Breaking
Showing posts with label pembangunan. Show all posts
Showing posts with label pembangunan. Show all posts

Thursday, January 24, 2019

Redaksi sukabumiNews

Bupati Sukabumi Resmikan IGD RS. Sekarwangi Cibadak Senilai Rp13 Milyar

Bupati Sukabumi Drs.H.Marwan Hamami meresmikan gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), gedung Intensiv Care Unit (ICU), dan gedung Rawat Inap paru-paru (Fatmawati) yang di bangun pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sekarwangi Cibadak Kabupaten Sukabumi dengan anggaran sebesar Rp13 Milyar.
sukabumiNews, CIBADAK – Bupati Sukabumi Drs.H.Marwan Hamami meresmikan gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), gedung Intensiv Care Unit (ICU), dan gedung Rawat Inap paru-paru (Fatmawati) yang di bangun pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sekarwangi Cibadak Kabupaten Sukabumi dengan anggaran sebesar Rp13 Milyar.

“Dengan diresmikan Gedung baru ini, semua jenis pelayan bisa lebih baik dan terintegrasi karena sudah masuk Rumah Sakit Tipe B,  maka fasilitas dan pelayanan pun semakin hari harus lebih baik,” ucap Marwan Hamami saat sambutan pada peresmian yang dilaksanakan di Aula RSUD Sekarwangi, Rabu (23/1/ 2019)

Marwan melanjutkan bahwa hari ini ada program beasiswa yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah untuk anak-anak yang ingin menjadi Dokter. Utuk masalah persyaratan dan ketentuannya, jelas Marwan setelah berhasil mereka harus kembali ke daerah.

“Sama halnya ketika saya dulu pada Tahun 2006 ikut andil melaksanakan program ini. Yang ingin menjadi bidan kita biayai lalu ketika sudah selesai sekolahnya harus mengabdi di pemerintahan Kabupaten Sukabumi,” kenang Bupati Sukabumi itu.

“Begitu juga dengan Dokter. Ketika anak-anak lulus sekolah SMA ingin menjadi Dokter dan keluarganya tidak mampu, padahal anak tersebut mempunya prestasi, maka pemerintah Kabupaten Sukabumi akan mendorong untuk memberikan beasiswa sampai lulus, dengan syarat setelah lulus harus mengabdi,” jelas Marwan.

[Pewarta: Azis R]

Editor: A. Malik AS/Red]

Tuesday, January 22, 2019

Redaksi sukabumiNews

Terkait Jalan Rusak, Warga Dua Desa di Kecamatan Cilograng Tunggu Janji Pemerintah Selama 12 Tahun

Jalan Kecamatan yang menghubungkan dua desa, yakni Desa Lebak Tipar dan Desa Cilograng, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Rangkasbitung, Provinsi Banten sudah lebih dari 12 tahun dibiarkan tak terusur, apalagi diaspal. Padahal sebelumnya, pemerintah sekitar pernah berjanji akan mengaspalnya.
sukabumiNews, CILOGRANG – Jalan Kecamatan yang menghubungkan dua desa, yakni Desa Lebak Tipar dan Desa Cilograng, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sudah lebih dari 12 tahun dibiarkan tak terusur, apalagi diaspal. Padahal sebelumnya, pemerintah sekitar pernah berjanji akan mengaspalnya.

Untuk itu, warga yang tingga di kampung yang berada di dua desa tersebut diantaranya yaitu Kp Pasir Salam, Kp Cilograng, dan Kp Kalapa Dua meminta kepada pemerintah terkait agar segera merealisasikan janjinya.

Adalah Dadang, salahsatu warga Kp Pasir Salam bersama warga berharap kepada pemerintah mulai dari tingkat desa hingga propinsi untuk segera merealisasikan janji-janji yang pernah di ucapkannya, terupama kepada masyarakat Cilograng.

“Saya sangat menderita dan sedih ketika melihat ada sala warga yang sakit atau ibu yang mau melahirkan harus degera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, terpaksa harus jalan kaki atau naik ojeg sejauh 3 kilo meter dengan waktu jarak tempuh hampir 2 sampai 3 jam disebabkan jalan rusak tidak memadai. Apalagi saat musim hujan seperti sekarang ini,” ungkap Dadang, kepada sukabumiNews, Selasa (22/1/2019).

“Bahkan terkadang orang yang sakit harus di gotong pake tandu/sarung karena kalau naik ojeg takut jatuh,” kata Dadang.

Dadang juag menjelaskan bahwa memang 12 tahun silam jalan kecamatan tersebut pernah diaspal. “Itu pun waktu ada acara Musabaqoh Tilawatil-Quran (MTQ) di Kecamatan Cilograng 12 tahun silam,” jelas Dadang. 

Seperti yang diungkapkan Dadang, Epang Ketua RW Kp Kalapa Dua menuturkan bahwa 12 tahun pihknya hanya menunggu janji. Bahkan tambah dadang, jika ditagih mereka cukup pandai berkelit lidah. “Padahal kami butuh Bukti, bukan Janji,” tegas Epang.

Pdahal tambah Epang, jika ada hal yang harus dikerjakan dan dilakukan warga, terutama urusan tanah, pemeritah harus selalu diturutinya dengan alasan aturan dan hukum. “Tapi saat warga membutuhkan, mereka hanya bisa mengubar janji dan berkelit lidah,” ucapnya.

[Pewarta: Jahrudin]
Edito: Red.

Tuesday, January 15, 2019

Redaksi sukabumiNews

Cak Imin Aspirasi terhadap Usaha Pemekaran Wilayah Sukabumi Utara

sukabumiNews, KADUDAMPIT – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si. atau yang lebih dikenal dengan Gus Imin atau Cak Imin sangat mengapresiasi keluhan yang berkembang di kalangan para Guru Honorer, petani dan Nelayan di Kabupaten Sukabumi.

Tidak hanya itu, Cak Imin juga mengapresiasi terhadap keinginan masyarakat Kabupaten Sukabumi terutama yang ada di wilayah utara Sukabumi untuk mengembangkan potensi wilayahnya dengan Otonomi daerah, yakni Pemekaran Sukabumi Utara.

Hal tersebut di ungkapkan Cak Imin saat kunjungannya bersama Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo ke wilayah Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Senin (14/01/2019).

“Tujuan saya datang ke Sukabumi ini aspirasi terhadap keluhan yang berkembang dari para Guru Honorer, para petani serta nelayan, dan otonomi daerah pemekaran Sukabumi Utara, lalu problem petani yang terus mengalami kesulitan pemasaran dalam produksinya,” jelas Cak Imin kepada Sukabuminews di Cafe Rengganis Priuk Kadudampit.

“Saya Ketua Umum Partai Kebangkita Bangsa (PKB) dan sebagai Wakil Ketua MPR RI,  agar bisa menindak lajunti dalam berbagai hal seperti Guru Honorer segera diangkat, lalu soal komitmen daerah untuk mewujudkan pemekaran Sukabumi Utara segera terwujud,” katanya.

Kemudian juga, tambah dia, khusus mengenai persoalan nelayan memang harus secepatnya diperhatikan. “Kita berharap agar aparat Kepolisian dan Kejaksaan serius dalam menangani permasalahan ini,  jangan sampai para nelayan yang sedang mencari nafkah terkriminalisasikan akibat proses kesalah pahaman pencarian nafkah itu,” tukasnya.

Masih diruang yang sama, Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo memberikan pemaparan kepada Komunitas Nelayan dan Komunitas Petani. Menurutnya, saat ini pemerintah terus meningkatkan Dana Desa.

Dijelaskannya, dalam kurun 4 tahun saja pemerintah sudah menggelontorkan dana sekitar 187 triliun, kemudian di tahun ini di tambah 70 triliun menjadi 257 Triliun.

Menurut Mendes, salah satu pembangunan yang paling efektif adalah harus dari bawah. Meski jelas dia, awalnya ADD sempat menjadi kontroversi yang kemudian pemerintahan Jokowi melalui Kader PKB  memberikan kepercayaan kepada salah satu kader terbaik PKB untuk memegang jabatan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

“Saya memberikan saran agar para petani dan nelayan ikut andil di dalam sturktural Badan Pemusyawarahan Desa, sebab dalam wadah tersebut bapak dan ibu bisa ikut menentukan penggunaan Dana Desa itu,” kata Eko Putro Sandjojo.

Dia juga menjelaskan bahwa yang menentukan Dana Desa itu bukanlah Kepala Desa, namun Anggota Badan Pemusyawarahan Desa yang mewakili masyarakat, perwakilan dari Guru Honorer, nelayan dan petani.

“Nanti kita akan membuat kategorinya dan akan di lobi kepada Kementrian Dalam Negeri bahwa Bada Pemusyawarahan Desa (BPD) harus mewakili kelompok-kelompok seperti Tokoh Masyarakat, ulama, petani, dan nelayan,” ungkapnya.

[Pewarta: Azis R]
Editor: Red.

Wednesday, January 9, 2019

Redaksi sukabumiNews

Lebih dari 10 Tahun Warga Desa Cikatomas Dambakan Jalan Beraspal

Jalan Desa yang menghubungkan Kp. Naga Jaya dengan.Kp. Batu Kasur di Desa Cikatomas Kec. Cilograng. Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sudah lebih dari 10 tahun tidak kunjung dilapisi aspal.
Cilograng (Lebak), SUKABUMINEWS.net – Jalan Desa yang menghubungkan Kp. Naga Jaya dengan.Kp. Batu Kasur di Desa Cikatomas Kec. Cilograng. Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sudah lebih dari 10 tahun tidak kunjung dilapisi aspal. Warga menilai, keinginan mereka sama sekali tidak diperhatikan pemerintah, terutama pemerintah desa setempat.

“Padahal jalan sepanjang lebih kurang 2 km itu merupakan jalan yang keberadaannya murni di bangun dari hasil kerja keras warga melalui gotong-royong dengan alat seadaya, seperti cangkul, tayang, garpu, parang dan lain sejenisnya, tanpa bantuan dari pihak pemerintah,” terang Bapak Dadan, warga Kp. Batu Kasur kepada sukabumiNews, Selasa (8/1/2019).

Dadan menambahkan, sebenarnya tidak banyak yang di pinta oleh penduduk asli, warga Kampung Batu Kasur ini kepada pemerintah, kecuali untuk diperbaiki agar masyarakat nyaman dalam menggunakan fasilitas sebagai sarana untuk kelancaran transportasi.

“Dari mulai jalan setapak sampai seperti ini seharusya pemerintah malu sama warga, tapi juga pemerintah harus berbangga punya warga yang peduli,” ucapnya.

“Pemerintah tinggal nerusin dengan pengaspalan, itu saja,” pintanya Dadan mewakili warga Kp. Batu Kasur.

Senada dengan pak Dadan, Abah Sukani seorang yang ditokohkan di kp. Naga Jaya juga memohon akan kepedulian pemeritah, terutama pemerintah desa bekerjasama dengan dinas terkait untuk menindak lanjuti keluahan warga. “Bayangkan, sudah 10 tahun ini,” ujarnya.

Lantaran gemas tak kunjung mendapat perhatian dari pemerintah, Sukani pun bergumam, jika saja di musim politik ini ada caleg dari partai manapun yang datang dan mau memuat perjanjian di atas materai untuk bisa melakukan usaha agar jalan yang melintasi kampungnya di aspal, dia pastikan semua penduduk kampong bakal mendukungnya.

“Kami merasa iba dan kasihan, jika musim hujan tiba anak-anak sekolah sampai ada yang nginep di sekolah karena tidak bisa pulang demi menjaga keselamatan sebab jalanan sangat licin dan belubang,” terang Bah Sukani.

Dilain pihak, salah seorang warga yang identitasnya tidak mau diisebutkan mengatakan, dulu ada seorang Kepala Desa yang sebelum ia menjabat sering datang ke wilayahnya dan berjanji mau memperbaiki jalan tersebut dengan mengaspalnya.

“Tapi setelah dia jadi, seperti kacang lupa kulitnya, semuanya omong kosong alias bohong,” sesalnya.

[Pewarta: Zahrudin]
Editor: Red.

Saturday, December 29, 2018

Redaksi sukabumiNews

Kesulitan Akses Jalan, Warga Dusun Dampit Gotong Royong Buat Jembatan

Purabaya, SUKABUMINEWS.netSejumlah warga mengeluhkan sulitnya akses transportasi penyeberangan dari Kp. Dampit Desa Cicukang Kecamatan Purabaya menuju dusun yang berada di seberangnya yaitu wilayah Kabupaten Cianjur.

"Luar biasa, kami kesulitan melewatinya. Apalagi menggunakan kendaraan dalam kondisi musim hujan. Makanya kami punya ide jembatan swadaya ini," ucap Ketua RT.007/RW.002 Dusun Dampit, Bah Ucok kepada reporter sukabumiNews yang kebetulan tengah melewati jalan tersebut, Sabtu (29/12).

Saat itu Bah Ucok bersama warganya sedang gotong royong membangun jembatan lintas dusun menuju wilayah Kabupaten Cianjur itu.

"Kami berharap agar pemerintah setempat meninjau lokasi yang sedang kami kerjakan, karena kami tidak bisa berbuat maksimal tanpa bantuan pihak pemerintah, terutama masalah bantuan dana," lirih Bah Ucok.

[Pewarta: Jaka S.]
Editor: Red.

Tuesday, November 6, 2018

Redaksi sukabumiNews

Monev Pembangunan untuk Memperkuat Pencapaian RPJMD

Kalapanunggal, SUKABUMINEWS.net – Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pembangunan diperlukan untuk memperkuat upaya pencapaian tujuan dan sasaran sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021. Melalui monev, pemda bisa menfokuskan kebijakan pada RPJMD tersebut.

Demikian dikatakan Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami pada acara monev pembangunan yang dirangkai dengan silaturahmi dengan masyarakat di Wilayah III bertempat di SMK Nurul Bayan Kalapanunggal, Selasa (6/11/2018). Monev, ujar bupati, merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah.

"Kegiatan  ini juga strategis untuk mengkomunikasikan kembali hasil-hasil pembangunan. Sehingga mereka yang butuh pecepatan pembangunan dapat ditindaklanjuti oleh pemda," kata bupati.

Lebih lanjut dikatakannya, dalam kontek mencapai target-target pembangunan diperlukan upaya akselerasi pelaksanaan program pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Hal ini senantiasa membutuhkan usaha yang besar.

"Peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah harus ditingkatkan. Begitu juga sinergi dan koordinasi dengan  pemerintah provinsi dan pemerintah pusat harus lebih diintensifkan," tutur Marwan.

Pada bagian lain bupati mengatakan, pemda harus membangun kemitraan strategis dengan dunia usaha/swasta untuk mengoptimalkan Tanggung Jawab Sosial dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (TJSPKBL) atau   yang lebih dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR). Selain itu perlu juga dijalin kerja sama pemerintah-swasta dalam konsep Public Private Partnership (PPP).

Sementara itu dalam  sesi diskusi  Kepala Desa Barekah, Kecamatan Bojonggenteng Andriansyah menyampaikan harapannya agar dalam rangka percepatan pembangunan di desa lebih mengutamakan program padat karya  sehingga dampak pembangunan dapat lebih dirasakan oleh masyarakat. (*)

Pewarta: Hendri Tias
Editor: Red/BSK
close
close