Breaking
Showing posts with label news. Show all posts
Showing posts with label news. Show all posts

Sunday, April 14, 2019

Redaksi sukabumiNews

Achmad Fahmi Terjun Langsung Bersama Satpol-PP Tertibkan APK Pemilu 2019

sukabumiNews, CIKOLE - Wali Kota Sukabumi H. Achmad Fahmi terjun langsung bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) menertibkan Alat Praga Kampanye (APK), baik APK para Caleg, Partai maupun Capres-Cawapres peserta pemilu 2019, Ahad (14/4/2019).

Pantauan sukabumiNews di lapangan, Wali Kota bersama Satpol-PP mulai menyisir dan menurunkan APK yang terpasang di sepajang Jalan Suryakencana Kota Sukabumi.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka hari tenang menjelang H-3 pelaksanaan pemilu 17 April 2019, sesuai surat edaran dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait memasuki masa tenang.

"Yang pertama ini sesuai surat dari Bawaslu kepada seluruh elemen baik pemerintah daerah, ataupun ketua partai politik, bahwa hari ini sudah memasuki hari tenang, jadi seluruh atribut harus ditertibkan," Kata Fahmi kepada sukabumiNews.

Fahmi menjelaskan, dalam aturan terkait masa tenang semua kegiatan kampanye harus dihentikan, baik secara fisik seperti Baliho, Bendera Partai dan umbul-umbul maupun yang tidak secara fisik seperti di media sosial karena sudah tidak diperbolehkan.

"Bukan hanya APK, kegiatan di jejaring sosial pun harus dihentikan, misalnya caleg memposting dirinya di medsos ketika sudah masuk detik pelaksanan pemilu," tambah Fahmi.

Fahmi mengungkapkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan bersama Satpol-PP hanya membantu tugas Bawaslu Kota Sukabumi. Selain itu penertiban ini sebagai bentuk kecintaan Pemerintah daerah kepada kota dan merupakan kewajiban menjaga kondusifitas.

''Mari kita laksanakan penertiban APK yang ada di wilayah jalan protokol, saya meminta penertiban dilakukan dengan santun dan tidak kasar serta tidak pilih-pilih," tegasnya.



Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
Redaksi sukabumiNews

Taat Aturan, Caleg Partai PBB Serentak Turunkan APK di Injury Time

sukabumiNews, CIKOLE – Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Sukabumi menurunkan ribuan Alat Praga Kampanye (APK) yang sebelumnya di tebar dan di pasang di seluruh titik di Kota Sukabumi. Dipimpin langsung oleh Ketua DPC, KH. Yan Hasanudin Malik, S.Pd.I, M.M, penurunan dilakukan secara serentak oleh para caleg beserta timsesnya, Sabtu (13/4/2019).

"Penurunan dilakukan di 3 wilayah terpisah sesuai dapilnya masing-masing," kata Yan Hasanudin kepada sukabumiNews saat penurunan APK berlangsung, Sabtu (kemarin).

Tiga Dapil tersebut yaitu Kota Sukabumi 1 meliputi Cikole dan Citamiang, Kota Sukabumi 2 meliputi wilayah Baros, Cibeureum, dan Lembursitu. Sementara Kota Sukabumi 3 meliputi wilayah Gunungpuyuh dan Warudoyong. "Hal ini dilakukan dalam rangka menyambut masa tenang yang terhitung sejak 14-16 April 2019 untuk  pemilihan umum yang akan dilangsungkan hari Rabu, 17 April 2019," terang pria yang akrab disapa Kang Boyan ini.

Selain itu tambah Yan, penurunan APK ini dilakukan lantaran telah telah beredarnya surat himbauan dari KPU Kota Sukabumi untuk segera menertibkan APK yang sudah terpasang serta menonaktifkan akun media sosial terhitung mulai hari minggu 14 April 2019 pukul 23.59 WIB.

Kang Boyan juga menyampaikan permohonan maaf kepada warga Kota Sukabumi jika selama ini APK yang dipasang para caleg beserta timsesnya dianggap tidak nyaman dipandang. "Kami atas nama DPC Partai Bulan Bintang Kota Sukabumi memohon  maaf kepada seluruh warga Kota Sukabumi, jika selama lebih kurang 6 bulan ini pandangan anda terganggu dengan sampah visual dari APK yang kami pasang,“ ungkap Kang Boyan.
Pantauan sukabumiNews di lapangan, memang saat itu saat ini masih banyak APK dari berbagai partai peserta pemilu 2019 yang masih terpasang (belum diturunkan). Hal ini tentunya akan mengganggu kenyamnan pandangan masyarakat sekitar. Bahkan bisa saja menjadi preseden buruk di mata konstituen atau pemilih.

Ya, Kami sejujurnya sebagai masyarakat merasa terganggu dengan pemasangan APK yang melanggar aturan, apalagi yang seenaknya memasang dengan cara di paku di pohon atau di tembok-tembok, fasilitas umum seperti halte dan lain," ujar salah seorang warga kelurahan Nanggeleng, Unang Wahyudi.

Menurut Unang, semua ini terjadi akibat tidak pernah ada sanksi tegas dari pihak penyelenggara sehingga hal ini terus kembali terulang di setiap hajat pemilihan umum di negeri ini. Namun demikian tambah Unang, semoga pemilu kali ini menghasilkan yang terbaik untuk kemaslahatan masyarakat Kota Sukabumi pada khususnya dan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya.

"Semoga pula pesta demokrasi ini dapat berlangsung dengan aman damai dan menentramkan  , seperti halnya idiom dari sebuah pesta yang harus dilalui dengan kegembiraan dan rasa suka cita," imbuh Unang. (TNR)


Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
Redaksi sukabumiNews

Panwas Dilaporkan, Bukti Jokowi dan TKN Ingin Buang Badan

sukabumiNews, JAKARTA – Tim Kampanye Nasional (TKN) baru-baru ini melaporkan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kuala Lumpur, Malaysia, Yazza Azzahra Ulyana ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) terkait dengan surat suara tercoblos di Malaysia.

Namun demikian, tindakan pelaporan tersebut justru dianggap sebagai upaya ‘buang badan’ lantaran kasus itu dianggap berkaitan dengan petahana.

“Sudah jelaslah bahwa kejadian pencoblosan kertas suara Pilpres dan caleg di Malaysia hanya bisa dilakukan oleh petahana. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa semua kebutuhan pemilihan seperti kertas suara, tinta dan lain-lain semua disimpan di gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI),” kata Kordinator Pusat Komunitas Relawan Sadar (Korsa), Amirullah Hidayat, Sabtu (13/4), seperti dikutip RMOL.

Ia meminta kepada DKPP tak memproses laporan dari TKN lantaran hal itu dinilai sebagai upaya pengalihan isu semata.

Menurutnya, kecurangan di Malaysia tersusun secara terstruktur, sistemik, dan masif.

“Bagaiman kertas suara bisa keluar dari Gedung KBRI jika tidak ada yang mengeluarkan? Rakyat tidak bodoh atas semua permainan ini. Petahana sudah gelap mata karena tidak dapat kepercayaan lagi dari rakyatnya,” ujar kader Muhammadiyah ini.

Oleh karenanya, ia meminta kepada KPU, Bawaslu, dan Kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Sebab ia menduga ada banyak pihak yang terlibat dalam kecurangan pemilu di Malaysia.

“Karena kita yakin Duta Besar untuk Malaysia Rusdi Kirana terlibat dalam permainan ini. Kita juga yakin permainan tidak sendiri dilakukan oleh Dubes saja, pasti ada kekuatan besar yang terlibat,” tandasnya.


Sumber: RMOL
Redaksi sukabumiNews

Masih Tetap Tidak Netral, Metro TV Dapat Sanksi dari KPID Jakarta

sukabumiNews, JAKARTA - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi DKI Jakarta menjatuhkan sanksi Teguran Tertulis kepada stasiun televisi Metro TV. Pemberian teguran itu diambil dalam rapat pleno yang dihadiri oleh tujuh komisioner KPID DKI Jakarta pada Selasa (9/4/2019) lalu. Sedangkan surat teguran tertulis tersebut telah disampaikan kepada Direktur Utama Metro TV pada hari setelahnya yaitu Rabu (10/4/2019).

Teguran tertulis tersebut diberikan karena hingga pada 9 April 2019, pemberitaan Metro TV tentang kampanye pasangan calon presiden dan calon wakil presiden masih belum sesuai dengan prinsip keberimbangan, keadilan dan proporsionalitas.

Metro TV dinilai lebih banyak memberitakan kegiatan kampanye pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor 01 yaitu Jokowi Widodo – KH. Ma’ruf Amin. Padahal, ada dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang ikut dalam kontestasi pada Pilpres 2019, yaitu pasangan Joko Widodo - KH. Ma’ruf Amin dan pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno.

Secara keseluruhan presentase pemberitaan kegiatan kampanye Joko Widodo - KH. Ma’ruf Amin adalah 86%. Sedangkan pemberitaan mengenai kegiatan kampanye pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Salahuddin Uno hanya 14%. Presentase pemberitaan itu tidak jauh berbeda dengan hasil temuan KPID DKI Jakarta pada periode pemantauan dari bulan Februari - Maret 2019.

Sebelumnya, pada 11 Maret 2019, KPID Provinsi DKI Jakarta sudah pernah memanggil pihak Metro TV untuk dimintai klarifikasi terkait pemberitaan tidak berimbang dan tidak proporsionalitas mengenai kegiatan kampanye pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Kepada KPID DKI Jakarta, pihak Metro TV yang hadir waktu itu mengakui adanya hambatan dalam menyajikan pemberitaan yang berimbang. Misalnya, Metro TV mengaku adanya resistensi atau pelarangan dari Tim Kampanye Pasangan Calon 02 terhadap crew Metro TV yang melakukan peliputan di lapangan. Selain itu, pihak Metro TV juga mengakui sering ditolak jika mengundang Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 02 untuk wawancara di studio atau sebagai narasumber.

Sebagaimana dilansir Voa-Islam.com, dalam forum klarifikasi tanggal 11 Maret 2019, KPID Provinsi DKI Jakarta meminta agar pihak Metro TV mengubah kebijakan redaksionalnya untuk menyajikan pemberitaan yang berimbang dan memberikan hak yang sama kepada kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mengikuti Pilpres 2019. Pihak Metro TV berjanji akan memenuhi permintaan tersebut dan berkomitmen akan menyajikan pemberitaan yang berimbang, terutama pada saat kampanye terbuka dimulai pada 24 Maret 2019. Namun, berdasarkan pemantauan yang dilakukan Tim KPID Provinsi DKI Jakarta, komitmen tersebut tidak dipenuhi.

Pemberian Sanksi Teguran Tertulis kepada Metro TV dilakukan dengan dasar:

Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran:

“Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.” (Pasal 36 ayat 4)

“Memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab.” (Pasal 5 huruf i).

“Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang.” (Pasal 8 ayat 3 huruf d tentang tugas dan kewajiban KPI).

“Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.” (Pasal 8 ayat 2, huruf d).

Pedoman Perilaku Penyiaran:

“Lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik antara lain: akurat, berimbang, adil, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur sadistis, tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan, serta tidak membuat berita bohong, fitnah dan cabul.” (Pasal 22 ayat 2).

“Lembaga penyiaran wajib bersikap adil dan proporsional terhadap para peserta Pemilihan Umum/dan atau Pemilihan Umum Kepala Daerah.” (Pasal 50 ayat 2).

Standar Program Siaran:

“Program siaran jurnalistik wajib memperhatikan prinsip sebagai berikut: “akurat, adil, berimbang, tidak berpihak, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur kekerasan, dan tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan.” (pasal 40 ayat a).

“Program siaran wajib bersikap adil dan proporsional terhadap para peserta Pemilihan Umum/dan atau Pemilihan Umum Kepala Daerah.” (Pasal 71 ayat 2).

“Program siaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Standar Program Siaran dijatuhi sanksi administratif oleh KPI.” (pasal 75 ayat 1).

“Sanksi administratif sebagimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa: a. teguran tertulis.” (Pasal 75 ayat 2, huruf a).

Atas sanksi teguran tertulis tersebut, KPID Provinsi DKI Jakarta minta agar Metro TV melakukan perbaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.


Sumber: voa-islam.com
Redaksi sukabumiNews

Relawan 01 Al-Jamiah Gelar Doa dan Buka Bazar Murah Bersama Emak-Emak di Injury Time Kampanye

sukabumiNews, CIKEMBAR – Di hari terakhir masa kampanye (injury time), para relawan yang terhimpun dalam wadah “Aliansi Jokowi-Ma’ruf Amin untuk Islam yang Ramah dan Istiqamah” (Al-Jamiah) Sukabumi, membuka bazar sembako murah dan doa bersama emak-emak se-Kota dan Kabupaten Sukabumi, Sabtu (13/4/19).

Sebelumnya, Relawan Al-Jamiah pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin ini pernah menggelar acara doa bersama Ribuan Anak Yatim yang dilaksanakan pada Jum’at (12/4).

BACA: Ribuan Anak Yatim Gelar Doa Bersama untuk Kemenangan Ma'ruf Amin

Acara pamungkas yang diselenggaran kelompok relawan ini di gelar di salah satu tempat di Wilayah Cikembar Kabupaten Sukabumi, juga di beberapa titik lainnya di Kota dan Kabupaten Sukabumi.

“Bazar ini kami pusatkan di beberapa wilayah, diantaranya Cikembar, Purabaya, Gegerbitung, Cisaat, Cibadak, Pabuaran, Warungkiara, dan Kota Sukabumi,” terang Koordinator Al-Jamiah Sukabumi, Wing Wing Suhendar, kepada sukabumiNews Sabtu.

Wing Wing menjelaskan, bazar ini diadakan sebagai wujud dari semangat pasangan calon presiden dan wakil presiden Jokowi-Ma’ruf Amin untuk selalu menghadirkan harga sembako yang terjangkau bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

"Bazar sembako murah ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi relawan-relawan maupun simpatisan lainnya untuk menyelenggarakan kegiatan kampanye yang tidak hanya bersifat eventual dan meriah saja. Namun juga dapat menerjemahkan program pasangan yang diusung serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat," katanya.

Ditambahkan Wing Wing, doa bersama emak-emak untuk kemenangan 01 dan kelancaran jalannya Pemilu 2019 ini serentak diselenggarakan di 60 titik, baik Kota maupun Kabupaten Sukabumi.

"Total akumulasi 5.000 emak-emak secara serentak di Sukabumi, untuk mendoakan pasangan 01 dan untuk keberkahan Indonesia maju," akunya.

Di lain pihak, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Munawariyah, Athoillah menambahkan, doa bersama yang diinisiasi oleh Wing Wing yang juga sebagai Caleg Dapil 2 Kota Sukabumi ini telah berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan.

"Dengan doa bersama ini, kami berharap Pemilu 2019 khususnya Pilpres dapat berjalan dengan aman dan kondusif, serta melahirkan pemimpin yang diinginkan oleh rakyat," ucapnya.

Pimpinan Pondok Pesantren Al-Munawariyah itu menilai, kontestasi Pilpres pada tahun 2019 ini sangat panas. Ia berharap jangan sampai hoax dan fitnah mencederai demokrasi yang dibangun saat ini.

"Kami selaku pimpinan Ponpes mengadakan doa bersama emak-emak ini tujuan utamanya mengharap Ridho Allah SWT agar diberikan pimpinan yang memang bisa menjadikan Indonesia sebagai Baldatun Thoyibatun Warobun Ghofur," harapnya.

Athoillah menganggap, tidak berlebihan jika harapannya itu berada di pundak Jokowi dan Maruf Amin, karena menurutnya, beliau kombinasi antara ulama dan umaro. "Mudah-mudahan Paslon 01 bisa menenangkan Pilpres 2019 ini," tandasnya.


Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
Redaksi sukabumiNews

Di Injury Time, Caleg DPR RI Rita Irawati Priatna Kunjungi Pengusaha Burung Puyuh di Sukabumi

Pengusaha Peternakan Burung Puyuh, Pram, memperlihatkan burung puyuh hasil ternaknya kepada Rit Irawati Priatna, Caleg DPR RI nomor urut 1 dari Partai Berkarya, Sabtu (13/4/2019). [Foto: dok. Azis R.]
sukabumiNews, CIKEMBAR – Caleg DPR RI Nomor Urut 1 dari Partai Berkarya, Rita Irawati Priatna mengisi hari terakhir kampanye dengan mengunjungi salah satu pengusaha berbasis ekonomi kerakyatan di wilayah Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (13/4/19).

Pada kunjungannya, Rita Irawati Priatna yang merupakan Caleg untuk DPR RI dari Dapil JABAR IV Kabupaten dan Kota Sukabumi ini menyempatkan diri berbincang bersama pengelola peternakan burung puyuh, Pram.

“Kunjungan ini merupakan program yang tepat untuk memperluas jaringan demi menyusun kekuatan pada basis ekonomi kerakyatan yang akan dijalankan pada saat saya terpilih dan menjadi anggota DPR RI nanti,” ujar Rita Irawati Priatna kepada sukabumiNews, Sabtu.

“Insya Allah pertemuan hari ini menjadi pondasi kerjasama untuk mewujudkannya dalam waktu cepat,” tambah Rita yang dalam kampanyenya selalu melakukan pendekatan secara peronal demi memupuk persaudaraan dan tidak mengedepankan materi. 
Kendati demikian, sebagai pendatang baru di kancah politik, “Rita Efek” ternyata membawa dampak positif pada peningkatan trend elektabilitasnya. “Ya, meskipun belum menembus posisi Lima Besar, tapi berdasarkan data yang diolah secara berkala ini, menjadi satu indikator peningkatan electoral,” sambung Timsesnya.

Rita juga mengaku bangga karena telah berhasil menggugah hati nurani Warga Sukabumi hingga namanya mampu masuk dalam daftar “Caleg Populer Sukabumi” setara dengan Dewi Asmara, Dessy Ratnasari dan Reni Marlinawati.

Sementara itu selaku pengelola bisnis peternakan burung puyuh, Pram mengungkapkan bahwa bisnis yang dijalaninya saat ini merupakan solusi ekonomi kerakyatan yang akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat luas.

Oleh sebab itu Pram sangat menyambut baik kedatangan Rita Irawati Priatna dan siap memberikan dukungannya kepada Rita, juga Partainya. “Alhamdulillah hari ini menjadi awal untuk kerjasama kita bersama, semoga Rita Irawati Priatna dan Partai Berkarya dipercaya masyarakat Sukabumi,“ ucap Pram.


Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
close
close