Breaking
Showing posts with label lintas-media. Show all posts
Showing posts with label lintas-media. Show all posts

Tuesday, February 19, 2019

Redaksi sukabumiNews

Ketua PA 212 Batal Diperiksa karena Flu dan Tekanan Darah Tinggi

[Achmad Michdan, pengacara Ketua Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif memberikan kejelasan]
sukabumiNews, SEMARANG – Ketua Persaudaraan Alumni 212, Slamet Maarif, hari ini batal diperiksa sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah berkaitan dugaan pelanggaran pemilu. Slamet tak memenuhi panggilan polisi dengan alasan kesehatan.

Achmad Michdan, salah satu kuasa hukum Slamet, mengungkapkan bahwa kliennya berhalangan hadir karena sakit.

"Beliau, Ustaz Slamat Maarif, sebenarnya sejak tadi malam ada di sini (Semarang), tapi karena beliau sakit, jadi enggak bisa hadir," kata Michdan di Markas Polda Jawa Tengah, Semarang, seperti dikutip dari laman VIVA.co.id, Senin 18 Februari 2019.

Slamet, katanya sedang flu berat dan tensi darahnya yang cukup tinggi. Tim pengacara pun meminta kepada penyidik polisi untuk menjadwalkan ulang terhadap kliennya.

"Beliau sakit karena memang jadwalnya padat sekali. Beliau alami flu berat satu minggu ini. Tekanan darah tinggi sampai 180," katanya.

Ratusan orang simpatisan organisasi Islam sejak pagi menggelar demonstrasi di depan Markas Polda Jawa Tengah. Massa yang mengklaim datang dari berbagai daerah di Indonesia itu tampak membentangkan sejumlah spanduk, poster, dan menenteng bendera tauhid. Mereka juga berorasi secara bergantian dengan mobil bak terbuka.

Kehadiran ratusan orang itu untuk mengawal Slamet Maarif yang telah ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran Pemilu. Pada pekan lalu, Slamet juga tak menghadiri pemeriksaan polisi dan meminta dijadwalkan ulang.

Slamet disangka melanggar kampane saat berorasi pada kegiatan Tablig Akbar 212 di Solo pada 13 Januari 2019. Ia dijerat dengan Pasal 492 dan 521 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu.

Wednesday, February 13, 2019

Redaksi sukabumiNews

Polisi Kecewa Bandar Besar Narkoba Divonis Bebas, Ada yang Ganjil

Pengadilan Negeri Makassar memvonis bebas Syamsu Rijal alias Kijang, terdakwa bandar narkoba dengan barang bukti sabu-sabu 3,4 kilogram. Kijang dinyatakan bebas dari dakwaan dalam sidang pada 8 Februari 2019.
sukabumiNews, MAKASAR – Pengadilan Negeri Makassar memvonis bebas Syamsu Rijal alias Kijang, terdakwa bandar narkoba dengan barang bukti sabu-sabu 3,4 kilogram. Kijang dinyatakan bebas dari dakwaan dalam sidang pada 8 Februari 2019.

Vonis bebas itu diketahui berdasarkan penelusuran perkara di laman Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor 1434/Pid.Sus/2018/PN Mks. Terdakwa lolos dari tuntutan jaksa, yakni pidana penjara enam tahun dan denda Rp1 miliar subsider dua bulan penjara.

Ketua majelis hakim Rika Mona Pandegirot, dalam amar putusannya, “Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.”

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menangkap Kijang di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, pada 20 Mei 2018. Lokasi itu adalah daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Saat ditangkap, Kijang sedang dalam perjalanan dari perairan Filipina menuju Nunukan mengendarai perahu cepat.

Kijang ditangkap setelah buron sejak April 2016. Dia disebut sebagai sumber atau pengedar pada kasus pengungkapan sabu-sabu 3,4 kilogram di Kabupaten Pinrang, Sulsel. Waktu itu ditangkap empat orang tersangka, yang dua di antaranya berstatus anggota Polri. Rekan-rekannya telah menjalani hukuman penjara, sedangkan barang bukti sabu-sabu dimusnahkan.

“Dari hasil penyelidikan, Syamsu Rijal bukan orang biasa, tapi bandar besar yang mengendalikan narkoba dari Malaysia ke Sulsel,” kata Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Kombes Dicky Sondani di Makassar, pada Mei 2018.

Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Makassar Ulfadrian Mandalani membenarkan kabar vonis bebas terhadap Kijang. Namun dia mengaku tidak tahu apa pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan. Sebab di persidangan, jaksa telah mengajukan semua bukti dari Kepolisian.

Kijang sebelumnya dituntut dengan dakwaan berlapis, yakni Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dia dianggap bersalah melakukan tindak pidana berupa permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual-beli narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman.

“Kami tidak bisa memberikan komentar terkait keputusan itu, karena sudah keputusan hakim. Tapi putusannya belum kami terima, ada upaya hukum kasasi. Setelah putusan pekan lalu, jaksa langsung kasasi,” ujar Ulfa seperti dikutip dari VIVA.co.id, Rabu, 13 Februari 2019.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur Reserse Narkoba Polda Sulsel Kombespol Hermawan mengaku kecewa atas putusan hakim membebaskan Kijang. Sebab hal itu berarti upaya penyidik Kepolisian sia-sia dalam mengungkap peredaran narkotika. Apalagi peran Kijang yang dianggap besar, yakni bandar dalam sebuah jaringan internasional.

Putusan bebas itu, katanya, terbilang ganjil. Sebab rekan-rekan Kijang yang lebih dahulu ditangkap, telah menjalani hukuman penjara. Kijang yang memiliki peran lebih besar seharusnya bisa dijerat dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup.

“Yang jelas kalau putusan pengadilan, kan, haknya hakim; hak prerogatif. Tidak tahu penilaian dari mana, yang jelas kita sudah maksimal; artinya, kita tidak main-main dalam kasus ini,” ujarnya. [SN/VIVA]

Monday, February 11, 2019

Redaksi sukabumiNews

Catat, Pakai GPS Saat Berkendara Bisa Didenda Rp 750 Ribu

Pengemudi yang mengoperasikan fitur global positionig system (GPS) di telepon pintarnya saat berkendara, bisa didenda sebesar Rp 750 ribu dan juga pidana kurungan selama tiga bulan penjara.
[Pengendara sepeda motor mengoperasikan gawainya saat berkendara di Jakarta, Jumat (8/2). Polisi akan melakukan tindakan hukum berupa tilang kepada pengendara yang menggunakan GPS saat berkendara. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)]

sukabumiNews, JAKARTA – Pengemudi yang mengoperasikan fitur global positionig system (GPS) di telepon pintarnya saat berkendara, bisa didenda sebesar Rp 750 ribu dan juga pidana kurungan selama tiga bulan penjara.

Kasubdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kompol Herman Ruswandi mengatakan, larangan penggunaan GPS sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Sudah diatur di pasal 106 ayat 1 dan pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sehingga tidak diragukan lagi," kata Herman seperti dikutip dari Antara, Minggu (10/2/2019).

Saat ini, kata Herman, penindakan dilakukan oleh petugas yang ada di lapangan. Namun ke depan penindakan tersebut akan diintegrasikan dengan sistem tilang elektronik menggunakan kamera CCTV.

"Saat ini masih oleh petugas baik yang berjaga atau yang berpatroli, tapi ke depan ketika kamera CCTV sudah terpasang dan itu juga sudah bisa dijadikan alat bukti yang sah sesuai undang-undang," ujar Herman.

Herman mengungkapkan pemakaian GPS saat berkendara berpotensi mengganggu konsentrasi pengemudi. Sehingga dikhawatirkan menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Meski demikian, Herman mengaku penggunaan GPS tetap diperbolehkan, asal tidak digunakan saat pengemudi tengah berkendara.

"Jika dia mengoperasikan GPS di ponselnya atau yang ditempelkan dalam keadaan kendaraan menepi di pinggir jalan, itu boleh. Yang jelas ditindak adalah yang mengoperasikannya saat jalan apalagi di jalur cepat, karena pasti akan mengganggu konsentrasi," kata dia.

Dengan aturan ini, Herman mengharapkan tidak ada lagi kecelakaan-kecelakaan fatal akibat pengemudi kehilangan konsentrasi ketika mengendarai kendaraannya.

"Karena aturan ini sesungguhnya bertujuan melindungi kepentingan umum yang lebih luas akibat perilaku pengemudi yang konsentrasinya terganggu karena menjalankan dua aktivitas," ujar Herman menambahkan.

Putusan MK

Sementara Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak permohonan komunitas Toyota Soluna terkait aturan larangan penggunaan GPS saat berkendara pada 30 Januari 2019 lalu.

Dalam pertimbangannya, MK beralasan dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) telah dijelaskan peraturan mengemudi secara wajar, meski disadari bahwa materi muatannya masih sederhana dan belum mampu menjangkau seluruh aspek perilaku berkendara yang tidak tertib, termasuk penggunaan GPS.

MK memahami penggunaan GPS dapat membantu pengemudi mencapai tempat tujuan. Namun, menurut MK penggunaan GPS bisa merusak konsentrasi pengendara karena pengemudi melakukan dua aktivitas sekaligus.

Hal ini yang menjadi acuan Ditlantas Polda Metro Jaya dalam menerapkan aturan larangan penggunaan GPS dalam berkendara.

Dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) tersebut, menyebutkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

Sementara Pasal 283 menyebutkan setiap orang yang melanggar Pasal 106 ayat 1 bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp 750 ribu.

"Ditambah juga putusan MK tersebut yang menolak peninjauan undang-undang itu, karena memang aturan ini orientasinya pada keselamatan," kata Herman.

Sumber: Liputan6

Saturday, January 19, 2019

Redaksi sukabumiNews

51 Tenaga Kerja Asing China Dikeluarkan dari Aceh

51 orang tenaga kerja asing atau TKA asal China, tepergok sedang bekerja di PT Shandong Licun Power Plant Technology Co.Ltd, yang lokasinya berada di PT Lafarge Holcim Indonesia di Lhoknga, Aceh Besar.
[Lokasi PT. Lafarge Holcim Indonesia di Loknga, Aceh Besar. FOTO | KBA.ONE]
sukabumiNews, ACEH – 51 orang tenaga kerja asing atau TKA asal China, tepergok sedang bekerja di PT Shandong Licun Power Plant Technology Co.Ltd, yang lokasinya berada di PT Lafarge Holcim Indonesia di Lhoknga, Aceh Besar.

TKA tersebut diketahui tanpa dokumen lengkap, saat digrebek oleh Dinas Tenaga Kerja Aceh. Dari jumlah itu, satu tenaga kerja dinyatakan ilegal (tak punya dokumen apapun).

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Wiratmadinata mengatakan, awalnya Dinas Tenaga Kerja meminta para TKA untuk melengkapi dokumen kerja. Namun, permintaan itu tidak dihiraukan, lalu pihaknya meminta TKA tersebut meninggalkan Aceh.

[Tim pengawas Dinas Tenaga Kerja Aceh menginterogasi seorang tenaga kerja China. (foto dok VIVA)]
Pihaknya memberi waktu hingga Sabtu sore, 19 Januari 2019, untuk TKA keluar dari Aceh. Sementara itu, satu orang yang dinyatakan ilegal, langsung di deportasi ke negara asalnya.

“Sabtu sore Disnaker, akan memastikan bahwa seluruh TKA harus keluar dari Aceh paling telat Pukul 18.00 WIB,” kata Wiratmadinata, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat pada Jumat malam, 18 Januari 2018.

Jika para TKA ini tetap tidak mengindahkan permintaan itu, lanjut Wira, pihak Pemerintah Aceh akan mengambil tindakan tegas. Proses keluarnya para TKA itu, juga jadi tanggung jawab perusahaan. Selanjutnya, tugas pihak Imigrasi untuk memutuskan apakah mereka akan di deportasi keseluruhan atau hal lainnya.

“Pihak perusahaan tidak kooperatif, semuanya (TKA) dikeluarkan dari Aceh,” sebutnya.

Perusahaan yang mempekerjakan 51 TKA asal China ini, tidak sesuai dengan jenis usaha sebagaimana tercantum pada dokumen Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), yang disahkan Kementerian Ketenagakerjaan RI. (SN/VIVA)

Wednesday, January 9, 2019

Redaksi Sukabuminews

Doa HRS Dihapus Instagram, Putera Ust. Arifin Ilham: Sebegitu Takutnya?

Doa HRS disampaikan melalui sambungan telepon seluler dan direkam putra Ustaz Arifin Ilham, Alvin Faiz. Rekaman doa itu kemudian diposting di akun Instagramnya, Selasa (8/1/2019) malam.
Jakarta, SUKABUMINEWS.net – Habib Rizieq Shihab (HRS) turut mengirimkan doa kepada Ustaz Arifin Ilham yang mendapat perawatan di RSCM Jakarta.

Doa HRS disampaikan melalui sambungan telepon seluler dan direkam putra Ustaz Arifin Ilham, Alvin Faiz. Rekaman doa itu kemudian diposting di akun Instagramnya, Selasa (8/1/2019) malam.

Namun, postingan itu cuma bertahan setengah jam.

“Baru 30 menit posting langsung dihapus Instagram, segitu takutnya kah dengan HRS?” tulis Alvin di Instagram Story, seperti dikutip Eramuslim.

Sebelum terhapus, rekaman doa HRS sudah banyak didengar dan ditulis oleh sejumlah media.


Berikut adalah doa Rizieq Shihab untuk Arifin Ilham.

Assalamualaikum Wr wb.

Ustaz Arifin Ilham, antum orang baik ustaz Arifin. Antum, disayang Allah SWT.

Dan semakin disayang, tentu semakin berat ujiannya.

Kemudian Habib Rizieq Shihab membacakan surat Al Fatihah di tengah doa yang diucapkan dalam bahasa Indonesia tersebut.

Setelah itu, Habib Rizieq Shihab melanjutkan lagi doanya dalam bahasa Indonesia,

Ana dengan istri sekeluarga mendoakan antum.

Saat kita tawaf, mengelilingi kabah, mendoakan antum.

Semoga antum sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah SWT.

Rekaman doa Habib Rizieq Shihab itu di-share di akun instagram Alvin hingga akhirnya terhapus.

Sebelumnya diberitakan, Ustaz Arifin Ilham sempat dijenguk sejumlah tokoh di RSCM Kencana. Mereka yang menjenguk antara lain Ustaz Yusuf Mansur, cawapres Ma’ruf Amin, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan cawapres Sandiaga Uno.

Pagi tadi, Ustaz Arifin Ilham dijenguk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi mendoakan Ustaz Arifin Ilham cepat sembuh dan kembali berdakwah.


Sumber: Eramuslim
Redaksi sukabumiNews

Obor Rakyat Kembali Terbit Jelang Pilpres 2019

Pemimpin Redaksi Tabloid Obor Rakyat Setiyardi Budiono menyatakan pihaknya akan kembali menerbitkan Obor Rakyat menjelang Pilpres 2019.
[Obor Rakyat akan kembali terbit menjelang Pilpres 2019. (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)]
Jakarta, SUKABUMINEWS.net – Pemimpin Redaksi Tabloid Obor Rakyat Setiyardi Budiono menyatakan pihaknya akan kembali menerbitkan Obor Rakyat menjelang Pilpres 2019.

"Saya berharap bulan depan sudah bisa terbit," ujar Setiyardi, Selasa malam (8/1), seperti dikutip dari CNNIndonesia.

Setiyardi dan timnya saat ini tengah melakukan pembenahan untuk memperkuat Tabloid Obor Rakyat seperti pembentukan badan hukum dan penentuan kantor untuk dijadikan tempat memproduksi berita.

Mantan jurnalis Majalah Tempo ini mengklaim masih banyak masyarakat yang menunggu Obor Rakyat untuk diterbitkan kembali. Dia memastikan bakal meningkatkan kredibilitas berita yang akan diangkat Obor Rakyat.

"Jika kami tidak kredibel, kami ditinggalkan pembaca. Tetapi buktinya kan Obor Rakyar banyak yang nunggu," kata dia.

Setiyardi mempertimbangkan perubahan format Obor Rakyat dari cetak ke media online. Namun dia belum mau mengungkap banyak soal isu yang diangkat Obor Rakyat nantinya.

"Kami sedang melakukan investigasi reporting," lanjut Setiyardi.

[Pemimpin Redaksi Obor Rakyat Setiyardi Budiono dan Redaktur Obor Rakyat Darmawan Sepriyosa (Detikcom/Hasan Alhabshy)]
Kehadiran Obor Rakyat pada Pilpres 2014 dipermasalahkan karena dianggap telah menyebar berita bohong atau hoaks. Setiyardi menjamin Obor Rakyat kelak akan hadir dengan menyuguhkan pemberitaan sesuai kaidah jurnalistik.

"Justru kalau saya tidak menerbitkan Obor Rakyat akan dicap sebagai hoaks. Jadi, nanti biarkan Obor Rakyar terbit menjadi media yang sesuai dengan standar jurnalistik baku," kata Setiyardi.

Ia pun sempat menyinggung pengalamannya mendekam di balik jeruji besi akibat kasus pencemaran nama baik bersama salah satu penulis Obor Rakyat yakni Darmawan Sepriyosa.

"Saya sendiri sudah merasakan menyebarkan hoaks itu kriminalisasi, dari sekian banyak tulisan di Obor Rakyat kami masuk penjara karena satu tulisan," tuturnya.

Pada Juni 2014, tim pemenangan capres dan cawapres Joko Widodo - Jusuf Kalla melaporkan Tabloid Obor Rakyat ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akibat menerbitkan tulisan berjudul '1001 Topeng Jokowi'. Masalah pemberitaan itu belakangan masuk ranah hukum pidana.

Pada 22 November 2017, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Setiyardi dan Darmawan delapan bulan penjara.

Saat ini, dua mantan penggawa Tabloid Obor Rakyat itu sedang menjalani masa cuti bersyarat dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dimulai dari Januari 2019 sampai dengan 8 Mei 2019.


Sumeber: CNNIndonesia
close
close