Breaking
loading...
Showing posts with label guru. Show all posts
Showing posts with label guru. Show all posts

Tuesday, May 21, 2019

Redaksi sukabumiNews

Guru SD Asal Baros Sukabumi Itu Kini Mengajar di SIKK Sabah Malaysia

Foto: Idris memperlihatkan bukti Sertifikat/piagam keberhasilan yang diraihnya selama mengajar di SIKK Sabah, Malaysia.
-- 
sukabumiNews, KINABALU, MALAYSIA – Mendidik dan mengajar bukan hanya profesi, namun selebihnya adalah hobi. Inilah ungkapan yang terucap dari seorang guru SD asal Sukabumi, Idris (35) yang beralamat di Jl Pirus 9 no. 117 Blok 7 Perum Baros Kelurahan Baros, Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Jawa Barat.

Guru yang asalnya bekerja di SDN Otista Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi itu kini sedang bertugas mengajar di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) di Sabah, Malaysia lantaran ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI untuk mengabdikan diri sebagai guru kelas tingkat SD di Negara yang dikenal dengan Negeri Jiran itu sejak 3 tahun lalu.

"Sudah tiga tahun saya mengabdi di sini. Mendidik WNI yang ada di sini. Dan disini banyak pengetahuan baru yang saya dapatkan," ungkap Idris saat telewawancara dengan Reporter sukabumiNews, Selasa (21/5).

Tidak hanya itu, lebih jauh Ayah dari 2 anak balita perempuan itu menceritakan tentang keberhasilan yang ia raih saat mengajar di SIKK.

Idris telah mampu menghantarkan peserta didiknya untuk mempersembahkan juara umum pertama bagi SIKK pada lomba Kompetisi Sains, Seni dan Olahraga (KS2O) SILN se-Malaysia yang diikuti oleh peserta dari Singapura, Filipina, Brunei Darusalam, dan Yangon, Vietnam.

“Ya Alhamdulillah dengan keberhasilan ini tentunya selain prestasi yang saya raih, kesejahteraan pun kami dapat,” Singkat Idris dengan sedikit logat Malaysianya.


Pewarta : Jaka Susila
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Friday, March 22, 2019

Redaksi sukabumiNews

Mendikbud Muhadjir Effendy: Tahun 2023 Pengangkatan Guru Honorer akan Terselesaikan

sukabumiNews, CISAAT - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Muhadjir Effendy MAP. melakukan kunjungan kerja ke Sukabumi dalam rangka Gebyar Pendididikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi di Gelanggang Olahraga Cisaat, Jum’at (22/3).

"Ini sebagai bentuk pertanggung jawaban Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI kepada publik mengenai kinerja apa saja yang sudah dilakukan Kabinet Kerja selama 4 tahun terakhir ini," terang Muhadjir kepada sukabuminew.net.

Muhadjir juga mengatakan bahwa ia akan mensosialisasikan program-program kerja di era Kabinet Bekerja yang akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.

Disinggung mengenai permasalahan guru honorer yang selama ini seolah tidak mendapat perhatian yang  serius dari pemerintah, ia berjanji akan terus melakukan usaha agar para guru honorer mendapatkan hak sesuai dengan harapan mereka.

"Kita menargetkan, pada tahun 2023 pengangkatan Guru Honorer akan terselesaikan. Pada akhir tahun lalu saja kita sudah merekrut sebanyak 1.17. 000 guru, yakni 90.000 untuk Guru sekolah dan sisanya untuk Guru Madrasah di bawah kementerian Agama," terang Muhadjir.

Dia juga mengklaim, di tahun ini tepatnya bulan Februari, pihaknya telah merekrut tenaga guru khusus untuk K2 melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK). "Dan sekarang sudah ada pengumuman, mestinya target kita 155.000 orang,  sedangkan yang ikuti tes hanya 75.000 orang," akunya.
Maka dengan itu lanjut dia, pada tahun ini ia akan mengusahakan guru baru melalui jalur PPPK, khususnya untuk Guru Honorer K2 yang masa kerjanya di atas 15 tahun. "Kemudian, nantinya akan di rekrut kembali yang di bawah 15 tahun sampai selesai," imbuhnya.

Dilain pihak di soal mengenai permasalahan Jual Beli Bangku Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi, dengan tegas ia menjawab akan memberikan sanksi yang berat bagi mereka yang terlibat.


Pewarta : Azis R./Rudi S.
Editor: AM
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Thursday, March 14, 2019

Redaksi sukabumiNews

Bersama Yusril, Ribuan Guru PAUD Hadiri Sidang ke 5 Uji Materil UU Guru dan Dosen

Yusril Ihza Mahendra di tengah Ribuan Guru di Depan Gedung Mahkamah Konstitusi dalam rangka membela ribuan Guru Paud Non Formal yang didiskriminasi oleh UU Guru dan Dosen, Kamis (14/3/2019).
[Yusril Ihza Mahendra di tengah Ribuan Guru di Depan Gedung Mahkamah Konstitusi dalam rangka membela ribuan Guru Paud Non Formal yang didiskriminasi oleh UU Guru dan Dosen, Kamis (14/3/2019)]
sukabumiNews, JAKARTA – Nasib Guru PAUD memang menyedihkan. Mereka terdiskriminasi oleh UU Guru dan Dosen. Guru PAUD Non Formal dianggap bukan Guru. Yusril membela hak-hak Guru PAUD yang terdiskriminasi dan diperlakukan tidak adil dengan menguji UU Guru dan Dosen ke MK.

Sudah 4 tahun guru-guru PAUD Non Formal memperjuangkan nasibnya. Mereka datang ke DPR, menghadap Mendiknas dan menyurat kepada Presiden. Tapi seperti tidak ada yang perduli nasib mereka. Akhir 2018 HIMPAUDI datang ke Yusril minta bantuan. Yusril setuju dan membawa masalah itu ke MK.

Sidang Uji Materil UU Guru dan Dosen kini memasuki sidang ke 5. Kamis 14/3/2019 sidang akan dilanjutkan dan akan dihadiri ribuan Guru Paud Non Formal dari berbagai provinsi. Mereka minta persamaan hak agar diperlakukan sama dengan Guru PAUD Formal.

Karena dianggap bukan guru, maka Guru Paud Non Formal tidak bisa diangkat jadi pegawai, tidak bisa digaji resmi, diberi tunjangan dan disertifikasi sebagai guru. Akibatnya kebanyakan guru PAUD Non Formal mendapat honor 100 ribu sampai 400 ribu rupiah sebulan. Nasib mereka memprihatinkan.

“Hati saya tergerak membela nasib guru Paud Non formal yang jumlahnya hampir 400 ribu orang itu. Setelah segala jalan ditempuh namun tidak berhasil, maka biarlah MK yang akan memutuskan Guru Paud Non Formal itu guru atau bukan. Kalau mereka guru, maka nasib mereka akan berubah,” ujar Yusril dikutip dari Instagramnya, @yusrilihzamhd, Kamis (14/3/2019).
.
“Kalau mereka tetap dianggap bukan guru seperti diatur dalam Pasal 1 dan 2 UU Guru dan Dosen, maka selamanya nasib Guru Paud Non Formal akan terdiskriminasi dan diperlakukan tidak adil. Mohon doa restu agar uji materi di MK ini akan berhasil,” tegas Yusril seraya mengakhiri dengan ucapan “Salam”. [Red*]

BACA Juga: Kaum Honorer Gandeng Yusril 'Tarung'Lawan Kemenpan-RB di MA


Copyright © SUKABUMINEWS 2019
Redaksi sukabumiNews

1200 Guru PAUD Sukabumi Ikuti Pelatihaan Kompetensi yang Digelar IHF

Sejumlah 1200 guru mengikuti kegiatan Pelatihan Kompetensi PAUD yang diselenggarakan oleh Indonesia Heritage Foundation (IHF). Pelatihan diselenggarakan di Gedung Anton Sudjarwo Kota Sukabumi, Kamis (14/3).
sukabumiNews, GUNUNGPUYUH – Sejumlah 1200 guru mengikuti kegiatan Pelatihan Kompetensi PAUD yang diselenggarakan oleh Indonesia Heritage Foundation (IHF). Pelatihan diselenggarakan di Gedung Anton Sudjarwo Kota Sukabumi, Kamis (14/3).

"Kami berharap peserta mendapatkan bekal dalam pengelolaan PAUD di daerahnya, " terang Indriyatno Banyumurti salah satu narasumber dari IHF kepada sukabumiNews.net.

Sementara salah seorang peserta yang juga Sekretaris HIMPAUDI Kecamatan Purabaya Hana Nurjanah yang saat itu hadir mengikuti pelatihan menyampaikan apresiasi dan harapan atas diselenggarakannya pelatihan ini.

"Sekarang sudah hari ketiga, penghujung acara. Alhamdulillah pengetahuan kami bertambah," ucapnya.

Menyikapi gugatan tentang guru PAUD ke MK oleh Pengacara Yusril Ihza Mahendra, Hana mengaku berharap cemas.” Meski demikian kami tetap berdoa semoga pembelaan Pak Yusril berhasil," ungkapnya.

[Pewarta: Jaka S]
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Wednesday, February 13, 2019

Redaksi sukabumiNews

Batalkan Seleksi PPPK untuk Honorer K2, Percepat Revisi UU ASN

sukabumiNews, JAKARTA – Anggota Komisi X DPR Moh Nizar Zahro mengatakan, belum terlambat bagi pemerintah untuk membatalkan seleksi PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, khusus untuk honorer K2 (kategori dua).

Dia menyebutkan bahwa kebijakan itu sejak awal sudah bermasalah, sehingga sulit diharapkan menjadi solusi untuk menuntaskan permasalahan honorer K2 secara permanen.

"Belum terlambat jika ingin membatalkan PPPK dan kembali ke jalan yang benar dengan merevisi UU ASN. Solusi bagi honorer K2 yang paling tepat adalah merevisi UU ASN," tegas Nizar seperti dikutip dari jpnn.com, Senin (11/2).
Politikus Gerindra itu juga menyoroti munculnya berbagai persoalan dalam proses seleksi PPPK. Dari belum siapnya payung hukum berupa Pertaruan Menteri PAN-RB, serta sistem pendaftaran online yang belum bisa digunakan.

Hal lainnya adalah adanya protes dari honorer K2 terutama para guru karena kuota mereka kalah jumlah dibandingkan dengan penyuluh pertanian dan guru yang berada di bawah Kemenag.

Berbagai masalah tersebut menurut legislator asal Madura ini, menjadi bukti bahwa pemerintah tidak punya perencanaan matang sebelum memutuskan kebijakan itu.
"Keberadaan PPPK tidak terlepas dari model kerja pemerintah yang serba grusa-grusu. Konsep belum matang tapi sudah dipaksakan terjun di lapangan. Akhirnya amburadul sana sini," tandas politikus yang sejak awal konsiisten mendorong honorer K2 diangkat sebagai CPNS.(SN/jpnn)

Friday, January 11, 2019

Unknown

Pelaksanaan Program Full Day School di SMPN 2 Purabaya Menuai Keluhan Guru Wanita

Pelaksanaan program Full Day School di SMPN 2 Purabaya menuai keluhan dari  beberapa staf pengajar, terutama pengajar dari kalangan perempuan. Pasalnya, sebagai ibu rumah tangga mereka terkendala dengan membagi waktu untuk keluarga.
Purabaya, SUKABUMINEWS.net Pelaksanaan program Full Day School di SMPN 2 Purabaya menuai keluhan dari  beberapa staf pengajar, terutama pengajar dari kalangan perempuan. Pasalnya, sebagai ibu rumah tangga mereka terkendala dengan membagi waktu untuk keluarga.

"Kami mengikuti aturan pemerintah tentang pemberlakuan mengajar sampai sore. Namun, saya sebagai ibu rumah tangga terkendala juga yakni repot mengatur waktu." Keluh Guru SMPN 2 Purabaya Nurjanah kepada sukabumiNews, Kamis  (10/1/2019).

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) bagi pendidik saat ini diperketat dengan adanya finger print (sidik jari). Adapun target KBM untuk semua pelajaran adalah 40 jam seminggu.

Menyikapi keluhan tersebut  Kepala SMPN 2 Purabaya melalui Wakil Kepala Sekoahnya, Deden mengatakan bahwa memang aturannya kini seperti itu. “Tapi untuk sementara kita ikuti saja dulu. Semoga ada kebijakan lain agar nantinya tidak memberatkan pendidik dan peserta didik," sambung Deden penuh harap.

[Pewarta: Jaka S]
Editor: Red.

Monday, October 15, 2018

Redaksi sukabumiNews

Kaum Honorer Gandeng Yusril 'Tarung' Lawan Kemenpan-RB di MA

Pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra dikabarkan siap membantu Honorer K2. (jpnn/jawapos.com)
Jakarta, SUKABUMINEWS.net - Para tenaga honorer K2 (kategori dua) merasa dirugikan dengan pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Pasalnya penyaringan disyaratkan usia maksimal 35 tahun. Karena banyak di antara mereka yang usianya sudah melebihi batas tersebut.

Karena itu, Honorer K2 menuntut pemerintah mencabut Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi CPNS 2018.

Sekjen Dewan Pengurus Pusat Front Pembela Honorer Indonesia (DPP FPHI) Muhammad Nur Rambe mengatakan, pihaknya mengkalim dah menggandeng Yusril Ihza Mahendra untuk mengajukan judicial review Permen PAN-RB 36/2018 ke Mahkamah Agung (MA).

"Kita sudah menggandeng Pak Yusril untuk membantu kami di MA" ujarnya.

Dia juga kecewa karena pemerintah belum bisa menuntaskan urusan tenaga honorer K2. Janji pemerintah untuk mengakomodasi tenaga honorer K2 untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sampai sekarang juga belum konkrit.

Nur juga mengatakan kegiatan belajar selama guru honorer mogok kerja, bisa ditangani oleh guru PNS yang ada di kelas atau sekolah trsebut.

Demikian dikutp dari JawaPos.com

BACA JugaBersama Yusril, Ribuan Guru PAUD Hadiri Sidangke 5 Uji Materil UU Guru dan Dosen

Thursday, October 4, 2018

Redaksi sukabumiNews

Perjuangan Guru Honorer Kabupaten Sukabumi untuk Dapatkan SK dari Pemda Terjawab Sudah

Ratusan Guru Honorer saat menghadiri acara Gebyar Sukabumi Award 2018 di Aula Setda Kabupaten Sukabumi, Rabu (3/10)
Palabuhanratu, SUKABUMINEWS.net - Perjuangan dan usaha para guru honorer Kabupaten Sukabumi untuk mendapatkan SK Penugasan dari Pemerintah Daerah, terjawab sudah. Jawaban yang diharapkan para guru honorer di wilayah Kabupaten tersebut didapatkan secara simbolik saat digelarnya acara Gebyar Sukabumi Award 2018 di Aula Setda Kabupaten Sukabumi kemarin.

Bupati Sukabumi menyerahkan langsung petikan SK penugasan secara simbolik itu kepada 10 orang perwakilan guru honorer Kabupaten Sukabumi.

"Alhamdulillah, apa yang kita perjuangkan mulai terjawab. Kita kawal bersama-sama sampai membuahkan hasil sebagaimana yang kita harapkan." ucap Guru Honorer perwakilan dari Kecamatan Parungkuda yang juga sebagai Ketua Forum Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kabupaten Sukabumi.

Dalam keterangannya di hadapan ratusan Guru Honorer Kabupaten Sukabumi Kabid PTK Disdik Kabupaten Sukabumi Sukabumi, Dede Danial pun menjelaskan bahwa pihaknya akan segera merampungkan proses SK para guru honorer paling lambat satu minggu ke depan.

"Kita sedang menggarap pengerjaan SK penugasan pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 5.876," jelas Dede Danial usai digelarnya acara Gebyar Sukabumi Award 2018 di Aula Setda Kabupaten Sukabumi di Palabuhanratu pada pada Rabu (3/10) kemarin yang dihadiri ratusan guru honorer se-Kabupaten Sukabumi .
Sepuluh orang perwakilan honorer memperlihatkan SK Penugasan yang didapatkannya dari Bupati Sukabumi

(Jaka S.)

Wednesday, October 3, 2018

Redaksi sukabumiNews

Honorer Kota Sukabumi Lega, Walikota Akan Berikan SK

Sekum PGRI meyerahkan data Honorer Kota Sukabumi
Sukabumi Kota, SUKABUMINEWS.net - Pembina Presidium Peduli Honorer Indonesia (PPHI), Nanan Surahman mendesak kepada Walikota Sukabumi, H. Achmad Fahmi  agar seluruh Honorer mendapatkan SK Walikota. Tak terkecuali yang baru menjadi Honorer sampai 5 tahun masa kerja.

Atas desakan PPHI tersebut, akhirnya Walikota Sukabumi menyanggupi keinginan dari guru honorer.

Hanya saja menurut Fahmi, dari sisi penggajiannya di kembalikan ke Sekolah mengingat pentingnya SK Walikota untuk dijadikan dasar mereka untuk mendapatkan NUPTK dan bisa mengikuti Program Profesi Guru(PPG) seperti yang pernah dilakukan Walikota sebelumnya, H.M. Muraz.

Muraz dimasa jabatannya pernah memberikan SK Walikota ke 21 Guru PAI dan pengajiannya dibayarkan oleh pihak sekolah.

Hal itu dibenarkan oleh Mohamad Muraz mantan Walikota sekaligus Ketua Dewan Penasehat PGRI Kota Sukabumi.

“Akhirnya Walikota Sukabumi Ahmad Fahmi menyanggupi akan memberikan SK kesemua Honorer yang masa kerjanya Nol tahun s.d masa kerja 5 tahun tapi dengan syarat penggajian nya dikembalikan ke Sekolah,” Jelas Nanan kepada sukabumiNews setelah pertemuannya dengan Walikota di Kantor Pemda Kota Sukabumi pada Rabu (3/10/2018) siang tadi.


(Azis R.)
Redaksi sukabumiNews

Guru YPI Miftahulfalah Citepus Apresiasi Usaha Guru Honorer yang Inginkan Kejelasan Setatus

Nasir Ma’ruf, S.Pd.I. guru bidang studi Sosiologi di YPI Miftahulfalah Citepus
Palabuhanratu, SUKABUMINEWS.net – Terkait kondisi Guru Honorer di Kabupaten Sukabumi yang belakangan ini banyak mengundang perhatian warga net, keberadaannya juga sangat mengundang dan menjadi perhatian kalangan para pendidik di Yayasan Pendikan Islam Miftahul Falah di Jl Perkebunan Cibodas Km 3 Citepur Palabuhsan Ratu. Mereka sangat simpati dan mendukung usaha guru honorer yang menginginkan kejelasa setatus.

Adalah Nasir Ma’ruf, S.Pd.I. guru Sosiologi di yayasan pendidikan tersebut merasa terketuk, dia bersama para guru lain memberi apresiasi kepada guru honorer atas usahanya meminta kejelasan setatus.

Nasir yang juga selaku Sekretaris DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Sukabumi itu mengharapkan supaya pemerintah memberikan perhatian yang serius terhadap nasib para guru honorer itu.

"Mengacu data Kadisdik Kabupaten Sukabumi yang menyebut adanya 7400 guru honorer SD dan SMP, jelas ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah,” kata Nasir ditemui di Palabuhanratu, Rabu (3 Oktober 2019).

 “Mereka khan nasibnya belum jelas, perlu ada kepastian," tambah seorang guru yang mengajar bidang studi Sosiologi di yayasan yang dipimpin KH. Agus Suhrowardi S.Pd.I itu .

Nasir juga menjelaskan, sebagai guru dia juga merasakan bagaimana sulitnya menafkahi keluarga. “Sementara sebagai pengajar, kami dituntut untuk bersikap profesional,” imbuhnya.

(Jaka S.)

Thursday, September 27, 2018

Redaksi sukabumiNews

Pasca Pertemuannya dengan Bupati, Guru Honorer di Purabaya Gelar Rapat Koordinasi

PURABAYA, SUKABUMINEWS.net - Sebanyak 75 Guru Honorer yang bertugas di Purabaya menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi terkait hasil dialog 10 orang perwakilan dari Guru Honorer yang telah bertemu dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, Rabu (26/9), pasca aksi mogok kerja yang dilakukan selama beberapa hari belakangan ini.

Rapat koordinasi yang di gelar di SDN 1 Purabaya ini dihadiri oleh Ketua Forum Guru Honorer Kecamatan Purabaya Ridwan TA, Pengawas Pendidikan Tingkat Dasar Kecamatan Purabaya Sukarni Ilyas, dan Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Purabaya, Rudi.

Dalam pertemuan tersebut diketahui bahwa K3S akan terus memperjuangkan nasib dan masa depan guru honorer. “Kita sama-sama perjuangkan itu,” kata Rudi.

Rudi juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengawal janji Bupati Sukabumi yang dalam hal ini diwakili oleh Sekda Kabupaten Sukabumi, Iyos Somantri. "Kita kawal janji Bupati,” serunya.

Ketua K3S itu juga berharap, putusan Pemda adalah yang terbaik dan bukan PHP.

Adapun poin-poin jawaban Pemda terkait tuntutan guru honorer adalah sebagai berikut:
1. Diberikannya surat penugasan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer paling lambat 3 Oktober 2018. Surat tugas diperuntukkan bagi mereka yang telah bertugas selama 2 tahun dan berpendidikan S1.
2. Pengajuan alokasi dana dari APBD untuk kesejahteraan guru honorer.
3. Jaminan kesehatan untuk guru honorer yang dianggarkan APBD.

Di penghujung acara, para guru honorer yang hadir mengadakan prosesi pengunduran diri dan penyerahan jabatan dari Ketua Forum Guru Honorer Kecamatan Purabaya Ridwan TA. Selanjutnya forum menunjuk dan menyepakati Guru Honorer SMPN 1 Purabaya, Tatang sebagai penggantinya.

Meski dirasa berat, akhirnya tatang menerima amanah yang diberikan kepadanya. "Amanah ini sangat berat. Oleh sebab itu saya mohon bantuan dan kesolidan dari rekan-rekan untuk mengawal hasil tuntutan sampai tercapai tujuan." Ajak Tatang. (*)

Pewarta: Jaka S.
Editor: Red.

Wednesday, September 26, 2018

Redaksi sukabumiNews

Dialog dengan Sekda, Guru Honorer Akhiri Mogok Mengajar

[Foto: Sekda Kabupaten Sukabumi H. Iyos Somantri memperlihatkan poin-poin kesepakatan pemda dengan Forum Pembela Honorer Indonesia dalam dialog dan proses mediasi di tengah aksi mogok mengajar para guru honorer].
CISAAT, SUKABUMINEWS.net - Para guru honor yang tergabung dalam FPHI (Front Pembela Honorer Indonesia) mengakhiri aksinya di sekitar GOR Cisaat, Selasa (25/9/2018). Dengan sikapnya itu, para anggota FPHI akan menghentikan aksi mogok mengajar dan kembali ke dalam kelas mulai Rabu (26/9/2018).

Keputusan mengakhiri aksi mogok mengajar itu diambil setelah perwakilan mereka yang dipimpin Ketua FPHI Suherman melakukan dialog dengan Sekda Kabupaten Sukabumi H. Iyos Somantri di ruang rapat Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, Cisaat. Dalam dialog itu, sekda didampingi Kepala Dinas Pendidikan Maman Abudurahman dan Asisten Sekda Bidang Sosial dan Pemerintahan Asep Abdul Wasith.

Di hadapan sekda dan para pejabat Pemkab Sukabumi, Suherman menyampaikan tiga pin tuntutan. Pertama para guru honorer meminta diiberikan surat dan penugasan sebagai guru dan tenaga kependidikan tidak tetap dari pemerintah daerah. Kedua, para guru honorer meminta diberikan penghasilan yang pantas dan memadai yang dianggarkan dalam APBD 2019.  Tuntutan ketiga, mereka meminta diberikan jaminan kesehatan yang dianggarkan dalam APBD.

Setelah mendengarkan tuntutan FHPI, Sekda Iyos menyatakan, pertemuan dengan FPHI bertujuan untuk mencari solusi yang terbaik dan aman bagi semuanya. Melalui dialog yang cukup alot, akhirnya perwakilan Pemkab Sukabumi dan FPHI mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara. Tuntutan para guru honorer akan dan sebagian telah diakomodir oleh Pemkab Sukabumi.

Kesepakatan yang dicapai itu langsung diumumkan oleh sekda di depan para guru honorer yang berkumpul di depan kantor Dinas Sosial. Untuk surat penugasan, Sekda menyampaikan, Dinas Pendidikan  telah melakukan upaya sejak jauh-jauh hari untuk memberikannya kepada para guru honorer.

"Surat penugasan akan diberikan paling lambat tanggal 3 Oktober 2018 yang diserahkan secara simbolis pada upacara peringatan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi," ujar Iyos.

Terkait peningkatan kesejahteraan guru honorer, Sekda berjanji akan mempelajari dari sisi potensi APBD. Political willnya sudah ada, tinggal dilakukan pembahasan dengan legislatif. Untuk perlindungan kesehatan, sekda menyatakan, para guru honorer akan mendapatkan jaminan kesehatan oleh JAMKESDA atau  BPJS.

Pernyataan sekda tersebut disambut dengan suka cita oleh para guru honorer. Mereka langsung mengucapkan alhamdulillah sambil sujud syukur. Para guru puas dengan hasil mediasi.

Sebelum menutup pidatonya, sekda menyampaikan hal yang krusial bahwa terkait surat penugasan terjadi kesalahan komunikasi. Sebetulnya pemda telah mengeluarkan surat perintah tugas bagi  guru honorer beberapa waktu lalu, namun petikannya belum disampaikan kepada para guru.

Setelah pidato sekda, tidak berapa lama, peserta aksi langsung membubarkan diri. Mereka sepakat untuk mengakhiri aksi dan akan kembali mengajar. (*)

Pewarta: Hendri Tias
Editor: Red.

Sunday, September 23, 2018

Redaksi sukabumiNews

Tolak Permen PAN-RB No. 36, PPHI Kota Sukabumi: Permen Tersebut Tidak Berpihak pada Honorer yang Sudah Lama Mengabdi

SUKABUMI KOTA, SUKABUMINEWS.net - Presidium Peduli Honorer Indonesia (PPHI) Kota Sukabumi menyatakan sikap menolak Peraturan Kementerian PAN-RB nomor 36 tahun 2018 tentang peraturan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Pasalnya peraturan tersebut dinilai tidak berpihak kepada para honorer yang sudah lama mengabdi.

“Berdasarkan hal tersebut, PPHI Kota Sukabumi dengan ini menuntut kepada pemerintah untuk menunda rekrutmen CPNS tahun 2018 (kategori Umum dan Kategori Khusus),” tegas Ketua Presidium PPHI Kota Sekabumi, Syarif Hidayatullah, S.Pd.I. dikutip dari surat tuntutan yang diterima sukabumiNews, Ahad (23/9).

Selain dari tuntutan yang diungkapkan diatas, 3 tuntutan lainnya yakni Revisi UU ASN agar lebih manusiawi terhadap honorer, Terbitkan SK Walikota untuk seluruh Honorer di Kota Sukabumi, Terbitkan SK dari Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk Honorer SMA/SMK/SLB.

Sehubungan hal  tersebut, lanjut dia, pihaknya mengajak dan menghimbau agar seluruh honorer di Kota Sukabumi untuk melakukan aksi mogok masal terhitung mulai Kamis (20/9) sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan hingga segala tuntutan ini dipenuhi. (Red*)

Baca Juga: Ketua DPP FHI Ajak Guru Honorer Tidak Kembali keTempat Kerja dalam Kondisi Tidak Ada Perubahan Status

Friday, September 21, 2018

Redaksi sukabumiNews

Guru ASN Prihatin Aturan Pembatasan Pengangkatan ASN Usia 35 Tahun

[Foto: Deden Efri Ependi, guru PNS SMP Negeri 2 Purabaya Kabupaten Sukabumi. (dok. sukabumiNews - JS)]
PURABAYA, SUKABUMINEWS.net – Kesenjangan sosial yang terjadi antara guru PNS dan Honorer semakin dirasakan oleh para tutor siswa, khususnya di wilayah Kabupaten Sukabumi. Seperti dirasakan oleh guru lainnya, kondisi serupa juga dirasakan oleh Deden Efri Ependi, guru PNS SMP Negeri 2 Purabaya Kabupaten Sukabumi.

Deden mengaku, dirinya merasa perihatin dengan adanya aturan pembatasan usia guru untuk pengangkatan ASN yaitu usia 35 Tahun.

"Saya juga berangkat dari guru honorer, dengan kebijakan seperti itu tentunya sangat menyakitkan bagi mereka yang sudah tua dan mengabdi puluhan tahun." ucap Deden kepada sukabumiNews di sekolahnya, Jum’at (21/9).

Sementara itu Ginda Ginandar, salah seorang guru honorer yang telah mengabdi selama 13 tahun di salah satu SD di Kecamatan Purabaya berharap, pemeritah mengerti akan keberadaan nasib guru honorer termasuk kesejahteraannya saat ini.

"Saya telah mengabdi selama 13 tahun di SD, namun seolah tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah,” keluh Ginda. "Saya nggak muluk-muluk, minimal penghasilan guru honorer itu standar UMR," harapnya.

Diagendakan oleh forum guru honorer Kacamatan Purabaya, bahwa mogok kerja berlanjut sampai 25 September 2018. (*)

Pewarta: Jaka S.
Editor: Red.

Wednesday, September 19, 2018

Redaksi sukabumiNews

Ribuan Guru Honorer Kabupaten Sukabumi Gelar Aksi Damai dan Istigosah, Iwan Ridwan: Gaji saya Rp800 Ribu per Tiga Bulan

CISAAT, SUKABUMINEWS.net -- Ribuan guru honorer di Kabupaten Sukabumi mengelar aksi damai dan istigosah di Lapang Korpri Gelanggang Cisaat, Kabupaten Sukabumi pada Rabu (19/9/2018). Mereka menolak Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 36 Tahun 2018.

Aksi ini merupakan rangkaian dari aksi-aksi damai sebelumnya yang penyampaian lima tuntutan terkait status dan kesejahteraan para guru honorer.

Sementara tuntutan utama dari aksi yang digagas oleh Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Koordinator Daerah Kabupaten Sukabumi ini antara lain para guru honorer yang telah mengabdi selama lebih dari dua tahun agar diberikan SK Pengangkatan sebagai guru atau tenaga kependidikan tidak tetap dari pemerintah daerah.

“Para guru meminta pengakuan dengan dibuatnya Surat Keputusan (SK) dari bupati soal guru honorer. Menurutnya Kabupaten Garut dan Kota Sukabumi sudah memenuhi tuntutan dibuatnya SK sementara, Kabupaten Sukabumi malah tertinggal,” kata koordinator aksi, Kris Dwi Purnomo dihadapan wartawan.

"SK itu berupa pengakuan tentang guru honorer dari pemerintah Kabupaten Sukabumi, nantinya diiringi dengan peningkatan kesejahteraan dan upah layak untuk kami," lanjut dia.

Selain menolak Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 36 Tahun 2018 karena dianggap diskriminasi dan cacat hukum, para guru juga mentut untuk diberikan penghasilan yang pantas dan memadai yang dianggarkan pada APBD 2019, diberikan jaminan kesehatan yang dianggarkan pada APBD 2019, menolak dan meminta kepada pemeritah untuk membatalkan pendaftaran CPNS tahun 2018 di Kabupaten Sukabumi.
[Foto: Iwan Ridwan (46), sudah 20 tahun mengabdi
jadi guru honorer di SDN Karikil Kecamatan Cireunghas, ia mengaku gajinya hanya Rp800 ribu/3bulan].
 Salah seorang peserta aksi, Iwan Ridwan (46), guru honorer di SDN Karikil Kecamatan Cireunghas mengaku, dirinya sudah mengabdi selama 20 tahun. Namun hingga kini dirinya belum di angkat menjadi PNS.
Sementara gaji yang dia dapatkan hanya Rp800 ribu per tiga bulan. “Padahal tanggung jawab kami malah lebih berat dibanding PNS,” katanya.

Dijelaskan dia, selaku guru PAI dirinya pernah ikut sertifikasi. Namun jelas dia entah kenapa sertifikasinya ditutup.

Untuk menambah penghasilan demi menutupi kebutuhan keluarganya, Iwan Ridwan terpaksa harus ngampas berjualan Gula Merah ke setiap warung yang ada di sekitar wilayahnya.

Aksi ribuan guru tersebut berlangsung damai dan mendapat pengawalan sebanyak 300 personel kepolisian dari Polres Sukabumi Kota. (*)

Pewarta: Azis R.
Editor: Red.

Friday, September 14, 2018

Redaksi sukabumiNews

Kepsek SMK Al-Ulum Purabaya Lakukan Kegian Peerteaching

CIDOLOG, SUKABUMINEWS.net - Kepala SMK Al-Ulum Purabaya melakukan kegiatan “On” atau peerteaching dengan memberangkatkan 10 orang tenaga ke SMK Nurul Ikhsan-Cidolog. Hal ini dilakukan dalam rangka upaya peningkatan kualitas pendidik dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di tingkat SLTA.

“Ini bentuk keseriusan kami dalam meningkatkan kualitas mengajar dan administrasi pendidik,” kata Kepala SMK Nasional Al Ulum, Yani Maryani kepada reporter Sukabumi News belum lama ini .

“Kami berharap kegiatan ini bisa menambah pengalaman dan ilmu." Imbuhnya.

Sementara pihak SMK Nurul Ikhsan menyambut gembira dengan adanya kerjasama kegiatan semacam itu
"Kami senang bisa saling berbagi ilmu dan praktik mengajar bersama." Ucap guru SMK Nurul Ikhsan, Zaenudin.

Pada kegiatan “On” atau peerteaching tersebut dua orang instruktur kabupaten dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat hadir untuk memberikan wawasannya. (*)

Pewarta: Jaka S.
Editor. Red.
close
close
close