Breaking
loading...
Showing posts with label honorer. Show all posts
Showing posts with label honorer. Show all posts

Friday, March 22, 2019

Redaksi sukabumiNews

Mendikbud Muhadjir Effendy: Tahun 2023 Pengangkatan Guru Honorer akan Terselesaikan

sukabumiNews, CISAAT - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Muhadjir Effendy MAP. melakukan kunjungan kerja ke Sukabumi dalam rangka Gebyar Pendididikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi di Gelanggang Olahraga Cisaat, Jum’at (22/3).

"Ini sebagai bentuk pertanggung jawaban Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI kepada publik mengenai kinerja apa saja yang sudah dilakukan Kabinet Kerja selama 4 tahun terakhir ini," terang Muhadjir kepada sukabuminew.net.

Muhadjir juga mengatakan bahwa ia akan mensosialisasikan program-program kerja di era Kabinet Bekerja yang akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.

Disinggung mengenai permasalahan guru honorer yang selama ini seolah tidak mendapat perhatian yang  serius dari pemerintah, ia berjanji akan terus melakukan usaha agar para guru honorer mendapatkan hak sesuai dengan harapan mereka.

"Kita menargetkan, pada tahun 2023 pengangkatan Guru Honorer akan terselesaikan. Pada akhir tahun lalu saja kita sudah merekrut sebanyak 1.17. 000 guru, yakni 90.000 untuk Guru sekolah dan sisanya untuk Guru Madrasah di bawah kementerian Agama," terang Muhadjir.

Dia juga mengklaim, di tahun ini tepatnya bulan Februari, pihaknya telah merekrut tenaga guru khusus untuk K2 melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK). "Dan sekarang sudah ada pengumuman, mestinya target kita 155.000 orang,  sedangkan yang ikuti tes hanya 75.000 orang," akunya.
Maka dengan itu lanjut dia, pada tahun ini ia akan mengusahakan guru baru melalui jalur PPPK, khususnya untuk Guru Honorer K2 yang masa kerjanya di atas 15 tahun. "Kemudian, nantinya akan di rekrut kembali yang di bawah 15 tahun sampai selesai," imbuhnya.

Dilain pihak di soal mengenai permasalahan Jual Beli Bangku Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi, dengan tegas ia menjawab akan memberikan sanksi yang berat bagi mereka yang terlibat.


Pewarta : Azis R./Rudi S.
Editor: AM
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Thursday, March 14, 2019

Redaksi sukabumiNews

Bersama Yusril, Ribuan Guru PAUD Hadiri Sidang ke 5 Uji Materil UU Guru dan Dosen

Yusril Ihza Mahendra di tengah Ribuan Guru di Depan Gedung Mahkamah Konstitusi dalam rangka membela ribuan Guru Paud Non Formal yang didiskriminasi oleh UU Guru dan Dosen, Kamis (14/3/2019).
[Yusril Ihza Mahendra di tengah Ribuan Guru di Depan Gedung Mahkamah Konstitusi dalam rangka membela ribuan Guru Paud Non Formal yang didiskriminasi oleh UU Guru dan Dosen, Kamis (14/3/2019)]
sukabumiNews, JAKARTA – Nasib Guru PAUD memang menyedihkan. Mereka terdiskriminasi oleh UU Guru dan Dosen. Guru PAUD Non Formal dianggap bukan Guru. Yusril membela hak-hak Guru PAUD yang terdiskriminasi dan diperlakukan tidak adil dengan menguji UU Guru dan Dosen ke MK.

Sudah 4 tahun guru-guru PAUD Non Formal memperjuangkan nasibnya. Mereka datang ke DPR, menghadap Mendiknas dan menyurat kepada Presiden. Tapi seperti tidak ada yang perduli nasib mereka. Akhir 2018 HIMPAUDI datang ke Yusril minta bantuan. Yusril setuju dan membawa masalah itu ke MK.

Sidang Uji Materil UU Guru dan Dosen kini memasuki sidang ke 5. Kamis 14/3/2019 sidang akan dilanjutkan dan akan dihadiri ribuan Guru Paud Non Formal dari berbagai provinsi. Mereka minta persamaan hak agar diperlakukan sama dengan Guru PAUD Formal.

Karena dianggap bukan guru, maka Guru Paud Non Formal tidak bisa diangkat jadi pegawai, tidak bisa digaji resmi, diberi tunjangan dan disertifikasi sebagai guru. Akibatnya kebanyakan guru PAUD Non Formal mendapat honor 100 ribu sampai 400 ribu rupiah sebulan. Nasib mereka memprihatinkan.

“Hati saya tergerak membela nasib guru Paud Non formal yang jumlahnya hampir 400 ribu orang itu. Setelah segala jalan ditempuh namun tidak berhasil, maka biarlah MK yang akan memutuskan Guru Paud Non Formal itu guru atau bukan. Kalau mereka guru, maka nasib mereka akan berubah,” ujar Yusril dikutip dari Instagramnya, @yusrilihzamhd, Kamis (14/3/2019).
.
“Kalau mereka tetap dianggap bukan guru seperti diatur dalam Pasal 1 dan 2 UU Guru dan Dosen, maka selamanya nasib Guru Paud Non Formal akan terdiskriminasi dan diperlakukan tidak adil. Mohon doa restu agar uji materi di MK ini akan berhasil,” tegas Yusril seraya mengakhiri dengan ucapan “Salam”. [Red*]

BACA Juga: Kaum Honorer Gandeng Yusril 'Tarung'Lawan Kemenpan-RB di MA


Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Thursday, January 3, 2019

Redaksi sukabumiNews

Menteri Syafruddin Ajak Tenaga Honorer Ikuti Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin mengajak eks honorer K2 (kategori dua) usia di atas 35 tahun mengikuti seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
[Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin]
Jakarta, SUKABUMINEWS.net – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin mengajak eks honorer K2 (kategori dua) usia di atas 35 tahun mengikuti seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

PPPK dapat mengisi Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tertentu sesuai kompetensi masing-masing.

"Ditetapkannya PP 49/2018 tentang Manajemen PPPK memberikan ruang bagi eks honorer K2 untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) PPPK. Tahun ini akan dibuka rekrutmennya," kata Menteri Syafruddin, Rabu (2/1), dikutip dari Jpnn.

Dia menyebutkan, jabatan untuk eks tenaga honorer yang diprioritaskan menjadi PPPK adalah guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian.

Namun demikian, bukan berarti eks tenaga honorer bisa serta merta menjadi PPPK. Berdasarkan PP 49/2018 mereka akan tetap melalui proses seleksi, agar memperoleh SDM yang berkualitas.

"Jadi enggak ada itu langsung jadi PPPK. Semua harus melalui tes," tegas mantan wakapolri ini.

PP 49/2018 menetapkan, batas pelamar PPPK terendah adalah 20 tahun dan tertinggi satu tahun sebelum batas usia jabatan tertentu. Misalnya, untuk tenaga guru yang batas usia pensiunnya 60 tahun, berarti bisa dilamar oleh warga negara Indonesia baik profesional, honorer yang berusia 59 tahun. Demikian juga untuk jabatan lain.

Sesuai amanat Undang-Undang No. 5/2014 tentang ASN, rekrutmen PPPK juga melalui seleksi. Ada dua tahapan seleksi, yakni seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.

Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK, wajib mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

Untuk pelamar JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu yang telah lulus seleksi pengadaan PPPK, selain mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas, juga mempertimbangkan masukan masyarakat sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

Setiap ASN yang berstatus PPPK mendapat hak dan fasilitas yang setara dengan PNS. PPPK memiliki kewajiban serta hak yang sama dengan ASN yang berstatus PNS.

Kecuali jaminan pensiun, PPPK juga mendapat perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta bantuan hukum.

Artikel ini telah tayang di jpnn.com dengan judul Simaknih Kalimat Menteri Syafruddin untuk Tenaga Honorer

Monday, December 24, 2018

Redaksi sukabumiNews

Ketua Forum Honorer Indonesia: PHP dan Tidaknya Tergantung Kita, Asal Kita Kompak

Ketua Forum Honorer Indonesia: PHP dan Tidaknya Tergantung Kita, Asal Kita Kompak
SUKABUMINEWS.net – Bila Pemda banyak alasan tidak mau memberikan kesejahteraan, dalam hal ini SK Walikota sebagai jembatan, Pemda sama saja dengan tidak cinta terhadap kota yang dipimin, umumnya cinta kepada bangsanya.

Ungkapan tersebut diutarakan Ketua Forum Honorer Indonesia (FHI) Sukabumi, Nanan Surahman melalui tulisan yang diterima sukabumiNews, Ahad (23/12).

Menyikapi persoalan ini, FHI memamdang bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebenarnya Honorer sangat lah sanggup. Buktinya pada kenyataan hari ini banyak honorer yang bisa menguliahkan anaknya sendiri, memiliki rumah, bahkan memiliki mobil sendiri.

"Tapi ingat, dengan tidak sejahteranya guru honorer, kita bisa bayangkan para pelajar hari ini. Perilaku mereka tidak sesuai harapan, terlibat tawuran, sex bebas, narkoba dan lain sebagainya," kata Nanan.

"Bagaimana 10 atau 20 tahun kedepan bangsa ini akan dipimpin generasi tawuran dan generasi narkoba?" Tanya Ketua FHI yang sekaligus selaku Pembina Presidium Peduli Honorer Indonesia (PPHI) itu.

Dia menuturkan, Sebagai mana diketahui bersama dalam Bab XI Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 Undang-Undnag No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Serta Pasal 52 Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2008 tentang Guru, yang menyatakan bahwa tugas guru bukan hanya sebatas ngajar.

"Akan tetapi harus membuat perencanaan, melaksanakan pembelajaran, evaluasi, analisa, membimbing, dan lain sebagainya," jelas dia.

Kini pertanyaannya, lanjut dia, apakah guru honorer masih punya waktu melakukan itu semua padahal mereka harus nyambi pada profesi lain?

Jadi, tambah Nanan, bila tidak mau mensejahterakan guru, maka para pejabat terkait, tidak cinta terhadap bangsa ini.

"Bila mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga serta ada jaminan-jaminan lainnya, buat apa harus cape-cape nyambi ditempat lain," tambahnya lagi.

Oleh sebab itu selaku Pembina PPHI pihaknya mengajak kepada Honorer untuk menyatukan tekad, dan satu komando.

"Jangan merasa nyaman dengan status THL yang kalian genggam hari ini, dengan aturan seabreg," tegasnya.

"Apakah kalian bisa sejahtera, hingga melupakan kekompakan untuk berjuang. Apakah honorer usia 35 tahun ke bawah bisa gampang begitu saja jadi PNS. Dan apakah Honorer usia 35 tahun keatas bisa serta-merta jadi P3K?" Tanya Nanan.

"Baca persyaratan P3K poin 5. Di point 5 itu syarat P3K adalah pelamar yang sudah memiliki sertifikat profesi," jelas dia.

"Apakah kalian punya sertifikat pendidik?" Tanyanya dia.

"Jadi kalian mau jadi apa bila kalian tidak kompak berjuang?" Tegasnya. [Red*]

Sunday, December 2, 2018

Redaksi sukabumiNews

Honorer di Kota Sukabumi akan Segera Terima SK

Walikota Sukabumi Achmad Fahmi (duduk paling kanan) berdialog dengan Ketua PPHI (kiri) di Rumah Dinas Walikota, Kamis (29/11/2018)
Cikole, SUKABUMINEWS.net – Para honorer di Kota Sukabumi yang semula bertanya-tanya akibat ketidak jelasan nasibnya kini patut bangga. Pasalnya dalam waktu dekat mereka akan segera menerima SK Walikota.

Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua Umum Forum Honorer Indonesia (Ketum FHI) Nanan Surahman, M.Pd. kepada sukabumiNews, usai bersilaturahmi dengan Walikota Sukabumi Achmad Fahmi, di Rumah Dinas Walikota, Kamis 29 November 2018 belum lama ini.

“Alhamdulillah silaturahim tindak lanjut mengenai SK Walikota bagi Honorer Kota Sukabumi berjalan lancar. Insya Allah dalam waktu dekat SK Walikota bisa segera honorer terima,” kata Nanan kepada sukabumiNews, Ahad (2/11/2018).

Namun demikian Nanan yang juga selaku Pembina Presidium Peduli Honorer Indonesia (PPHI) itu tidak menyebutkan dengan pasti, kapan SK tersebut akan diterima guru honorer.

Sementara itu Walikota Sukabumi Ahmad Fahmi membenarkan pernyataan yang diungkapkan Ketum FHI itu. Bahkan menurutnya, semua honorer akan mendapatkan SK mulai dari nol tahun.

Hanya saja tambah dia, bagi guru Tenaga Harian Lepas (THL) penggajiannya dari Kepala Sekolah.

Dalam dialognya dengan Ketua PPHI itu Walikota juga menjanjikan Surat Perintah Tenaga Harian Lepas (SP-THL) yang semula telah di serahkan oleh Walikota Sukabumi sebelumnya akan di rubah dengan Surat Keputusan (SK).

Menanggapi hal tersebut Nanan berpendapat bahwa memang SK sangat berbeda dengan Surat Perintah (SP). “Ketika si honorer hendak mengurus proses Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan Sertifikasi, yang di pinta itu adalah SK Kepala Daerah, bukan SP. Dan SP seakan-akan tidak ada nilainya,” jelas Nanan. (Red*)

Monday, October 15, 2018

Redaksi sukabumiNews

Kaum Honorer Gandeng Yusril 'Tarung' Lawan Kemenpan-RB di MA

Pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra dikabarkan siap membantu Honorer K2. (jpnn/jawapos.com)
Jakarta, SUKABUMINEWS.net - Para tenaga honorer K2 (kategori dua) merasa dirugikan dengan pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Pasalnya penyaringan disyaratkan usia maksimal 35 tahun. Karena banyak di antara mereka yang usianya sudah melebihi batas tersebut.

Karena itu, Honorer K2 menuntut pemerintah mencabut Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi CPNS 2018.

Sekjen Dewan Pengurus Pusat Front Pembela Honorer Indonesia (DPP FPHI) Muhammad Nur Rambe mengatakan, pihaknya mengkalim dah menggandeng Yusril Ihza Mahendra untuk mengajukan judicial review Permen PAN-RB 36/2018 ke Mahkamah Agung (MA).

"Kita sudah menggandeng Pak Yusril untuk membantu kami di MA" ujarnya.

Dia juga kecewa karena pemerintah belum bisa menuntaskan urusan tenaga honorer K2. Janji pemerintah untuk mengakomodasi tenaga honorer K2 untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sampai sekarang juga belum konkrit.

Nur juga mengatakan kegiatan belajar selama guru honorer mogok kerja, bisa ditangani oleh guru PNS yang ada di kelas atau sekolah trsebut.

Demikian dikutp dari JawaPos.com

BACA JugaBersama Yusril, Ribuan Guru PAUD Hadiri Sidangke 5 Uji Materil UU Guru dan Dosen
close
close