Breaking
loading...
Showing posts with label opini. Show all posts
Showing posts with label opini. Show all posts

Thursday, February 14, 2019

Redaksi sukabumiNews

Terkait Alokasi Anggaran Pemkab Sukabumi, Belanja Urusan Perut, Haruskah?

Terkait Alokasi Anggaran Pemkab Sukabumi, Belanja Urusan Perut, Haruskah?

Belanja Urusan Perut, Haruskah?

Oleh: AA. Hasan Lamahering (direktur FITRA)


Biaya makan dan minuman adalah salah satu mata belanja daerah yang hampir dapat dipastikan menjadi kebutuhan yang tak dapat dihindarkan oleh setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Setiap program yang dilaksanakan oleh OPD pasti ada komponen belanja makan dan minuman, hal yang demikian memang tak dapat dihidarkan namun dapat di efisienkan.

Publik berhak untuk mengetahui standar harga satuan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan berbagai pertimbangan, salah satu diantaranya adalah inflasi ekonomi. Sudahkah pemerintah daerah membuka informasi standar harga satuan? Atau maukah pemerintah daerah membukanya? Swjenak kita tinggalkan pertanyaan itu, karena pasti lama menunggu jawaban dari pemerintah. Lalu mari kita berlayar ke anggaran urusan perut pada setiap program OPD belanja makan minum secara garis besar dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu : 1). Belanja Makan dan Minuman Rapat; 2). Belanja Makan dan Minuman Tamu; dan 3). Belanja Makan dan Minuman harian Pegawai dan beberapa jenis belanja makan minum lainnya.

Publik tentu ingin dan memiliki hak untuk mengetahui harga satuan belanja makan dan minuman untuk setiap orang/kegiatan. Apa jenis makan dan minumannya sehingga dapat ditemukan rasionalisasi harga. Hal ini akan terjawab bila setiap OPD mau memberikan informasi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang merupakan dokumen publik bila merujuk pada Peraturan Komisi Informasi, namun bagi OPD akan menggeleng kepalanya sebagai tanda tidak setuju karena DPA bagi OPD adalah dokumen urusan dapurnya. Kondisi ini membingungkan nalar sehat siapapun (pastinya, selain penyelenggara pemerintahan) karena rakyatlah pemegang saham mayoritas atas anggaran yang dikelola oleh pemerintah.

Kok Rakyat tak Dapat Mengakses?

Semakin tertutup pengelolaan anggaran rakyat, maka di sanalah awal mula muncul potensi penyimpangan. Sebagaimana telah dibahas dalam paragraf – paragraf sebelumnya, bahwa rakyat tidak punya saluran untuk mendapatkan informasi standar harga satuannya belanja urusan perut tersebut. Hal itu karena impotensinya pejabat pengelola informasi dan dokumentas (PPID) dilingkungan pemerintah daerah. Sehingga dapat dibuat sebuah premis bahwa memang pemerintah daerah tidak berkeinginan untuk memenuhi salah satu hak warganya, yakni mengetahui anggaran daerah dan kinerjanya.

Mengapa rakyat dibuat untuk tidak boleh mengetahui DPA OPD? Ditengah tata kelola pemerintahan yang dzulumàt maka akan menimbulkan sederet pertanyaan. Jika ternyata standar harga satuan makan minum lebih besar dari harga sebenarnya maka bagaimana tata kekelo kelebihan anggarannya atau sebaliknya maka bagaimana mensiasati kekurangannya?

Bagaimana jika anggaran makan minum tidak tersebap? Seberapa banyak tamu yang mengunjungi OPD sehingga dianggarkan secara khusus makan dan minumannya? Mungkin pertanyaan – pertanyaan ini bagi pelaku dan administrator kebijakan publik akan tersenyum dan sedikit mencibir karena beranggapan bahwa hal semacam itu saja kok tidak tahu. Namun faktanya publik tidak banyak yang tahu, sehingga perlulah literasi anggaran karena rakyat berdaulat atas anggaran (APBD).

Tidak bisanya masyarakat mengakses informasi anggaran menandakan bahwa pemerintah mengidap sindrom kuasa akut. Dimana sindrom ini menyerang sendi – sendi kepekaan dan kesadaran bahwa anggaran atau uang yang dikelolanya adalah uang rakyat sebagai pemegang saham mayoritas.

Alokasi Anggaran Urusan Perut

Nah, sekarang kita mulai berenang karena saya sulit mengajak publik untuk menyelami anggaran urusan perut. Bak film Dilan, pemerintah daerah akan berkata “anggaran itu terlalu berat, biarkan kami saja”. Berenang memberi sensasi atas rasa fisik dan psikis.

Belanja makan minum pada lingkungan OPD di Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2019 mencapai Rp. 56,5 Milyar dan OPD yang terbesar biaya makan minumnya adalah Dinas Kesehatan dengan nilai mencapai Rp. 14,5 Milyar atau 25,8 % dari total anggaran makan minum OPD. Sementara tragisnya adalah belanja makanan dan minuman untuk Bayi dan Balita pada Dinas Kesehatan hanya sebesar Rp.87,5 Juta dan untuk makan dan minum ibu hamil sebesar Rp. 82,8 Juta artinya belanja makan minum untuk bayi / balita dan ibu hamil masing – masing hanya 0,01% dari total anggaran makan minum Dinas Kesehatan.

Mari kita lihat bagaimana anggaran makan – minum di Kota Sukabumi. Tiga besar OPD dengan biaya makan minum terbesar adalah Dinas Kesehatan sebesar Rp. 3,2 Milyar atau 19,1%, Sekretriat Daerah sebesar Rp. 3 Milyar atau 17,5% dan Sekretariat Dewan sebesar Rp. 1,6 Milyar atau 9,7% dari total anggaran makan – minum OPD. Temuan lain misalnya tidak ada anggaran khusus untuk makan minum bayi/balita dan ibu hamil. Apakah karena seluruh rumah tangga yang memiliki bayi/balita dan ibu hamil di Kota Sukabumi sudajh pada level sejahtera ataukah ada program lain yang menanggulangi ueusan dimaksud? Hanya Pemerintah Kota Sukabumilah yang memiliki otoritas menjawab hal itu.

Sebagai penutup, penulis titipakan satu pertanyaan untuk pembaca yang budiman, Maukah Pemerintah Daerah Terbuka?

Saturday, November 17, 2018

Redaksi sukabumiNews

Prabowo-Jokowi, Partai Islam dan Politik Kebohongan

Ada potensi politisasi agama di tiap calon. rakyat harus jernih melihatnya
Jejak partai islam harusnya menghindari diri dari kebohongan, lalu bagaimana kubu Prabowo dan Jokowi bekerja?

SUKABUMINEWS.net – Kondisi politik menjelang tahun 2014 terulang kembali saat ini. Hal ini dikarenakan pada Pilpres tahun 2019 besok menampilkan dua calon presiden yang sama, yaitu Ir. Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Sebagian besar kekuatan yang berada di balik mereka pun masih sama. Kalangan yang mengeklaim sebagai kelompok partai Islam ada di kubu Prabowo Subianto, seperti PAN dan PKS. Bahkan, calon wakil presiden dari kubu Prabowo Subianto, yaitu Sandiaga Salahudin Uno, dinobatkan menjadi santri meski tidak memiliki rekam jejak belajar di pesantren secara berkesinambungan dan intensif.

Dalam setiap perhelatan politik, selalu ada manuver atau pola perilaku yang bertujuan menarik simpati masyarakat. Tak terkecuali dari Sandiaga Uno yang mendampingi Prabowo Subianto. Kita masih ingat beberapa pernyataan Sandiaga Uno yang mengejutkan, misalkan tempe setipis kartu ATM dan makan siang di Indonesia lebih mahal dibanding di Singapura.

Ketika menilik data faktual, jelas pernyataan ini salah besar. Seperti diungkap Tirto, biaya hidup di Singapura 130 persen lebih mahal dibanding di Jakarta. Lebih spesifik lagi, biaya makan siang di Singapura berada di harga Rp 134.000,00 atau SGD 12, sedangkan di Jakarta seseorang bisa makan siang dengan harga Rp 87.000,00.

Begitu pula pernyataannya tentang tempe setipis kartu ATM. Menurutnya, untuk menjaga harga agar harga tidak meningkat akibat harga bahan tempe meningkat, maka ukuran tempe ditipiskan menjadi setipis kartu ATM. Sama halnya tahu, katanya tahu sekarang ukurannya semakin kecil karena untuk menjaga harga tidak naik sedangkan harga bahan untuk membuat tahu meningkat.

Faktanya, tahu dan tempe yang besar dan tebal masih banyak ditemui di pasar. Pernyataan tak kalah mengejutkan pun pernah dilontarkannya tentang uang Rp 100.000,00 yang hanya bisa digunakan untuk membeli bawang dan cabai, meski pada faktanya uang Rp 100.000,00 bisa membeli lebih dari itu.

Pernyataan-pernyataan Sandiaga Uno ini, meski mengaku tidak ada kaitannya dengan politik praktis, tetapi tetap saja ada muatan untuk mengkritik pemerintah dan menarik simpati masyarakat. Pernyataan tersebut seolah-olah memperlihatkan bahwa kubu Prabowo-Sandiaga memperhatikan keluhan rakyat kecil. Meski demikian, apakah memperhatikan keluhan rakyat kecil harus disampaikan dengan bahasa-bahasa yang hiperbola dan tak berdasar?

Seperti yang telah diulas oleh Tirto, menyebut dengan mengutip pendapat Orwell dalam esainya yang berjudul Politics and the English Language bahwa bahasa politik Sandiaga Uno jauh dari kebenaran. Lebih lanjut, Tirto menganalisis sikap Sandiaga dengan ilmu retorika dan mengutip bab The Range of Rhetoric dari buku Modern Rhetorical Critism. Bahwa pernyataan-pernyataan Sandiaga tersebut tidak memenuhi empat aspek retorika, yaitu tak berbasis fakta, pernyataannya cenderung tidak bernilai, tidak memperhatikan fondasi moral, dan tidak bermanfaat memecahkan kermaslahatan bersama.

Menarik mencermati fenomena Sandiaga dan siapa saja yang mendukungnya. Partai yang mengeklaim partai Islam seperti PAN dan PKS berada di belakang Sandiaga. Bahkan, dirinya dinobatkan menjadi santri milenial. Namun, sikapnya pun menunjukkan tidak berdasar nilai Islam. Tidak ada korelasi positif antara klaim partai Islam dengan sikap orang-orang yang berada di lingkarannya. Termasuk, Sandiaga yang kerap melontarkan pernyataan unik namun tidak berdasarkan data faktual, alias bohong.

Maka dari itu, Nurcholis Majid pernah mengatakan bahwa Islam Yes, Partai Islam No. Meski sempat mengoreksi pernyataannya pada 2004, namun pernyataan itu kembali relevan di saat partai yang mengeklaim sebagai Partai Islam tidak bisa merepresentasikan nilai-nilai Islam. Hal ini dikarenakan adanya kerentanan mereduksi Islam menjadi sebatas alat untuk mencapai kepentingan kelompok. Padahal, Islam atau Partai Islam bukan soal klaim, tetapi soal bagaimana orang-orang yang berada di dalamnya memiliki dan mengimplementasikan nilai-nilai Islam.

Di sisi lain, jika ada klaim Partai Islam namun perilaku oknum tidak sesuai dengan nilai Islam, maka yang tercoreng bukan hanya partai tersebut tetapi juga Islam itu sendiri. Sehingga, klaim Partai Islam ini menjadi sikap buruk dalam politik di Indonesia. Terlebih lagi ketika muncul perilaku-perilaku yang mengindikasikan kurang paham agama dari unsur Partai Islam itu. Belum lama ini, lagi-lagi Sandiaga Uno membuat ulah dengan melangkahi atau melompati makam KH. Bisri Syansuri, seorang ulama besar Nusantara yang juga pendiri Nahdlatul Ulama.

Menata dirinya memenuhi nilai-nilai Islam saja masih kerepotan, bahkan cenderung mereduksi Islam sebagai alat politik. Peristiwa ini pun juga memperlihatkan bahwa tidak perlu menjelek-jelekkan kompetitor politik karena kejelekan itu sangat mungkin terjadi pada dirinya. Tinggal tunjukkan saja prestasi dan rencana pembangunan, tanpa harus merendahkan. []


Sumber: Islami.co

Sunday, October 28, 2018

Redaksi sukabumiNews

Rocky Gerung: Ruang Politik Penuh dengan Demagog

Pengamat dari Universitas Indonesia (UI) Rocky Gerung
JAKARTA, SUKABUMINEWS.net - Pengamat dari Universitas Indonesia (UI) Rocky Gerung mengatakan, Indonesia sejatinya sudah memasuki winter alias musim dingin sejak empat tahun lalu.

Tetapi, kata Rocky, pemerintah terus menerus berupaya menutupi hal itu dengan menciptakan hoaks melalui instansinya.

"Pemerintah mengeluarkan hoaks setiap hari melalui instansinya. Winter sudah terjadi sejak empat tahun lalu," kata Rocky di Jakarta, dikutip dari Teropongsenayan.com, Minggu (28/10/2018).

"Dapur tidak berasap, toleransi semu. Winter sudah ada sekarang dalam bidang ekonomi, politik, semua menggigil," tambahnya.

Rocky menyebut generasi milenial membutuhkan ruang-ruang diskusi untuk menghentikan hoaks atau berita bohong yang menyebar di tengah masyarakat.

"Ruang politik kita diisi oleh politik yang demagog, karena itu hoaks potensial hidup di politik," ujarnya.

"Tapi, ini bisa kita hentikan dengan adanya forum-forum diskusi seperti ini, ini adalah tugasnya generasi milenial," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para pemangku kebijakan dunia akan berbagai ancaman yang masih membayangi perekonomian global.

Menurut mantan Wali Kota Solo ini, pascakrisis keuangan global 2008, dunia masih harus waspada dengan berbagai tantangan, di antaranya perang dagang.

"Setelah 10 tahun berlalu, kita tetap harus waspada terhadap meningkatnya risiko dan kesiapsiagaan kita dalam menghadapi ketidakpastian global," kata dia dalam "Plenary Session IMF-World Bank", di Bali, Jumat (12/10/2018).

Karena itu, dia sekali lagi mengajak para pemimpin dunia untuk waspada untuk menghadapi tekanan global.

"Dengan berbagai masalah perekonomian dunia, sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa winter is coming," tegas Jokowi. (SN/TS)

Saturday, October 13, 2018

Redaksi sukabumiNews

Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Sukabumi Mulai Menggeliat

Dwan Pembina Kowasi, H. Budi Wijaya sebagai Caleg DPRD nomor urut 3 untuk dapil 2 Kabupaten Sukabumi dari PDIP
Sukabumi, SUKABUMINEWS.net - Percepatan roda pembangunan di Kabupaten Sukabumi, terutama  pemerataan pembangunan Infrastruktur  dewasa ini mulai menggeliat. Akan tetapi alangkah baiknya Pemkab Sukabumi kedepan bisa mengatur secara baik tata ruang yang lebih efektif untuk menyentuh hal-hal pembangunan yang berkelanjutan.

Pandangan tersebut dikemukakan Dewan Pembina Komunitas Wartawan Sukabumi (Kowasi) H. Budi Widaya kepada sukabumiNews di Sukabumi pada Sabtu (13/10).

Menurut Budi, pemerataan pembangunan yang di maksud tentunya bukan hanya pemerataan pada pendapatan masyarakat Kabupaten Sukabumi perkapita. Akan tetapi harus bisa memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih, memenej lalu lintas, dan perlindungan radikal terhadap lahan-lahan pertanian yang produktif supaya tidak dialih fungsikan menjadi lahan properti dan lahan industri.

“Sudah saatnya kita sekarang memulai untuk memperlihatkan ke-khasan suatu wilayah, kecamatan atau pun pedesaan untuk dijadikan destinasti yang memiliki daya tarik untuk berinvestasi di bidang parawisata, khususnya di bidan Agro dan Agri serta memperhatikan ruang gerak untuk berekspresinya generasi muda,” jelas Budi.

Budi juga mengatakan, sebagai kontrol sosial yang berwadah Kowasi, kita wajib melaksanakan peran dan fungsinya untuk mengkawal serta mengawasi kinerja Aparatur pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBD dan APBN.

Pada kesempatan kesempatan itu juga dia berharap, selaku Dewan Pembina Kowasi yang didalamnya syarat dengan kepribadian anggota yang berlatar belakang berbeda dan berkarakter unik itu agar menjadi satu kekuatan untuk membuat suatu karya tulis pemberitaan yang berimbang demi kemajuan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Sukabumi.

“Semoga setelah pengukuhan kepengurusan yang telah ditetapkan beblum lama ini, Kowasi akan selalu menjadi tempat untuk berpikir dalam setiap perubahan serta di isi oleh anggota yang solid,  mau bekerja keras dan patuh terhadap aturan AD/ART Kowasi,” kata Budi.
Baca juga: Sekjen Kowasi: Jadilah Garda Terdepan sebagiSosial Kontrol Menuju Pemerintahan yang Lebih Baik.
“Tak lupa kami juga atas nama Kowasi turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada saudara kita yang tertimpa musibah gempa bumi dan tsunami. Dan kami barharap agar mereka segera bangkit kembali,” tambahnya.

Budi Widaya yang juga terdaftar di KPU sebagai Caleg DPRD nomor urut 3 untuk dapil 2 Kabupaten Sukabumi dari PDIP itu mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang selama ini sudah turut menjalin kerjasama dan mempercayai Kowasi sebagai wadah para jurnalis Sukabumi yang diharapkan bisa mengemban amanah indefendensinya.

(Karim/Azis R.)

Wednesday, August 29, 2018

Redaksi sukabumiNews

Ustadz Muda Fakhrizal : Masa, Suara Konser yang Merusak Moral Dibebaskan, Penggilan Adzan Dibatasi

[Ustadz Fakhrizal bersama anaknya yang paling kecil]
Cisaat, SUKABUMINEWS.net – Dikeluarkannya edaran pembatasan mengenai pengeras suara untuk adzan dari Kemenag akhir-akhir ini banyak mendapat reaksi dari kalangan pemuka Agama di berbagai daerah, khususnya para aktifis muda Islam. Demikian juga halnya seperti yang terjadi di Wilayah Sukabumi.

Seorang aktifis salah satu organisasi Islam di Kabupaten Sukabumi yang juga sebagai utadz muda di wilayah Cisaat, Muhammad Fakhrizal mengungkapkan ketidaksetujuannya atas adanya pembatasan mengenai pengeras suara untuk adzan itu.

Menurutnya, justru pengeras suara itu selama ini berfungsi untuk memanggil dan mengingatkan kepada anak-anak didiknya untuk kegiatan-kegiatan seperti mengaji dan panggilan kegiatan baik lainnya. “Itu adalah bagian dari pendidikan dan revolusi mental. Jadi kenapa mesti dibatasi,” kata Fakhri kepada sukabumiNews di Cisaat, Rabu (29/8).

“Masa, konser-konser yang merusak moral dengan menggunakan pengeras suara tidak dibatasi, sedangkan penggilan (adzan) untuk shalat dibatasi?” ujar ustadz muda yang juga selaku wakil ketua DPC PBB Kabupaten Sukabumi itu.

Oleh karenanya lanjut Fakhri, sebagai umat Islam ia merasa tersinggung dengan adanya aturan pembatasan pengeras suara untuk adzan oleh Kemenag itu. “Yang paling saya heran dan tersinggunung, aturan dari Kemenag tersebut disamaratakan, baik di daerah yang berpenduduk  muslim maupun mupun non muslim,” jelasnya.

“Kalaupun pembatasan itu di khususkan di daerah yang minoritas muslim, ya cukup dimengerti,” pungkas Fakhri. (*)

Pewarta: Jaka Susila
Editor: Red.

Thursday, August 23, 2018

Redaksi sukabumiNews

Posisi Dilematis PDIP Rengkuh Simpati Rizieq di Pemilu 2019

[Pemimpin FPI Rizieq Shihab. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)]
Jakarta, SUKABUMINEWS.net - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berusaha merangkul pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab agar mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Tetapi hal tersebut juga bisa memunculkan risiko tergerusnya suara partai dari para pemilih nasionalis.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pereira mengakui ada upaya merangkul Rizieq. "Kalau bisa, kenapa tidak," ucap dia, beberapa waktu lalu.

Upaya merangkul Rizieq dijalankan dengan menjadikan Ma'ruf Amin sebagai jembatan. Saat ini, Ma'ruf yang merupakan Rais Aam PBNU dan Ketua Umum MUI ini tengah pergi ke Arab Saudi untuk mengisi undangan ceramah salah satu Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) di Arafah sekaligus menghadiri acara Silaturahim Nahdlatul Ulama Sedunia ke-17.

Sejumlah pihak menduga ada peluang Ma'ruf untuk menemui Rizieq yang tengah 'mengungsi' di Arab Saudi.

"Kita lihat nanti," kata Ma'ruf, sembari tertawa, saat ditanya soal peluang pertemuan itu, di Mekkah, Sabtu (18/8) dikutip dari Antara.

Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menganggap wajar jika poros Jokowi-Ma'ruf mencoba mendekati Rizieq.

Menurutnya, mencoba merangkul semua kelompok adalah lazim demi meraih kemenangan, meski sebelumnya pernah berkonfontrasi dengan kelompok tersebut.

"Ini langkah persuasi politik PDIP untuk menghilangkan kesan berjarak dengan kelompok Islam kanan," kata Adi dikutip CNNIndonesia.com, Rabu (22/8).

Namun, katanya, poros Jokowi-Ma'ruf, khususnya PDIP, mesti berhati-hati karena upaya ini bisa memicu dilema di internal 'Banteng'. Menurut Adi, ada perbedaan pandangan yang prinsipil antara simpatisan PDIP dengan kelompok Rizieq.

"Upaya PDIP mendekati Rizieq merupakan perjudian karena basis tradisional PDIP dengan Rizieq sangat berseberangan. Bahkan saling berhadap-hadapan," ujar Adi.

Adi mengatakan poros Jokowi mesti memahami ada konsekuensi dari upayanya tersebut. Salah satunya adalah ditinggal simpatisannya di level bawah. Termasuk kalangan minoritas yang selama ini cenderung memilih PDIP lantaran mewadahi segala jenis kelompok.

Menurut Adi, hal itu mungkin saja terjadi. Alasannya, tidak sedikit yang tidak menyukai geliat Rizieq dan pengikutnya selama ini.

"PDIP harus menghitung betul untung rugi mendekati Rizieq karena PDIP merupakan rumah besar pemilih nasionalis yang heterogen, terutama pemilih nonmuslim dan kelompok minoritas," kata Adi.

PDIP dan Jokowi tidak ingin memelihara konfrontasi dengan Rizieq beserta pengikutnya. Menurut Adi, wajar jika PDIP ingin berdamai, karena Rizieq dan kawan-kawan cukup mengganggu pamor PDIP.

Buktinya saat Pilkada 2018 yang lalu, banyak calon kepala daerah yang didukung Rizieq mendapat banyak suara. Sebut saja Sudrajat-Ahmad Syaikhu di Jawa Barat dan Sudirman Said-Ida Fauziyah di Jawa Tengah.

Di sisi yang lain, jika merangkul Rizieq, PDIP berpotensi kehilangan suara dari kalangan minoritas di Pileg 2019. Jokowi-Ma'ruf pun berpotensi terkena dampak serupa.

"Jika tak di-manage dengan baik, persuasi politik dengan Rizieq justru kontraproduktif yang berimplikasi pada kekecewaan militan PDIP yang selama ini bermusuhan dengan tokoh FPI itu," ujar Adi.

Solusi Alternatif

Adi menganggap PDIP atau Jokowi masih memiliki opsi lain jika ingin mendapat simpati dari kelompok Islam. Opsi yang dimaksud adalah mengoptimalkan sayap PDIP yang bernama Baitul Muslimin.

Baitul Muslimin, lanjutnya, menjadi terbengkalai sepeninggal Taufik Kiemas, suami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dia menilai sayap PDIP yang menampung aspirasi Islam itu nyaris tak terdengar lagi.

"Bahkan terkesan bermusuhan dengan islam kanan," kata Adi.

"Ini saja yang perlu direvitalisasi PDIP. Apalagi Rizieq itu adalah anak macan yang susah dikendalikan," lanjutnya. (Red*)
close
close
close