Breaking
loading...
Showing posts with label guru. Show all posts
Showing posts with label guru. Show all posts

Tuesday, May 21, 2019

Redaksi sukabumiNews

Guru SD Asal Baros Sukabumi Itu Kini Mengajar di SIKK Sabah Malaysia

Foto: Idris memperlihatkan bukti Sertifikat/piagam keberhasilan yang diraihnya selama mengajar di SIKK Sabah, Malaysia.
-- 
sukabumiNews, KINABALU, MALAYSIA – Mendidik dan mengajar bukan hanya profesi, namun selebihnya adalah hobi. Inilah ungkapan yang terucap dari seorang guru SD asal Sukabumi, Idris (35) yang beralamat di Jl Pirus 9 no. 117 Blok 7 Perum Baros Kelurahan Baros, Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Jawa Barat.

Guru yang asalnya bekerja di SDN Otista Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi itu kini sedang bertugas mengajar di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) di Sabah, Malaysia lantaran ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI untuk mengabdikan diri sebagai guru kelas tingkat SD di Negara yang dikenal dengan Negeri Jiran itu sejak 3 tahun lalu.

"Sudah tiga tahun saya mengabdi di sini. Mendidik WNI yang ada di sini. Dan disini banyak pengetahuan baru yang saya dapatkan," ungkap Idris saat telewawancara dengan Reporter sukabumiNews, Selasa (21/5).

Tidak hanya itu, lebih jauh Ayah dari 2 anak balita perempuan itu menceritakan tentang keberhasilan yang ia raih saat mengajar di SIKK.

Idris telah mampu menghantarkan peserta didiknya untuk mempersembahkan juara umum pertama bagi SIKK pada lomba Kompetisi Sains, Seni dan Olahraga (KS2O) SILN se-Malaysia yang diikuti oleh peserta dari Singapura, Filipina, Brunei Darusalam, dan Yangon, Vietnam.

“Ya Alhamdulillah dengan keberhasilan ini tentunya selain prestasi yang saya raih, kesejahteraan pun kami dapat,” Singkat Idris dengan sedikit logat Malaysianya.


Pewarta : Jaka Susila
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Friday, March 22, 2019

Redaksi sukabumiNews

Mendikbud Muhadjir Effendy: Tahun 2023 Pengangkatan Guru Honorer akan Terselesaikan

sukabumiNews, CISAAT - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Muhadjir Effendy MAP. melakukan kunjungan kerja ke Sukabumi dalam rangka Gebyar Pendididikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi di Gelanggang Olahraga Cisaat, Jum’at (22/3).

"Ini sebagai bentuk pertanggung jawaban Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI kepada publik mengenai kinerja apa saja yang sudah dilakukan Kabinet Kerja selama 4 tahun terakhir ini," terang Muhadjir kepada sukabuminew.net.

Muhadjir juga mengatakan bahwa ia akan mensosialisasikan program-program kerja di era Kabinet Bekerja yang akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.

Disinggung mengenai permasalahan guru honorer yang selama ini seolah tidak mendapat perhatian yang  serius dari pemerintah, ia berjanji akan terus melakukan usaha agar para guru honorer mendapatkan hak sesuai dengan harapan mereka.

"Kita menargetkan, pada tahun 2023 pengangkatan Guru Honorer akan terselesaikan. Pada akhir tahun lalu saja kita sudah merekrut sebanyak 1.17. 000 guru, yakni 90.000 untuk Guru sekolah dan sisanya untuk Guru Madrasah di bawah kementerian Agama," terang Muhadjir.

Dia juga mengklaim, di tahun ini tepatnya bulan Februari, pihaknya telah merekrut tenaga guru khusus untuk K2 melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK). "Dan sekarang sudah ada pengumuman, mestinya target kita 155.000 orang,  sedangkan yang ikuti tes hanya 75.000 orang," akunya.
Maka dengan itu lanjut dia, pada tahun ini ia akan mengusahakan guru baru melalui jalur PPPK, khususnya untuk Guru Honorer K2 yang masa kerjanya di atas 15 tahun. "Kemudian, nantinya akan di rekrut kembali yang di bawah 15 tahun sampai selesai," imbuhnya.

Dilain pihak di soal mengenai permasalahan Jual Beli Bangku Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi, dengan tegas ia menjawab akan memberikan sanksi yang berat bagi mereka yang terlibat.


Pewarta : Azis R./Rudi S.
Editor: AM
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Thursday, March 14, 2019

Redaksi sukabumiNews

Bersama Yusril, Ribuan Guru PAUD Hadiri Sidang ke 5 Uji Materil UU Guru dan Dosen

Yusril Ihza Mahendra di tengah Ribuan Guru di Depan Gedung Mahkamah Konstitusi dalam rangka membela ribuan Guru Paud Non Formal yang didiskriminasi oleh UU Guru dan Dosen, Kamis (14/3/2019).
[Yusril Ihza Mahendra di tengah Ribuan Guru di Depan Gedung Mahkamah Konstitusi dalam rangka membela ribuan Guru Paud Non Formal yang didiskriminasi oleh UU Guru dan Dosen, Kamis (14/3/2019)]
sukabumiNews, JAKARTA – Nasib Guru PAUD memang menyedihkan. Mereka terdiskriminasi oleh UU Guru dan Dosen. Guru PAUD Non Formal dianggap bukan Guru. Yusril membela hak-hak Guru PAUD yang terdiskriminasi dan diperlakukan tidak adil dengan menguji UU Guru dan Dosen ke MK.

Sudah 4 tahun guru-guru PAUD Non Formal memperjuangkan nasibnya. Mereka datang ke DPR, menghadap Mendiknas dan menyurat kepada Presiden. Tapi seperti tidak ada yang perduli nasib mereka. Akhir 2018 HIMPAUDI datang ke Yusril minta bantuan. Yusril setuju dan membawa masalah itu ke MK.

Sidang Uji Materil UU Guru dan Dosen kini memasuki sidang ke 5. Kamis 14/3/2019 sidang akan dilanjutkan dan akan dihadiri ribuan Guru Paud Non Formal dari berbagai provinsi. Mereka minta persamaan hak agar diperlakukan sama dengan Guru PAUD Formal.

Karena dianggap bukan guru, maka Guru Paud Non Formal tidak bisa diangkat jadi pegawai, tidak bisa digaji resmi, diberi tunjangan dan disertifikasi sebagai guru. Akibatnya kebanyakan guru PAUD Non Formal mendapat honor 100 ribu sampai 400 ribu rupiah sebulan. Nasib mereka memprihatinkan.

“Hati saya tergerak membela nasib guru Paud Non formal yang jumlahnya hampir 400 ribu orang itu. Setelah segala jalan ditempuh namun tidak berhasil, maka biarlah MK yang akan memutuskan Guru Paud Non Formal itu guru atau bukan. Kalau mereka guru, maka nasib mereka akan berubah,” ujar Yusril dikutip dari Instagramnya, @yusrilihzamhd, Kamis (14/3/2019).
.
“Kalau mereka tetap dianggap bukan guru seperti diatur dalam Pasal 1 dan 2 UU Guru dan Dosen, maka selamanya nasib Guru Paud Non Formal akan terdiskriminasi dan diperlakukan tidak adil. Mohon doa restu agar uji materi di MK ini akan berhasil,” tegas Yusril seraya mengakhiri dengan ucapan “Salam”. [Red*]

BACA Juga: Kaum Honorer Gandeng Yusril 'Tarung'Lawan Kemenpan-RB di MA


Copyright © SUKABUMINEWS 2019
Redaksi sukabumiNews

1200 Guru PAUD Sukabumi Ikuti Pelatihaan Kompetensi yang Digelar IHF

Sejumlah 1200 guru mengikuti kegiatan Pelatihan Kompetensi PAUD yang diselenggarakan oleh Indonesia Heritage Foundation (IHF). Pelatihan diselenggarakan di Gedung Anton Sudjarwo Kota Sukabumi, Kamis (14/3).
sukabumiNews, GUNUNGPUYUH – Sejumlah 1200 guru mengikuti kegiatan Pelatihan Kompetensi PAUD yang diselenggarakan oleh Indonesia Heritage Foundation (IHF). Pelatihan diselenggarakan di Gedung Anton Sudjarwo Kota Sukabumi, Kamis (14/3).

"Kami berharap peserta mendapatkan bekal dalam pengelolaan PAUD di daerahnya, " terang Indriyatno Banyumurti salah satu narasumber dari IHF kepada sukabumiNews.net.

Sementara salah seorang peserta yang juga Sekretaris HIMPAUDI Kecamatan Purabaya Hana Nurjanah yang saat itu hadir mengikuti pelatihan menyampaikan apresiasi dan harapan atas diselenggarakannya pelatihan ini.

"Sekarang sudah hari ketiga, penghujung acara. Alhamdulillah pengetahuan kami bertambah," ucapnya.

Menyikapi gugatan tentang guru PAUD ke MK oleh Pengacara Yusril Ihza Mahendra, Hana mengaku berharap cemas.” Meski demikian kami tetap berdoa semoga pembelaan Pak Yusril berhasil," ungkapnya.

[Pewarta: Jaka S]
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Wednesday, February 13, 2019

Redaksi sukabumiNews

Batalkan Seleksi PPPK untuk Honorer K2, Percepat Revisi UU ASN

sukabumiNews, JAKARTA – Anggota Komisi X DPR Moh Nizar Zahro mengatakan, belum terlambat bagi pemerintah untuk membatalkan seleksi PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, khusus untuk honorer K2 (kategori dua).

Dia menyebutkan bahwa kebijakan itu sejak awal sudah bermasalah, sehingga sulit diharapkan menjadi solusi untuk menuntaskan permasalahan honorer K2 secara permanen.

"Belum terlambat jika ingin membatalkan PPPK dan kembali ke jalan yang benar dengan merevisi UU ASN. Solusi bagi honorer K2 yang paling tepat adalah merevisi UU ASN," tegas Nizar seperti dikutip dari jpnn.com, Senin (11/2).
Politikus Gerindra itu juga menyoroti munculnya berbagai persoalan dalam proses seleksi PPPK. Dari belum siapnya payung hukum berupa Pertaruan Menteri PAN-RB, serta sistem pendaftaran online yang belum bisa digunakan.

Hal lainnya adalah adanya protes dari honorer K2 terutama para guru karena kuota mereka kalah jumlah dibandingkan dengan penyuluh pertanian dan guru yang berada di bawah Kemenag.

Berbagai masalah tersebut menurut legislator asal Madura ini, menjadi bukti bahwa pemerintah tidak punya perencanaan matang sebelum memutuskan kebijakan itu.
"Keberadaan PPPK tidak terlepas dari model kerja pemerintah yang serba grusa-grusu. Konsep belum matang tapi sudah dipaksakan terjun di lapangan. Akhirnya amburadul sana sini," tandas politikus yang sejak awal konsiisten mendorong honorer K2 diangkat sebagai CPNS.(SN/jpnn)

Friday, January 11, 2019

Unknown

Pelaksanaan Program Full Day School di SMPN 2 Purabaya Menuai Keluhan Guru Wanita

Pelaksanaan program Full Day School di SMPN 2 Purabaya menuai keluhan dari  beberapa staf pengajar, terutama pengajar dari kalangan perempuan. Pasalnya, sebagai ibu rumah tangga mereka terkendala dengan membagi waktu untuk keluarga.
Purabaya, SUKABUMINEWS.net Pelaksanaan program Full Day School di SMPN 2 Purabaya menuai keluhan dari  beberapa staf pengajar, terutama pengajar dari kalangan perempuan. Pasalnya, sebagai ibu rumah tangga mereka terkendala dengan membagi waktu untuk keluarga.

"Kami mengikuti aturan pemerintah tentang pemberlakuan mengajar sampai sore. Namun, saya sebagai ibu rumah tangga terkendala juga yakni repot mengatur waktu." Keluh Guru SMPN 2 Purabaya Nurjanah kepada sukabumiNews, Kamis  (10/1/2019).

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) bagi pendidik saat ini diperketat dengan adanya finger print (sidik jari). Adapun target KBM untuk semua pelajaran adalah 40 jam seminggu.

Menyikapi keluhan tersebut  Kepala SMPN 2 Purabaya melalui Wakil Kepala Sekoahnya, Deden mengatakan bahwa memang aturannya kini seperti itu. “Tapi untuk sementara kita ikuti saja dulu. Semoga ada kebijakan lain agar nantinya tidak memberatkan pendidik dan peserta didik," sambung Deden penuh harap.

[Pewarta: Jaka S]
Editor: Red.
close
close