Breaking
loading...
Showing posts with label bawaslu. Show all posts
Showing posts with label bawaslu. Show all posts

Friday, May 24, 2019

Redaksi sukabumiNews

Resmi! Prabowo Ajukan Gugatan Sengketa Hasil Pilpres di MK

Tim hukum Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga mengajukan gugatan hasil pilpres kepada Mahkamah Konstitusi, Jumat (24/5/2019). [FOTO: KOMPAS.com/JESSI CARINA]
-- 
sukabumiNews, JAKARTA – Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno secara resmi mengajukan gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (24/5/2019) malam.

Gugatan tersebut diajukan kedua pasangan tersebut jelang tenggat akhir pendaftaran. Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi tiba di gedung MK pada pukul 22.35 WIB.

Tampak hadir Penanggung Jawab Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi Hashim Djojohadikusumo dan Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto beserta anggota tim Denny Indrayana. Sedangkan Prabowo dan Sandiaga tak tampak dalam kesempatan tersebut.

"Alhamdulillah kami sudah menyelesaikan permohonan sengketa mengenai perselisihan hasil pemilihan umum. Kami akan menyerahkan secara resmi permohonan itu dilengkapi daftar alat bukti. Mudah-mudahan kita bisa melengkapi daftar alat bukti yang dibutuhkan," ujar Bambang, dikutip dari CNBC Indonesia.

Menurut dia, gugatan diajukan sebagai bagian penting untuk mewujudkan negara hukum. Lebih lanjut, Bambang sempat mengutarakan kekecewaannya.

"Untuk sampai ke sini effort-nya harus dicegat di mana-mana. Kami harap persidangan kita tidak dihambat seperti ini lagi. Saya percaya MK tidak punya maksud apapun," katanya.

"Secara resmi saya sampaikan permohonan resminya," lanjut mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut.

Setelah pendaftaran ini, bagaimana tahapan-tahapan yang akan dilalui BPN Prabowo-Sandi?

Berdasarkan keterangan resmi yang diterima CNBC Indonesia, berkas sengketa yang diajukan pemohon akan dilakukan pencatatan permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) pada 11 Juni 2019.

Di hari yang sama, akan disampaikan penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan sidang pertama kepada pemohon, termohon, pihak terkait, serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Setelah itu, pada 14 Juni 2019, berkas akan dilakukan pemeriksaan pendahuluan dalam sidang perdana oleh hakim MK, sekaligus penyerahan perbaikan jawaban dan keterangan.

Kemudian pada periode 17 Juni hingga 24 Juni 2019, akan dilakukan pemeriksaan persidangan. Setelah proses pemeriksaan selesai, pada periode 25 Juni-27 Juni 2019, MK akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim.

Adapun sidang pengucapan putusan akan digelar pada 28 Juni 2019. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, penanganan sengketa Pilpres di MK akan dibatas selama 14 hari kerja. [Red*]

Saturday, May 18, 2019

Redaksi sukabumiNews

Tim Kuasa Hukum Habib Mustofa akan Usut Tuntas Kecurangan KPU Kota Sukabumi

Foto: Kuasa Hukum Habib Mustofa, Saleh Hidayat, SH. Saat diwawancarai wartawan, Sabtu (18/5) --  
sukabumiNews, CISAAT - Kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu terhadap suara Habib Mustofa Alhabsy, SE. atau HMA, caleg DPR RI Nomor Urut 3 dari Partai Gerindra Dapil Kota dan Kabupaten Sukabumi akhirnya di ungkap Tim Kuasa Hukum HMA, Saleh Hidayat, SH.

“Berdasarkan keputusan Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat (Bawaslu Jabar), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu,” ungkap Saleh Hidayat kepada wartawan dalam konferensi Pers yang digelar di kantornya, Sabtu (18/5/2019).

Menurut Saleh, menyikapi hal tersebut Tim Caleg DPR RI Nomor Urut 3 dari Partai Gerindra Dapil Kota dan Kabupaten Sukabumi, Habib Mustofa Alhabsy akan mengungkap fakta-fakta kecurangan yang telah terjadi.

Saleh mengatakan, keputusan Bawaslu Jabar menjadi dasar baginya untuk melakukan upaya hukum lebih lanjut.

"Ditafsirkan ada dua kesalahan KPU Kota Sukabumi, diantaranya kesalahan administratif human error, salah hitung, kesalahan catat, mungkin karena rumitnya sistem perhitungan atau karena faktor kelelahan,” kata Saleh.

Yang kedua, tutur Saleh, tidak menutup kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh KPU Kota Sukabumi adalah bentuk rekayasa yang dilakukan secara sistemik dan ini merupakan pelanggaran pidana pemilu..

"Kami selaku Kuasa Hukum dan Tim Mustofa telah mengantongi bukti-bukti yang akurat dan cukup kuat. Apabila KPU Kota Sukabumi tidak segera melakukan perubahan data serta mengembalikan klain kami yang seharusnya terpilih pada saat rekapitulasi, maka upaya hukum tindak pidana akan kami lakukan," tegasnya. 

Saleh menambahkan, berdasarkan tahapannya melalui Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI dan setelah melakukan pelaporan ke Sentra Gakkumdu Bawslu RI, maka pihaknya akan menindak lanjuti temuan ini dengan melaporkannya ke Polres Sukabumi Kota, Polda jabar atau ke Bareskrim Polri.

“Dan kami selaku kuasa hukum HMA akan menempuh jalur tersebut,” jelas Saleh Hidayat.

Berdasarkan hasil analisa tim yang telah dipelajarinya, Saleh menduga adanya pemanfaatan penggelembungan suara di 7 Kecamatan wilayah Kota Sukabumi serta penggunaan daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus yaitu 100 persen ada diangka 8.171. Sementara data yang kita pelajari,.untuk Kabupaten Sukabumi hanya di angka 4000.

"Artinya 100 persen pemilih tambahan yang telah di sediakan dengan aturan 2 persen setiap TPS itu semua datang ke TPS inilah yang irasional, secara normatif hukum boleh dan ini yang kita patut curigai selisih klain kami dengan calon partai tertentu," tutur Saleh.

Salah satu bukti kecurangan yang dilakukan KPUD Kota Sukabumi, ungkap Saleh, yaitu adanya coretan dan ada perubahan dari C1 plano ke DA1 dengan alasan salah tulis, lalu dari data DPTB, DPK dia kosong dan pas masuk ke data hak pilih DPTB serta DPK ada. Kemudian dari DA1 nya juga ada.

“Seandainya dari DPTB, sebelum ada hak pilih, harus ada DPTB dulu yang diatas, nah ini ko tiba-tiba ada di bawah sama DA1. Kemudian yang kedua dari data C1 DPTB, DPK, DPT disitu semua kosong tidak ada pemilih lalu kita samakan dari DA1 dari Kelurahan disitu tercatat 100 lebih. DPT inilah sebagi buktinya,” beber Saleh mengakhiri keterangannya.


Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
Redaksi sukabumiNews

KPU Terbukti Langgar Prosedur Input Situng dan Quick Count

Foto: Debat Cawaores ketiga dengan cawapres nomor urut 01 Maruf Amin dan cawapres nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno disaksikan Ketua KPU Arief Budiman (tengah) di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019). Debat ketiga yang hanya diikuti cawapres mengangkat tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan sosial-kebudayaan. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)
-- 
sukabumiNews, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pelanggaran tata cara dan prosedur input data penghitungan suara sementara (situng) Pemilu 2019. Bawaslu menyebut ada kekeliruan yang dilakukan petugas KPPS dalam mengisi formulir C1.

Ini merupakan putusan dari persidangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menindaklanjuti adanya laporan dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandi.

"Mengadili, satu, menyatakan KPU terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi penghitungan suara atau Situng," kata ketua majelis hakim Abhan dalam persidangan, seperti dikutip dari detikcom.

Bawaslu juga memerintahkan KPU memperbaiki sistem dan tata cara serta prosedur dalam proses penginputan data ke situng. Bawaslu mengatakan keberadaan situng telah diakui dalam undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, Bawaslu menyarankan agar situng dipertahankan sebagai instrumen yang digunakan KPU dalam menjamin keterbukaan informasi.

"Meskipun demikian, KPU dalam menggunakan aplikasi situng ini harus tetap memperhatikan mengenai ketelitian, akurasi dalam memasukkan data ke dalam aplikasi sistem sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat dan KPU harus memperhatikan setiap masukan perbaikan data," ujar anggota majelis Ratna Dewi Petalolo.

Dalam kesempatan terpisah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menemukan 269 kesalahan input data dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pemilu 2019. Dari jumlah itu, KPU sudah memperbaiki 256 kasus salah input hingga Kamis (16/5/2019).

"Sampai dengan hari ini yang salah input itu 269, data kemarin ya, dan yang sudah diselesaikan 256," kata Arief di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (17/5), seperti diberitakan CNN Indonesia.

Arief mengatakan, KPU selalu melakukan perbaikan ketika menemuka kesalahan input data Situng. Kesalahan itu ditemukan berdasarkan temuan petugas maupun laporan masyarakat. Perbaikan data Situng juga sejalan dengan putusan Bawaslu yang menyatakan KPU melanggar tata cara input data Situng.

"Situng sudah diputuskan kan, sebagai akses keterbukaan informasi, silakan KPU boleh melanjutkan Situng. Cuma mereka (Bawaslu) kan minta perbaikan supaya ke depan tidak ada lagi kesalahan-kesalahan input data sesuai C1," ujarnya.

Pelanggaran Quick Count

Tidak hanya terbukti bersalah dalam penyelenggaraan penghitungan sementara (situng) atau real count, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran administratif pemilu terkait lembaga penyelenggara penghitungan cepat alias quick count.

KPU dinyatakan terbukti tidak transparan dalam mengumumkan pendaftaran lembaga survei penyelenggara quick count. Hal tersebut merupakan putusan dari persidangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kamis (16/5/2019).

"Bawaslu mengambil kesimpulan sebagai berikut. Satu bahwa KPU tidak melakukan pengumunan secara resmi terkait pendaftaran pelaksanan kegiatan penghitungan cepat pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, serta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019," ujar anggota majelis, Rahmat Bagja, seperti dikutip dari detikcom.

Bawaslu juga menyatakan KPU terbukti tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada lembaga survei untuk dimasukkan dalam laporan sumber dana dan metodologi. Bawaslu menjelaskan seharusnya laporan tersebut dilakukan 15 hari setelah pengumuman hasil survei. Bawaslu menyatakan hal itu bertentangan dengan ketentuan undang-undang hingga peraturan KPU tentang sosialisasi pemilih atau partisipasi masyarakat.

"Tindakan KPU yang tidak menyurati secara resmi ke lembaga penghitungan cepat hasil pemilu untuk memasukkan laporan sumber dana, metodologi yang digunakan paling lambat 15 hari setelah penghitungan cepat hasil pemilu merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan," jelas Rahmat.

Untuk itu, Bawaslu memutuskan KPU telah melanggar tata cara dan prosedur pendaftaran dan pelaporan lembaga survei. Bawaslu meminta KPU segera mengumumkan lembaga survei yang tidak memasukkan laporan ke KPU.

"Menyatakan KPU RI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara dan prosedur terhadap pendaftaran dan pelaporan lembaga yang melakukan penghitungan cepat. Lalu memerintahkan kepada KPU RI untuk mengumumkan lembaga pengitungan cepat yang tidak memasukkan laporan ke KPU," ujar Majelis Hakim, Abhan, dalam persidangan.

Menanggapi hasil keputusan Bawaslu, Ketua KPU Arief Budiman mengakui belum semua lembaga quick count melaporkan dana ke KPU.

"Belum semua (melaporkan sumber dana), tapi kewajiban itu ada di mereka menyampaikan ke kita, tanpa harus kita minta-minta harusnya. Ada pasal yang menyatakan mereka harus melaporkan ke KPU," ujar Arief di gedung KPU, Jakarta, Jumat (17/5/2019), seperti dikutip dari pemberitaan detik.com.

"Kalau KPU kan mereka daftar. Kita cek sumber dana, metodologi, dan badan hukum. Kalau penuhi syarat, ya kita tetapkan. Kemudian sudah diperintahkan juga kalau mereka melakukan quick count hasilnya paling lama 15 hari harus disampaikan ke kita. Pertanyaannya adalah apakah semua lembaga melakukan quick count yang terdaftar di KPU? Saya harus pastikan dulu," lanjutnya.

Pewarta: CNBC
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Tuesday, April 16, 2019

Redaksi sukabumiNews

Bawaslu Perintahkan Pungut Suara Ulang via Pos di Malaysia

Anggota Bawaslu RI. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)
sukabumiNews, JAKARTA – Setelah melakukan investigasi langsung temuan surat suara telah dicoblos di Malaysia, Bawaslu RI memerintahkan KPU agar Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur (KL) melakukan pemungutan suara ulang (PSU) lewat metode pos.

"Bawaslu memerintahkan pemungutan suara terbatas pada pos. Bawaslu memerintahkan Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri Kuala Lumpur melalui KPU untuk melakukan PSU (pemungutan suara ulang) bagi pemilih Kuala Lumpur melalui metode pos," ujar Anggota Bawaslu RI Divi Rahmat Bagja dalam jumpa pers, Jakarta, Selasa (16/4) kemarin.

Rahmat mengatakan keputusan itu dilakukan karena PPLN KL terbukti secara sah dan meyakinkan tidak melaksanakan tugas secara obyektif transparan dan profesional dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019.

"Rekomendasi ini disampaikan untuk memenuhi hak pilih WNI dan menjaga integritas proses penyelenggaraan pemilu 2019 di KL," ujar Rahmat.

Rahmat mengatakan jumlah pemilih yang terdaftar melalui pos di Malaysia adalah 319.293 pemilih. Namun, kata Rahmat, ditemukan data bahwa hasil pemilu lewat surat suara yang dikirimkan lewat pos itu tak tercatat besarannya berapa oleh PPLN Kuala Lumpur.

Sebelumnya, puluhan ribu surat suara tercoblos untuk pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf dan Partai Nasdem ditemukan di Kuala Lumpur, Malaysia.

Peristiwa itu diketahui publik lewat video yang beredar di media sosial. Kejadian itu dikonfirmasi oleh Bawaslu. Ribuan surat suara tercoblos ditemukan oleh Panwaslu Kuala Lumpur di dua titik berbeda.

"Diperkirakan jumlah surat suara yang berada di lokasi pertama sejumlah 10-20 ribu buah dan jumlah yang kurang lebih sama juga berada di lokasi kedua," kata Ketua Panwaslu Kuala Lumpur Yaza Azzahara Ulyana dalam keterangan tertulis, Kamis (11/4).

Adapun pemungutan suara di Malaysia telah digelar pada Minggu (14/4) di lima titik PPLN yakni Johor Baru, Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Kuching, dan Penang. Sebanyak 550 ribu WNI terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).


Sumber: CNN Indonesia

Wednesday, April 10, 2019

Redaksi sukabumiNews

Pandangan Masyarakat “Akan Memilih Jika Ada Uang”, Panwaslucam Purabaya Khawatir

sukabumiNews, PURABAYA – Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslucam) Purabaya Asep Awaludin mengaku gelisahan menjelang diselenggarakannya Pemilu Serentak 17 April 2019 mendatang. Pasalnya, Banyak masyarakat yang berfikir dan menyatakan “akan memilih jika ada uang”.

Kekhawatiran ini diungkapkan Asep saat mengisi Acara Pelatihan Saksi Peserta Pemilu Tahun 2019 se-Kecamatan Purabaya yang di gelar di Aula SMK Al-Ittihad, Purabaya, Kabupaten Sukabumi, Rabu (10/4/2019).

Pelatihan Saksi yang diikuti oleh lebih dari sekitar 100 orang dari saksi partai peserta pemilu 2019 ini dihadiri oleh Panwaslucam, Camat dan Muspika kecamatan Purabaya.

Menurut Asep, rusaknya pemikiran masyarakat dalam menentukan pilihan ini salah satunya disebabkan kondisi ekonomi yang begitu buruk sejak Negara didominasi oleh partai yang hanya mementingkan kepentingan pribadi ketimbang kepentingan rakyat, bangsa dan Negara.

"Bayangkan sekarang di masyarakat mulai viral, bahwa katanya, masyarakat sekarang sudah pintar. Akan memilih kalau ada uangnya," sesal Asep kepada sukabumiNews di lokasi Bimtek.

Pandangan seperti ini disikapi oleh Peserta Bimtek yang juga Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Partai Bulan Bintang (DPAC PBB) Kecamatan Purabaya, Jaka Susila.

Menurut jaka, masyarakat harus cerdas dan membuat gerakan tolak Politik Uang.

"Harus membuat gerakan tolak politik uang. Kami selaku kader dari satu-satunya Partai yang memiliki Asas Islam tidak rela jika masyarakat menjadi sakit jiwanya oleh karena pemikiran picik tersebut," tegas Jaka.


Pewarta: Ikin S.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Monday, April 1, 2019

Redaksi sukabumiNews

Aneh Jika Bawaslu Menganggap Sulit Dapatkan Saksi

sukabumiNews, CIBADAK - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukabumi tidak bisa melanjutkan penanganan kasus viralnya video deklarasi dukungan kepada capres-cawapres 01 yang diduga dilakukan oleh 12 orang kades aktif di dua kecamatan yakni Kecamatan Warungkiara dan Bantar Gadung.

Penghentian penanganan kasus tersebut dilakukan karena bawaslu merasa kesulitan mendapatkan saksi-saksi.

"Kami kesulitan mendapatkan saksi-saksi," ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi, Teguh Harianto kepada awak media, dalam press release di Gedung Bawaslu Kabupaten Sukabumi, Jalan Karangtengah Cibadak, Selasa (26/3/2019) lalu.


Menanggapi pernyataan tersebut, Advokat dan Penasehat Hukum, Muhamad Saleh Arif, SH (MSA Law Firm) menyatakan bahwa bawaslu tidak professional dan tidak cermat menangani kasus ini.

“Kenapa sampai ada pernyataan ‘kesulitan tidak ada saksi’ dalam mengungkap kasus pelanggaran ini?," ungkap Saleh kepada sukabumiNews.net, di kediamannya di Jln Bhayangkara Selabatu, Cikole Kota Sukabumi, Senin (1/4/2019).

Padahal, menurut Saleh, si pembuat konten video, apalagi kemudian yang menguploadnya di medsos, jika memang ini ada dan jelas pasti ada, tinggal dipanggil saja orangnya dan dimintai keterangan sebagai saksi.

 “Aneh jika bawaslu menganggap sulit mendapatkan saksi,” ucapnya.

“Kalau tidak ada, lantas siapa yang menguploadnya, Jin, atau makhluk halus lainnya,” Tanya saleh seraya menambahkan, “kalau ini yang terjadi, baru boleh dianggap sulit,” seronohnya.

Selain itu tambah Saleh, bawaslu juga sebenarnya bisa memanggil kedua belas kades tersebut.

“Mereka bisa juga dipanggil untuk menjadi saksi terhadap rekan pelaku deklarasi yang lainnya. Kalau ini tidak dilakukan bawaslu, wajar jika orang menganggap bahwa bawaslu dalam hal ini tidak cermat dan professional,” jelasnya. (Red*/)
close
close
close