Breaking
loading...
Showing posts with label Prabowo-Sandi. Show all posts
Showing posts with label Prabowo-Sandi. Show all posts

Friday, June 28, 2019

Redaksi sukabumiNews

MK Anggap Klaim Kemenangan Prabowo-Sandiaga di Luar Akal Sehat

sukabumiNews, JAKARTA – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menyinggung dalil BPN Prabowo-Sandiaga yang mengklaim kemenangan sebesar 58 persen dari Jokowi-Ma'ruf.

Arief mengatakan dalil tersebut tidak disertai perolehan suara dari masing-masing provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Sementara, hal itu berbeda dengan hasil rekapitulasi dari KPU yang berjenjang.

"Sedangkan suara yang dimiliki termohon (KPU) berdasarkan hasil rekapitulasi yang dihadiri oleh saksi paslon dan Bawaslu tentang rekapitulasi suara," ujar Arief di ruang sidang.

Melihat dalil tersebut, lanjut Arief, dalil yang diajukan BPN terkait klaim kemenangan itu dinilai di luar akal sehat.

"Di luar akal sehat dan ketidakjelasan pengurangan suara tidak dapat dipahami dan tidak memiliki nilai," terang Arief.

Selain itu, Mahkamah juga berpendapat, dalam dalil tersebut BPN mengesampingkan fakta bahwa KPU telah melakukan rekapitulasi suara yang berjenjang.

"Pemohon mengesampingkan fakta bahwa hasil perolehan suara secara nasional yang dilakukan termohon adalah rekap yang dilakukan berjenjang," jelas dia dikutip IDN Times. []


Pewarta: IDN
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Tuesday, June 25, 2019

Redaksi sukabumiNews

BPN Sebut Prabowo-Sandi Akan Terima Apapun Keputusan MK

sukabumiNews, JAKARTA – Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, akan menerima apapun hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan diputuskan pada Kamis, 27 Juni 2019 mendatang.

"Kami setelah putuskan, kami akan menerima apapun yang jadi keputusan MK," kata Riza di kompleks MPR/DPR, Jakarta, Senin (24/6).

Dilansir CNN Indonesia, Riza turut menyatakan bahwa Prabowo-Sandi sendiri sudah meyerahkan sepenuhnya proses konstitusional yang tengah berjalan di MK kepada tim kuasa hukum BPN.
Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Ia menegaskan bahwa Prabowo-Sandi tetap mempercayai kinerja para hakim dan langkah hukum yang kini sedang berjalan di MK.

"Pak Prabowo dan Pak Sandi sudah menyampaikan apapun yang diputuskan MK, sekalipun kami sejak awal meragukan ingin maju ke MK," kata dia.

Meski demikian, Riza berharap agar keputusan sembilan hakim MK adil bagi semua pihak, termasuk bagi pasangan Prabowo-Sandi.

Ia menyarankan agar para hakim MK dapat secara cermat dan teliti menelaah barang bukti yang diserahkan pihaknya ke MK. Ia meminta para hakim turut memperhatikan hati nurani dan rasa keadilan ketimbang melihat bukti formalistik semata.

"Jangan sekadar melihat bukti-bukti formalistik tapi bukti-bukti lainnya yang sudah kami sampaikan. Kembali pada hati nurani keadilan itu tidak hanya bisa dilihat secara kasat mata tapi sesungguhnya pikiran hati nurani kita bisa membuktikan, bisa menyatakan, bisa melihat bahwa di mana sesungguhnya ada keadilan," kata Riza.

Sebelumnya, Juru bicara MK Fajar Laksono mengimbau semua pihak menghormati apapun putusan sengketa pilpres. Ia meminta agar publik percaya hakim MK mampu memutus perkara dengan cermat dan adil. [CNN]

Friday, May 24, 2019

Redaksi sukabumiNews

Resmi! Prabowo Ajukan Gugatan Sengketa Hasil Pilpres di MK

Tim hukum Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga mengajukan gugatan hasil pilpres kepada Mahkamah Konstitusi, Jumat (24/5/2019). [FOTO: KOMPAS.com/JESSI CARINA]
-- 
sukabumiNews, JAKARTA – Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno secara resmi mengajukan gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (24/5/2019) malam.

Gugatan tersebut diajukan kedua pasangan tersebut jelang tenggat akhir pendaftaran. Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi tiba di gedung MK pada pukul 22.35 WIB.

Tampak hadir Penanggung Jawab Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi Hashim Djojohadikusumo dan Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto beserta anggota tim Denny Indrayana. Sedangkan Prabowo dan Sandiaga tak tampak dalam kesempatan tersebut.

"Alhamdulillah kami sudah menyelesaikan permohonan sengketa mengenai perselisihan hasil pemilihan umum. Kami akan menyerahkan secara resmi permohonan itu dilengkapi daftar alat bukti. Mudah-mudahan kita bisa melengkapi daftar alat bukti yang dibutuhkan," ujar Bambang, dikutip dari CNBC Indonesia.

Menurut dia, gugatan diajukan sebagai bagian penting untuk mewujudkan negara hukum. Lebih lanjut, Bambang sempat mengutarakan kekecewaannya.

"Untuk sampai ke sini effort-nya harus dicegat di mana-mana. Kami harap persidangan kita tidak dihambat seperti ini lagi. Saya percaya MK tidak punya maksud apapun," katanya.

"Secara resmi saya sampaikan permohonan resminya," lanjut mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut.

Setelah pendaftaran ini, bagaimana tahapan-tahapan yang akan dilalui BPN Prabowo-Sandi?

Berdasarkan keterangan resmi yang diterima CNBC Indonesia, berkas sengketa yang diajukan pemohon akan dilakukan pencatatan permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) pada 11 Juni 2019.

Di hari yang sama, akan disampaikan penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan sidang pertama kepada pemohon, termohon, pihak terkait, serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Setelah itu, pada 14 Juni 2019, berkas akan dilakukan pemeriksaan pendahuluan dalam sidang perdana oleh hakim MK, sekaligus penyerahan perbaikan jawaban dan keterangan.

Kemudian pada periode 17 Juni hingga 24 Juni 2019, akan dilakukan pemeriksaan persidangan. Setelah proses pemeriksaan selesai, pada periode 25 Juni-27 Juni 2019, MK akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim.

Adapun sidang pengucapan putusan akan digelar pada 28 Juni 2019. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, penanganan sengketa Pilpres di MK akan dibatas selama 14 hari kerja. [Red*]
Redaksi sukabumiNews

Prabowo-Sandi akan Ajukan Gugatan ke MK Malam Ini

sukabumiNews, JAKARTA – Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto- Sandiaga Uno, Andre Rosiade, mengatakan pihak Prabowo-Sandi menunjuk mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto, sebagai ketua tim hukum kasus sengketa Pilpres 2019

Total anggota lawyer disebut ada 8 orang,  namun Andre belum dapat menyebut siapa saja nama yang akan menjadi tim lawyer Prabowo-Sandi.

"Total anggota lawyer ada 8, nanti nama resmi diumumkan sore sebelum Maghrib, " Katanya.

Sebelumnya, Prabowo - Sandi akan mendaftarkan gugatan ke MK pada sore hari ini, namun pihaknya menunda jadwal. Menurut Andre, mereka akan ke Mahkamah Konstitusi pada pukul 20.30 WIB, dengan pertimbangan pimpinan akan berkumpul di kediaman Prabowo menjelang sore.

"Nanti ada rapat internal setelah itu,  salat tarawih dulu, baru berangkat ke Mahkamah Konstitusi," katanya pada Jumat (24/5).

Pewarta: IDN Times
Editor: Red
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Tuesday, May 21, 2019

Redaksi sukabumiNews

KPU Umumkan Hasil Pilpres 2019: Apa Kata Joko Widodo dan Prabowo Subianto?

Pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak hasil penghitungan rekapitulasi KPU Pemilu 2019, sementara pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia atas perhitungan rekapitulasi KPU. [ANTARA FOTO]
-- 
sukabumiNews, JAKARTA – Pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak hasil penghitungan rekapitulasi KPU Pemilu 2019, sementara pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia atas perhitungan rekapitulasi KPU.

Mereka mengutarakan hal itu di waktu hampir bersamaan, tetapi di lokasi yang berbeda di Jakarta, Selasa (21/05) siang.

Di kediamannya, pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memutuskan untuk menempuh "upaya hukum sesuai konstitusi" setelah menolak hasil penghitungan rekapitulasi KPU terkait Pemilu 2019 karena dianggap dipenuhi kecurangan

"Kami tidak akan menerima hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU selama penghitungan tersebut bersumber pada kecurangan," kata Prabowo Subianto dalam jumpa pers di kediamannya, Jakarta, Selasa (21/05).

Pernyataan Prabowo ini disampaikan usai pihaknya menggelar rapat internal di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (21/05), menyikapi pengumuman KPU atashasil rekapitulasi nasional Pemilu 2019.

Di tempat terpisah, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia atas hasil rekapitulasi pilpres yang menunjukkan keduanya menang atas paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam jumpa pers di Kampung Deret, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (21/05).

"Saya dan pak Kyai Haji Ma'ruf Amin berterima kasih kepada rakyat Indonesia atas kepercayaan yang diberikan kepada kami berdua. Kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada kami tersebut akan kami wujudkan dalam program pembangunan yang adil dan merata untuk seluruh golongan dan seluruh lapisan masyarakat di seluru pelosok tanah air Indonesia," kata Jokowi.

Prabowo: 'Janggal dan di luar kebiasaan'

Lebih lanjut Prabowo mengatakan, tidak ada upaya KPU untuk memperbaiki apa yang disebutnya sebagai kecurangan tersebut.

"Karena itu, seperti yang pernah kami sampaikan pada 14 Mei di Hotel Sahid, kami menolak semua hasil penghitungan suara pilpres yang diumumkan KPU dini hari tadi," katanya.

Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menyapa media seusai memberikan keterangan pers di kediaman Prabowo, Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (21/05). SIGID KURNIAWAN/ANTARA FOTO
Di hadapan wartawan, Prabowo juga mengatakan bahwa pengumuman KPU itu dilaksanakan pada waktu yang janggal di luar kebiasaan.

Prabowo juga menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan "seluruh upaya hukum" sesuai konstitusi dalam apa yang disebutnya sebagai "membela kedaulatan rakyat yang hak-hak konstitusinya dirampas pada Pemilu 2019".

Kepada pendukungnya, Prabowo meminta agar mereka tetap menjaga keamanan dan ketertiban umum.

"Serta selalu menjaga agar aksi-aksi menyampaikan pendapat di depan umum selalu dilakukan damai, berakhlak dan konstitusional," kata Prabowo.

Joko Widodo: 'Terima kasih rakyat Indonesia atas kepercayaan kepada kami'

Di tempat terpisah, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia atas hasil rekapitulasi pilpres yang menunjukkan keduanya menang atas paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam jumpa pers di Kampung Deret, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (21/05).

"Saya dan pak Kyai Haji Ma'ruf Amin berterima kasih kepada rakyat Indonesia atas kepercayaan yang diberikan kepada kami berdua. Kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada kami tersebut akan kami wujudkan dalam program pembangunan yang adil dan merata untuk seluruh golongan dan seluruh lapisan masyarakat di seluru pelosok tanah air Indonesia," kata Jokowi.

Dalam pidatonya, Jokowi secara implisit merangkul para pendukung Prabowo-Sandiaga.

"Setelah dilantik di bulan Oktober nanti, kami adalah presiden dan wakil presiden seluruh rakyat Indonesia. Kami adalah pemimpin dan pengayom dari 100% rakyat Indonesia, paparnya.

Menanggapi pihak yang tidak mau mengakui hasil rekapitulasi KPU, Jokowi mengajak semua kalangan untuk dewasa dalam berdemokrasi.

"Rakyat telah dewasa dalam berdemokrasi, telah berkehendak, itu adalah kedaulatan rakyat dalam bentuk pemilu. Oleh sebab itu marilah kita hargai kehendak rakyat yang telah dilaksanakan, marilah kita hargai. Itu yang namanya dewasa dalam berdemokrasi, dewasa dalam melaksanakan pemilu."

'Ajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi'

Walaupun Prabowo dalam jumpa pers tidak menyebut secara detil tentang langkah hukumnya, Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandiaga, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

"Rapat hari ini memutuskan bahwa paslon 02 akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi," kata Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandiaga, Sufmi Dasco Ahmad, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (21/05).

Pernyataan Dasco ini berbeda dengan sikap dan pernyataan kubu Prabowo sebelumnya yang menolak mengajukan gugatan ke MK dan memilih mengerahkan massa di jalanan.

Secara terpisah, Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan BBC News Indonesia, Jerome Wirawan, sekitar pukul 12.20 WIB, Selasa, bahwa keputusan untuk mengajukan gugatan ke MK "sudah confirm".

Kepada wartawan, lebih lanjut Dasco mengatakan, bahwa pihaknya dalam beberapa hari ini akan mempersiapkan materi gugatan.

"Dalam tempo beberapa hari ini kami akan mempersiapkan materi sesuai dengan tenggat waktu yang ada untuk memajukan gugatan ke MK," jelasnya.

Ditanya tentang alasan pihaknya akan melakukan gugatan ke MK, Dasco mengatakan: "Kami melihat bahwa ada pertimbangan-pertimbangan kemudian ada hal-hal sangat krusial trrutama mengenai perhitungan-perhitungan yang sangat signifikan yang bisa dibawa ke MK."

Seperti diketahui, KPU telah menuntaskan rekapitulasi nasional hasil Pilpres 2019, yang menyebutkan bahwa Jokowi-Ma'ruf Amin mendapat 55.50%, sementara Prabowo-Sandi mendapatkan 44.50%.


Pewarta: BBC Indonesia

Wednesday, May 15, 2019

Redaksi sukabumiNews

Fadli Zon: Prabowo-Sandi Tak Akan Tempuh Jalur MK

FOTO: Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon. (CNN Indonesia)
-- 
sukabumiNews, JAKARTA – Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon, meyakini pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung pihaknya tidak akan mengajukan gugatan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, gugatan ke MK hanya akan menjadi langkah yang sia-sia.

"Saya yakin Prabowo-Sandi tidak akan menempuh jalan MK," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5), dikutip dari CNN Indonesia.

Dia menerangkan Prabowo-Sandi akan memberikan sebuah keputusan setelah melihat hasil penghitungan suara Pilpres 2019 selesai dilakukan.

"Kita akan melihat nanti pada waktunya, nanti tentu setelah kita melihat penghitungan ke depan akan ada satu keputusan," ucap politikus Partai Gerindra itu.

Lebih dari itu, Fadli menyatakan pihaknya tidak akan mengatur gerakan masyarakat atau people power untuk melakukan aksi, tepat di hari penetapan dan pengumuman hasil Pemilu 2019, 22 Mei mendatang.

Ia berkata, pihaknya menyerahkan sepenuhnya terkait rencana gerakan 'people power' tersebut kepada masyarakat.

Namun, Fadli menegaskan, langkah turun ke jalan untuk melayangkan protes merupakan langkah yang sah dan konstitusional dilakukan oleh masyarakat. Langkah itu, lanjutnya, juga tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan makar.

"People power itu coba terjemahkan artinya apa, jadi saya kira jangan membodohi rakyat dan jangan menakut-nakuti rakyat," katanya,"Rakyat boleh turun ke jalan, rakyat boleh protes. Siapa yang bilang enggak boleh, [itu] dijamin konstitusi kita."

Prabowo sebelumnya mengatakan akan menolak hasil perhitungan KPU bila hasil perhitungan tersebut terbukti curang.

Di depan pendukungnya di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (14/5), Prabowo menegaskan tidak akan menyerah untuk mencari keadilan kepada KPU.

"Kami masih menaruh secercah harapan, tapi yang jelas sikap saya adalah saya akan menolak hasil penghitungan yang curang," kata Prabowo.


Pewarta: CN Indonesia
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
close
close
close