Staf Pol PP Kecamatan Dilantik Camat Sukabumi Sebagai Pjs Kades Sukajaya

sukabumi

Staf Pol PP Kecamatan Dilantik Camat Sukabumi Sebagai Pjs Kades Sukajaya

Redaksi sukabumiNews   July 19, 2019

sukabumiNews, SUKABUMI – Camat Sukabumi H. Herri Sukarno kembali melantik Penjabat Sementara Kepala Desa (Pjs Kades) Sukajaya, Kecamatan/Kabupaten Sukabumi. Pjs Kades yang dilantik oleh Camat Herri kali ini yaitu Muhamad Mukhlis. Muhammad Mukhlis, sebelumnya menjabat sebagai staf pelaksana Polisi Pamong Praja (Pol PP) di Kecamatan Sukabumi, Jawa Barat.

Menurut Herri, Kades Sukajaya diganti lantaran masa jabatannya telah habis, yaitu selama 6 tahun. “Sesuai Undang-Undang, jika masa jabatannya telah habis maka harus diganti,” kata Camat Herri kepada sukabumiNews usai pelantikan.

Herri menuturkan, pelantikan Pjs Kades itu dilakukan demi mempercepat proses pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahun 2019.

Pelantikan dan penandatanganan sumpah yang dilanjutkan dengan serah terima jabatan dari kades lama, Deden Gunaepi kepada Pjs Kades Muhamad Mukhlis itu dilaksanakan di Gedung Olah Raga (Gor) Desa Sukajaya, Kecamatan/Kabupaten Sukabumi, Jum’at (19/7/2019).

Hadir pada acara pelantikan tersebut Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPICAM) se-Kecamatan Sukabumi, Kapolsek, Danramil, dan tokoh masyarakat setempat.

Sementara itu, PJs Kades Sukajaya Muhamad Mukhlis mengaku, ia akan bekerja sesuai dengan amanah yang diembannya selaku Pjs kades, serta harus paham betul tertang permasalahan dan kebutuhan desanya.

“Insya Allah doa dari semuanya akan kami laksanakan dengan amanah, kami pun mengharapkan partisipasi masyarakat untuk membantu program pembangunan di desa kami,” tandasnya.

BACA Juga:

Camat Sukabumi Lantik Pjs Kades Parungseah demi Percepatan Pilkades Serentak 2019

Pewarta : Karim. R

Editor : AM

Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Camat Parakansalak Lantik 4 Pjs Kades Sekaligus

sukabumi

Camat Parakansalak Lantik 4 Pjs Kades Sekaligus

Redaksi sukabumiNews   July 08, 2019

sukabumiNews, PARAKANSALAK - Guna mengisi kekosongan jabatan kepala desa (kades) yang telah habis masa jabatannya, Camat Parakansalak secara resmi melantik 4 Pjs kades di wilayahnya. Adapun 4 desa yang kosong dari Jabatan kades tersebut yaitu Desa Sukakersa, Desa Sukatani, Desa Bojongasih dan Desa Bojonglongok.

Pelantingan keempat Pjs itu dilaksanakan di Aula Kecamatan Parakansalak yang beralamat di Jalan Parakansalak Nomer 1, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Senin (08/07/2019).

Camat Parakansalak, H. Royani kepada sukabumiNews mengatakan, pelantikan Pjs kades ini merupakan wujud tindak lanjut atas SK Bupati Sukabumi tertanggal 2 Juli 2019 tentang penetapan pejabat sementara (Pjs) kades yang telah habis masa jabatannya.

Oleh karenaya, kata Dia, akselerasi pengisian jabatan kades ini dinilai sangat penting, mengingat jabatan kades sangat erat kaitannya dengan pelayanan langsung kepada masyarakat.

"Sesuai SK Bupati Sukabumi, Alahmdilillah kami telah melantik 4 Pjs kades untuk mengisi kekosangan jabatan di Desa Sukakersa, Sukatani, Bojongasih dan Bojonglongok,” ungkap H. Royani.

H. Royani optimis, mereka semua dapat mengemban tugas dengah penuh pengabdian dan dapat saling mendukung dalam mewujudkan pemerintahan desa yang produktif.

Hadir pada pelantikan Pjs Kades tersebut, unsur Muspika, BPD beserta perangkat desa dari tiap-tiap Pjs desa yang dilantik, tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya

BACA Juga:
CamatSukabumi Lantik Pjs Kades Parungseah demi Percepatan Pilkades Serentak 2019

Pewarta : Azis. R

Editor: Agus S.

Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Camat Sukabumi Lantik Pjs Kades Parungseah demi Percepatan Pilkades Serentak 2019

sukabumi

Camat Sukabumi Lantik Pjs Kades Parungseah demi Percepatan Pilkades Serentak 2019

Redaktur 2   July 05, 2019

sukabumiNews, SUKABUMI – Camat Sukabumi H. Heri Sukarno melantik Nurodin sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa (Pjs Kades) Parungseah Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi. Hal ini dilakukan demi percepatan Pilkades Serentak 2019.

Hadir pada pelantikan yang dilaksanakan di Aula Balai Desa Parungseah, Kecamata Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Rabu (3/7/2019) kemarin itu unsur Muspika, Kapolsek, Koramil, KUA, KUPT dan kades se-Kecamatan Sukabumi.

Pada acara tersebut juga dilakukan sumpah dan penanda tanganan sumpah serta serah terima jabatan dari kades yang lama yaitu Asep Ismail lantaran sudah habis masa jabatannya, kepada Pjs Kades Nurodin.

BACA Juga:

Staf Pol PP Kecamatan Dilantik Camat Sukabumi Sebagi Pjs Kades Sukajaya

Camat Sukabumi, H.Heri Sukarno dalam Sambutannya berpesan kepada Pjs Kades untuk mempasilitasi pelaksanaan Pilkades yang akan segera di bentuk oleh BPD Desa Parungseah. Camat juga memberi ucapan selamat kepada Nurudin.

“Atas nama Pemeritahan Kecamatan saya mengucapkan selamat kepada Pjs Kades, semoga kedepan bisa bekerja lebih baik lagi,” ucap Heri.

Heri berharap supaya Nurodin sesegera mungkin mengambil langkah terhadap apa yang akan dan harus dilaksanakan, bekerjasama dengan aparatur lain yang berada di desanya agar desa Parungseah dapat lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya.

Sementara itu Pjs Kades Nurodin menyatakan, ia harus siap melaksanakan tugas seperi yang dipesankan Camat Heri kepadanya. Mengawali tugas selaku PJs kades Parungseah Nurodin akan melakukan monitoring dan evaluasi secara seksama terhadap program-program yang sudah terencana dan akan dilaksanakannya.

“Salain itu saya juga akan segera mempaslitasi BPD dalam pembentukan panitia Pilkades serentak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian menggali potensi desa untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Desa Parungseah,” pungkasnya.

BACA Juga:

Jelang Pilkades Serentak 2019 Dinas PMD Kabupaten Sukabumi Gelar Bimtek Panitia Pilkades Tingkat Desa

Pewarta: Karim R.

Editor : AM.

Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Korupsi Rp1,1 Milyar Dua Kades di Kabupaten Sukabumi Divonis 4,5 Tahun Penjara

sukabumi

Korupsi Rp1,1 Milyar Dua Kades di Kabupaten Sukabumi Divonis 4,5 Tahun Penjara

Redaksi sukabumiNews   June 20, 2019

sukabumiNews, CIBADAK – Dua oknum kepala desa (kades) di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang menggerogoti dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) masing-masing divonis 4,5 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat.

Dua oknum Kades tersebut yakni Yosef Lesmana selaku kades Cibuntu, Kecamatan Simpenan dan Kades Pagelaran Kecamatan Purabaya, Enung Nuryadi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) meyakini, kedua Oknum Kades itu secara sah dan terbukti melanggar Pasal 2 dan 3 junto Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2001.

“Vonis tersebut sesuai dengan putusan PN Tipikor Bandung bernomor: 23/Pid.Sus/2019/PN. Bdg tanggal 17 Juni 2019,” kata Kepala Kejari Kabupaten Sukabumi, Alex Sumarna melalui Kasi Pidsus, Da’wan Manggalupang, Rabu (19/6/2019) kemarin.

Kasi Pidsus Kejari Cibadak, Da’wan Manggalupang

Dak’wan menjelaskan, selain hukuman kurungan, kepada mereka juga diharuskan harus membayar uang pengganti kerugian

Kepada Kades Yosef selain divonis 4 tahun 6 bulan, dia juga diharuskan membayar denda sebesar Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan penjara dan uang pengganti kerugian sebesar Rp551.049.731. Sementara kepada Enung Nuryadi disamping divonis 4 tahun 6 bulan, dia juga juga diharuskan mengganti uang kerugian negara sebesar Rp 636 juta.

“Bilamana terdakwa tidak sanggup membayar dalam jangka waktu satu bulan, maka harta bendanya akan disita dan dilelang guna menutupi uang pengganti. Dalam hal terdakwa tidak memiliki harta untuk uang pengganti, diganti dengan kurungan penjara selama dua tahun,” jelas Da’wan.

Akibat perbuatan yang dilakukan kedua Kades ini Negara telah dirugikan lebih kurang sebesar Rp1,1 Miliyar.

Sementara, Vonis Majelis Hakim ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntu Umum (JPU) Kejari Kabupaten Sukabumi. Sebelumnya mereka masing-masing 6,5 tahun.

Hanya tuntutan nilai uang pengganti dan denda keduanya sudah sesuai dengan tuntutan JPU.

BACA Juga:

Diduga Selewengkan Dana, 6 Kepala Desa di Kabupaten Sukabumi Dibidik Kejari Cibadak

Pewarta: Azis R.

Editor: AM.

Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Diduga Selewengkan Dana, 6 Kepala Desa di Kabupaten Sukabumi Dibidik Kejari Cibadak

sukabumi

Diduga Selewengkan Dana, 6 Kepala Desa di Kabupaten Sukabumi Dibidik Kejari Cibadak

Redaksi sukabumiNews   June 13, 2019

sukabumiNews, SUKABUMI - Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibadak Kabupaten Sukabumi tengah membidik sedikitnya 6 Kepala Desa di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat yang diduga tersangkut kasus penyelewengan anggaran. Kejari mengetahui hal tersebut atas adanya laporan dari masyarakat.

"Ya saat ini kami masih melakukan pengumpulan data, jadi kita menerima laporan terus, kamudian kami telisuri kebenarannya apakah betul ada penyimpangan Dana. Kalaupun betul ya kita pastinya akan menindak lanjuti," beber Kepala Kejari Cibadak, Alex Sumarna, SH.,MH., kepada sukabumiNews di Aula Pendopo Kabupaten Subumi, Rabu (12/6/19) malam.

Namun terkain daftar nama-nama Kepala Desa di 6 desa yang kini tengah dibidiknya atas laporan dugaan adanya tindak penyelewengan anggaran tersebut Kajari belum bisa menyebutnya.

"Itu rahasia, tidak boleh ada yang tahu, nanti mereka orang malu, apalagi (ditanya) namanya siapa, jenis kelaminnya apa, desa mana," tegas Alex.

Kendati demikian, Alex memastikan dalam waktu dekat pihaknya akan segera menintindak lanjutinya dengan proses penyidikan dan penyelidikan.

"Secepat mungkin kita akan menggarapnya, selagi tenaganya masih ekstra kuat usai satu bulan menjalankan ibadah puasa," pungkas Alex.


BACA Juga:
Korupsi Rp1,1 Milyar Dua Kades di Kabupaten Sukabumi Divonis 4,5 Tahun Penjara

Pewarta: Azis R.

Editor: AM.

Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Belasan Kades Deklarasi Dukung Capres-Cawapres 01, Bupati Sukabumi: Itu Sah-Sah Saja

viral

Belasan Kades Deklarasi Dukung Capres-Cawapres 01, Bupati Sukabumi: Itu Sah-Sah Saja

Redaksi sukabumiNews   March 21, 2019

sukabumiNews, CISAAT - Mencuatnya video deklarasi dukungan para Kepala Desa (Kades) aktif di Kabupaten Sukabumi kepada Paslon Persiden dan Wakil Presiden no urut 1 yang dibuat oleh belasan Kades di Kecamatan Warungkiara dan Bantar gadung, Kabupaten Sukabumi mendapatkan sorotan dari sejumlah pihak.

Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami menegaskan, keberadaan Kades itu tidak terlepas dari dorongan Partai Politik untuk bisa berdiri menjadi Kades, meskipun, dalam Undang-undang tidak di perbolehkan berkencimpung di dalam Politik.

"Tapi saya yakin mereka (Kades) adalah para kader-kader Politik, dan kalo hari ini video tersebut diyakinkan diluar tugas dinas mereka, itu sah-sah saja," ucap Marwan di sela-sela acara Musrembang RKPD Kabupaten Sukabumi 2020 yang dilaksanakan di Gedung Olah Raga (GOR) Cisaat, Kamis (21/03/19).

BACA: Viral, Belasan Kades Aktif di Kabupaten Sukabumi Deklarasikan Diri Dukung Jokowi-Amin

Marwam menegaskan, memang secara pisikologis sebagai pimpinan seharuanya mereka normatif dalam mendukung Paslon mana saja. "Akan tetapi, ini saya nilai sebagai pertanggungjawaban sebagai kader," tambahnya.

Marwan mengaku, Sebagi kepanjangan tangan partai politik, yang dalam hal ini selaku ketua partai Marwan juga memiliki pemikiran yang sama. "Akan tetapi sebagi Ketua Partai harus bisa menyesuaikan waktu, dan saya nilai ini sah-sah saja. Meski dalam satu minggu, misalkan melakukan kampanye politik, siapa yang mau ngomong, asal itu diluar waktu tugas sebagai Kepala Daerah," kata dia.

Terkecuali, lanjut Marwan, orang yang tidak boleh ikut berpolitik diantranya ASN, mulai dari Camat, Kepala Dinas dan Kabid-kabidnya yang berstatus ASN.

"Makanya, bila ada ASN yang pulgar dalam berpolitik, dengan sengaja menonjolkan, dengan mengacungkan atau bentuk apapun itu, baru silahkan boleh di sikapi," jelas Bupati yang juga sebagai Ketua Partai Golkar Kabupaten Sukabumi itu.

Sekedar diketahui, Dalam Undang-Undang (UU No 6 tahun 2014 -red) atau pasal yang mengatur yakni pada pasal 29 yang menjelaskan para Kades dilarang berpolitik apalagi menjadi pengurus suatu parpol.

Kepala Desa maupun Lembaga Hukum, Itansi Pemerintahan yang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilu dengan membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis, serta sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

BACA Juga: Menanggapi Dugaan Pelanggaran Kampanye oleh Para Kades dan Oknum Jaksa, Bawaslu Sukabumi Diminta TegakkanAturan dan Sanksi Tanpa Pandang Bulu


Pewarta : Rudi Samsidi
Editor: AM
Copyright © SUKABUMINEWS 2019