Breaking
loading...
Showing posts with label MK. Show all posts
Showing posts with label MK. Show all posts

Friday, May 24, 2019

Redaksi sukabumiNews

Resmi! Prabowo Ajukan Gugatan Sengketa Hasil Pilpres di MK

Tim hukum Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga mengajukan gugatan hasil pilpres kepada Mahkamah Konstitusi, Jumat (24/5/2019). [FOTO: KOMPAS.com/JESSI CARINA]
-- 
sukabumiNews, JAKARTA – Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno secara resmi mengajukan gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (24/5/2019) malam.

Gugatan tersebut diajukan kedua pasangan tersebut jelang tenggat akhir pendaftaran. Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi tiba di gedung MK pada pukul 22.35 WIB.

Tampak hadir Penanggung Jawab Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi Hashim Djojohadikusumo dan Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto beserta anggota tim Denny Indrayana. Sedangkan Prabowo dan Sandiaga tak tampak dalam kesempatan tersebut.

"Alhamdulillah kami sudah menyelesaikan permohonan sengketa mengenai perselisihan hasil pemilihan umum. Kami akan menyerahkan secara resmi permohonan itu dilengkapi daftar alat bukti. Mudah-mudahan kita bisa melengkapi daftar alat bukti yang dibutuhkan," ujar Bambang, dikutip dari CNBC Indonesia.

Menurut dia, gugatan diajukan sebagai bagian penting untuk mewujudkan negara hukum. Lebih lanjut, Bambang sempat mengutarakan kekecewaannya.

"Untuk sampai ke sini effort-nya harus dicegat di mana-mana. Kami harap persidangan kita tidak dihambat seperti ini lagi. Saya percaya MK tidak punya maksud apapun," katanya.

"Secara resmi saya sampaikan permohonan resminya," lanjut mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut.

Setelah pendaftaran ini, bagaimana tahapan-tahapan yang akan dilalui BPN Prabowo-Sandi?

Berdasarkan keterangan resmi yang diterima CNBC Indonesia, berkas sengketa yang diajukan pemohon akan dilakukan pencatatan permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) pada 11 Juni 2019.

Di hari yang sama, akan disampaikan penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan sidang pertama kepada pemohon, termohon, pihak terkait, serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Setelah itu, pada 14 Juni 2019, berkas akan dilakukan pemeriksaan pendahuluan dalam sidang perdana oleh hakim MK, sekaligus penyerahan perbaikan jawaban dan keterangan.

Kemudian pada periode 17 Juni hingga 24 Juni 2019, akan dilakukan pemeriksaan persidangan. Setelah proses pemeriksaan selesai, pada periode 25 Juni-27 Juni 2019, MK akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim.

Adapun sidang pengucapan putusan akan digelar pada 28 Juni 2019. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, penanganan sengketa Pilpres di MK akan dibatas selama 14 hari kerja. [Red*]

Thursday, March 14, 2019

Redaksi sukabumiNews

Bersama Yusril, Ribuan Guru PAUD Hadiri Sidang ke 5 Uji Materil UU Guru dan Dosen

Yusril Ihza Mahendra di tengah Ribuan Guru di Depan Gedung Mahkamah Konstitusi dalam rangka membela ribuan Guru Paud Non Formal yang didiskriminasi oleh UU Guru dan Dosen, Kamis (14/3/2019).
[Yusril Ihza Mahendra di tengah Ribuan Guru di Depan Gedung Mahkamah Konstitusi dalam rangka membela ribuan Guru Paud Non Formal yang didiskriminasi oleh UU Guru dan Dosen, Kamis (14/3/2019)]
sukabumiNews, JAKARTA – Nasib Guru PAUD memang menyedihkan. Mereka terdiskriminasi oleh UU Guru dan Dosen. Guru PAUD Non Formal dianggap bukan Guru. Yusril membela hak-hak Guru PAUD yang terdiskriminasi dan diperlakukan tidak adil dengan menguji UU Guru dan Dosen ke MK.

Sudah 4 tahun guru-guru PAUD Non Formal memperjuangkan nasibnya. Mereka datang ke DPR, menghadap Mendiknas dan menyurat kepada Presiden. Tapi seperti tidak ada yang perduli nasib mereka. Akhir 2018 HIMPAUDI datang ke Yusril minta bantuan. Yusril setuju dan membawa masalah itu ke MK.

Sidang Uji Materil UU Guru dan Dosen kini memasuki sidang ke 5. Kamis 14/3/2019 sidang akan dilanjutkan dan akan dihadiri ribuan Guru Paud Non Formal dari berbagai provinsi. Mereka minta persamaan hak agar diperlakukan sama dengan Guru PAUD Formal.

Karena dianggap bukan guru, maka Guru Paud Non Formal tidak bisa diangkat jadi pegawai, tidak bisa digaji resmi, diberi tunjangan dan disertifikasi sebagai guru. Akibatnya kebanyakan guru PAUD Non Formal mendapat honor 100 ribu sampai 400 ribu rupiah sebulan. Nasib mereka memprihatinkan.

“Hati saya tergerak membela nasib guru Paud Non formal yang jumlahnya hampir 400 ribu orang itu. Setelah segala jalan ditempuh namun tidak berhasil, maka biarlah MK yang akan memutuskan Guru Paud Non Formal itu guru atau bukan. Kalau mereka guru, maka nasib mereka akan berubah,” ujar Yusril dikutip dari Instagramnya, @yusrilihzamhd, Kamis (14/3/2019).
.
“Kalau mereka tetap dianggap bukan guru seperti diatur dalam Pasal 1 dan 2 UU Guru dan Dosen, maka selamanya nasib Guru Paud Non Formal akan terdiskriminasi dan diperlakukan tidak adil. Mohon doa restu agar uji materi di MK ini akan berhasil,” tegas Yusril seraya mengakhiri dengan ucapan “Salam”. [Red*]

BACA Juga: Kaum Honorer Gandeng Yusril 'Tarung'Lawan Kemenpan-RB di MA


Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Thursday, September 6, 2018

Redaksi sukabumiNews

Merasa Dirugikan Caleg Instan, Politikus Golkar Gugat UU Pemilu

Gedung Mahkamah Kostitusi, Jakarta
[Foto: Gedung MK]
JAKARTA, SUKABUMINEWS.net - Syarat pendaftaran bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang diatur dalam UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh politikus Partai Golkar, Dorel Almir.

Ia merasa dirugikan dengan ketentuan pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu yang menyebut bahwa salah satu syarat 'nyaleg' adalah menjadi anggota partai politik peserta pemilu.

Dorel mengatakan aturan itu tak menyebutkan batasan keanggotaan parpol. Akibatnya, banyak bakal caleg pada pemilu 2019 pada mulanya bukan kader parpol. Dirinya yang sudah jadi anggota Partai Golkar sejak 2003 pun merasa dirugikan.

"Sebagai anggota Partai Golkar yang sudah cukup lama, pemohon dirugikan atas perlakuan yang tidak sama di mata hukum dikarenakan pasal 240 ayat 1 huruf n UU Pemilu," ujar dia, saat membacakan gugatan di ruang sidang MK, Jakarta, dikutip dari CNN Indonsea, Rabu (5/9).

Dorel merasa aturan itu membuat dirinya sebagai kader lama Partai Golkar disamakan dengan 'caleg instan'.

"Pemohon memiliki kewajiban menyehatkan sistem kepartaian dan terlibat mengkritisi kualitas wakil rakyat yang dicita-citakan secara luas," katanya, yang mendaftar sebagai bacaleg DPR di daerah pemilihan Sumatera Barat II melalui Partai Golkar itu.

Merujuk keterangan anggota tim pakar pemerintah penyusunan RUU Penyelenggaran Pemilu, Dani Syarifudin Nawawi, rumusan norma bacaleg dalam pemilu 2019 adalah sekurang-kurangnya menjadi anggota parpol minimal satu tahun.

Menurut Dorel, rumusan norma itu secara jelas telah menyatakan bahwa seorang bacaleg harus seorang kader parpol yang telah mendapatkan pendidikan politik dari parpol dan mengetahui tugas pokoknya. Dengan syarat tersebut, posisi tawar parpol peserta pemilu menjadi sangat strategis untuk menentukan kualitas bacaleg yang mendaftar.

"Maka kualitas seleksi dan model rekrutmen bacaleg parpol akan berpengaruh pada kualitas calon yang bersaing dalam pemilu," tutur Dorel.

Lihat juga: Polemik Larangan Mantan Napi Korupsi Nyaleg di Pemilu 2019
Ia pun meminta MK segera memutus gugatan tersebut mengingat KPU akan segera menyusun Daftar Calon Tetap bacaleg pada 14 hingga 20 September mendatang.

"Untuk memberikan kepastian hukum, maka pemohon meminta majelis hakim memutus permohonan sebelum masa penetapan definitif anggota caleg DPR dan DPRD Provinsi maupun kota," ucapnya.

Partai Golkar sendiri telah mendaftarkan 575 orang untuk maju caleg. Di antara itu ada sejumlah nama public figure yang telah lama menjadi kader Partai Golkar yakni Nurul Arifin, Tety Kadi, dan Tantowi Yahya. Partai berlambang pohon beringin itu menargetkan 100 di antaranya bisa lolos ke DPR.

Artikel ini telah tayang di CNNIndonesia.com dengan judul “Dirugikan Caleg Instan, Politikus Golkar Gugat UU Pemilu”
close
close