Breaking
loading...
Showing posts with label pks. Show all posts
Showing posts with label pks. Show all posts

Saturday, May 11, 2019

Redaksi sukabumiNews

PDIP Tuding KPU Gelembungkan Suara untuk PKS

sukabumiNews, BEKASI – Dugaan penggelembungan suara DPR RI untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) saat Rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk 4 kecamatan di Kabupaten Bekasi, disinyalir diamankan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi.

Pasalnya, Komisioner KPU yang diduga berafiliasi dengan Caleg DPR RI dari PKS selalu membela PPK Cibitung, PPK Cikarang Barat, PPK Babelan dan terakhir PPK Tambun Selatan, untuk tidak membuka kotak suara.

Pasalnya, data C1-Salinan DPR RI milik saksi PDI Perjuangan saat Rekapitulasi di PPK ada ratusan TPS untuk 1 Kecamatan tidak sinkron dengan DAA-1 (Desa) yang sudah diinput PPK. Sehingga saat mengajukan keberatan untuk bongkar kotak suara, namun ditolak oleh KPU dan PPK.

“Yang anehnya lagi Komisioner KPU Kabupaten Bekasi hendak mengintervensi untuk tidak membuka kotak suara DPR RI, saat Pleno Rekapitulasi di PPK Tambun Selatan,” kata kader PDI Perjuangan, Munan Supriyanto kepada wartawan.

Munan mengungkapkan, usai ada kesepakatan dengan para saksi, Panwascam, dan PPK Tambun Selatan. Namun, tiba-tiba seolah membisikkan Ketua PPK, Sahil untuk menyerahkan Rekapitulasi agar dilakukan KPU Kabupaten Bekasi, hal itu terlihat saat komisioner hadir di tempat rekapitulasi PPK.

Munan yang menyaksikan langsung saat Pleno Rekapitulasi di PPK Tambun Selatan, akhirnya membuktikan dugaan adanya penggelembungan suara untuk PKS di TPS 03 Desa Mangunjaya. Karena, PPK dan PPS Mangunjaya tidak bisa membuktikan C1-Hologram dan C1 Plano Hologram yang tidak ada didalam kotak suara.

“Untuk membuktikan adanya dugaan kecurangan, akhirnya saksi PDI Perjuangan dengan saksi partai lain hingga PPK serta Panwascam membongkar 5 kotak suara. Dan 1 TPS tidak ada C1-Plano dan C1-Hologram,” ucap Munan.

“Kecurigaan kita menjadi besar adanya pengelembungan suara, karena data otentik selain surat suara yang sudah dicoblos tidak ada. Akhirnya ditunda tanpa hitung surat suara yang sudah dicoblos,” tuturnya.

Sekadar diketahui, Pasal 505 Undang-undang Pemilihan Umum Tahun 2017 disebutkan, Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).


Pewarta: Okezone.com

Tuesday, April 30, 2019

Redaksi sukabumiNews

Kejahatan Partai Politik Pemilu 2019

Kok Suara PPP dan PBB Di Masohi, Masuk Ke PKS?

sukabumiNews, MASOHI – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) mengaku kini tengah mengusut praktek manipulasi dengan mendongkrak perolehan suara yang terjadi di Kecamatan Seram Utara Barat.

Tindakan ini dilakukan, menyusul adanya laporan yang disampaikan salah satu caleg  PDI-P  terkait  penggeseran perolehan suara dari caleg Partai Persatuan Pembagunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB) ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Kita telah menerima laporan  adanya kejahatan pemilu yang terjadi di beberapa TPS di Negeri Saleman, Kecamatan Seram Utara Barat,” kata Ketua Bawaslu Malteng Rizal Sahupala kepada wartawan di kantornya, Senin (29/4/19), seperti dikutip Abadikini.

Menurut Sahupala,  informasi yang  diterima oleh Bawaslu Malteng  tindakan manipulasi dengan cara menggeser suara  PPP dan PBB  ke PKS ini diduga kuat melibatkan penyelenggara pemilu di tingkat bawah, terutama Kelompok Peyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hingga pengawas di tingkat kecamatan.

“Laporannya bahwa ada indikasi penyelenggara juga terlibat, tapi nanti kita lihat,” tandas Sahupala.

Sahupala menjelaskan, dalam proses rekapitulasi di tingkat PPK Serut Barat,  saksi dari  PDI-P, telah meminta untuk dibuka lagi dokumen C-1 Plano.  Permintaan itu disampaikan untuk beberapa TPS di Negeri Saleman, karena terdapat kejanggalan data dengan meningkatnya perolehan suara PKS.

Dan itu terlihat dalam sertifikat hasil perhitungan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota model C-1, serta berkurangnya perolehan suara dari PPP dan PBB.

Ironisnya, kata Sahupala,  permintaan dari saksi PDI-P saat itu tidak di akomodir oleh PPK dan Panwascam.  PPK bahkan tetap menyetujui laporan dari KPPS Negeri Saleman. “Ini yang menjadi indikasi ada  keterlibatan PPK dan Panwas dalam rekapan suara PKS di Negeri Saleman,”katanya.

Selain itu, lanjut Sahupala,  kejanggalan makin terlihat dengan adanya perbedaan tanda tangan C-1, di setiap saksi parpol. “Bawaslu Malteng akan meminta semua C-1 KWK setiap saksi parpol untuk dikumpulkan, dan selanjutnya akan dipelajari C-1 saksi parpol yang tanda tangannya sama dan tidak sama kemudian akan dicocokkan,” jelas Sahupala.

Sebelumnya kata Sahupala, Fungsionaris PDl-P, Zeth Latukarlutu pada tanggal 27 April 2019  telah melaporkan ke Bawaslu terkait kejanggalan yang terjadi di PPK Serut Barat.

“Kami sudah menerima laporan dari PDI-P, tetapi kami juga belum bisa memastikan apakah data dari saksi PDI-P dan saksi lain benar. Dan  kami belum bisa memastikan data Panwascam juga benar, jadi nanti akan kami sandingkan,” katanya.

Penentuan dari kebenaran  laporan itu ada pada C-1 Plano. Sampai sekarang C-1 Plano belum dibuka. Selain itu, ada juga dua berita acara keberatan saksi yang akan dipelajari oleh Bawaslu Malteng. [Red*/Ak]

Tuesday, April 23, 2019

Redaksi sukabumiNews

PKS Persilakan Sandiaga Kembali Jadi Wagub DKI

sukabumiNews, JAKARTA – Wakil Ketua Majelis Syuro DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid mempersilakan Sandiaga kembali menjabat sebagai Wagub. Meski begitu, ia menegaskan proses Pilpres belum selesai dan Sandi berpeluang menjadi Wapres.

“Ya monggo saja kalau beliau mau. Tapi kan belum tentu beliau kalah dalam Wapres, kalau beliau nanti menang sebagai Wapres? Ini proses belum selesai,” kata Hidayat di gedung DPR, Jakarta, dikutip sukabumiNews dari detikislami.com, Selasa (23/4/2019).

Ia menambahkan, sekarang semuanya fokus untuk penyelesian masalah Pemilu. Lalu PKS juga masih dalam menjaga proses dan perkembangan dalam rekapitulasi suara di kecamatan-kecamatan dan kabupaten dan seterusnya.

“Kami sedang maksimal hal itu, dan itu fokus kami tentang Wagub, sudah kami jelaskan bahwa bola sudah tak lagi di tangan kami, bola itu ada di DPRD,” kata Hidayat.

Ia mempersilakan DPRD untuk melakukan tindakan yang seharusnya dan sepatutnya. “Kami sekarang fokus pada penyelesaian masalah terkait dengan perolehan suara PKS dan presiden yang didukung PKS.” Pungkasnya. []

Monday, April 22, 2019

Redaksi sukabumiNews

PKS Enggan Berandai-andai Sandi Kembali Jadi Wagub

Sandiaga Uno ketika menjabat wagub DKI. (Foto: dok. Medcom.id)
-----
sukabumiNews, JAKARTA – DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta enggan berandai-andai Sandiaga Salahuddin Uno kembali menjadi wakil gbernur DKI Jakarta. Ketua Dewan Syariah Wilayah PKS DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi ogah membahas itu sampai KPU mengumumkan hasil penghitungan suara Pilpres 2019.

"Kami masih optimis Pak Prabowo dan Pak Sandi jadi presiden dan wakil Presiden. Kalau sudah pengumuman barulah kita bicara (wagub DKI)," tegas Suhaimi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 22 April 2019.

Ia juga enggan membayangkan kekalahan Prabowo-Sandi. Perencanaan di luar itu harus dilakukan setelah hasi penghitungan Pemilu Serentak 2019 dipublikasikan.

Desas-desus kembalinya Sandiaga Uno sebagai orang nomor 2 di DKI kian santer. Terlebih, Sandi kalah dalam pertarungan Pilpres 2019, berdasarkan hasil hitung cepat maupun real count sementara di KPU.

Pada dasarnya, tak ada aturan melarang Sandi kembali ke Balai Kota. Fakta itu pun ditegaskan Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik.

"Tidak ada aturan yang melarang, tapi itu sangat tidak etis," kata Akmal saat dihubungi, Kamis, 18 April 2019, seperti dikutip laman Medcom.id.

Di sisi lain, proses pemilihan cawagub yang digodok PKS-Gerindra otomatis batal bila Sandi kembali menjabat. Dua nama yang diajukan harus ditarik.

"Ketika ingin (masuk) harus menarik lagi (dua cawagub yang sudah diusung). Harus ada argumentasi yang jelas kenapa ditarik. Publik pasti bertanya itu," tegas Akmal.

Namun, Akmal menyadari Gerindra-PKS paling berhak menentukan siapa 'pemilik' kursi DKI 2. Proses pemilihan juga berada di tangan kedua partai pengusung.

Gubernur DKI Anies Baswedan hampir delapan bulan 'menjomblo'. Proses yang dijalankan panitia khusus terkait pemilihan wagub mendek di meja DPRD DKI. Namun, menurut Akmal, tidak ada batasan waktu menentukan calon pendamping Anies.[]

Tuesday, April 16, 2019

Redaksi sukabumiNews

Caleg PKS di Lombok Timur Terjaring OTT Politik Uang

Caleg PKS ditangkap karena politik uang. (Foto: dok. Viva)
sukabumiNews, LOMBOK – Oknum calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur dapil I dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Ali Akbar, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dan masyarakat, Senin malam, 15 April 2019.

Pelaku tertangkap saat membagikan amplop berisi uang dan stiker pada masyarakat di dua dusun. Pelaku kini dalam proses klarifikasi di Bawaslu Lombok Timur.

Ketua Panwaslu Lombok Timur, Retno Sirnopati, mengatakan oknum caleg tersebut diamankan saat tengah kampanye di masa tenang dengan memberikan amplop pada warga.

"Oleh pengawas TPS mendapatkan oknum caleg sedang kampanye di masa tenang di Kecamatan Selong. Kemudian dilaporkan ke pengawasan desa dan pengawasan kecamatan. Kemudian sama-sama dibawa ke Bawaslu Kabupaten," ujarnya.

Oknum caleg dan warga penerima amplop saat ini masih diklarifikasi dan didalami. Retno mengatakan, oknum caleg tersebut terancam dicoret dari kepesertaan dalam Pemilu 2019.

Ketua Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu NTB, Suhardi, mengatakan oknum caleg tersebut dapat dijerat Pasal 523 ayat (2) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dia dapat diancam pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp48 juta. []


Sumber: VIVA

BACA Juga: Bagikan Uang di Masa Tenang, CalegPartai Golkar Tertangkap Tangan Petugas TPS

Monday, January 21, 2019

Redaksi sukabumiNews

Kenapa Ya PKS Masih Belum All Out Buat Menangkan Prabowo-Sandi?

Ketua DPW PKS Kalbar, Arif Joni Prasetyo menerangkan jika pihaknya sejauh ini masih pasif dalam mengkampanyekan Prabowo-Sandi.
sukabumiNews, PONTIANAK – Ketua DPW PKS Kalbar, Arif Joni Prasetyo menerangkan jika pihaknya sejauh ini masih pasif dalam mengkampanyekan Prabowo-Sandi.

Sebelumnya, Dewan Pembina Badan Pemenangan Provinsi Prabowo-Sandi di Kalbar ini pun memuji strategi dari Djoko Santoso untuk memenangkan Prabowo-Sandi.

“Ya itu sebuah strategi yang efektif, efesien, karena dibangun dari sebuah kesadaran kader, dibangun dari kesadaran relawan. Dan kalau menunggu gerak dari satu dengan yang lain tentu memakan waktu jika setiap kader, setiap relawan itu masiv bergerak untuk tetangganya, teman-temannya,” kata Arif, Senin (21/01/2019), dikutip Abadikini.

Arif juga menerangkan akan menerapkan strategi khusus, walaupun sejauh ini masih pasif untuk memenangkan Prabowo-Sandi di pilpres 2019.

“Saya rasa ini sebuah strategi yang patut untuk di prioritaskan sebagai grand strategi dan hari ini, di Kalbar optimis bapak Prabowo-Sandi menang, terbukti dari bahwa para pendukung partai koalisi masiv secara terang-terangan mengkampanyekan Prabowo-Sandi,” katanya. [Red*/ak]
close
close
close