Breaking
Showing posts with label cnn. Show all posts
Showing posts with label cnn. Show all posts

Thursday, May 9, 2019

Redaksi sukabumiNews

Kivlan Zen Sebut SBY Tak Rela Prabowo Terpilih Presiden

FOTO: Mayjen TNI (Purn) Kovlan Zen.
-- 
sukabumiNews, JAKARTA – Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein, menyebut Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono licik dan tak ingin melihat Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden.

Hal itu diutarakan Kivlan mengomentari sikap politik Demokrat dan komentar Wakil Sekjen Demokrat, Andi Arief, soal setan gundul di sekeliling Prabowo.

"Sampaikan saja bahwa SBY licik. Dia junior saya, saya yang mendidik dia, saya tahu dia orangnya licik, dia mendukung 01 waktu menang di tahun 2014," kata Kivlan di kawasan Thamrin, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Menurut Kivlan SBY dan Prabowo terlibat persaingan. SBY disebutnya tak rela ada jenderal purnawirawan lain yang menjadi presiden selain dirinya.

"Dia [SBY] mau mencopot Prabowo supaya jangan jadi calon presiden dengan gayanya segala macam," ujar Kivlan.

"Mereka ini saling bersaing antara Prabowo dan SBY. Dia tak ingin ada jenderal lain yang jadi presiden, dia ingin dirinya sendiri dan dia orangnya licik," katanya mengulangi sebutan SBY licik.

Sementara terkait pernyataan Andi Arief soal setan gundul, Kivlan menuding balik bahwa Andi lah sosok setan gundul itu.

"Andi Arief setan gundul, dia yang setan. Masa kita dibilang setan gundul," kata Kivlan.

Setan gundul yang dimaksud Andi adalah kelompok tidak rasional dan memberikan masukan sesat kepada Prabowo Subianto tentang kemenangan di Pilpres 2019 dengan total suara mencapai 62 persen.

Frasa setan gundul itu diuitkan Andi lewat akun Twitter-nya pada Senin (6/5) pagi.


Pewarta: CNN Indonesia
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Tuesday, April 16, 2019

Redaksi sukabumiNews

Bawaslu Perintahkan Pungut Suara Ulang via Pos di Malaysia

Anggota Bawaslu RI. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)
sukabumiNews, JAKARTA – Setelah melakukan investigasi langsung temuan surat suara telah dicoblos di Malaysia, Bawaslu RI memerintahkan KPU agar Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur (KL) melakukan pemungutan suara ulang (PSU) lewat metode pos.

"Bawaslu memerintahkan pemungutan suara terbatas pada pos. Bawaslu memerintahkan Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri Kuala Lumpur melalui KPU untuk melakukan PSU (pemungutan suara ulang) bagi pemilih Kuala Lumpur melalui metode pos," ujar Anggota Bawaslu RI Divi Rahmat Bagja dalam jumpa pers, Jakarta, Selasa (16/4) kemarin.

Rahmat mengatakan keputusan itu dilakukan karena PPLN KL terbukti secara sah dan meyakinkan tidak melaksanakan tugas secara obyektif transparan dan profesional dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019.

"Rekomendasi ini disampaikan untuk memenuhi hak pilih WNI dan menjaga integritas proses penyelenggaraan pemilu 2019 di KL," ujar Rahmat.

Rahmat mengatakan jumlah pemilih yang terdaftar melalui pos di Malaysia adalah 319.293 pemilih. Namun, kata Rahmat, ditemukan data bahwa hasil pemilu lewat surat suara yang dikirimkan lewat pos itu tak tercatat besarannya berapa oleh PPLN Kuala Lumpur.

Sebelumnya, puluhan ribu surat suara tercoblos untuk pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf dan Partai Nasdem ditemukan di Kuala Lumpur, Malaysia.

Peristiwa itu diketahui publik lewat video yang beredar di media sosial. Kejadian itu dikonfirmasi oleh Bawaslu. Ribuan surat suara tercoblos ditemukan oleh Panwaslu Kuala Lumpur di dua titik berbeda.

"Diperkirakan jumlah surat suara yang berada di lokasi pertama sejumlah 10-20 ribu buah dan jumlah yang kurang lebih sama juga berada di lokasi kedua," kata Ketua Panwaslu Kuala Lumpur Yaza Azzahara Ulyana dalam keterangan tertulis, Kamis (11/4).

Adapun pemungutan suara di Malaysia telah digelar pada Minggu (14/4) di lima titik PPLN yakni Johor Baru, Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Kuching, dan Penang. Sebanyak 550 ribu WNI terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).


Sumber: CNN Indonesia

Thursday, September 6, 2018

Redaksi sukabumiNews

Merasa Dirugikan Caleg Instan, Politikus Golkar Gugat UU Pemilu

Gedung Mahkamah Kostitusi, Jakarta
[Foto: Gedung MK]
JAKARTA, SUKABUMINEWS.net - Syarat pendaftaran bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang diatur dalam UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh politikus Partai Golkar, Dorel Almir.

Ia merasa dirugikan dengan ketentuan pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu yang menyebut bahwa salah satu syarat 'nyaleg' adalah menjadi anggota partai politik peserta pemilu.

Dorel mengatakan aturan itu tak menyebutkan batasan keanggotaan parpol. Akibatnya, banyak bakal caleg pada pemilu 2019 pada mulanya bukan kader parpol. Dirinya yang sudah jadi anggota Partai Golkar sejak 2003 pun merasa dirugikan.

"Sebagai anggota Partai Golkar yang sudah cukup lama, pemohon dirugikan atas perlakuan yang tidak sama di mata hukum dikarenakan pasal 240 ayat 1 huruf n UU Pemilu," ujar dia, saat membacakan gugatan di ruang sidang MK, Jakarta, dikutip dari CNN Indonsea, Rabu (5/9).

Dorel merasa aturan itu membuat dirinya sebagai kader lama Partai Golkar disamakan dengan 'caleg instan'.

"Pemohon memiliki kewajiban menyehatkan sistem kepartaian dan terlibat mengkritisi kualitas wakil rakyat yang dicita-citakan secara luas," katanya, yang mendaftar sebagai bacaleg DPR di daerah pemilihan Sumatera Barat II melalui Partai Golkar itu.

Merujuk keterangan anggota tim pakar pemerintah penyusunan RUU Penyelenggaran Pemilu, Dani Syarifudin Nawawi, rumusan norma bacaleg dalam pemilu 2019 adalah sekurang-kurangnya menjadi anggota parpol minimal satu tahun.

Menurut Dorel, rumusan norma itu secara jelas telah menyatakan bahwa seorang bacaleg harus seorang kader parpol yang telah mendapatkan pendidikan politik dari parpol dan mengetahui tugas pokoknya. Dengan syarat tersebut, posisi tawar parpol peserta pemilu menjadi sangat strategis untuk menentukan kualitas bacaleg yang mendaftar.

"Maka kualitas seleksi dan model rekrutmen bacaleg parpol akan berpengaruh pada kualitas calon yang bersaing dalam pemilu," tutur Dorel.

Lihat juga: Polemik Larangan Mantan Napi Korupsi Nyaleg di Pemilu 2019
Ia pun meminta MK segera memutus gugatan tersebut mengingat KPU akan segera menyusun Daftar Calon Tetap bacaleg pada 14 hingga 20 September mendatang.

"Untuk memberikan kepastian hukum, maka pemohon meminta majelis hakim memutus permohonan sebelum masa penetapan definitif anggota caleg DPR dan DPRD Provinsi maupun kota," ucapnya.

Partai Golkar sendiri telah mendaftarkan 575 orang untuk maju caleg. Di antara itu ada sejumlah nama public figure yang telah lama menjadi kader Partai Golkar yakni Nurul Arifin, Tety Kadi, dan Tantowi Yahya. Partai berlambang pohon beringin itu menargetkan 100 di antaranya bisa lolos ke DPR.

Artikel ini telah tayang di CNNIndonesia.com dengan judul “Dirugikan Caleg Instan, Politikus Golkar Gugat UU Pemilu”

Wednesday, July 25, 2018

Redaksi sukabumiNews

SBY: Hubungan Saya dengan Ibu Megawati Belum Pulih

[SBY - Zulkifli Hasan (Photo dok. Merdeka)]
sukabumiNews.net, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat SBY mengungkapkan Presiden Joko Widodo sudah berkali-kali mengajak Demokrat untuk berada di dalam pemerintahan.

Namun SBY menyampaikan berbagai alasan yang menjurus bahwa tidak tepat jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan karena partainya tidak menentukan sikap dalam pilpres 2014.

Selain alasan itu, SBY juga mengungkapkan sempat ragu jika partai-partai koalisi pendukung akan menerima Demokrat di dalam pemerintah.


Tak sampai di sana, SBY juga merasa masih ada faktor lain yang mengganjal tawaran Jokowi kepada Demokrat untuk bergabung di pemerintah. Hal itu adalah hubungannya dengan Ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Pertanyaan saya, hubungan saya dengan Ibu Megawati belum pulih. Masih ada hambatan dan jarak di situ," kata SBY di kedaiamannya, Jakarta, dilansir CNN Indonesia, Rabu (25/7).

Keterangan ini disampaikan SBY untuk melengkapi pernyataan yang ia sampaiakan saat bertemu Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Selasa (24/7) malam. SBY sebelumnya mengaku sudah menjalin komunikasi dengan Presiden Joko Widodo selama satu tahun belakangan.

Komunikasi itu, kata SBY, dilakukan untuk menjajaki kemungkinan kebersamaan dalam pemerintahan mendatang. Sebetulnya, SBY mengklaim jika Jokowi berharap Demokrat berada di dalam koalisi pemerintahan di pemilu tahun depan.

Namun sayangnya, imbuh SBY, ada beberapa hal yang menyebabkan penjajakan tersebut tak berjalan mulus.

"Pak Jokowi berharap Demokrat berada di dalam. Tapi juga sadar ada hambatan dan rintangan. Tidak perlu saya jelaskan secara detail," kata SBY usai menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya, Jakarta, Selasa. (Red*/cnn)
close
close
close