Breaking
loading...
Showing posts with label TKN. Show all posts
Showing posts with label TKN. Show all posts

Friday, June 14, 2019

Redaksi sukabumiNews

Klaim Kemenangan Berbeda-Beda, Ini Penjelasan Tim Hukum Prabowo-Sandi

Calon Presiden Prabowo Subianto sejak selesai pemungutan suara mengklaim menang dalam pilpres 2019. Enam jam setelah pemungutan dia mengaku mendapat suara 62 persen.

sukabumiNews, JAKARTA – Calon Presiden Prabowo Subianto sejak selesai pemungutan suara mengklaim menang dalam pilpres 2019. Enam jam setelah pemungutan dia mengaku mendapat suara 62 persen.

Akan tetapi berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditetapkan Jokowi-Ma'ruf meraup 85.607.362 suara (55,50 persen) dan Prabowo-Sandi meraup 68.650.239 suara (44,50 persen).

Kuasa hukum Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 selaku pemohon Bambang Widjojanto membacakan materi gugatan dalam sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6). Agenda persidangan kali ini adalah pembacaan materi gugatan dari pemohon./JIBI - Bisnis/Felix Jody Kinarwan  
Tidak terima, pasangan nomor urut 02 ini mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum. Pada revisi gugatan, Senin (10/6/2019) lalu, klaim kemenangan itu berubah dengan perolehan 68.650.239 suara (52 persen) melawan Jokowi-Ma'ruf 63.573.169 suara (48 persen). Empat hari berselang naik sedikit jadi untuk pasangan 01 62.886.362 (48 persen) dan suara 02 71.247.792 (52 persen).

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto mengatakan bahwa perbedaan klaim kemenangan terbaru ini diduga dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi karena ditemukannya indikasi proses rekayasa. Ini menurutnya sedari awal sudah didesain dengan komposisi atau target tertentu.

Berdasakan hasil analisis TI dan forensik tim Prabowo-Sandi atas sistem informasi hasil penghitungan suara KPU, ada kecurangan berupa penggelembungan suara di 25 provinsi. Ini menyebar di beberapa propinsi di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Bali, Nusa Tenggara Timur dan terjadi lebih dari 400 Kabupaten/Kota.

“Jika dilihat dari besar jumlah suara, penggelembungan suara terbesar terjadi di Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Lampung,” jelasnya, dikutop dari laman Bisnis.com.

Jika dilihat dari persentase suara penggelembungan pasangan 01 dibandingkan dengan kehadiran pemilih, maka penggelembungan terbesar terjadi di Provinsi Jawa tengah, Jawa Timur, Banten, Jawa Barat dan Jambi, Kalimantan Selatan dan Bengkulu.

Perubahan kemenangan ini jelas Bambang karena ada perkembangan hasil perolehan dari tim TI Prabowo-Sandi. Inilah kenapa suara berubah-ubah.

“Data IT itu yang dijadikan dasar. Data itu kan lagi diproses terus menerus. Kita kan jeda saat menulis permohonan. Lalu ada perkembangan terus menerus,” jelasnya.

Pewarta: Bisnis.com
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Tuesday, May 21, 2019

Redaksi sukabumiNews

KPU Umumkan Hasil Pilpres 2019: Apa Kata Joko Widodo dan Prabowo Subianto?

Pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak hasil penghitungan rekapitulasi KPU Pemilu 2019, sementara pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia atas perhitungan rekapitulasi KPU. [ANTARA FOTO]
-- 
sukabumiNews, JAKARTA – Pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak hasil penghitungan rekapitulasi KPU Pemilu 2019, sementara pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia atas perhitungan rekapitulasi KPU.

Mereka mengutarakan hal itu di waktu hampir bersamaan, tetapi di lokasi yang berbeda di Jakarta, Selasa (21/05) siang.

Di kediamannya, pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memutuskan untuk menempuh "upaya hukum sesuai konstitusi" setelah menolak hasil penghitungan rekapitulasi KPU terkait Pemilu 2019 karena dianggap dipenuhi kecurangan

"Kami tidak akan menerima hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU selama penghitungan tersebut bersumber pada kecurangan," kata Prabowo Subianto dalam jumpa pers di kediamannya, Jakarta, Selasa (21/05).

Pernyataan Prabowo ini disampaikan usai pihaknya menggelar rapat internal di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (21/05), menyikapi pengumuman KPU atashasil rekapitulasi nasional Pemilu 2019.

Di tempat terpisah, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia atas hasil rekapitulasi pilpres yang menunjukkan keduanya menang atas paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam jumpa pers di Kampung Deret, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (21/05).

"Saya dan pak Kyai Haji Ma'ruf Amin berterima kasih kepada rakyat Indonesia atas kepercayaan yang diberikan kepada kami berdua. Kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada kami tersebut akan kami wujudkan dalam program pembangunan yang adil dan merata untuk seluruh golongan dan seluruh lapisan masyarakat di seluru pelosok tanah air Indonesia," kata Jokowi.

Prabowo: 'Janggal dan di luar kebiasaan'

Lebih lanjut Prabowo mengatakan, tidak ada upaya KPU untuk memperbaiki apa yang disebutnya sebagai kecurangan tersebut.

"Karena itu, seperti yang pernah kami sampaikan pada 14 Mei di Hotel Sahid, kami menolak semua hasil penghitungan suara pilpres yang diumumkan KPU dini hari tadi," katanya.

Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menyapa media seusai memberikan keterangan pers di kediaman Prabowo, Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (21/05). SIGID KURNIAWAN/ANTARA FOTO
Di hadapan wartawan, Prabowo juga mengatakan bahwa pengumuman KPU itu dilaksanakan pada waktu yang janggal di luar kebiasaan.

Prabowo juga menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan "seluruh upaya hukum" sesuai konstitusi dalam apa yang disebutnya sebagai "membela kedaulatan rakyat yang hak-hak konstitusinya dirampas pada Pemilu 2019".

Kepada pendukungnya, Prabowo meminta agar mereka tetap menjaga keamanan dan ketertiban umum.

"Serta selalu menjaga agar aksi-aksi menyampaikan pendapat di depan umum selalu dilakukan damai, berakhlak dan konstitusional," kata Prabowo.

Joko Widodo: 'Terima kasih rakyat Indonesia atas kepercayaan kepada kami'

Di tempat terpisah, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia atas hasil rekapitulasi pilpres yang menunjukkan keduanya menang atas paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam jumpa pers di Kampung Deret, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (21/05).

"Saya dan pak Kyai Haji Ma'ruf Amin berterima kasih kepada rakyat Indonesia atas kepercayaan yang diberikan kepada kami berdua. Kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada kami tersebut akan kami wujudkan dalam program pembangunan yang adil dan merata untuk seluruh golongan dan seluruh lapisan masyarakat di seluru pelosok tanah air Indonesia," kata Jokowi.

Dalam pidatonya, Jokowi secara implisit merangkul para pendukung Prabowo-Sandiaga.

"Setelah dilantik di bulan Oktober nanti, kami adalah presiden dan wakil presiden seluruh rakyat Indonesia. Kami adalah pemimpin dan pengayom dari 100% rakyat Indonesia, paparnya.

Menanggapi pihak yang tidak mau mengakui hasil rekapitulasi KPU, Jokowi mengajak semua kalangan untuk dewasa dalam berdemokrasi.

"Rakyat telah dewasa dalam berdemokrasi, telah berkehendak, itu adalah kedaulatan rakyat dalam bentuk pemilu. Oleh sebab itu marilah kita hargai kehendak rakyat yang telah dilaksanakan, marilah kita hargai. Itu yang namanya dewasa dalam berdemokrasi, dewasa dalam melaksanakan pemilu."

'Ajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi'

Walaupun Prabowo dalam jumpa pers tidak menyebut secara detil tentang langkah hukumnya, Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandiaga, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

"Rapat hari ini memutuskan bahwa paslon 02 akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi," kata Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandiaga, Sufmi Dasco Ahmad, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (21/05).

Pernyataan Dasco ini berbeda dengan sikap dan pernyataan kubu Prabowo sebelumnya yang menolak mengajukan gugatan ke MK dan memilih mengerahkan massa di jalanan.

Secara terpisah, Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan BBC News Indonesia, Jerome Wirawan, sekitar pukul 12.20 WIB, Selasa, bahwa keputusan untuk mengajukan gugatan ke MK "sudah confirm".

Kepada wartawan, lebih lanjut Dasco mengatakan, bahwa pihaknya dalam beberapa hari ini akan mempersiapkan materi gugatan.

"Dalam tempo beberapa hari ini kami akan mempersiapkan materi sesuai dengan tenggat waktu yang ada untuk memajukan gugatan ke MK," jelasnya.

Ditanya tentang alasan pihaknya akan melakukan gugatan ke MK, Dasco mengatakan: "Kami melihat bahwa ada pertimbangan-pertimbangan kemudian ada hal-hal sangat krusial trrutama mengenai perhitungan-perhitungan yang sangat signifikan yang bisa dibawa ke MK."

Seperti diketahui, KPU telah menuntaskan rekapitulasi nasional hasil Pilpres 2019, yang menyebutkan bahwa Jokowi-Ma'ruf Amin mendapat 55.50%, sementara Prabowo-Sandi mendapatkan 44.50%.


Pewarta: BBC Indonesia
Redaksi sukabumiNews

Jokowi Nyatakan Niat Merangkul Pendukung Prabowo-Sandiaga

Joko Widodo dan cawapres Ma'ruf Amin menyampaikan pidato kemenangannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 di Kampung Deret, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019). Foto:Antara
-- 
sukabumiNews,  JAKARTA – Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menyatakan keinginannya untuk terus bersilaturahmi dengan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Selain itu, Jokowi juga menyatakan komitmennya merangkul seluruh pendukungan Prabowo dan Sandiaga.

Sebelumnya Jokowi juga menyatakan keinginannya untuk bertemu dengan Prabowo - Sandi. Namun, hal itu belum terwujud dikarenakan sulitnya waktu. "Rencana kan sudah sejak awal, tapi yang jelas kita ingin terus bersahabat bersilaturahmi dengan Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno," ujar Jokowi saat menyampaikan pidato kemenangan di Kampung Deret, Jakarta Pusat, Selasa (21/5).

Tidak hanya kepada pasangan lawan, Jokowi juga ingin merangkul masa pendukung pasangan tersebut. Jokowi berharap masyarakat dewasa menerima hasil pemilu 2019.

Jokowi bilang hasil pemilu merupakan bentuk kedaulatan rakyat. Oleh karena itu seluruh masyarakat perlu menghormati hasil pemilu yang disampaikan KPU.

"Oleh sebab itu kedaulatan rakyat yang telah dilaksanakan itu marilah kita hargai," terang Jokowi.

Meski begitu, kritik terkait pelaksanaan pemilu tidak dilarang. Pada kesempatan tersebut Jokowi bilang akan menghargai bila pasangan Prabowo - Sandi melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Mekaniseme tersebut dinilai sesuai dengan aturan yang ada. "Itu memang sebuah proses yang sesuai konstitusi, sesuai dengan hukum dan undang-undang yang kita miliki," jelas Jokowi.


Pewarta: Kontan.co.id

Saturday, April 27, 2019

Redaksi sukabumiNews

TKN Heran BPN Klaim Menang Dulu, Baru Minta Salinan C1

Capres nomor 02, Prabowo saat umumkan kemenangan, beberapa waktu lalu. (Gambar Istimewa)
-----
sukabumiNews, JAKARTA – Langkah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang meminta salinan C1 mendapat kritik dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf. Sebab, selama ini kubu paslon 02 sudah mendeklarasikan diri sebagai pemenang pilpres.

“Ini logikanya di mana? Sudah gembar-gembor deklarasi kemenangan, tapi minta data C1 ke Bawaslu. Jadi, atas dasar apa kemarin deklarasi kemenangan?” ujar Fiki Satari, direktur konten TKN Joko Widodo-Ma’ruf Amin Sabtu (27/4).

Menurut Fiki, klaim bahwa BPN telah memiliki ratusan ribu C1 patut diragukan. Apalagi BPN selama ini tidak mau transparan membuka penghitungan suara versi mereka.

Fiki lalu membandingkan dengan real count room milik TKN sebagai pusat penghitungan suara pemilu 2019, yang berada di lantai dasar Hotel Gran Melia, Jakarta. TKN sudah mengundang media untuk melihat langsung bagaimana proses penghitungan suara dilakukan di tempat tersebut.

“Kami terbuka dan sudah banyak media yang menengok langsung bagaimana suasana kerjanya,” ungkap Lukman Edy, wakil direktur saksi TKN.

Lukman menduga pihak Prabowo Subianto dan BPN sengaja hanya menghitung dan mengumpulkan data C1 dari TPS-TPS yang mereka menangkan saja. Sedangkan pada daerah dan TPS yang dimenangkan Paslon 01 Jokowi-Amin, tidak masuk hitungan.

Itu pun dengan jumlah TPS yang sangat minim. Terbukti dari dibukanya beberapa fakta perkembangan real count TKN, yang menyebutkan kebohongan klaim kemenangan Prabowo.

“Jelas selection bias, tidak fair. Bisa jadi sekarang mereka kesulitan untuk kumpulkan data C1 dari seluruhnya sehingga minta data ke Bawaslu,” tambah Lukman.

Sementara itu, juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patria menyatakan, form C1 bukan rahasia dan merupakan milik publik. Oleh karena itu, publik berhak mengaksesnya.

“Semua peserta pemilu bisa mengambil C1 dari Situng sebagai perbandingan,” terang politikus Partai Gerindra itu.

Dia mengakui bahwa BPN memang menyampaikan surat kepada Bawaslu untuk meminta akses C1. Menurut dia, C1 bukan rahasia sehingga semua partai boleh mengaksesnya. Relawan juga bisa memfoto di tingkat kecamatan atau kabupaten sebagai perbandingan.[]


Pojokbandung

Friday, April 19, 2019

Redaksi sukabumiNews

TKN: Dulu Waktu Pilkada DKI 2017 Prabowo Percaya Quick Count, Sembari Menunggu Hasil Rekapitulasi Nasional Resmi dari KPU

sukabumiNews, JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko "Jokowi” Widodo-Ma’ruf Amin meminta kepada pihak pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno agar tetap percaya terhadap hasil hitung cepat (Quick Qount) dari lembaga survei.

Pasalnya, beberapa partai pengusung mereka pun memercayai hasil hitung cepat dari masing-masing lembaga survei tersebut untuk menjadi acuan data di pemilihan legislatif (Pileg).

1.`Parpol pengusung BPN tidak percaya hasil hitung cepat untuk capres, tapi percaya untuk Pileg.

Hal tersebut disampaikan langsung Sekertaris TKN, Hasto Kristiyanto, saat mengadakan konferensi pers di kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat.

“Untuk itu kita melihat situasi sekarang parpol pendukung Prabowo-Sandi pun mengakui quick count untuk parpolnya. Sehingga sangat ironi ketika parpol quick qount diterima kemudian untuk quick qount Pilpres tidak diterima,” kata Hasto, Jumat (19/4).

2. Ironi TKN terhadap parpol pengusung Prabowo-Sandiaga

Oleh karena itu, Hasto menyebut sangat ironis dengan sikap yang ditunjukan dari partai politik (parpol) pengusung Prabowo-Sandiaga dalam menyikapi hasil hitung cepat tersebut. “Kemudian mengadakan secara sepihak, melakukan tiga kali pernyataan menang dengan data yang selalu berbeda-beda tersebut,” terang Hasto.

3. Prabowo pada Pilkada DKI percaya hasil hitung cepat

Sementara itu, sambung Hasto, Prabowo pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu memercayai keakuratan dari hasil hitung cepat yang dilakukan oleh lembaga para survei. “Pak Prabowo di DKI yang memenangkan Pak Anies-Sandi juga menggunakan quick count sebagai instrumen hitung cepat yang bisa dipertanggungjawabkan keakuratannya dari aspek metodologi,” ungkapnya.

4. TKN minta sama-sama menunggu hasil rekapitulasi nasional oleh KPU

Lebih jauh ia menegaskan kepada seluruh pihak agar sama-sama menjaga situasi agar tidak lebih memanas hingga akhirnya KPU menetapkan hasil akhir penghitungan suara secara nasional.

“Meski pun sekali lagi Ibu Megawati mengingatkan kami, kita semua sebaiknya menunggu proses rekapitulasi secara berjenjang oleh KPU,” pungkasnya.

Berita ini telah tayang sebelumnya di laman IDN Times

Sunday, April 14, 2019

Redaksi sukabumiNews

Panwas Dilaporkan, Bukti Jokowi dan TKN Ingin Buang Badan

sukabumiNews, JAKARTA – Tim Kampanye Nasional (TKN) baru-baru ini melaporkan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kuala Lumpur, Malaysia, Yazza Azzahra Ulyana ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) terkait dengan surat suara tercoblos di Malaysia.

Namun demikian, tindakan pelaporan tersebut justru dianggap sebagai upaya ‘buang badan’ lantaran kasus itu dianggap berkaitan dengan petahana.

“Sudah jelaslah bahwa kejadian pencoblosan kertas suara Pilpres dan caleg di Malaysia hanya bisa dilakukan oleh petahana. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa semua kebutuhan pemilihan seperti kertas suara, tinta dan lain-lain semua disimpan di gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI),” kata Kordinator Pusat Komunitas Relawan Sadar (Korsa), Amirullah Hidayat, Sabtu (13/4), seperti dikutip RMOL.

Ia meminta kepada DKPP tak memproses laporan dari TKN lantaran hal itu dinilai sebagai upaya pengalihan isu semata.

Menurutnya, kecurangan di Malaysia tersusun secara terstruktur, sistemik, dan masif.

“Bagaiman kertas suara bisa keluar dari Gedung KBRI jika tidak ada yang mengeluarkan? Rakyat tidak bodoh atas semua permainan ini. Petahana sudah gelap mata karena tidak dapat kepercayaan lagi dari rakyatnya,” ujar kader Muhammadiyah ini.

Oleh karenanya, ia meminta kepada KPU, Bawaslu, dan Kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Sebab ia menduga ada banyak pihak yang terlibat dalam kecurangan pemilu di Malaysia.

“Karena kita yakin Duta Besar untuk Malaysia Rusdi Kirana terlibat dalam permainan ini. Kita juga yakin permainan tidak sendiri dilakukan oleh Dubes saja, pasti ada kekuatan besar yang terlibat,” tandasnya.


Sumber: RMOL
close
close
close