Breaking
Showing posts with label lintas-media. Show all posts
Showing posts with label lintas-media. Show all posts

Friday, April 19, 2019

Redaksi sukabumiNews

Kiai Sepuh Pendukung Jokowi dan Prabowo Bersatu Serukan Perdamaian

Kiai sepuh Jawa Timur pendukung Jokowi dan Prabowo berkumpul di kediaman Ketua PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) Jumat (18/4/2019) petang, menyikapi dinamika politik pascapemilu 2019. (Foto: iNews.id/Ihya' Ulumuddin)
----------------
sukabumiNews, SURABAYA – Puluhan kiai sepuh pendukung Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi berkumpul di kediaman Ketua PBNU Saifullah Yusuf, Jumat (19/4/2019) petang. Mereka bersatu dan bermusyawarah untuk menyerukan perdamaian pascapemilu 2019.

Dari kubu 01 misalnya, ada Pengasuh Pesantren Lirboyo Kediri KH Anwar Manshur dan KH Abdullah Kafabihi; Pengasuh Pesantren Miftachussunnah Surabaya KH Miftahul Ahyar; Pengasuh Pesantren Ploso Kediri, KH Zainuddin Djazuli dan KH Nurul Huda Djazuli; serta Pengasuh Pesantren Sidogiri, Pasuruan KH Nawawi Abdul Djalil.

Sedangkan dari kubu 02 ada pengasuh Ponpes Al Ihsan Sampang, KH Makhrus Malik. Sementara pengasuh Ponpes Sunan Drajat KH Abdul Ghofur dan Kiai Cholil As’as batal hadir karena ada keperluan mendadak. Kendati demikian, keduanya ikut menandatangani kesepakatan untuk mengakhiri kompetisi 01-02.

Selain itu, ada pengasuh Pesantren Syaichona Kholil Bangkalan KH Fakhrillah Aschal; Pengasuh Pesantren Al Amin Kediri, KH Anwar Iskandar; Pengasuh Pesantren Sabilurrosyad, Malang KH Marzuqi Mustamar; Pengasuh Pesantren Bumi Sholawat, Sidoarjo KH Ali Masyhuri; serta Pengasuh Pesantren Al-Ihsan Jrangoan, Sampang KH Mahrus Malik.

Juga hadir Pengasuh Pesantren Salafiyah, Pasuruan KH Idris Hamid; Pengasuh Pesantren Gersempal Sampang, KH Syafiuddin Wahid; Pengasuh Pesantren Al-Hikam Tunjung, Burneh, Bangkalan, KH Nuruddin Rahman; Pengasuh Pesantren Langitan, Tuban, KH Maksum Faqih; Pengasuh Pesantren Panji Kidul Situbondo KH Zakky Abdullah.     

Bersatunya kiai dari dua kubu menegaskan bahwa kompetisi telah berakhir. Tak ada lagi kelompok 01 dan 02. Tetapi yang ada adalah satu Bangsa Indonesia. Bagi mereka, kesatuan bangsa lebih penting daripada sekadar mempertahankan ego untuk saling menang. 

“Hari ini Kiai-kiai berkumpul setelah kemarin proses pilihan presiden. Ibaratnya, ini adalah melupakan 01-02 untuk bermusyawarah dalam menyikapi dinamika paska pilpres,” kata Ketua PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) selaku tuan rumah, seperti dikutip dari iNews.id.

Mereka mengganggap proses dukung mendukung telah usai dan saatnya kini menatap ke depan demi keutuhan dan kemajuan bangsa.

Ketua Ikatan Gus Gus Indonesia KH Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) yang juga ikut dalam pertemuan mengatakan ada beberapa kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan kali ini.

“Kami mendukung aparatur keamanan negara bertindak tegas untuk mengantisipasi segala bentuk kerawanan sosial dan potensi konflik horizontal di tengah masyarakat," kata Gus Fahrur. []

Tuesday, April 16, 2019

Redaksi sukabumiNews

Bawaslu Perintahkan Pungut Suara Ulang via Pos di Malaysia

Anggota Bawaslu RI. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)
sukabumiNews, JAKARTA – Setelah melakukan investigasi langsung temuan surat suara telah dicoblos di Malaysia, Bawaslu RI memerintahkan KPU agar Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur (KL) melakukan pemungutan suara ulang (PSU) lewat metode pos.

"Bawaslu memerintahkan pemungutan suara terbatas pada pos. Bawaslu memerintahkan Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri Kuala Lumpur melalui KPU untuk melakukan PSU (pemungutan suara ulang) bagi pemilih Kuala Lumpur melalui metode pos," ujar Anggota Bawaslu RI Divi Rahmat Bagja dalam jumpa pers, Jakarta, Selasa (16/4) kemarin.

Rahmat mengatakan keputusan itu dilakukan karena PPLN KL terbukti secara sah dan meyakinkan tidak melaksanakan tugas secara obyektif transparan dan profesional dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019.

"Rekomendasi ini disampaikan untuk memenuhi hak pilih WNI dan menjaga integritas proses penyelenggaraan pemilu 2019 di KL," ujar Rahmat.

Rahmat mengatakan jumlah pemilih yang terdaftar melalui pos di Malaysia adalah 319.293 pemilih. Namun, kata Rahmat, ditemukan data bahwa hasil pemilu lewat surat suara yang dikirimkan lewat pos itu tak tercatat besarannya berapa oleh PPLN Kuala Lumpur.

Sebelumnya, puluhan ribu surat suara tercoblos untuk pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf dan Partai Nasdem ditemukan di Kuala Lumpur, Malaysia.

Peristiwa itu diketahui publik lewat video yang beredar di media sosial. Kejadian itu dikonfirmasi oleh Bawaslu. Ribuan surat suara tercoblos ditemukan oleh Panwaslu Kuala Lumpur di dua titik berbeda.

"Diperkirakan jumlah surat suara yang berada di lokasi pertama sejumlah 10-20 ribu buah dan jumlah yang kurang lebih sama juga berada di lokasi kedua," kata Ketua Panwaslu Kuala Lumpur Yaza Azzahara Ulyana dalam keterangan tertulis, Kamis (11/4).

Adapun pemungutan suara di Malaysia telah digelar pada Minggu (14/4) di lima titik PPLN yakni Johor Baru, Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Kuching, dan Penang. Sebanyak 550 ribu WNI terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).


Sumber: CNN Indonesia
Redaksi sukabumiNews

Caleg PKS di Lombok Timur Terjaring OTT Politik Uang

Caleg PKS ditangkap karena politik uang. (Foto: dok. Viva)
sukabumiNews, LOMBOK – Oknum calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur dapil I dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Ali Akbar, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dan masyarakat, Senin malam, 15 April 2019.

Pelaku tertangkap saat membagikan amplop berisi uang dan stiker pada masyarakat di dua dusun. Pelaku kini dalam proses klarifikasi di Bawaslu Lombok Timur.

Ketua Panwaslu Lombok Timur, Retno Sirnopati, mengatakan oknum caleg tersebut diamankan saat tengah kampanye di masa tenang dengan memberikan amplop pada warga.

"Oleh pengawas TPS mendapatkan oknum caleg sedang kampanye di masa tenang di Kecamatan Selong. Kemudian dilaporkan ke pengawasan desa dan pengawasan kecamatan. Kemudian sama-sama dibawa ke Bawaslu Kabupaten," ujarnya.

Oknum caleg dan warga penerima amplop saat ini masih diklarifikasi dan didalami. Retno mengatakan, oknum caleg tersebut terancam dicoret dari kepesertaan dalam Pemilu 2019.

Ketua Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu NTB, Suhardi, mengatakan oknum caleg tersebut dapat dijerat Pasal 523 ayat (2) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dia dapat diancam pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp48 juta. []


Sumber: VIVA

BACA Juga: Bagikan Uang di Masa Tenang, CalegPartai Golkar Tertangkap Tangan Petugas TPS

Tuesday, February 19, 2019

Redaksi sukabumiNews

Ketua PA 212 Batal Diperiksa karena Flu dan Tekanan Darah Tinggi

[Achmad Michdan, pengacara Ketua Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif memberikan kejelasan]
sukabumiNews, SEMARANG – Ketua Persaudaraan Alumni 212, Slamet Maarif, hari ini batal diperiksa sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah berkaitan dugaan pelanggaran pemilu. Slamet tak memenuhi panggilan polisi dengan alasan kesehatan.

Achmad Michdan, salah satu kuasa hukum Slamet, mengungkapkan bahwa kliennya berhalangan hadir karena sakit.

"Beliau, Ustaz Slamat Maarif, sebenarnya sejak tadi malam ada di sini (Semarang), tapi karena beliau sakit, jadi enggak bisa hadir," kata Michdan di Markas Polda Jawa Tengah, Semarang, seperti dikutip dari laman VIVA.co.id, Senin 18 Februari 2019.

Slamet, katanya sedang flu berat dan tensi darahnya yang cukup tinggi. Tim pengacara pun meminta kepada penyidik polisi untuk menjadwalkan ulang terhadap kliennya.

"Beliau sakit karena memang jadwalnya padat sekali. Beliau alami flu berat satu minggu ini. Tekanan darah tinggi sampai 180," katanya.

Ratusan orang simpatisan organisasi Islam sejak pagi menggelar demonstrasi di depan Markas Polda Jawa Tengah. Massa yang mengklaim datang dari berbagai daerah di Indonesia itu tampak membentangkan sejumlah spanduk, poster, dan menenteng bendera tauhid. Mereka juga berorasi secara bergantian dengan mobil bak terbuka.

Kehadiran ratusan orang itu untuk mengawal Slamet Maarif yang telah ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran Pemilu. Pada pekan lalu, Slamet juga tak menghadiri pemeriksaan polisi dan meminta dijadwalkan ulang.

Slamet disangka melanggar kampane saat berorasi pada kegiatan Tablig Akbar 212 di Solo pada 13 Januari 2019. Ia dijerat dengan Pasal 492 dan 521 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu.

Wednesday, February 13, 2019

Redaksi sukabumiNews

Polisi Kecewa Bandar Besar Narkoba Divonis Bebas, Ada yang Ganjil

Pengadilan Negeri Makassar memvonis bebas Syamsu Rijal alias Kijang, terdakwa bandar narkoba dengan barang bukti sabu-sabu 3,4 kilogram. Kijang dinyatakan bebas dari dakwaan dalam sidang pada 8 Februari 2019.
sukabumiNews, MAKASAR – Pengadilan Negeri Makassar memvonis bebas Syamsu Rijal alias Kijang, terdakwa bandar narkoba dengan barang bukti sabu-sabu 3,4 kilogram. Kijang dinyatakan bebas dari dakwaan dalam sidang pada 8 Februari 2019.

Vonis bebas itu diketahui berdasarkan penelusuran perkara di laman Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor 1434/Pid.Sus/2018/PN Mks. Terdakwa lolos dari tuntutan jaksa, yakni pidana penjara enam tahun dan denda Rp1 miliar subsider dua bulan penjara.

Ketua majelis hakim Rika Mona Pandegirot, dalam amar putusannya, “Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.”

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menangkap Kijang di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, pada 20 Mei 2018. Lokasi itu adalah daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Saat ditangkap, Kijang sedang dalam perjalanan dari perairan Filipina menuju Nunukan mengendarai perahu cepat.

Kijang ditangkap setelah buron sejak April 2016. Dia disebut sebagai sumber atau pengedar pada kasus pengungkapan sabu-sabu 3,4 kilogram di Kabupaten Pinrang, Sulsel. Waktu itu ditangkap empat orang tersangka, yang dua di antaranya berstatus anggota Polri. Rekan-rekannya telah menjalani hukuman penjara, sedangkan barang bukti sabu-sabu dimusnahkan.

“Dari hasil penyelidikan, Syamsu Rijal bukan orang biasa, tapi bandar besar yang mengendalikan narkoba dari Malaysia ke Sulsel,” kata Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Kombes Dicky Sondani di Makassar, pada Mei 2018.

Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Makassar Ulfadrian Mandalani membenarkan kabar vonis bebas terhadap Kijang. Namun dia mengaku tidak tahu apa pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan. Sebab di persidangan, jaksa telah mengajukan semua bukti dari Kepolisian.

Kijang sebelumnya dituntut dengan dakwaan berlapis, yakni Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dia dianggap bersalah melakukan tindak pidana berupa permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual-beli narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman.

“Kami tidak bisa memberikan komentar terkait keputusan itu, karena sudah keputusan hakim. Tapi putusannya belum kami terima, ada upaya hukum kasasi. Setelah putusan pekan lalu, jaksa langsung kasasi,” ujar Ulfa seperti dikutip dari VIVA.co.id, Rabu, 13 Februari 2019.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur Reserse Narkoba Polda Sulsel Kombespol Hermawan mengaku kecewa atas putusan hakim membebaskan Kijang. Sebab hal itu berarti upaya penyidik Kepolisian sia-sia dalam mengungkap peredaran narkotika. Apalagi peran Kijang yang dianggap besar, yakni bandar dalam sebuah jaringan internasional.

Putusan bebas itu, katanya, terbilang ganjil. Sebab rekan-rekan Kijang yang lebih dahulu ditangkap, telah menjalani hukuman penjara. Kijang yang memiliki peran lebih besar seharusnya bisa dijerat dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup.

“Yang jelas kalau putusan pengadilan, kan, haknya hakim; hak prerogatif. Tidak tahu penilaian dari mana, yang jelas kita sudah maksimal; artinya, kita tidak main-main dalam kasus ini,” ujarnya. [SN/VIVA]

Monday, February 11, 2019

Redaksi sukabumiNews

Catat, Pakai GPS Saat Berkendara Bisa Didenda Rp 750 Ribu

Pengemudi yang mengoperasikan fitur global positionig system (GPS) di telepon pintarnya saat berkendara, bisa didenda sebesar Rp 750 ribu dan juga pidana kurungan selama tiga bulan penjara.
[Pengendara sepeda motor mengoperasikan gawainya saat berkendara di Jakarta, Jumat (8/2). Polisi akan melakukan tindakan hukum berupa tilang kepada pengendara yang menggunakan GPS saat berkendara. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)]

sukabumiNews, JAKARTA – Pengemudi yang mengoperasikan fitur global positionig system (GPS) di telepon pintarnya saat berkendara, bisa didenda sebesar Rp 750 ribu dan juga pidana kurungan selama tiga bulan penjara.

Kasubdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kompol Herman Ruswandi mengatakan, larangan penggunaan GPS sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Sudah diatur di pasal 106 ayat 1 dan pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sehingga tidak diragukan lagi," kata Herman seperti dikutip dari Antara, Minggu (10/2/2019).

Saat ini, kata Herman, penindakan dilakukan oleh petugas yang ada di lapangan. Namun ke depan penindakan tersebut akan diintegrasikan dengan sistem tilang elektronik menggunakan kamera CCTV.

"Saat ini masih oleh petugas baik yang berjaga atau yang berpatroli, tapi ke depan ketika kamera CCTV sudah terpasang dan itu juga sudah bisa dijadikan alat bukti yang sah sesuai undang-undang," ujar Herman.

Herman mengungkapkan pemakaian GPS saat berkendara berpotensi mengganggu konsentrasi pengemudi. Sehingga dikhawatirkan menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Meski demikian, Herman mengaku penggunaan GPS tetap diperbolehkan, asal tidak digunakan saat pengemudi tengah berkendara.

"Jika dia mengoperasikan GPS di ponselnya atau yang ditempelkan dalam keadaan kendaraan menepi di pinggir jalan, itu boleh. Yang jelas ditindak adalah yang mengoperasikannya saat jalan apalagi di jalur cepat, karena pasti akan mengganggu konsentrasi," kata dia.

Dengan aturan ini, Herman mengharapkan tidak ada lagi kecelakaan-kecelakaan fatal akibat pengemudi kehilangan konsentrasi ketika mengendarai kendaraannya.

"Karena aturan ini sesungguhnya bertujuan melindungi kepentingan umum yang lebih luas akibat perilaku pengemudi yang konsentrasinya terganggu karena menjalankan dua aktivitas," ujar Herman menambahkan.

Putusan MK

Sementara Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak permohonan komunitas Toyota Soluna terkait aturan larangan penggunaan GPS saat berkendara pada 30 Januari 2019 lalu.

Dalam pertimbangannya, MK beralasan dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) telah dijelaskan peraturan mengemudi secara wajar, meski disadari bahwa materi muatannya masih sederhana dan belum mampu menjangkau seluruh aspek perilaku berkendara yang tidak tertib, termasuk penggunaan GPS.

MK memahami penggunaan GPS dapat membantu pengemudi mencapai tempat tujuan. Namun, menurut MK penggunaan GPS bisa merusak konsentrasi pengendara karena pengemudi melakukan dua aktivitas sekaligus.

Hal ini yang menjadi acuan Ditlantas Polda Metro Jaya dalam menerapkan aturan larangan penggunaan GPS dalam berkendara.

Dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) tersebut, menyebutkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

Sementara Pasal 283 menyebutkan setiap orang yang melanggar Pasal 106 ayat 1 bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp 750 ribu.

"Ditambah juga putusan MK tersebut yang menolak peninjauan undang-undang itu, karena memang aturan ini orientasinya pada keselamatan," kata Herman.

Sumber: Liputan6
close
close