Breaking
loading...
Showing posts with label pilkada. Show all posts
Showing posts with label pilkada. Show all posts

Monday, June 24, 2019

Redaksi sukabumiNews

Partai Gerindra akan Usung Kader Sendiri di Pilbup Sukabumi 2020

sukabumiNews, GUNUNG PUYUH - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra, Yudha Sukmagara memastikan, Gerindra akan mengusung kader partainya di ajang pemilihan bupati (pilbup) Sukabumi 2020 mendatang.

Hal itu diungkapkan Yudha saat sambutan pada acara Halal Bihalal Forum Relawan Prabowo Sandi yang dilaksanakan di salah satu hotel di Jln. Bhayangkara, Kelurahan Karamat, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, Ahad (23/6/2019) malam tadi.

BACA:

“Partai Gerindra memperoleh 9 Kursi di DPRD Kabupaten Sukabumi, Jadi cukup jika kita mengusung kader sendiri sebagai calon bupati pilbup Sukabumi 2020 mendatang,” ucap Yudha.

Adapun mengenai siapa yang akan diusung,Yudha belum memastikan lantaran partainya belum melakukan penjaringan untuk nantinya bisa menghasilkan seorang figur kandidat kontestasi pilkada.

Pastinya jelas Yudha, partai Gerindra ingin mempunyai calon yang terbaik untuk bisa memenangkan kontestasi pilkada.

Yudha menjelaskan, pada pileg 2019 lalu Partai Gerindra memperoleh 9 Kursi di DPRD Kabupaten Sukabumi, 2 kursi DPRD Provinsi Jawa Barat, dan 1 kursi DPR RI.

"9 kursi diraih oleh Partai Gerindra, berarti sudah dipastikan bahwa Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi akan di pimpin oleh Partai Gerindra,” katanya.

Karena 72 persen ini milik kita semua, tambah Yudha, dan ada bentuk dukungan dari semua relawan akan berapiliasi kepada pasangan 02, maka Partai Gerindra  mengaku merasa terhormat menjadi bagian dari apiliasi dari para semua relawan ini.

“Semua ini merupakan karunia yang diberikan oleh Allah Swt bahwa masyarakat kabupaten sukabumi menginginkan kita, Alhamdulilah !,” ungkap Yudha. 

“Kami berkomitmen kami adalah milik bapak dan ibu, dan akan mendengarkan aspirasi semua masyarakat,” tandasnya.


Yudha mengaku, pihaknya mendengar bahwa semua para relawan pendukungnya akan terus bersama-sama untuk menciptakan kondisi politik di Kabupaten Sukabumi.

"Pemilihan bupati tahun 2020 ini merupakan strategi besar yang kalau saja orang mendengar pasti semua akan merinding." Tutupnya.

Di akhir sambutannya, Dia mohon do'a dan restu supaya selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam membawa dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Sukabumi dan Bangsa Indonesia pada umumnya.

Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Thursday, June 20, 2019

Redaksi sukabumiNews

Partai Demokrat akan Usung Adjo Sardjono jadi Cabup Sukabumi 2020

Wakil Bupati Sukabumi, Adjo Sardjono dan Partai Demokrat.  
sukabumiNews, SUKABUMI - Pengurus Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat berencana untuk mengusung Adjo Sardjono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati (Wabup) Sukabumi, untuk maju sebagai Calon Bupati (Cabup) pada ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sukabumi tahun 2020 mendatang.

“Rencana tersebut sudah diketahui Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat yang meliputi wilayah Kota dan Kabupaten Sukabumi. Jika tidak percaya, tanya saja sama pak Muraz,” terang Anggota Pengurus Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat, Aldo Andreas kepada sukabumiNews, belum lama ini.

Partai Demokrat menilai, Adjo Sardjono sudah layak maju menjadi Bupati di Kabupaten Sukabumi.

Aldo juga mengatakan, Pilkada Kabupaten Sukabumi tidak akan menarik jika Wakil Bupati Sukabumi, Adjo Sardjono kembali berpasangan dengan Bupati Sukabumi, Marwan Hamami yang saat ini masih menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati.

“Diatas kertas jika keduanya bisa bersaing dan berpisah di pilkada mendatang, sudah tentu konstalasi politik di Kabupaten Sukabumi akan menarik kita simak karena keduanya merupakan tokoh yang sama-sama cukup berpengaruh,” jelasnya.

Aldo menuturkan, Adjo Sarjono saat ini adalah merupakan Kader Partai Demokrat dimana dirinya kini selalu anggota Majelis Tinggi Daerah. Untuk itu, lanjut Aldo, sesama pengurus partai dia sangat mendukung Adjo untuk mencalonkan diri sebagai Cabup Sukabumi Periode 2020 – 2025.

“Bagi Partai Demokrat, F1 sudah merupakan harga mati dan tak bisa terbantahkan lagi. Terlebih ini merupakan prestasi bagi partai bilamana bisa menjadikan Pak Adjo sebagai F1,” tegasnya.

Adapun, jelas Aldo, dengan partai mana partainya akan berkoalisi nanti, ia akan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak DPP. “Segala sesuatu sudah jelas keputusan tergantung DPP. Tapi kalaupun ada keinginan, kami kepincut untuk menggandeng PKS,” tutupnya.

Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Friday, April 19, 2019

Redaksi sukabumiNews

TKN: Dulu Waktu Pilkada DKI 2017 Prabowo Percaya Quick Count, Sembari Menunggu Hasil Rekapitulasi Nasional Resmi dari KPU

sukabumiNews, JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko "Jokowi” Widodo-Ma’ruf Amin meminta kepada pihak pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno agar tetap percaya terhadap hasil hitung cepat (Quick Qount) dari lembaga survei.

Pasalnya, beberapa partai pengusung mereka pun memercayai hasil hitung cepat dari masing-masing lembaga survei tersebut untuk menjadi acuan data di pemilihan legislatif (Pileg).

1.`Parpol pengusung BPN tidak percaya hasil hitung cepat untuk capres, tapi percaya untuk Pileg.

Hal tersebut disampaikan langsung Sekertaris TKN, Hasto Kristiyanto, saat mengadakan konferensi pers di kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat.

“Untuk itu kita melihat situasi sekarang parpol pendukung Prabowo-Sandi pun mengakui quick count untuk parpolnya. Sehingga sangat ironi ketika parpol quick qount diterima kemudian untuk quick qount Pilpres tidak diterima,” kata Hasto, Jumat (19/4).

2. Ironi TKN terhadap parpol pengusung Prabowo-Sandiaga

Oleh karena itu, Hasto menyebut sangat ironis dengan sikap yang ditunjukan dari partai politik (parpol) pengusung Prabowo-Sandiaga dalam menyikapi hasil hitung cepat tersebut. “Kemudian mengadakan secara sepihak, melakukan tiga kali pernyataan menang dengan data yang selalu berbeda-beda tersebut,” terang Hasto.

3. Prabowo pada Pilkada DKI percaya hasil hitung cepat

Sementara itu, sambung Hasto, Prabowo pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu memercayai keakuratan dari hasil hitung cepat yang dilakukan oleh lembaga para survei. “Pak Prabowo di DKI yang memenangkan Pak Anies-Sandi juga menggunakan quick count sebagai instrumen hitung cepat yang bisa dipertanggungjawabkan keakuratannya dari aspek metodologi,” ungkapnya.

4. TKN minta sama-sama menunggu hasil rekapitulasi nasional oleh KPU

Lebih jauh ia menegaskan kepada seluruh pihak agar sama-sama menjaga situasi agar tidak lebih memanas hingga akhirnya KPU menetapkan hasil akhir penghitungan suara secara nasional.

“Meski pun sekali lagi Ibu Megawati mengingatkan kami, kita semua sebaiknya menunggu proses rekapitulasi secara berjenjang oleh KPU,” pungkasnya.

Berita ini telah tayang sebelumnya di laman IDN Times

Sunday, July 1, 2018

Redaksi sukabumiNews

Geprindo Desak Elit menindak “Orkestra” Lembaga Survei Palsu

[Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) Bastian P. Simanjuntak (Tengah – berkemeja putih). (FOTO: Do. Pribadi/Istimewa)]
sukabumiNews.net, JAKARTA – Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) Bastian P. Simanjuntak mendesak, elit tidak boleh lemah dalam merepon hasil survey yang ngawur dari beberapa Lembaga Survey yang memonopoli pemberitaan media mainstream Indonesia, kesalahan mereka kali ini sangat fatal dan tidak bisa ditolerir.

“Ulah mereka sudah meresahkan masyarakat dan mengotori jalannya demokrasi,” tegas Bastian di jakarta, seperti diberitakan Nsantaranews.co, Sabtu (30/6/2018).

Menurutnya, hasil survey ngawur yang mendominasi media mainstream bisa mengakibatkan kegaduhan yang bisa meluas kepada kekerasan sosial.

“hati-hati rakyat sudah sangat marah dengan perilaku lembaga-lembaga survey yang selama ini telah memanipulasi data dan fakta selain bisa menimbulkan kegaduhan Hasil survey yang di manipulasi bisa mengakibatkan rakyat menjadi tidak percaya dengan hasil pemilu dan akhirnya berimplikasi pada kurangnya legitimasi rakyat kepada siapapun yang memenangkan pemilu,” katanya.

Bastian menyerukan, bagi siapapun yang menjunjung tinggi demokrasi yang bersih, harus serius mempersoalkan lembaga survey yang ngawur hingga ke meja hijau kemudian untuk mencegah dampak negatif akibat hasil survey yang ngawur maka para elit harus melakukan tindakan kongkrit untuk mendorong investigasi terhadap oknum lembaga survey untuk mengaudit sumber data yang mendasari hasil survey tersebut.

“Tim ini juga harus menelusuri sumber pembiayaan lembaga-lembaga survey tersebut karena patut di duga ada pihak-pihak tertentu yang membiayai, dimana indikasinya adalah hasil survey seperti sebuah orkestra, seperti ada yang mengarahkan, kesalahannya kompak,” jelasnya.

Hasil survey ngawur, lanjut Bastian, harus di jadikan sebuah persoalan serius karena sudah mengancam kemurnian demokrasi, skandal ini harus di bongkar sampai ke akar-akarnya dan hasil investigasinya harus dipublikasikan kepada masyarakat luas, pelakunya harus dihukum berat karena telah sengaja memproduksi dan menyebar informasi hoax.

“Hasil survey yang ngawur juga menjadi sangat serius karena dipublikasikan oleh media-media mainstream, jadi media-media mainstream turut bersalah karena secara aktif telah mempublikasikan informasi hoax, ini sama saja dengan penyesatan terhadap masyarakat luas,” tutup Bastian. (Red*)

Sumber: Nusantaranews

Friday, June 29, 2018

Unknown

Djarot Saiful Hidayat, Kalah di Jakarta Tumbang di Sumatera Utara


Masyarakat di 171 daerah telah melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak pada Rabu (27/6). Ada 17 Provinsi, 115 Kabupaten dan 39 Kota yang menggelar pemungutan suara. Selang beberapa jam setelah pemungutan suara, sejumlah lembaga survei merilis hasil hitung cepat atau quick count pelaksanaan Pilkada.

Salah satu yang menyita perhatian adalah hasil hitung cepat Pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Dalam perebutan kursi orang nomor satu di Sumatera Utara, bertarung dua jagoan Djarot, Saiful Hidayat yang diusung koalisi PDIP-PPP. Eddy Rahmayadi yang diusung koalisi gemuk PKS, Gerindra, Golkar, PKB, PAN, Hanura, NasDem.

Hasil hitung cepat menunjukkan, pasangan cagub-cawagub nomor urut satu, Edy Rahmayadi - Musa Rajekshah (Eramas) unggul dari pesaingnya pasangan cagub-cawagub nomor urut dua, Djarot Saiful Hidayat - Sihar Sitorus (Djoss).

Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menempatkan pasangan Eramas unggul dengan perolehan suara 58,88 persen. Pasangan Djoss memperoleh suara 41,12 persen. Hasil quick count lembaga survei LSI Denny JA juga tak berubah. Pasangan Eramas tetap unggul dari pasangan Djoss. Perolehan suara pasangan nomor urut satu ini yaitu 57,2 persen. Pasangan Djoss memperoleh suara 42,8 persen. Data yang masuk telah mencapai 99,71 persen.

Namun Djarot masih menunggu data resmi KPU. "Kalau real count kan lebih akurat. Hitung cepat hanya mengambil sample," ujar Djarot di Medan, Rabu.

Meski demikian, apapun hasil akhir Pemilihan Gubernur Sumut atau siapapun yang terpilih nantinya adalah kemenangan masyarakat.

"Selamat kepada masyarakat Sumut. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Djoss mulai dari partai, relawan maupun warga masyarakat," katanya.

Berkaca dari hasil quick count ini, Djarot tumbang di Sumatera Utara. Padahal, dia sempat optimistis bakal memenangkan pertarungan. Djarot percaya diri karena antusiasme warga dan program konkret yang ditawarkan. Kenyataannya, hasil quick count membuat Djarot menelan pil pahit. Kembali kalah dalam Pilkada.

Bukan kali pertama Djarot kalah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Belum lepas dari ingatan publik saat tahun lalu Djarot harus mengakui kekalahan dalam perebutan kursi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Saat itu Djarot sebagai cawagub mendampingi Cagub Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Keduanya merupakan pasangan petahana.

Mereka ditantang pasangan yang diusung Gerindra-PKS-PAN yakni Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Pilgub DKI 2017 digelar dua putaran. Pada putaran kedua, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta secara resmi menetapkan Anies Basewedan dan Sandiaga Uno pemenang.

Pasangan Anies Baswedan - Sandiaga Uno memperoleh 3.240.987 suara atau 57,96 persen. Sedangkan Ahok - Djarot hanya memperoleh 2.350.366 suara atau 42,04 persen. Perolehan suara Ahok dan Djarot kalah jauh dibanding pesaingnya yakni Anies-Sandiaga. (*)

Sumber: Merdeka.com

Unknown

Pilgub Sumut, Sekjen PDIP Terkejut Djarot-Sihar Kalah dari Edy-Musa

sukabumiNews.net, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto mengaku terkejut dengan perolehan suara Djarot Syaiful Hidayat-Sihar Sitorus dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Perolehan suara Djarot-Sihar kalah oleh Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah.

"Ada beberapa daerah yang jadi perhatian dari PDIP, tentang Sumatera Utara hasilnya memang begitu mengejutkan," ujar Hasto di DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Meski kalah, menurut Hasto perolehan suara Djarot-Sihar cukup bagus. Dari perolehan suara itu, dia memperkirakan adanya pergeseran aspek pemilihan dari warga asli ke warga luar daerah. Namun begitu, Hasto menerima kekalahan pasangan yang disusung partainya.

"Mencalonkan Pak Djarot karena kami berbicara tentang Indonesia Raya, Indonesia dibangun untuk semua, Indonesia dibangun tanpa membeda-bedakan dari aspek suku, etnis, dan golongan. Itu yang menjadi keyakinan dari PDI Perjuangan," ucapnya.

Hasto mengatakan, kekalahan Djarot-Sihar akan dijadikan pengalaman berharga bagi partai berlambang banteng itu. Dia memastikan, PDIP akan menghadapi Pilkada Sumut selanjutnya dengan lebih baik.

"Menang kalah itu hanya lima tahun, kalau kalah kami bisa melakukan perbaikan ya, kalau menang bagaimana menjaga kemenangan untuk rakyat agar tidak ada korupsi dari kemenangan itu. Itu yang kami jaga," tandasnya.

Berdasarkan hasil quick count lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan LSI Denny JA di Pilgub Sumatera Utara, Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah unggul dari pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus.

Sumber: Merdeka.com
close
close
close