Breaking
loading...
Showing posts with label MK. Show all posts
Showing posts with label MK. Show all posts

Sunday, July 14, 2019

Redaksi sukabumiNews

Gugat KPU di MK, PBB Tegaskan Peraih Kursi ke-9 di Dapil Pangkalpinag 3

sukabumiNews, JAKARTA – Partai Bulan Bintang (PBB) melalui kuasa hukum khusus yang diberikan kepada Firmansyah, S.H. M.H., dkk, memohon kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilihan umum khusunya di Daerah Pemilihan Pangkalpinang 3, Provinsi Bangka Belitung.

Kuasa Hukum PBB Edi Wirahadi, SH. MH saat membacakan permohonan di sidang panel 1 MK, Selasa (9/7/2019) | Foto: dok. Abadikini.* 
Hal tersebut dimohonkan oleh kuasa hukum khusus PBB kepada hakim MK pada sidang gugatan hari ke-4 sengketa PHPU DPR/DPRD Pileg 2019. Sidang hari ke-4 yang digelar Jumat (12/7/2019) tersebut beragendakan pemeriksaan pendahuluan.

MK menyidangkan sengketa perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan Partai Bulan Bintang (PBB) di Provinsi Bangka Belitung (Babel) dengan Nomor 91-19-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Pengacara PBB yang ditugaskan untuk menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Provinsi Bangka Belitung, Edi Wirahadi, SH. MH., mengatakan, terjadi pengurangan perolehan suara pemohon sebayak 1 suara, tepatnya di TPS 2, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang.

“Di TPS 2 tersebut, sebagaimana tertulis pada Form C1, atau Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara, perolehan suara Pemohon adalah 14 suara yang terdiri dari, (a). Caleg nomor urut 1 bernama Taufik peroleh 3 suara. (b). Caleg nomor urut 2 Heri Suseno Putro, SH peroleh 2 suara, (c). Caleg nomor urut 4 Wahyuddin peroleh 1 suara, dan (d). Caleg nomor urut 8 Riska Amelia memperoleh 8 suara,” kata Edi saat menyampaikan permohon di sidang PHPU MK, seperti dikutip Abadikini (Ak).

Namun, kata Edi, saat perolehan suara pemohon itu dipindahkan ke Form DAA1 hanya di tulis 13 suara, terjadi pengurangan 1 suara di Caleg nomor urut 1 Taufik yang seharusnya 3 ditulis 2.

“Terhadap pengurangan 1 suara milik pemohon di DAA1 itu pun tidak dilakukan perbaikan oleh pihak termohon pada rekap DA1 tingkat Kabupaten sehingga jumlah akumulasi perolehan suara pemohon di Kecamatan Gerunggang yang seharusnya 319 suara menjadi hanya 318 suara,” ujar Edi.

Selain itu terang Edi, terjadi juga penambahan perolehan suara Partai Nasdem sebesar 3 suara, tepatnya di TPS 004 Kelurahan Gedung Nasional (Genas), Kecamatan Taman Sari.

“Berdasarkan dokumen C1, perolehan suara Partai Nasdem di TPS 004, sebagai berikut yang mulia, (a) Suara Partai Nadem 6, (b) Caleg nomor urut 2 Riduan Nasrul, memperoleh 4 suara, (c) Caleg Jamilah peroleh 1 suara, (d) Caleg Johardi peroleh 9 suara. sehingga total perolehan suara Partai Nasdem di TPS 004 adalah sebanyak 20 suara," tegas Edi, seraya melanjutkan, "Akan Tetapi, pada sertifikat hasil penghitungan suara di TPS 004, formulis C1 itu suara Partai Nasdem ditulis sebanyak 21 suara, sehingga terjadi penambahan 1 suara akibat kesalahan penjumlahan oleh pihak Termohon,” bebernya.

Tidak hanya itu jelas Edi, kesalahan penjumlahan suara terterjadi yang sebelumnya di C1 TPS 004 ditulis 21 suara di rekap DAA1 ditulis 23 suara sehingga jumlah suara Partai Nasdem bertambah 3 suara. “Sehingga akumulasi jumlah suara perolehan Partai Nasdem di Kecamatan Taman Sari yang seharusnya 159 suara menjadi 162 suara,” tegas Edi.

Untuk itu, lanjut Edi, Kuasa hukum PBB memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk membatalkan keputusan KPU di daerah pemilihan Kota Pangkalpinang 3, Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung. “Sekaligus menegaskan dan meminta kempali kepada MK untuk memerintahkan kepada KPU supaya menetapkan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai peraih kursi ke-9 menggantikan Partai Nasdem di dapil Kota Pangkalpinang 3.

Adapun jelas Edi, urutan peraih kursi tersebut adalah sebagai berikut;

Peraih Kursi Pertama Partai Gerindra (3.659 suara), Kursi kedua Partai PPP (3.545 suara), Kursi ketiga Partai Golkar (3.337 suara), Kursi keempat Partai PDIP (3.303 suara), Kursi kelima Partai Demokrat (3.044 suara), Kursi Keenam Partai PKS (2.713 suara), Kursi ketujuh Partai PKB (2.003 suara), Kursi kedelapan Partai PAN (1.994 suara), dan Kursi kesembilan (kursi terakhir) diraih Partai Bulan Bintang (PBB) (1.822 suara) menggantikan Partai Nasdem (1.819 suara).


Pewarta: Ak.
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Friday, June 28, 2019

Redaksi sukabumiNews

MK Anggap Klaim Kemenangan Prabowo-Sandiaga di Luar Akal Sehat

sukabumiNews, JAKARTA – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menyinggung dalil BPN Prabowo-Sandiaga yang mengklaim kemenangan sebesar 58 persen dari Jokowi-Ma'ruf.

Arief mengatakan dalil tersebut tidak disertai perolehan suara dari masing-masing provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Sementara, hal itu berbeda dengan hasil rekapitulasi dari KPU yang berjenjang.

"Sedangkan suara yang dimiliki termohon (KPU) berdasarkan hasil rekapitulasi yang dihadiri oleh saksi paslon dan Bawaslu tentang rekapitulasi suara," ujar Arief di ruang sidang.

Melihat dalil tersebut, lanjut Arief, dalil yang diajukan BPN terkait klaim kemenangan itu dinilai di luar akal sehat.

"Di luar akal sehat dan ketidakjelasan pengurangan suara tidak dapat dipahami dan tidak memiliki nilai," terang Arief.

Selain itu, Mahkamah juga berpendapat, dalam dalil tersebut BPN mengesampingkan fakta bahwa KPU telah melakukan rekapitulasi suara yang berjenjang.

"Pemohon mengesampingkan fakta bahwa hasil perolehan suara secara nasional yang dilakukan termohon adalah rekap yang dilakukan berjenjang," jelas dia dikutip IDN Times. []


Pewarta: IDN
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Wednesday, June 26, 2019

Redaksi sukabumiNews

Mengamuk Ingin Bertemu Jokowi, Emak-emak Berdaster Diamankan di MK

sukabumiNews, JAKARTA – Jelang putusan gugatan Prabowo - Sandi, gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dijaga aparat gabungan Polri dan TNI. Namun, tiba-tiba ada seorang emak-emak berusia sekitar 30 tahun mengamuk di seberang gedung MK, Rabu (26/6/2019).

Seorang wanita diamankan di depan gedung Mahkamah Konstitusi, Rabu, (26/6). Foto: Dok. Istimewa
Aparat kepolisian kemudian mengamankan wanita yang belum diketahui identitasnya itu. Dari pantauan kumparan, wanita itu diamankan lantaran terus mengamuk dan meminta bertemu Presiden Jokowi. Wanita itu terlihat mengenakan pakai daster berwarna merah muda.

Dilansir laman Kumparan.com, awalnya, wanita tersebut terlihat menangis di sekitar trotoar sebrang gedung MK. Saat itu juga, aparat kepolisian yang berjaga langsung menghampiri wanita tersebut.

Namun, ternyata setelah dihampiri oleh aparat kepolisian, wanita tersebut justru makin mengamuk lebih keras. Polwan yang berjaga langsung mengamankan wanita tersebut dan membawa ke Posko Ditreskrimum Polda Metro Jaya di depan MK.

Massa saat aksi selawatan di depan gedung Mahkamah Konstitusi. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
Salah satu petugas kepolisian yang berada di lokasi mengatakan, wanita tersebut diduga mengalami gangguan jiwa. Sebab, saat ditanya, dia mengaku ingin bertemu dengan Jokowi dan hendak bunuh diri.

"Diduga stres, dia meminta ketemu Presiden Jokowi, katanya mau bunuh diri," ujar petugas kepolisian.

Sidang putusan gugatan Prabowo - Sandi terkait sengketa Pilpres 2019 akan digelar pada Kamis (27/6) besok. Sejak Selasa (25/6), berdatangan massa yang menggelar doa bersama dan unjuk rasa di sekitar MK yang bertajuk 'Halalbihalal 212'.

Pewarta: Kumparan
Editor: Red
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Tuesday, June 25, 2019

Redaksi sukabumiNews

BPN Sebut Prabowo-Sandi Akan Terima Apapun Keputusan MK

sukabumiNews, JAKARTA – Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, akan menerima apapun hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan diputuskan pada Kamis, 27 Juni 2019 mendatang.

"Kami setelah putuskan, kami akan menerima apapun yang jadi keputusan MK," kata Riza di kompleks MPR/DPR, Jakarta, Senin (24/6).

Dilansir CNN Indonesia, Riza turut menyatakan bahwa Prabowo-Sandi sendiri sudah meyerahkan sepenuhnya proses konstitusional yang tengah berjalan di MK kepada tim kuasa hukum BPN.
Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Ia menegaskan bahwa Prabowo-Sandi tetap mempercayai kinerja para hakim dan langkah hukum yang kini sedang berjalan di MK.

"Pak Prabowo dan Pak Sandi sudah menyampaikan apapun yang diputuskan MK, sekalipun kami sejak awal meragukan ingin maju ke MK," kata dia.

Meski demikian, Riza berharap agar keputusan sembilan hakim MK adil bagi semua pihak, termasuk bagi pasangan Prabowo-Sandi.

Ia menyarankan agar para hakim MK dapat secara cermat dan teliti menelaah barang bukti yang diserahkan pihaknya ke MK. Ia meminta para hakim turut memperhatikan hati nurani dan rasa keadilan ketimbang melihat bukti formalistik semata.

"Jangan sekadar melihat bukti-bukti formalistik tapi bukti-bukti lainnya yang sudah kami sampaikan. Kembali pada hati nurani keadilan itu tidak hanya bisa dilihat secara kasat mata tapi sesungguhnya pikiran hati nurani kita bisa membuktikan, bisa menyatakan, bisa melihat bahwa di mana sesungguhnya ada keadilan," kata Riza.

Sebelumnya, Juru bicara MK Fajar Laksono mengimbau semua pihak menghormati apapun putusan sengketa pilpres. Ia meminta agar publik percaya hakim MK mampu memutus perkara dengan cermat dan adil. [CNN]

Monday, June 24, 2019

Redaksi sukabumiNews

MK Percepat Putusan Sengketa Pilpres Jadi 27 Juni

sukabumiNews, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat pembacaan putusan sengketa pilpres yang diajukan Prabowo-Sandiaga Uno. Jadwal yang semula 28 Juni maju menjadi 27 Juni 2019.

Sidang sengketa hasil pilpres 2019 di MK (FOTO: dok. Tagarnews)
"Ya, berdasarkan keputusan RPH hari ini, sidang pleno pengucapan putusan akan digelar Kamis, 27 Juni 2019 mulai pukul 12.30 WIB," ujar juru bicara MK Fajar Laksono saat dikonfirmasi, Senin (24/6).

Hakim diketahui telah menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) hari ini untuk menentukan putusan. Dalam RPH dibahas pendapat hukum dari masing-masing hakim.

Pemberitahuan kepada sejumlah pihak juga telah disampaikan baik bagi tim Prabowo-Sandiaga Uno, tim termohon KPU, pihak teekait Joko Widodo-Ma'ruf Amin, dan Bawaslu.

"Sesuai ketentuan minimal tiga hari sebelum pembacaan putusan sudah disampaikan pemberitahuan ke pihak-pihak," katanya.

MK sebelumnya telah menggelar sidang sengketa pilpres yang diajukan tim pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Sidang digelar dalam waktu sepekan dengan agenda pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan saksi serta ahli dari para pihak. Sidang terakhir telah digelar pada 21 Juni lalu dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari tim Joko Widodo-Ma'ruf Amin selaku pihak terkait.

Sesuai aturan dalam UU MK, sidang sengketa pilpres dibatasi dalam waktu 14 hari kerja.

Artikel ini telah tayang di CNN Indonesia

Saturday, June 22, 2019

Redaksi sukabumiNews

Sidang Gugatan Hasil Pilpres 2019, Belum Ada Saksi Mampu Buktikan Kecurangan yang Dituduhkan

sukabumiNews, JAKARTA – Salah satu tim pengacara O1 (Jokowi-Ma’ruf), Christina Aryani menilai, materi persidangan di Mahkamah Konstitusi, belum ada saksi yang dihadirkan tim Prabowo-Sandi yang mampu membuktikan kecurangan yang selama ini dituduhkan.

"Belum ada yang wow sih ya. Menurut saya yang wow, saksi yang tahanan kota, bisa datang memberikan kesaksian ke MK. Itu gimana ya, agak nekat ya menurut saya," katanya usai mengikuti sidang kelima gugatan hasil pemilihan presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jum’at (21/6/2019).

Tim hukum TKN, Christina Ariyani mengikuti sidang lanjutan Sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (21/6). Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan
Christina merupakan kuasa hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin, berada di tengah-tengah barisan nama besar, seperti Yusril Ihza Mahendra, Luhut Pangaribuan, dan Arsul Sani.

"Kalau saya kan' memang dari awal terlibat di direktorat hukum dan advokasi, saya perwakilan dari Partai Golkar," jelas Christina.

Christina menjelaskan, menjadi bagian tim hukum Jokowi-Ma'ruf, karena tugas dari Partai Golkar.

"Ini kan' komposisinya ada perwakilan dari partai lalu dari luar ada juga yang membantu kayak Pak Yusril, Pak Luhut itu kan' mereka lawyer praktisi yang ikut membantu karena kepedulian kepada 01," tutur Christina.

Selain sebagai Advokat, Christina Aryani juga merupakan caleg terpilih di pileg 2019. Dia maju dari dapil DKI II yang meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar negeri.

Ia tak ingin berkomentar banyak terkait keterpilihannya sebagai anggota DPR. Christina memperoleh suara 26.159. "Iya, nanti Oktober (resminya)," pungkas Christina.


Pewarta: Didi Muryadi
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
close
close
close