Desa di Kecamatan Warungkiara dan Bantargadung Deklarasikan Diri Dukung Paslon Capres dan Cawapres 01


[Pewarta: Azis R/Rudi S]
Editor: AM
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Friday, August 17, 2018

Redaksi sukabumiNews

Viral, Video Aksi Heroik Anak SMP asal NTT Panjat Tiang Bendera untuk Kibarkan Merah Putih

NTT, SUKABUMINEWS.net - Aksi heroik Joni, siswa SMPN Silawan di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memanjat tiang bendera setinggi lebih kurang 10 meter karena tali di ujung tiang putus, sehingga bendera merah putih tidak dapat dikibarkan.


Baca juga Menpora akan Undang Anak SMP Pemanjat Tiang Bendera AsalBelu ke Jakarta
close
close