Breaking
Showing posts with label guru. Show all posts
Showing posts with label guru. Show all posts

Thursday, March 14, 2019

Redaksi sukabumiNews

Bersama Yusril, Ribuan Guru PAUD Hadiri Sidang ke 5 Uji Materil UU Guru dan Dosen

Yusril Ihza Mahendra di tengah Ribuan Guru di Depan Gedung Mahkamah Konstitusi dalam rangka membela ribuan Guru Paud Non Formal yang didiskriminasi oleh UU Guru dan Dosen, Kamis (14/3/2019).
[Yusril Ihza Mahendra di tengah Ribuan Guru di Depan Gedung Mahkamah Konstitusi dalam rangka membela ribuan Guru Paud Non Formal yang didiskriminasi oleh UU Guru dan Dosen, Kamis (14/3/2019)]
sukabumiNews, JAKARTA – Nasib Guru PAUD memang menyedihkan. Mereka terdiskriminasi oleh UU Guru dan Dosen. Guru PAUD Non Formal dianggap bukan Guru. Yusril membela hak-hak Guru PAUD yang terdiskriminasi dan diperlakukan tidak adil dengan menguji UU Guru dan Dosen ke MK.

Sudah 4 tahun guru-guru PAUD Non Formal memperjuangkan nasibnya. Mereka datang ke DPR, menghadap Mendiknas dan menyurat kepada Presiden. Tapi seperti tidak ada yang perduli nasib mereka. Akhir 2018 HIMPAUDI datang ke Yusril minta bantuan. Yusril setuju dan membawa masalah itu ke MK.

Sidang Uji Materil UU Guru dan Dosen kini memasuki sidang ke 5. Kamis 14/3/2019 sidang akan dilanjutkan dan akan dihadiri ribuan Guru Paud Non Formal dari berbagai provinsi. Mereka minta persamaan hak agar diperlakukan sama dengan Guru PAUD Formal.

Karena dianggap bukan guru, maka Guru Paud Non Formal tidak bisa diangkat jadi pegawai, tidak bisa digaji resmi, diberi tunjangan dan disertifikasi sebagai guru. Akibatnya kebanyakan guru PAUD Non Formal mendapat honor 100 ribu sampai 400 ribu rupiah sebulan. Nasib mereka memprihatinkan.

“Hati saya tergerak membela nasib guru Paud Non formal yang jumlahnya hampir 400 ribu orang itu. Setelah segala jalan ditempuh namun tidak berhasil, maka biarlah MK yang akan memutuskan Guru Paud Non Formal itu guru atau bukan. Kalau mereka guru, maka nasib mereka akan berubah,” ujar Yusril dikutip dari Instagramnya, @yusrilihzamhd, Kamis (14/3/2019).
.
“Kalau mereka tetap dianggap bukan guru seperti diatur dalam Pasal 1 dan 2 UU Guru dan Dosen, maka selamanya nasib Guru Paud Non Formal akan terdiskriminasi dan diperlakukan tidak adil. Mohon doa restu agar uji materi di MK ini akan berhasil,” tegas Yusril seraya mengakhiri dengan ucapan “Salam”. [Red*]

BACA Juga: Kaum Honorer Gandeng Yusril 'Tarung'Lawan Kemenpan-RB di MA


Copyright © SUKABUMINEWS 2019
Redaksi sukabumiNews

1200 Guru PAUD Sukabumi Ikuti Pelatihaan Kompetensi yang Digelar IHF

Sejumlah 1200 guru mengikuti kegiatan Pelatihan Kompetensi PAUD yang diselenggarakan oleh Indonesia Heritage Foundation (IHF). Pelatihan diselenggarakan di Gedung Anton Sudjarwo Kota Sukabumi, Kamis (14/3).
sukabumiNews, GUNUNGPUYUH – Sejumlah 1200 guru mengikuti kegiatan Pelatihan Kompetensi PAUD yang diselenggarakan oleh Indonesia Heritage Foundation (IHF). Pelatihan diselenggarakan di Gedung Anton Sudjarwo Kota Sukabumi, Kamis (14/3).

"Kami berharap peserta mendapatkan bekal dalam pengelolaan PAUD di daerahnya, " terang Indriyatno Banyumurti salah satu narasumber dari IHF kepada sukabumiNews.net.

Sementara salah seorang peserta yang juga Sekretaris HIMPAUDI Kecamatan Purabaya Hana Nurjanah yang saat itu hadir mengikuti pelatihan menyampaikan apresiasi dan harapan atas diselenggarakannya pelatihan ini.

"Sekarang sudah hari ketiga, penghujung acara. Alhamdulillah pengetahuan kami bertambah," ucapnya.

Menyikapi gugatan tentang guru PAUD ke MK oleh Pengacara Yusril Ihza Mahendra, Hana mengaku berharap cemas.” Meski demikian kami tetap berdoa semoga pembelaan Pak Yusril berhasil," ungkapnya.

[Pewarta: Jaka S]
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Wednesday, February 13, 2019

Redaksi sukabumiNews

Batalkan Seleksi PPPK untuk Honorer K2, Percepat Revisi UU ASN

sukabumiNews, JAKARTA – Anggota Komisi X DPR Moh Nizar Zahro mengatakan, belum terlambat bagi pemerintah untuk membatalkan seleksi PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, khusus untuk honorer K2 (kategori dua).

Dia menyebutkan bahwa kebijakan itu sejak awal sudah bermasalah, sehingga sulit diharapkan menjadi solusi untuk menuntaskan permasalahan honorer K2 secara permanen.

"Belum terlambat jika ingin membatalkan PPPK dan kembali ke jalan yang benar dengan merevisi UU ASN. Solusi bagi honorer K2 yang paling tepat adalah merevisi UU ASN," tegas Nizar seperti dikutip dari jpnn.com, Senin (11/2).
Politikus Gerindra itu juga menyoroti munculnya berbagai persoalan dalam proses seleksi PPPK. Dari belum siapnya payung hukum berupa Pertaruan Menteri PAN-RB, serta sistem pendaftaran online yang belum bisa digunakan.

Hal lainnya adalah adanya protes dari honorer K2 terutama para guru karena kuota mereka kalah jumlah dibandingkan dengan penyuluh pertanian dan guru yang berada di bawah Kemenag.

Berbagai masalah tersebut menurut legislator asal Madura ini, menjadi bukti bahwa pemerintah tidak punya perencanaan matang sebelum memutuskan kebijakan itu.
"Keberadaan PPPK tidak terlepas dari model kerja pemerintah yang serba grusa-grusu. Konsep belum matang tapi sudah dipaksakan terjun di lapangan. Akhirnya amburadul sana sini," tandas politikus yang sejak awal konsiisten mendorong honorer K2 diangkat sebagai CPNS.(SN/jpnn)

Friday, January 11, 2019

Redaksi Sukabuminews

Pelaksanaan Program Full Day School di SMPN 2 Purabaya Menuai Keluhan Guru Wanita

Pelaksanaan program Full Day School di SMPN 2 Purabaya menuai keluhan dari  beberapa staf pengajar, terutama pengajar dari kalangan perempuan. Pasalnya, sebagai ibu rumah tangga mereka terkendala dengan membagi waktu untuk keluarga.
Purabaya, SUKABUMINEWS.net Pelaksanaan program Full Day School di SMPN 2 Purabaya menuai keluhan dari  beberapa staf pengajar, terutama pengajar dari kalangan perempuan. Pasalnya, sebagai ibu rumah tangga mereka terkendala dengan membagi waktu untuk keluarga.

"Kami mengikuti aturan pemerintah tentang pemberlakuan mengajar sampai sore. Namun, saya sebagai ibu rumah tangga terkendala juga yakni repot mengatur waktu." Keluh Guru SMPN 2 Purabaya Nurjanah kepada sukabumiNews, Kamis  (10/1/2019).

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) bagi pendidik saat ini diperketat dengan adanya finger print (sidik jari). Adapun target KBM untuk semua pelajaran adalah 40 jam seminggu.

Menyikapi keluhan tersebut  Kepala SMPN 2 Purabaya melalui Wakil Kepala Sekoahnya, Deden mengatakan bahwa memang aturannya kini seperti itu. “Tapi untuk sementara kita ikuti saja dulu. Semoga ada kebijakan lain agar nantinya tidak memberatkan pendidik dan peserta didik," sambung Deden penuh harap.

[Pewarta: Jaka S]
Editor: Red.

Monday, October 15, 2018

Redaksi sukabumiNews

Kaum Honorer Gandeng Yusril 'Tarung' Lawan Kemenpan-RB di MA

Pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra dikabarkan siap membantu Honorer K2. (jpnn/jawapos.com)
Jakarta, SUKABUMINEWS.net - Para tenaga honorer K2 (kategori dua) merasa dirugikan dengan pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Pasalnya penyaringan disyaratkan usia maksimal 35 tahun. Karena banyak di antara mereka yang usianya sudah melebihi batas tersebut.

Karena itu, Honorer K2 menuntut pemerintah mencabut Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi CPNS 2018.

Sekjen Dewan Pengurus Pusat Front Pembela Honorer Indonesia (DPP FPHI) Muhammad Nur Rambe mengatakan, pihaknya mengkalim dah menggandeng Yusril Ihza Mahendra untuk mengajukan judicial review Permen PAN-RB 36/2018 ke Mahkamah Agung (MA).

"Kita sudah menggandeng Pak Yusril untuk membantu kami di MA" ujarnya.

Dia juga kecewa karena pemerintah belum bisa menuntaskan urusan tenaga honorer K2. Janji pemerintah untuk mengakomodasi tenaga honorer K2 untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sampai sekarang juga belum konkrit.

Nur juga mengatakan kegiatan belajar selama guru honorer mogok kerja, bisa ditangani oleh guru PNS yang ada di kelas atau sekolah trsebut.

Demikian dikutp dari JawaPos.com

BACA JugaBersama Yusril, Ribuan Guru PAUD Hadiri Sidangke 5 Uji Materil UU Guru dan Dosen

Thursday, October 4, 2018

Redaksi sukabumiNews

Perjuangan Guru Honorer Kabupaten Sukabumi untuk Dapatkan SK dari Pemda Terjawab Sudah

Ratusan Guru Honorer saat menghadiri acara Gebyar Sukabumi Award 2018 di Aula Setda Kabupaten Sukabumi, Rabu (3/10)
Palabuhanratu, SUKABUMINEWS.net - Perjuangan dan usaha para guru honorer Kabupaten Sukabumi untuk mendapatkan SK Penugasan dari Pemerintah Daerah, terjawab sudah. Jawaban yang diharapkan para guru honorer di wilayah Kabupaten tersebut didapatkan secara simbolik saat digelarnya acara Gebyar Sukabumi Award 2018 di Aula Setda Kabupaten Sukabumi kemarin.

Bupati Sukabumi menyerahkan langsung petikan SK penugasan secara simbolik itu kepada 10 orang perwakilan guru honorer Kabupaten Sukabumi.

"Alhamdulillah, apa yang kita perjuangkan mulai terjawab. Kita kawal bersama-sama sampai membuahkan hasil sebagaimana yang kita harapkan." ucap Guru Honorer perwakilan dari Kecamatan Parungkuda yang juga sebagai Ketua Forum Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kabupaten Sukabumi.

Dalam keterangannya di hadapan ratusan Guru Honorer Kabupaten Sukabumi Kabid PTK Disdik Kabupaten Sukabumi Sukabumi, Dede Danial pun menjelaskan bahwa pihaknya akan segera merampungkan proses SK para guru honorer paling lambat satu minggu ke depan.

"Kita sedang menggarap pengerjaan SK penugasan pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 5.876," jelas Dede Danial usai digelarnya acara Gebyar Sukabumi Award 2018 di Aula Setda Kabupaten Sukabumi di Palabuhanratu pada pada Rabu (3/10) kemarin yang dihadiri ratusan guru honorer se-Kabupaten Sukabumi .
Sepuluh orang perwakilan honorer memperlihatkan SK Penugasan yang didapatkannya dari Bupati Sukabumi

(Jaka S.)
close
close