Breaking
loading...
Showing posts with label mengenalsosok. Show all posts
Showing posts with label mengenalsosok. Show all posts

Monday, June 24, 2019

Redaksi sukabumiNews

Sejarah Keilmuan Eddy Hiariej Ahli 01 Cukup Memukau

Sejarah Keilmuan Eddy Hiariej cukup gemilang. Meskipun sempat gagal masuk UGM, ia justru menjadi guru besar dalam usia 37 tahun.

Pentolan tim kuasa hukum paslon 02, Bambang Widjojanto (BW), mempertanyakan kapabilitas Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej, dalam sidang sengketa perselisihan hasil Pilpres 2019 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (21/6/2019) lalu. Ahli dari tim kuasa hukum paslon 01 selaku pihak terkait ini ternyata punya sejarah keilmuan yang memukau kendati awalnya sempat gagal masuk UGM.

Profesor Eddy Hiariej dan Bambang Widjojanto (Foto: dok. inisiatifnews.com)
Di persidangan, BW semula menyinggung tentang ahli yang dihadirkan paslon 02, Jaswar Koto, yang kapabilitas keilmuannya dipertanyakan. Kepada Eddy Hiariej, mantan Wakil Ketua KPK ini berbalik menanyakan keahliannya dalam konteks politik, khususnya pemilu.

"Sekarang saya ingin tanya. Saya kagum kepada sobat ahli, tapi pertanyaannya sekarang saya balik, Anda sudah tulis berapa buku yang berkaitan dengan pemilu yang berkaitan dengan TSM [Terstruktur, Sistematis, dan Masif]?" tanya BW.

 "Tunjukkan kepada kami bahwa Anda benar-benar ahli, bukan ahli pembuktian, tapi khusus pembuktian dalam kaitannya pemilu. Berikan kepada kami buku-buku itu, mungkin kami bisa belajar. Berikan kepada kami jurnal internasional yang Anda pernah tulis," cecarnya.

BW melanjutkan, "Kalau itu sudah dilakukan, kami akan mengatakan Anda ahli yang top. Jangan sampai ahlinya di A, ngomong B tapi tetap ngomong ahli. Ini, kan, berbahaya."

"Jadi, bagian kedua ini, beri kami jurnal-jurnal internasional, sudah berapa banyak yang khusus sudah mendiskusikan masalah ini dan berapa buku yang Anda punya sehingga pantas disebut sebagai ahli?" tambahnya.

Lantas, apa jawaban Eddy Hiariej?

"Saya selalu mengatakan, yang namanya seorang guru besar, seorang profesor hukum, yang pertama harus dikuasai itu bukan bidang ilmunya, tapi yang harus pertama harus dikuasai itu adalah asas dan teori, karena dengan asas dan teori itu, dia bisa menjawab semua persoalan hukum," bebernya.

Eddy Hiariej mengakui dirinya memang belum pernah menulis secara spesifik soal pemilu. Namun, "Kalau saudara tanya sudah berapa buku, saya kira tadi sudah melampirkan CV [curriculum vitae]."

"Ada berapa buku, ada berapa jurnal internasional. Silakan. Nanti bisa diperiksa. Kalau saya sebutkan mulai dari poin 1 sampai poin 200 nanti sidang ini selesai," tandas Eddy.

Termasuk Profesor Termuda

Profesor Eddy Hiariej (Foto: dok. reqnews.com)
Eddy Hiariej adalah salah satu profesor termuda di Indonesia, ia guru besar ilmu hukum pidana. Hikmahanto Juwana, sebagai perbandingan, menjadi guru besar termuda Fakultas Hukum (FH) Universitas Indonesia (UI) saat 38 tahun. Sedangkan Eddy meraih gelar sejenis dari UGM setahun lebih muda.

"Saat SK [Surat Keputusan] guru besar saya turun, 1 September 2010, saya berusia 37 tahun. Waktu mengusulkan umur 36," kata Eddy Hiariej dalam wawancara yang dikutip dari portal HukumOnline (10 Agustus 2015).

Sebelumnya, Eddy Hiariej juga menorehkan pencapaian yang tak kalah gemilang. Ia merengkuh gelar doktor hanya dalam waktu 2 tahun.

"Orang biasanya begitu sekolah doktor baru mulai riset, saya tidak. Saya sudah mengumpulkan bahan itu sejak saya short course di Perancis," ungkapnya.

Eddy Hiariej terdaftar sebagai mahasiswa magister hukum UGM sejak 7 Februari 2007. Maret 2008, ia menuntaskan draf disertasi pertamanya tentang penyimpangan asas legalitas dalam pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM).

Beberapa bulan berselang, Eddy menjalani ujian terbuka doktoralnya. Dan akhirnya, ia merengkuh gelar doktor di bidang hukum pada 7 Februari 2007 sekaligus mencetak rekor. "2 tahun 20 hari, dan memang Alhamdulillah rekor itu belum terpatahkan," tuturnya.

Kegagalan Jadi Lecutan

Lahir di Ambon, Maluku, pada 10 April 1973, jalan impian Eddy Hiariej ternyata tidak selalu mulus. Ia bahkan tidak lolos Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) di FH UGM pada 1992. Eddy sempat mengalami depresi lantaran kegagalan itu.

"Saya stres enam bulan. [Karena] saya stres, saya liburan ke mana-mana saja sudah," kenangnya.

Namun, Eddy tidak ingin semakin terpuruk. Ia termotivasi pesan mendiang ayah yang melihatnya berbakat di bidang hukum. Ayahnya pernah berkata, "Kalau saya lihat karakteristikmu, cara kamu berbicara, kamu itu cocoknya jadi jaksa."

Menjelang akhir hayat, sang ayah kembali meninggalkan pesan, jika Eddy memang hendak berkuliah di Fakultas Hukum, maka janganlah menjadi pengacara setelah lulus nanti. Eddy mengaku cukup terkejut mendengar wasiat ayahnya itu.

"Mungkin ia tahu kalau saya jadi pengacara, nanti orang yang salah dan saya bela bisa bebas. Itu juga mengapa ia bilang saya untuk jadi jaksa," ucap Eddy mengingat pesan sang ayah yang disampaikan saat ia duduk di bangku SMA.

Kegagalan di kesempatan pertama membuat Eddy semakin terlecut dan akhirnya ia berhasil menjadi mahasiswa hukum di salah perguruan tinggi terbaik di tanah air.

"Saya betul-betul intens belajar sampai UMPTN berikutnya. Barulah kemudian saya lolos, masuk FH UGM," ucapnya.

Eddy Hiariej nantinya memang tidak menjadi pengacara, namun ia juga bukan berprofresi sebagai jaksa. Ia memilih menjadi akademisi atau dosen hukum karena menurutnya, ia dapat berinteraksi dengan banyak orang. Menjadi dosen, kata Eddy, harus terus belajar.

"Katanya, sih, 7 golongan yang masuk surga itu salah satunya adalah golongan yang selalu memberikan ilmunya kepada orang lain," ujar Eddy.

Sebelum menjadi saksi ahli untuk paslon 01 di Sidang MK, Eddy Hiariej menjadi ahli pula bagi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta yang terseret dalam kasus dugaan penodaan agama dan disidangkan pada 2017.

Eddy Hiariej juga hadir sebagai ahli hukum pidana yang dihadirkan jaksa dalam sidang kasus kopi sianida pada 2016. Perkara yang menjadi sorotan publik itu mendudukkan Jessica Kumala Wongso sebagai terdakwa atas dugaan pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin.

Yang lebih menarik, Eddy Hiariej pernah bakal dihadirkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, dalam perkara pembayaran elektronik untuk pengurusan paspor di keimigrasian pada 2015. Akan tetapi, saat itu Eddy tidak bisa hadir.

Kini, di Sidang MK dalam perkara gugatan sengketa Pilpres 2019, Denny berada di tim kuasa hukum 02 Prabowo-Sandiaga, sedangkan Eddy Hiariej adalah salah satu ahli dari tim kuasa hukum 01 Jokowi-Ma'ruf.

Artikel ini telah tayang di Tirto.id dengan Judul "Sejarah Keilmuan Eddy Hiariej: Ahli 01, Pernah Gagal Masuk UGM"


Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Sunday, June 16, 2019

Redaksi sukabumiNews

Profil Singkat 9 Hakim Konstitusi yang Menangani Gugatan Pilpres 2019

Siapa saja sembilan hakim konstitusi tersebut? Berikut ini profil singkat dari para hakim konstitusi yang menangani gugatan pilpres 2019

1. Dr Anwar Usman, S.H., M.H.

Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2 April 2018-2 Oktober 2020 ini mengawali kariernya sebagai guru honorer hingga enam tahun lamanya. SD Kalibaru menjadi persinggahan terakhirnya sebagai pendidik. Meskipun tidak pernah terbayang untuk menjadi hakim konstitusi, ia memberanikan diri banting setir untuk melanjutkan studi S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta.

Pria berkelahiran Bima, 31 Desember 1956 itu melanjutkan pilihannya sebagai sarjana hukum dengan mendaftar sebagai calon hakim. Pada 1985 ia lulus tes dan diangkat menjadi calon hakim Pengadilan Negeri Bogor. Anwar juga melanjutkan pendidikannya di Program Studi Magister Hukum STIH IBLAM Jakarta pada 2001 dan Program Bidang Ilmu Studi Kebijakan Sekolah Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada 2010.

Sosok yang mencintai teater ini memiliki segudang prestasi di dunia peradilan. Ia pernah menjabat sebagai Asisten Hakim Agung di Mahkamah Agung pada 1997-2003. Selanjutnya menjadi Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung pada 2003-2006. Kemudian Anwar diangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dengan tetap dipekerjakan sebagai Kepala Biro Kepegawaian.

2. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM

Aswanto juga mengabdikan diri selama bertahun-tahun sebagai pendidik. Ia merupakan Guru Besar Ilmu Pidana Universitas Hasanuddin dan menjadi dosen untuk mahasiswa S1 hingga S3. Kiprahnya sebagai hakim tidak selalu berjalan mulus.Selain latar belakangnya sebagai pendidik, Aswanto juga harus banting setir mempelajari kembali seluk-beluk dunia hukum tata negara dan hukum administrasi negara karena sebelumnya ia adalah ahli hukum pidana.

Selain itu, latar belakang pendidikan Aswanto juga tidak sejalan satu sama lain. Aswanto meraih gelar sarjana hukum pidana dari Universitas Hasanuddin. Pendidikan selanjutnya ia tempuh di UGM dengan program pascasarjana Ilmu Ketahanan sedangkan gelar doktor diperolehnya dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Airlangga dengan disertasi yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Saat mencalonkan menjadi hakim konstitusi, ada surat kaleng yang menolak pencalonan Aswanto. Ia mengklarifikasi tulisan ini dengan mengucap sumpah. Pria kelahiran Palopo ini juga memberikan tanggapan mengenai latarnya sebagai ahli hukum pidana. Disertasinya tentang HAM berkaitan dengan konstitusi, ia juga memiliki nilai tambah dari pengalamannya sebagai ketua Panwas.

“Orang mengatakan MK lebih kepada persoalan ketatanegaraan, tapi kan tidak melulu selalu berkaitan dengan hukum administrasi negara dan hukum tata negara," kata Aswanto, seperti dikutip dari laman Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, persoalan ketatanegaraan mencakup seluruh aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

Arief yang lahir di Semarang, 3 Februari 1956 ini juga memiliki latar belakang di dunia pendidikan. Ia merupakan Guru Besar Universitas Diponegoro pada 2008. Arief juga pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Undip.

Kaderisasi merupakan caranya untuk menularkan virus-virus penegakan hukum kepada anak didiknya. Hal ini juga diterapkan Arief saat menjadi anggota Tim Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, serta anggota Tim Penilai Angka Kredit Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud.

Pilihannya menjadi hakim konstitusi didukung oleh berbagai pihak, termasuk akademisi di Fakultas Hukum Undip, Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Andalas Saldi Isra, dan pusat studi konstitusi dari berbagai perguruan tinggi. Ia mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi III DPR dan mengusung makalah bertajuk “Prinsip Ultra Petita dalam Putusan MK terkait Pengujian UU terhadap UUD 1945”. Arief pun menang dengan dukungan 42 suara dari 48 anggota Komisi III DPR.

Kapabilitas Arief tidak perlu diragukan karena sejak lama ia telah berkiprah di bidang hukum, khususnya hukum tata negara. Ia pernah menjadi Ketua Asosiasi Pengajar HTN-HAN Jawa Tengah, Ketua Pusat Studi Hukum Demokrasi dan Konstitusi, Ketua Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Berperspektif Gender Indonesia, dan Ketua Pusat Studi Hukum Lingkungan.

4. Dr. Wahiduddin Adams, S.H, M.A

Wahiduddin mengawali kariernya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selayaknya hakim konstitusi sebelumnya, Wahid berencana untuk menghabiskan masa purnabaktinya dengan menjadi dosen, bahkan SK PNS-nya telah dipindahkan menjadi pendidik di UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum. Namun, ia terpanggil untuk mengabdi lebih jauh dibidang hukum saat DPR membuka kesempatan untuk menjadi hakim konstitusi.

Pengalamannya yang pernah menjabat sebagai Dirjen Peraturan Perundang-Undangan mengantarkannya meraih kursi hakim konstitusi. Menteri Hukum dan HAM kerap membawa Wahid untuk memberikan otoritas kepadanya sebagai wapres pada sidang pengujian undang-undang dan sengketa kewenangan lembaga negara di MK. Wahid juga pernah menjadi pemohon mewakili Kementerian Hukum dan HAM dalam sengketa kewenangan lembaga negara antara Presiden dengan DPR dan BPK.

Sedari kecil Wahid dikenal dengan sosok yang religius dan sederhana. Orang tuanya mengarahkan untuk menempuh pendidikan di madrasah Tsanawiyah hingga Aliyah di Salatiga. Ia melanjutkan pendidikannya di S1 Peradilan Islam, Fakultas Syariah, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 1979 dan De Postdoctorale Cursus Wetgevingsleer di Leiden, Belanda (1987). Selanjutnya Wahid melanjutkan program magister dan doktor di Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dari 1991-2002. Terakhir, ia menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah untuk jenjang S1 pada 2005.

5. Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.

Hakim kelahiran Sleman, Yogyakarta pada 15 November 1959 ini mengawali kariernya sebagai hakim di Pengadilan Negeri. Sarjana hukum lulusan Universitas Islam Indonesia 1983 ini memulai kiprahnya sebagai calon hakim di PN Bandar Lampung pada 1986. Tiga tahun kemudian, ia menjadi hakim PN Curup 1989, PN Metro pada 1995, hingga menjadi Wakil Ketua PN Kotabumi pada 1999.

Kariernya terus berlanjut sebagai hakim PN Tangerang 2001, Ketua PN Praya 2004, lalu kembali ke Jawa sebagai  hakim PN Bekasi pada 2006. Ia lantas menjabat sebagai wakil ketua PN Pontianak pada 2009 hingga menjadi ketua di sana setahun setelahnya. Satu tahun kemudian Suhartoyo menjadi Wakil Ketua PN Jakarta Timur lalu menjadi Ketua PN Jakarta Selatan pada 2011. Jabatan terakhirnya sebelum di MK adalah hakim Pengadilan Tinggi Denpasar hingga 2015.

Suhartoyo mendapatkan gelar S2 dari Universitas Tarumanegara pada 2003 dan gelar doktor dari Universitas Jayabaya pada 2014. Saat pencalonan sebagai hakim konstitusi, Suhartoyo pernah tersandung penolakan Komisi Yudisial. Pasalnya, ada dugaan pelanggaran etik pada perkara buron Sudjiono Timan dalam kasus Peninjauan Kembali perkara korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

KY menyebut Suhartoyo bolak balik ke Singapura 18 kali pada 2013 atau pada periode PK tersebut. Ia juga membantah bertemu adik Sudjiono di Singapura. “Saya hanya satu kali terbang ke Singapura,” kata dia.

6. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

Hakim konstitusi kelahiran Pangkal Pinang, 27 Juni 1962 ini merupakan alumni Fakultas Hukum UGM 1981. Hakim yang dilantik menggantikan Maria Farida Indrati ini lama bergelut dengan urusan akademi pada Hukum Tata Negara di FH UGM. Lulusan S2 Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran dan S3 Hukum UGM ini bersama mantan ketua MK Mahfud M.D. sempat membuat Parliament Watch pada 1998.

Enny pernah menjadi tim seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Yogyakarta. Ia juga turut membuat aturan Pemilihan Walikota Yogyakarta pada 2006. Jabatan terakhirnya sebelum menjadi hakim MK adalah Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Saat dilantik, Enny mengatakan akan independen dalam menjalankan tugasnya. Hal ini menjawab pertanyaan para wartawan terkait jabatan sebelumnya sebagai Kepala BPHN Kementerian Hukum dan Hal Azasi Manusia (Kumham) yang bertugas merumuskan Undang-Undang. Menurutnya, independensi merupakan kunci dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. "Kalau bisa melakukan itu, kita bisa menanggalkan posisi di mana kita berada," kata Enny saat itu.

7. Dr. Manahan M.P. Sitompul S.H., M.Hum.

Pria kelahiran Tarutung, 8 Desember 1953 ini sempat berkarir di dunia penerbangan dengan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Unit Keselamatan Penerbangan di Bandara Polonia, Medan. Namun belakangan ia banting setir lantaran mengambil kuliah jurusan Hukum Internasional di kelas karyawan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan lulus 1982.

Setelahnya ia memulai karier di dunia pengadilan dengan dilantik menjadi hakim di Pengadilan Negeri Kabanjahe. Karier Manahan banyak berputar-putar seputaran Sumatera Utara hingga tahun 2002 dilantik menjadi Ketua PN Simalungun, hakim di PN Pontianak tahun 2003, Wakil Ketua PN Sragen tahun 2005, hingga 2007 dipercaya menjadi Ketua PN Cilacap. Usai menjabat di sejumlah PN daerah, Manahan lantas menjadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Manado pada tahun 2010.

Tahun 2013, ia sempat mengikuti tes sebagai calon hakim agung di Mahkamah Agung namun gagal saat uji kepatutan di Dewan Perwakilan Rakyat. Manahan akhirnya dipanggil ikut uji kepatutan menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi di Pangkal Pinang dan lolos. Tahun 2015, suami dari Hartaty Malau ini ikut fit and proper test sebagai hakim konstitusi di MK dan lolos.

Manahan juga mendapatkan seluruh gelar akademiknya dari USU. Pada tahun 2001, ia meraih gelar magister dari jurusan Hukum Bisnis di 2001, menyusul tahun 2009 mendapatkan gelar Doktor dari jurusan yang sama.

8. Prof. Dr. Saldi Isra., S.H., MPA.

Nama terakhir ini sebelum dilantik di MK dikenal sebagai pengamat hukum tata negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Andalas ini awalnya bekerja sebagai dosen Universitas Bung Hatta, Padang pada 1995. Tidak berapa lama di tahun yang sama, Saldi kembali ke almamaternya untuk mengajar selama 22 tahun.

Pria kelahiran 20 Agustus 1968 ini juga sempat kuliah di Universiti Malaya dan mendapat gelar Master of Public Administration pada 2001. Ia meraih gelar Doktor di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2009 dan dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas setahun kemudian.

Saldi sejak lama memimpikan karier sebagai hakim konstitusi. Ia semakin mantap mencalonkan diri sebagai hakim konstitusi pada 2017 setelah berdiskusi dengan Mahfud M.D.  Saat itu Mahfud mengatakan, apabila Saldi tak mau mendaftar sama saja dengan menutup peluang generasi baru di MK. Setelah menyisihkan dua orang kandidat lain, Saldi akhirnya dilantik Presiden Joko Widodo menjadi hakim konstitusi menggantikan Patrialis Akbar. "Itu beberapa pertimbangan saya," kata Saldi seperti dikutip dari situs MK.

9. Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum

Palguna sempat menolak saat ditawari menjadi hakim konstitusi untuk kedua kalinya. Pertama kali tawaran untuk melanjutkan profesi yang pernah digelutinya selama lima tahun tersebut datang dari Jimly Asshiddiqie yang saat itu menjabat ketua MK. Palguna menolak secara halus tawaran ini karena ingin melanjutkan studi S3-nya.

Pada 2013, ia kembali menerima tawaran untuk mendaftar sebagai hakim konstitusi dari anggota DPR. Palguna lagi-lagi menolak dengan alasan ingin fokus di ranah akademis dan membantu almamaternya untuk proses akreditasi.

Permintaan terakhir pada 2014 datang dari Presiden Joko Widodo. Palguna sungguh tidak menyangka presiden akan memilihnya. Pria yang pernah bercita-cita menjadi tentara ini akhirnya menerima tawaran menjadi hakim konstitusi untuk periode kedua. Sebelumnya pada 1999-2004, Palguna pernah menjadi anggota MPR RI sebagai utusan daerah. Ia merupakan salah satu pelaku sejarah ketika MPR RI mengamandemen UUD 1945.

Palguna menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bidang Kajian Utama Hukum Tata Negara pada 1987. Ia mendapat gelar master pada Program Pasccasarjana Universitas Padjajaran, Bidang Kajian Utama Hukum Internasional pada 1994. Program doktoral ia tempuh linier di bidang hukum, yaitu Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan Bidang Kajian Hukum Tata Negara pada 2011.


Sumber: Katadata
Editor: Red.
Redaksi sukabumiNews

Profil 9 Hakim Konstitusi yang Mengadili Gugatan Pilpres 2019

Gedung Mahkamah Konsitusi  
Para hakim konstitusi yang memimpin persidangan PHPU perkara Pilpres 2019 telah puluhan tahun berkarier di dunia hukum dan menguasai hukum tata negara.

sukabumiNews, JAKARTA – Sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dengan perkara Pilpres di Mahkamah Konstitusi telah digelar Jumat (14/6). Kubu calon presiden dan calon wakil presiden 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menjadi pihak pemohon dalam sidang tersebut. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi pihak termohon sedangkan capres dan cawapres 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai pihak terkait.

Sidang sengketa PHPU ini memiliki sejumlah tahapan. Sidang 14 Juni 2019 merupakan sidang pemeriksaan pendahuluan dan penyerahan perbaikan jawaban dan keterangan. Pada 17-24 Juni 2019 merupakan tahap pemeriksaan persidangan. Tahap selanjutnya, rapat permusyawaratan hakim pada 25-27 Juni 2019.  Sidang pengucapan keputusan akan dilaksanakan pada 28 Juni 2019. Setelah itu, pada 28 Juni-2 Juli akan diserahkan salinan putusan dan pemuatan laman.

Putusan perkara perselisihan sengketa Pilpres 2019 akan berada di tangan sembilan hakim konstitusi. Juru Bicara MK Fajar Laksono menyebutkan, hakim konstitusi memutus perkara sengketa berdasarkan tiga hal, yaitu fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti, dan keyakinan hakim.

Siapa saja sembilan hakim konstitusi tersebut? Berikut ini profil singkat dari parahakim konstitusi.

Tuesday, May 21, 2019

Redaksi sukabumiNews

Guru SD Asal Baros Sukabumi Itu Kini Mengajar di SIKK Sabah Malaysia

Foto: Idris memperlihatkan bukti Sertifikat/piagam keberhasilan yang diraihnya selama mengajar di SIKK Sabah, Malaysia.
-- 
sukabumiNews, KINABALU, MALAYSIA – Mendidik dan mengajar bukan hanya profesi, namun selebihnya adalah hobi. Inilah ungkapan yang terucap dari seorang guru SD asal Sukabumi, Idris (35) yang beralamat di Jl Pirus 9 no. 117 Blok 7 Perum Baros Kelurahan Baros, Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Jawa Barat.

Guru yang asalnya bekerja di SDN Otista Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi itu kini sedang bertugas mengajar di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) di Sabah, Malaysia lantaran ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI untuk mengabdikan diri sebagai guru kelas tingkat SD di Negara yang dikenal dengan Negeri Jiran itu sejak 3 tahun lalu.

"Sudah tiga tahun saya mengabdi di sini. Mendidik WNI yang ada di sini. Dan disini banyak pengetahuan baru yang saya dapatkan," ungkap Idris saat telewawancara dengan Reporter sukabumiNews, Selasa (21/5).

Tidak hanya itu, lebih jauh Ayah dari 2 anak balita perempuan itu menceritakan tentang keberhasilan yang ia raih saat mengajar di SIKK.

Idris telah mampu menghantarkan peserta didiknya untuk mempersembahkan juara umum pertama bagi SIKK pada lomba Kompetisi Sains, Seni dan Olahraga (KS2O) SILN se-Malaysia yang diikuti oleh peserta dari Singapura, Filipina, Brunei Darusalam, dan Yangon, Vietnam.

“Ya Alhamdulillah dengan keberhasilan ini tentunya selain prestasi yang saya raih, kesejahteraan pun kami dapat,” Singkat Idris dengan sedikit logat Malaysianya.


Pewarta : Jaka Susila
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Thursday, March 28, 2019

Redaksi sukabumiNews

Heni Mulyani Bertekad Perjuangkan Hak Kalangan Bawah, Kususnya Sosial, Pendidikan dan Kesehatan

sukabumiNews, GUNUNGGURUH - Heni Mulyani, caleg DPRD Kabupaten Sukabumi nomor urut 3 dari PDIP daerah pemilihan (dapil) 4 yang meliputi Kecamatan Cireunghas, Cisaat, Gegerbitung, Gunung Guruh, Kadudampit, Kebonpedes, Sukabumi, Sukalarang, dan Sukaraja siap menduduki kursi DPRD Kabupaten Sukabumi pada Pemilu 2019.

Pasalnya, sosok perempuan kelahiran Sukabumi 2 Juni 1972 ini selain sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia Perpolitikan, ia juga aktip di sejumlah Organisasi Kemasyarakatan yang tentunya tidak lepas dari berbagai kegiatan sosial, membantu masyarakat yang membutuhkan selama ia mampu membantunya.

FOTO: Heni Mulyani Caleg Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Dapil IV No 3, dari PDIP saat menyambangi dan menghadiri undangan masyarakat. (Foto: Rudi S/SN).
“Saya maju menjadi caleg karena ingin memperjuangkan dan meningkatkan bidang Sosial, Pendidikan dan Kesehatan, untuk masyarakat kalangan bawah kususnya yang berkaitan dengan hak-hak perempuan,” ujar Heni Mulyani, ditemui sukabumiNews.net di kediamanya Jalan Pajajaran II, Kampung Gunungguruh, Desa Cikujuang, Kabupaten Sukabumi, Kamis (28/03/19).


Selain itu kata Heni, dorongan dari keluarga, tokmas, pemuda, ulama dan sahabat-sahabatnya juga mengutkan tekadnya untuk maju agar bisa mengawal semua kebijakan, semua aspirasi masyarakat kalangan bawah.

Heni mengaku, menjadi seorang caleg tidaklah mudah dalam berjuang demi meraih suara, apalagi dihadapkan dengan caleg-caleg lain yang usianya lebih matang dan lebih memiliki pengalaman. Namun dirinya optimis dengan intens mendatangi pendukung siang maupun malam, cita-citanya akan mudah diraih.

"Saya maju dalam pertarungan pileg untuk DPRD Kabupaten Sukabumi karena dipicu oleh kondisi, masih perlunya pengawalan bidang sosial, pendidikan dan kesehatan, agar masyarakat bisa lebih merasakan program Pemerintah sampi ke kalangan bawah, dan merata," aku ibu dua anak ini.

Heni juga mengaku bahwa ketertarikannya di dunia politik dan menjadi caleg ini lantaran ingin berada di garda terdepan untuk memperjuangkan dan membela kalangan bawah, kususnya anak yatim, duafa dan yang berkaitan dengan hak-hak perempuan, kususnya Sosial, Pendidikan dan Kesehatan.


"Insyallah jika nanti saya terpilih menjadi anggota legislative, saya akan menjalankan amanah tugas sebagai bagian dari anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dapil IV, sesuai dengan fungsinya,” ucap Heni seraya berterimakasih dan mengapresiasi kepada semua relawan yang sampi saat ini masih konsisten berada di sampingnya.


Dengan modal pembekalan dan wawasan mejalankan pungsi sebagai anggota DPRD serta pengalaman di dunia plitik sejak tahun 2002 seiring perjalannya di dunia organisasi, seperti di Forum Rakyat Miskin Bersatu (FRMB) selaku ketua, kemudian menjadi Ketua Srikandi di organisasi masyarakat (ormas) Badan Pembina Potensi Keluarga Besar (BPPKB), juga selaku Anggota Generasi Peduli Narkoba, ia akan terus berjuang untuk meraih suara di pileg April 2019 nanti dengan target suara 8000.

“Saya yakin atas dorongan para ulama dan semua kalangan yang mengharapkan saya ada di DPRD, 5000 suara bisa mewujudkan harapan semua. Dan saya berharap masyarakat lebih cerdas dalam memilih wakil rakyatnya," pungkas Heni.


Heni yang senang menyantuni anak yatim piatu, bahkan saat ini memiliki anak angkat seorang yatim ini juga aktif bersama ibu-ibu lain mengikuti pengajian di lingkungan terdekat dengan rumahnya.
   

Perwarta: Rudi Samsidi
Editor: AM
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Friday, January 11, 2019

Unknown

Nandi, Remaja Desa Bojingsari Penyandang Tuna Netra dengan Multitalenta

Nandi (30) remaja penyandang tunanetra yang memiliki multi talenta, warga kp. Karikil RT.03/01, Desa Bojongsari Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ini sungguh luar biasa.
Nyalindung, SUKABUMINEWS.net – Nandi (30) remaja penyandang tunanetra yang memiliki multitalenta, warga kp. Karikil RT.03/01, Desa Bojongsari Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ini sungguh luar biasa.

Keahlian yang dihasilkan dari belajarnya secara otodidak dalam bidang elektronik dan kelistrikan, ternyata tidak sia-sia.

Salah satu kreatifitas hasil rancangannya sendiri yang sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar adalah sebuah mikser.

"Tidak hanya itu, bahkan Nandi mampu membuat studio radio amatir," ungkap Jajat Sudrajat, salah seorang warga yang bangga dengan kreatifitas Nandi kepada sukabumiNews, belum lama ini.

Sebagian dari hasil kreatifitasnya, sebuah micer yang d rancang dan di rakit sendiri.

Jajat juga menjelaskan bahwa keahlian Nandi mulai diketahui sejak dia berusia 25 thn. "Nandi memang mengalami tuna netra sejak lahir, “ sambung Jajat.

Meski dia hidup sendirian karena ibunya (almh) telah meninggalkannya sejak dia lahir, jelas Jajat, kemudian ayahnya juga sudah tidak bersamannya lagi karena telah menikah kembali dan tinggal jauh dari kampung halaman dimana Nandi tinggal sekarang.

Sementara saudaranya sendiri juga, tambah Jajat, tidak tinggal di dekatnya. “Akan tetapi Nandi tetap semangat berkreatifitas," terang Jajat.

“Sayang, keahliannya belum terekspos dan mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat,” tambah Jajat.

"Kalau saja ada bantuan untuk mengembangkan bisnis dari hasil kreatifitasnya, mungkin ini akan menjadi aset yang sangat luar bisa," pungkasnya.

[Pewarta: Isep S]
Editor: Red.

Thursday, October 11, 2018

Redaksi sukabumiNews

Mengenal Khabib Nurmagomedov, Juara Kelas Ringan UFC

SUKABUMINEWS.net - Conor McGregor memang sempat jadi raja sekaligus selebriti di UFC. Dengan persona dan ketengilannya, pria Irlandia itu nyaris selalu mendapat tiga respons secara bersamaan: pujian, kebencian, juga cemoohan. Yang terakhir, salah satunya, datang dari Khabib Nurmagomedov, petarung kelas ringan asal Rusia.

"Kehebatan McGregor itu cuma dibesarkan oleh humas UFC. Bocahmu itu memulai tahunnya dengan menyerah seperti pengecut pada Nate Diaz. Tapi di akhir tahun dia bertarung untuk gelar. Gila memang. Aku ingin bertarung dengan si pengecut itu, karena itu bakalan jadi pertarungan nomor satu paling mudah di divisi kelas ringan," kata Khabib.

Itu kejadian pada 2016. Ia kesal karena tak kunjung mendapat kesempatan melawan McGregor untuk merebut gelar juara. Di sisi lain, McGregor terus-terusan mendapat lampu sorot, dianggap sebagai atlet tarung bebas terbesar sepanjang masa, dan banyak orang menganggap Khabib hanya berusaha mencari perhatian.

Tapi tidak. Khabib tak butuh perhatian dengan cara-cara bodoh. Catatan impresifnya sudah membuat orang melongok. Hingga 2016, ia bertarung 24 kali dan semua pertandingan itu dimenangkannya. Pertarungannya dengan Michael Johnson kemudian benar-benar membuat orang terbelalak.

Johnson, mantan petinju dengan catatan 27 pertandingan sempurna dan lama menekuni gulat, dibuat tak berdaya. Meski awal-awal sempat melontarkan arus pukulan yang menerjang wajah dan dagu Khabib, ia berakhir jadi samsak Khabib.

Dengan kelihaian gulatnya, Khabib berkali-kali membuat Johnson terjerembab dan menghujani wajahnya dengan pukulan keras. Semua berakhir saat Khabib melakukan kimura, membuat lengan Johnson tertekuk 180 derajat dan memaksa wasit menghentikan pertandingan.

"Aku menghormati Michael Johnson dan tak ingin melukainya. Saat aku melakukan kimura, aku melakukannya pelan-pelan. Aku tak ingin tangannya patah," ujar Khabib.

Sejak saat itu, Khabib terus memburu sabuk juara UFC seperti elang yang memburu ayam.

Juara Rusia yang Latihan Melawan Beruang
Khabib Nurmagomedov lahir pada 20 September 1988 di desa Sildi, yang masuk dalam Kabupaten Tsumandinsky, Dagestan, Rusia. Ia sudah belajar bela diri sejak kecil. Ayahnya, Abdulmanap, adalah atlit gulat terkenal dan pensiunan tentara. Di militer, Abdulmanap juga mengajar judo dan sambo —bela diri tradisional Uni Soviet.

Dalam sebuah wawancara dengan Mixfight, Abdulmanap menyebut bahwa sejak dulu Khabib adalah salah satu murid terbaiknya. Anak lelakinya itu belajar gulat, judo, juga sambo. Tak hanya itu, ia menyiapkan metode khusus untuk melatih Khabib: bergulat melawan beruang. Ini bukan kiasan.

Di umur yang masih 9 tahun, Khabib bergulat melawan beruang peliharaan keluarga. Meski beruang itu masih kecil, tapi ia beruang. Tubuhnya lebih besar ketimbang Khabib. Ada sebuah video tertanggal 23 September 1997 yang memperlihatkan Khabib kecil bergulat sembari diawasi beberapa pelatih. Khabib agak terengah dan berupaya keras menjatuhkan beruang itu. Si beruang tak mau kalah, ia berkali-kali membuat Khabib terpelanting. Kelak, Abdulmanap bercerita bahwa latihan itu lebih untuk mengeluarkan apa yang terbaik dari sang anak, sebuah upaya melawan rasa takut saat menghadapi sesuatu yang lebih kuat.

"Pada akhirnya, itu adalah ujian karakter ketimbang latihan fisik," kata Abdulmanap.

Setelah berhasil melawan beruang, maka tak ada lagi yang perlu ditakuti Khabib ketika ia beranjak besar dan bertambah kuat. Setelah merasa aneka macam perkelahian jalanan tak membawa manfaat apa-apa, Khabib akhirnya memilih jalur tarung bebas profesional. Pada 2008 ia memulai debutnya.

Di setiap pertarungan yang dilaluinya, kemenangan selalu menyertai Khabib. Ia dominan dibanding lawan-lawannya. Apalagi yang bisa kau harapkan dari orang yang ketika bocah bergulat melawan beruang? Pada awal karier sebelum masuk ke UFC, ia bertanding 16 kali dan semua dimenangkan. UFC lalu tertarik untuk memanggilnya pada akhir 2011.

Pindah UFC hanyalah kepindahan yang tak berarti. Belum ada lawan yang sepadan dengannya. Pada debutnya, Khabib mengalahkan Kamal Shalorus, pegulat senior asal Iran, dengan rear-naked choke di ronde 3. Situs MMA Junkie menulis pertandingan debut Khabib sedikit berbau ramalan yang kelak menemui kebenaran.

"Pendatang baru UFC asal Rusia, Khabib Nurmagomedov mungkin namanya susah dilafalkan, tapi nama itu mungkin akan terus kamu ingat," tulis John Morgan.

Jalan Khabib terus mulus. Ia banyak mendapat pujian karena gaya bertarung yang eksplosif, ia mahir di pertarungan atas maupun pertarungan matras. Ketika mengalahkan Pat Healy, presiden UFC Dana White memuji Khabib.

"Gayanya membanting orang mengingatkanku pada Matt Hughes. Bocah baru ini menarik. Mungkin kami akan membuat hal besar dengannya," kata White.

Karena dianggap terlalu dominan, banyak orang mulai mencibir Khabib. Di berbagai forum penggemar tarung bebas, Khabib kerap dimasukkan sebagai petarung biasa saja namun dipuji berlebihan. Beberapa penggemar tarung bebas menganggap Khabib bisa menang karena lawan-lawannya yang terlampau mudah.

Tapi ketika Khabib berhasil menundukkan mantan juara UFC kelas ringan, Rafael dos Anjos, dan Michael Johnson, kritik semacam itu mulai reda dengan sendirinya. Kritikan pada akhirnya malah mampir ke Dana Wahite dan UFC karena tak kunjung memberi Khabib kesempatan bertarung untuk merebut gelar juara.

Kerumitan Merebut Sabuk Juara
Saat kesempatan itu datang pada September 2016, Khabib seharusnya melawan sang juara, Eddie Alvarez. Dana White sudah mengonfirmasi pertarungan ini. Namun Alvares memilih melawan McGregor. Karena ini, Khabib menyebut Eddie sebagai juara omong kosong.

Setelah melawan Johnson, nyaris setahun Khabib tak bertanding. Ia hanya berlatih terus menerus. Setelah menang melawan Edson Barboza pada Desember 2017, kesempatan merebut sabuk juara akhirnya datang.

McGregor sudah tak bertanding mempertahankan gelar selama 17 bulan. Ia lebih sibuk menambah pundi uang dengan, misalnya, menggelar pertarungan tak signifikan melawan Floyd Mayweather. Sabuk juara itu pada akhirnya dicabut. Khabib diberi kesempatan untuk merebutnya dengan pertandingan. Namun itu pun tak mulus.

Pada awalnya, pertarungan merebut sabuk juara ini melibatkan Khabib melawan Tony Ferguson, pemegang sementara sabuk juara kelas ringan. Namun ia harus mengundurkan diri karena cedera. Lawan kedua adalah Max Holloway, juara dari kelas bulu. Namun New York State Athletic Commission memutuskan Holloway tak fit untuk bertarung karena harus memangkas berat badan.

Kemudian opsi lawan berpindah ke Paul Felder, juga Anthony Pettis. Namun pada akhirnya, Al Iaquinta yang jadi lawan resmi Khabib. Lagi-lagi, Khabib dicemooh karena lawannya dianggap tak sepadan. Iaquinta yang juga berprofesi sebagai agen properti, terakhir bertarung setahun lalu. Apalagi Iaquinta hanya dikabari sehari sebelum pertarungan.

Benar saja, Khabib mendominasi pertarungan lima ronde itu. Menariknya, Khabib mencoba gaya baru. Ia tak lagi mendominasi pertarungan via renggut dan jatuhkan ala pegulat. Selepas ronde awal, Khabib memilih untuk lebih sering bertarung di atas, mengandalkan jab dan hook dan sesekali tendangan depan.

Sebenarnya, Iaquinta bisa dikalahkan di ronde 2 atau 3. Beberapa kali ia membiarkan lehernya tanpa pengawasan, membuat Khabib seharusnya bisa memitingnya dengan mudah. Tapi Khabib memilih tak melakukannya. Ia terus bertarung, seakan meluapkan segala kekesalan pada McGregor yang selama ini disimpannya —walau tampak ia setengah hati karena tahu lawannya tak punya persiapan yang cukup.

Pertarungan itu tak berakhir dengan baik. Di ujung ronde terakhir, wajah Iaquinta sudah bundas dan penuh darah. Karena pertandingan itu, Iaquinta harus melakoni perawatan medis intens dan harus istirahat selama 60 hari sebelum dibolehkan tanding lagi.

Sebelum wasit mengumumkan siapa pemenangnya, semua penonton sudah tahu siapa yang jadi juara. Khabib tersengguk ketika sabuk juara disematkan di pinggangnya. Sabuk yang sudah lama ia buru sekarang sudah ada di genggamannya.

"Kini tak ada lagi juara palsu. Tak ada lagi juara yang enggan mempertahankan sabuk juara. Sekarang UFC punya seorang juara, dan sang juara ini ingin mempertahankannya," tutur Khabib.

Perjalanan Khabib sepertinya masih akan panjang. Usianya masih 29. Sebagai petarung, ia punya banyak waktu untuk berbenah —termasuk membiasakan diri bertarung di atas, sesuatu yang coba ia tampakkan saat melawan Iaquinta. Staminanya yang sering dikritik, juga perlahan membaik.

Bagi UFC, Khabib yang jadi orang muslim Rusia pertama yang jadi juara UFC, berarti bisnis yang bakal mendatangkan banyak uang. Khabib sendiri pernah bilang bahwa Rusia adalah pasar besar, dengan 150 juta penduduk.

Sekarang Khabib sedang menatap lawannya di masa depan. Seperti yang ia bilang: ia ingin mempertahankan gelar juaranya. Lawan idealnya ada banyak. Dari Ferguson hingga Georges St-Pierre. Namun yang paling ideal tentu McGregor. Dari segi usia dan kemampuan bertarung, mereka setara. Ditambah lagi, ada api permusuhan yang sudah disulut sejak lama —termasuk kasus pelemparan bus yang membuat McGregor ditahan dan terancam hukuman penjara— rasanya pertarungan Khabib melawan McGregor akan jadi salah satu pertarungan UFC paling panas sepanjang masa.

"Kalau McGregor ingin sabuk juara kelas ringan," kata Khabib, "ia harus bertarung melawanku dulu."

Artikel ini telah tayang di Tirto.id dengan judul Kenalkan, Khabib Nurmagomedov, Juara Kelas Ringan UFC

Sunday, September 9, 2018

Redaksi sukabumiNews

Dua Presiden Indonesia yang Terlupakan

SUKABUMINEWS.net - Di tengah situasi politik yang memanas terkait pemilihan presiden 2019 di Indonesia, terdapat kisah yang terlupakan tentang dua kepala negara Indonesia yang namanya jarang diberitakan bahkan diceritakan. Padahal, sejarah mencatat ada dua nama selain Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Joko Widodo, yang pernah menahkodai Negara Indonesia.

Siapakah mereka? Dua tokoh yang terlewat itu adalah Sjafruddin Prawiranegara dan Mr. Assaat.

Sjafruddin Prawiranegara

Sjafruddin Prawiranegara adalah Pemimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) ketika Presiden Soekarno dan Moh. Hatta ditangkap Belanda pada awal agresi militer kedua, sedangkan Mr. Assaat adalah Presiden RI saat Republik Indonesia ini menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat (1949).

Pada tanggal 19 Desember Tahun 1948, saat Belanda melakukan agresi militer II dengan menyerang dan menguasai ibu kota RI saat itu di Yogyakarta, mereka berhasil menangkap dan menahan Presiden Soekarno, Moh. Hatta, serta para pemimpin Indonesia lainnya untuk kemudian diasingkan ke Pulau Bangka.

Kabar penangkapan terhadap Soekarno dan para pemimpin Indonesia itu terdengar oleh Sjafrudin Prawiranegara yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran dan sedang berada di Bukittinggi, Sumatra Barat.

Untuk mengisi kekosongan kekuasaan, Sjafrudin mengusulkan dibentuknya pemerintahan darurat untuk meneruskan pemerintah RI.

Padahal, saat itu Soekarno – Hatta mengirimkan telegram berbunyi, “Kami, Presiden Republik Indonesia memberitakan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 jam 6 pagi Belanda telah mulai serangan atas Ibu Kota Jogjakarta.

Jika dalam keadaan pemerintah tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi, kami menguasakan kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran RI untuk membentuk Pemerintahan Darurat di Sumatra”.

Namun saat itu telegram tersebut tidak sampai ke Bukittinggi. Meski demikian, ternyata pada saat bersamaan Sjafruddin Prawiranegara telah mengambil inisiatif yang senada.

Dalam rapat di sebuah rumah dekat Ngarai Sianok Bukittinggi, 19 Desember 1948, ia mengusulkan pembentukan suatu pemerintah darurat (emergency government).

Gubernur Sumatra Mr. T.M. Hasan menyetujui usul itu “demi menyelamatkan Negara Republik Indonesia yang berada dalam bahaya, artinya kekosongan kepala pemerintahan, yang menjadi syarat internasional untuk diakui sebagai negara”.

Pada 22 Desember 1948, di Halaban, sekitar 15 km dari Payakumbuh, PDRI “diproklamasikan” . Sjafruddin duduk sebagai ketua/presiden merangkap Menteri Pertahanan, Penerangan, dan Luar Negeri, ad. interim.

Kabinatenya dibantu Mr. T.M. Hasan, Mr. S.M. Rasjid, Mr. Lukman Hakim, Ir. Mananti Sitompul, Ir. Indracahya, dan Marjono Danubroto. Adapun Jenderal Sudirman tetap sebagai Panglima Besar Angkatan Perang.

Sjafruddin menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 13 Juli 1949 di Yogyakarta. Dengan demikian, berakhirlah riwayat PDRI yang selama kurang lebih delapan bulan melanjutkan eksistensi Republik Indonesia.

Mr. Assaat

Dalam perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) yang ditandatangani di Belanda, 27 Desember 1949 diputuskan bahwa Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS terdiri dari 16 negara bagian, salah satunya adalah Republik Indonesia. Negara bagian lainnya seperti Negara Pasundan, Negara Indonesia Timur, dan lain-lain.

Karena Soekarno dan Moh. Hatta telah ditetapkan menjadi Presiden dan Perdana Menteri RIS, maka berarti terjadi kekosongan pimpinan pada Republik Indonesia.

Assaat adalah Pemangku Sementara Jabatan Presiden RI. Peran Assaat sangat penting. Kalau tidak ada RI saat itu, berarti ada kekosongan dalam sejarah Indonesia bahwa RI pernah menghilang dan kemudian muncul lagi.

Namun, dengan mengakui keberadaan RI dalam RIS yang hanya beberapa bulan, tampak bahwa sejarah Republik Indonesia sejak tahun 1945 tidak pernah terputus sampai kini. Kita ketahui bahwa kemudian RIS melebur menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 1950. Itu berarti, Assaat pernah memangku jabatan Presiden RI sekitar sembilan bulan. (Red*)

Sumber: Abadikini
close
close
close