Breaking
Showing posts with label pileg2019. Show all posts
Showing posts with label pileg2019. Show all posts

Saturday, May 18, 2019

Redaksi sukabumiNews

Tim Kuasa Hukum Habib Mustofa akan Usut Tuntas Kecurangan KPU Kota Sukabumi

Foto: Kuasa Hukum Habib Mustofa, Saleh Hidayat, SH. Saat diwawancarai wartawan, Sabtu (18/5) --  
sukabumiNews, CISAAT - Kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu terhadap suara Habib Mustofa Alhabsy, SE. atau HMA, caleg DPR RI Nomor Urut 3 dari Partai Gerindra Dapil Kota dan Kabupaten Sukabumi akhirnya di ungkap Tim Kuasa Hukum HMA, Saleh Hidayat, SH.

“Berdasarkan keputusan Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat (Bawaslu Jabar), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu,” ungkap Saleh Hidayat kepada wartawan dalam konferensi Pers yang digelar di kantornya, Sabtu (18/5/2019).

Menurut Saleh, menyikapi hal tersebut Tim Caleg DPR RI Nomor Urut 3 dari Partai Gerindra Dapil Kota dan Kabupaten Sukabumi, Habib Mustofa Alhabsy akan mengungkap fakta-fakta kecurangan yang telah terjadi.

Saleh mengatakan, keputusan Bawaslu Jabar menjadi dasar baginya untuk melakukan upaya hukum lebih lanjut.

"Ditafsirkan ada dua kesalahan KPU Kota Sukabumi, diantaranya kesalahan administratif human error, salah hitung, kesalahan catat, mungkin karena rumitnya sistem perhitungan atau karena faktor kelelahan,” kata Saleh.

Yang kedua, tutur Saleh, tidak menutup kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh KPU Kota Sukabumi adalah bentuk rekayasa yang dilakukan secara sistemik dan ini merupakan pelanggaran pidana pemilu..

"Kami selaku Kuasa Hukum dan Tim Mustofa telah mengantongi bukti-bukti yang akurat dan cukup kuat. Apabila KPU Kota Sukabumi tidak segera melakukan perubahan data serta mengembalikan klain kami yang seharusnya terpilih pada saat rekapitulasi, maka upaya hukum tindak pidana akan kami lakukan," tegasnya. 

Saleh menambahkan, berdasarkan tahapannya melalui Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI dan setelah melakukan pelaporan ke Sentra Gakkumdu Bawslu RI, maka pihaknya akan menindak lanjuti temuan ini dengan melaporkannya ke Polres Sukabumi Kota, Polda jabar atau ke Bareskrim Polri.

“Dan kami selaku kuasa hukum HMA akan menempuh jalur tersebut,” jelas Saleh Hidayat.

Berdasarkan hasil analisa tim yang telah dipelajarinya, Saleh menduga adanya pemanfaatan penggelembungan suara di 7 Kecamatan wilayah Kota Sukabumi serta penggunaan daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus yaitu 100 persen ada diangka 8.171. Sementara data yang kita pelajari,.untuk Kabupaten Sukabumi hanya di angka 4000.

"Artinya 100 persen pemilih tambahan yang telah di sediakan dengan aturan 2 persen setiap TPS itu semua datang ke TPS inilah yang irasional, secara normatif hukum boleh dan ini yang kita patut curigai selisih klain kami dengan calon partai tertentu," tutur Saleh.

Salah satu bukti kecurangan yang dilakukan KPUD Kota Sukabumi, ungkap Saleh, yaitu adanya coretan dan ada perubahan dari C1 plano ke DA1 dengan alasan salah tulis, lalu dari data DPTB, DPK dia kosong dan pas masuk ke data hak pilih DPTB serta DPK ada. Kemudian dari DA1 nya juga ada.

“Seandainya dari DPTB, sebelum ada hak pilih, harus ada DPTB dulu yang diatas, nah ini ko tiba-tiba ada di bawah sama DA1. Kemudian yang kedua dari data C1 DPTB, DPK, DPT disitu semua kosong tidak ada pemilih lalu kita samakan dari DA1 dari Kelurahan disitu tercatat 100 lebih. DPT inilah sebagi buktinya,” beber Saleh mengakhiri keterangannya.


Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Saturday, May 11, 2019

Redaksi sukabumiNews

PDIP Tuding KPU Gelembungkan Suara untuk PKS

sukabumiNews, BEKASI – Dugaan penggelembungan suara DPR RI untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) saat Rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk 4 kecamatan di Kabupaten Bekasi, disinyalir diamankan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi.

Pasalnya, Komisioner KPU yang diduga berafiliasi dengan Caleg DPR RI dari PKS selalu membela PPK Cibitung, PPK Cikarang Barat, PPK Babelan dan terakhir PPK Tambun Selatan, untuk tidak membuka kotak suara.

Pasalnya, data C1-Salinan DPR RI milik saksi PDI Perjuangan saat Rekapitulasi di PPK ada ratusan TPS untuk 1 Kecamatan tidak sinkron dengan DAA-1 (Desa) yang sudah diinput PPK. Sehingga saat mengajukan keberatan untuk bongkar kotak suara, namun ditolak oleh KPU dan PPK.

“Yang anehnya lagi Komisioner KPU Kabupaten Bekasi hendak mengintervensi untuk tidak membuka kotak suara DPR RI, saat Pleno Rekapitulasi di PPK Tambun Selatan,” kata kader PDI Perjuangan, Munan Supriyanto kepada wartawan.

Munan mengungkapkan, usai ada kesepakatan dengan para saksi, Panwascam, dan PPK Tambun Selatan. Namun, tiba-tiba seolah membisikkan Ketua PPK, Sahil untuk menyerahkan Rekapitulasi agar dilakukan KPU Kabupaten Bekasi, hal itu terlihat saat komisioner hadir di tempat rekapitulasi PPK.

Munan yang menyaksikan langsung saat Pleno Rekapitulasi di PPK Tambun Selatan, akhirnya membuktikan dugaan adanya penggelembungan suara untuk PKS di TPS 03 Desa Mangunjaya. Karena, PPK dan PPS Mangunjaya tidak bisa membuktikan C1-Hologram dan C1 Plano Hologram yang tidak ada didalam kotak suara.

“Untuk membuktikan adanya dugaan kecurangan, akhirnya saksi PDI Perjuangan dengan saksi partai lain hingga PPK serta Panwascam membongkar 5 kotak suara. Dan 1 TPS tidak ada C1-Plano dan C1-Hologram,” ucap Munan.

“Kecurigaan kita menjadi besar adanya pengelembungan suara, karena data otentik selain surat suara yang sudah dicoblos tidak ada. Akhirnya ditunda tanpa hitung surat suara yang sudah dicoblos,” tuturnya.

Sekadar diketahui, Pasal 505 Undang-undang Pemilihan Umum Tahun 2017 disebutkan, Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

BACA Juga: Kejahatan Partai Politik Pemilu 2019


Pewarta: Okezone.com

Tuesday, April 23, 2019

Redaksi sukabumiNews

PKS Persilakan Sandiaga Kembali Jadi Wagub DKI

sukabumiNews, JAKARTA – Wakil Ketua Majelis Syuro DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid mempersilakan Sandiaga kembali menjabat sebagai Wagub. Meski begitu, ia menegaskan proses Pilpres belum selesai dan Sandi berpeluang menjadi Wapres.

“Ya monggo saja kalau beliau mau. Tapi kan belum tentu beliau kalah dalam Wapres, kalau beliau nanti menang sebagai Wapres? Ini proses belum selesai,” kata Hidayat di gedung DPR, Jakarta, dikutip sukabumiNews dari detikislami.com, Selasa (23/4/2019).

Ia menambahkan, sekarang semuanya fokus untuk penyelesian masalah Pemilu. Lalu PKS juga masih dalam menjaga proses dan perkembangan dalam rekapitulasi suara di kecamatan-kecamatan dan kabupaten dan seterusnya.

“Kami sedang maksimal hal itu, dan itu fokus kami tentang Wagub, sudah kami jelaskan bahwa bola sudah tak lagi di tangan kami, bola itu ada di DPRD,” kata Hidayat.

Ia mempersilakan DPRD untuk melakukan tindakan yang seharusnya dan sepatutnya. “Kami sekarang fokus pada penyelesaian masalah terkait dengan perolehan suara PKS dan presiden yang didukung PKS.” Pungkasnya. []

Friday, April 19, 2019

Redaksi sukabumiNews

Kiai Sepuh Pendukung Jokowi dan Prabowo Bersatu Serukan Perdamaian

Kiai sepuh Jawa Timur pendukung Jokowi dan Prabowo berkumpul di kediaman Ketua PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) Jumat (18/4/2019) petang, menyikapi dinamika politik pascapemilu 2019. (Foto: iNews.id/Ihya' Ulumuddin)
----------------
sukabumiNews, SURABAYA – Puluhan kiai sepuh pendukung Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi berkumpul di kediaman Ketua PBNU Saifullah Yusuf, Jumat (19/4/2019) petang. Mereka bersatu dan bermusyawarah untuk menyerukan perdamaian pascapemilu 2019.

Dari kubu 01 misalnya, ada Pengasuh Pesantren Lirboyo Kediri KH Anwar Manshur dan KH Abdullah Kafabihi; Pengasuh Pesantren Miftachussunnah Surabaya KH Miftahul Ahyar; Pengasuh Pesantren Ploso Kediri, KH Zainuddin Djazuli dan KH Nurul Huda Djazuli; serta Pengasuh Pesantren Sidogiri, Pasuruan KH Nawawi Abdul Djalil.

Sedangkan dari kubu 02 ada pengasuh Ponpes Al Ihsan Sampang, KH Makhrus Malik. Sementara pengasuh Ponpes Sunan Drajat KH Abdul Ghofur dan Kiai Cholil As’as batal hadir karena ada keperluan mendadak. Kendati demikian, keduanya ikut menandatangani kesepakatan untuk mengakhiri kompetisi 01-02.

Selain itu, ada pengasuh Pesantren Syaichona Kholil Bangkalan KH Fakhrillah Aschal; Pengasuh Pesantren Al Amin Kediri, KH Anwar Iskandar; Pengasuh Pesantren Sabilurrosyad, Malang KH Marzuqi Mustamar; Pengasuh Pesantren Bumi Sholawat, Sidoarjo KH Ali Masyhuri; serta Pengasuh Pesantren Al-Ihsan Jrangoan, Sampang KH Mahrus Malik.

Juga hadir Pengasuh Pesantren Salafiyah, Pasuruan KH Idris Hamid; Pengasuh Pesantren Gersempal Sampang, KH Syafiuddin Wahid; Pengasuh Pesantren Al-Hikam Tunjung, Burneh, Bangkalan, KH Nuruddin Rahman; Pengasuh Pesantren Langitan, Tuban, KH Maksum Faqih; Pengasuh Pesantren Panji Kidul Situbondo KH Zakky Abdullah.     

Bersatunya kiai dari dua kubu menegaskan bahwa kompetisi telah berakhir. Tak ada lagi kelompok 01 dan 02. Tetapi yang ada adalah satu Bangsa Indonesia. Bagi mereka, kesatuan bangsa lebih penting daripada sekadar mempertahankan ego untuk saling menang. 

“Hari ini Kiai-kiai berkumpul setelah kemarin proses pilihan presiden. Ibaratnya, ini adalah melupakan 01-02 untuk bermusyawarah dalam menyikapi dinamika paska pilpres,” kata Ketua PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) selaku tuan rumah, seperti dikutip dari iNews.id.

Mereka mengganggap proses dukung mendukung telah usai dan saatnya kini menatap ke depan demi keutuhan dan kemajuan bangsa.

Ketua Ikatan Gus Gus Indonesia KH Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) yang juga ikut dalam pertemuan mengatakan ada beberapa kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan kali ini.

“Kami mendukung aparatur keamanan negara bertindak tegas untuk mengantisipasi segala bentuk kerawanan sosial dan potensi konflik horizontal di tengah masyarakat," kata Gus Fahrur. []
Redaksi sukabumiNews

Fahri Hamzah Tak Terima Pengaduan Masyarakat soal Kecurangan Pemilu Diabaikan

sukabumiNews, JAKARTA – Sejumlah elemen masyarakat khususnya para pendukung paslon 02 melaporkan berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di lapangan. Namun, ada yang menilai pelaporan tersebut tidak diindahkan oleh pihak terkait.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyayangkan tindakan apatis para penyelenggara Pemilu terkait pengaduan masyarakat.

Fahri pun meminta agar KPU RI, Bawaslu dan DKPP tidak menganggap remeh kecurangan yang dilaporkan oleh masyarakat.

“Saya mohon kepada penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu RI dan DKPP RI khususnya jangan menganggap remeh kecurangan yang dilaporkan masyarakat melalui foto dan video,” ujar Fahri Hamzah, Jumat (19/4).

Politikus PKS ini menekankan, semua laporan pengaduan yang masuk atas dasar apapun harus ditanggapi serius oleh pihak-pihak yang terkait.

“Semua harus ditanggapi serius meski tidak dilaporkan. Untuk kepentingan itu saya akan coba bantu,” tambahnya. (Monitor)
Redaksi sukabumiNews

Jawab Tudingan Netizen, Yusril: Quick Count Pilpres Dengan Pileg Berbeda

sukabumiNews, JAKARTA – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menjawab tudingan netizen yang mengatakan ia tak percaya dengan hasil Quick Count (QC) yang mengunggulkan pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Maruf Amin.

Tudingan itu datang dari seorang netizen dengan nama akun @kuyupmenggigil dengan menuliskan “ Nah.. Timses Jokowi saja tidak percaya quick count,”. Tudingan dari netizen ini merespons kicauan Yusril yang mempublis link berita laman Abadikini.com di akun twitter miliknya dengan judul “Tak Percaya Quick Count, PBB Yakin Lolos Ke Senayan,”

Menurut Yusril, QC Pilpres dengan QC Pileg itu berbeda. Pilpres lebih sederhana dan tidak masalah.

“Pileg DPR itu ada tiga. Kemungkinan pemilih memilih partai yang berbeda bagi DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota selalu ada. Pemilih juga bisa memilih partai atau memilih caleg. Exit poll menjadi kurang akurat,” kata dia di akun twitternya @Yusrilihza_Mhd, Jumat (19/4/2019) dikutip Abadikini.

“Konteks berita ini adalah Pileg DPR terkait perhitungan suara PBB. Jadi harus dibaca utuh, jangan ambil kesimpulan menurut maunya sendiri,” tambah Profesor Hukum Tata Negara ini.

Sebelumnya diketahui, Yusril meminta kepada seluruh kader partai untuk tidak terpengaruh dengan hasil QC yang memprediksi PBB tidak lolos ke Senayan.

Pasalnya, kata Yusril hasil akhir pemilu adalah hasil yang secara resmi diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karenanya, dia meminta seluruh kader dan simpatisan untuk tidak lengah mengawal suara PBB.

“Tetaplah waspada dan jangan lengah. Kawal suara sampai perhitungan akhir. Insya Allah, Tuhan memberikan pertolongan dan kemenangan kepada Partai Bulan Bintang,” ujar Yusril.

Sementara itu, Ketua Bidang Pemenangan PBB, Sukmo Harsono mengatakan, tengah melakukan rekapitulasi suara yang berasal dari caleg partai di seluruh Indonesia. Dari sampling yang sudah masuk, pihaknya mengklaim telah memperoleh suara 4,4 persen.

Itu berdasarkan suara caleg di tingkat DPR RI pada dapil Aceh, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur dan DKI Jakarta. Atas dasar itu, Sukmo meyakini hitungannya tidak akan meleset dari hasil real count KPU.

“Hitungan kami saat ini suara PBB sudah 4,4 persen. Dan saya yakin real count KPU nanti akan sesuai dengan hitungan internal PBB,” pungkasnya. (sNews/AK)
close
close
close