Breaking
Showing posts with label Kabupaten Sukabumi. Show all posts
Showing posts with label Kabupaten Sukabumi. Show all posts

Thursday, April 11, 2019

Redaksi sukabumiNews

Agenda Kunjungan Presiden Jokowi, Sejumlah Sekolah di Kabupaten Sukabumi Terpaksa Diliburkan

sukabumiNews, CIKEMBAR – Dalam rangka ikut serta menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga sebagai Capres 01 pada Pilpres 17 April 2019 pda agenda kunjungannya ke Komplek Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di Cikembar, sejumlah sekolah di Kabupaten Sukabumi terpaksa diliburkan.

Pantauan sukabumiNews di lokasi, sejumlah murid SD, SMP, MTS, SMA sudah mulai berjejer di sepanjang jalan masuk Komplek PLUT dengan mengunakan seragam dan bendera merah putih di tanganya.

"Kami dari Mts Negeri Cikembar sejak jam 07:00 pagi datang untuk menyambut Bapak Jokowi hari ini, dan di liburkan oleh Kepala Sekolah," ujar Dede salah satu murid kelas 8 Mts Negeri Cikembar kepada sukabuminews.net, Kamis (11/4/2019).

Dede mengaku sangat idola kepada sosok Jokowi, makanya ketika diikut sertakan dalam penyambutan, Dede merasa senang meski harus kehilangan materi pelajaran untuk satu hari.

"Arahan dari sekolah libur untuk hari ini, tidak apa sih libur satu hari, yang penting bisa ikut menyambut dan melihat Bapak Jokowi," ucapnya. (KR2*)


Editor: AM
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Tuesday, April 9, 2019

Redaksi sukabumiNews

Tidak Memiliki Rumah, Lansia Lumpuh Ini Tinggal Bertahun-Tahun di Saung Berukuran 2X2 Meter Persegi di Atas Selokan

Pemerintah Daerah seharusnya Membuka Mata melihat kondisi seperti ini

sukabumiNews, KALAPANUNGGAL – Ogan (59), warga Desa Kadununggal, Kecamatan Kalapa Nunggal Kabupaten Sukabumi, sudah bertahun-tahun hidup di bawah garis kemiskinan, bahkan tidak memiliki rumah tinggal yang layak. Selain hidup sebatang kara lantaran istrinya sudah lama meninggal dan tidak mempunyai keturunan, Ogan juga menderita penyakit kulit dan kelumpuhan.

Jangankan bisa berobat, untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari saja Ia hanya bisa mengharapkan belas pemberian orang lain. Ogan sudah tidak sanggup lagi bekerja untuk mencari nafkah akibat penyakit yang dideritanya sejak satu tahun kebelakang. Bahkan untuk melakukan aktivitas sehari-hari Ia harus dibantu oleh warga yang merasa kasian.

Saat ini Ogan tngga di Sauang dari Triplek berukuran sekira 2X2 meter persegi di atas selokan kecil di Kp. Legos Kalapanunggal Rt.13/03 Desa Kadununggal Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi dan dirawat oleh beberapa orang warga Desa Kadununggal secara bergantian. Para relawan ini membantu Ogan untuk memapahnya ke tempat Mandi Cuci dan Kakus (MKC), mencarikan makan dan memenuhi kebutuhan pakaian.

"Karena Ogan sudah tidak bisa jalan, jadi kami membantunya secara bergantian jika mempunyai waktu luang," ungkap Taufik Nugraha (30), seorang relawan Kadununggal, kepada sukabumiNews, Senin (8/4/219).

Setiap hari para relawan mencarikan donasi untuk biaya makan dan merawat Ogan lewat media sosial, namun tidak setiap hari mereka mendapatkan bantuan, oleh karena itu Taufik meminta perhatian dari pemerintah untuk mencarikan solusinya.

"Ya namanya pemberian, kadang ada kadang tidak, kami hanya bisa membantu sebatas kemampuan kami, saya berharap pemerintah mencarikan solusi untuk Ogan, karena hari demi hari kondisinya semakin memburuk," jelasnya.


Pewarta : Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Monday, April 8, 2019

Redaksi sukabumiNews

PPS Desa Sukamaju, Resmi Lantik 13 Ketua KPPS

sukabumiNews, NYALINDUNG - Demi kelancara pelaksanaan pemungutan suara pada Pesta Demokrasi yang akan diselenggarakan tanggal 17 April 2019 mendatang, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sukamaju melantik sekaligus memberikan bimbingan tehnik kepada13 ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di wilayah Desa tersebut.

Pelantikan yang disaksikan Panwaslu Kecamatan Nyalindung, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Bhabinkamtibmas, dan Babinsa dan Kades Sukamaju itu di laksanakan di Aula Kantor Desa Sukamaju Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Ahad (7/4/2019).

Ketua PPS, Eji Ramdani, S.Ag kepada KPPS pada kesempatan tersebut menekankan agar dalam kinerjanya selalu waspada dan teliti terhadap para calon pemilih dari mulai pemilih tetap sampai pemilih tambahan.

“Kami selaku PPS yang ditunjuk untuk menjadi panitia pemungutan suara pada pemilu sekarang ingin bekerja lebih baik lagi, jangan sampai data yang sudah meninggal dunia, yang pindah domisili, masih terdaftar di wilayah kami, bahkan jenis kelamin pun terkadang tertukar,” pesan Eji.

Sementara itu Ketua PPK, Entang juga menekankan hal yang sama. Bahkan ia menegaskan, disamping KPPS harus bekerja dengan baik, juga hati-hati jangan sekali-kali mengarahkan kepada calon pemilih ke salah satu calon yang akan dipilih, karena itu bertentangan dengan Undang Undang Pemilu.

“Jika ditemukan ada salah satu anggota, baik PPK, PPS, maupun KPPS, yang mengarahkan atau mengajak kepada salah seorang calon pemilih, maka akan berhadapah dengan hukum atau undang undang pemilu yang berlaku,” tandasnya.


Pewarta: Ikin S.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Sunday, April 7, 2019

Redaksi sukabumiNews

Reni Marlinawati Ajak Masyarakat Gemar Mengkonsumsi Ikan

sukabumiNews, PALABUHANRATU – Anggota DPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Reni Marlinawati mengajak  kepada masyarakat supaya gemar mengkonsumsi Ikan. Ajakan ini disampaikan Reni saat hadir pada peringatan Hari Nelayan ke-59 di area Alun-alun Jln. Siliwangi Palabuhanratu, Sabtu (6/4/2019).

Pantauan sukabuminews.net, peringatan Hari Nelayan ke-59 tahun 2019 yang mengusung tema “Monentum Kebangkitan Nelanyan dan Masyarakat Pesisir dengan Mengoptimalkan Usaha Perikanan, Ramah Lingkungan, dan Berkelanjutan, serta Aktualisasi Nilai-Nilai Tradisi Sebagai Upaya Pelastarian Budaya Lokal Demi Terwjudnya Nelayan Sejahtera, Budaya dan Laut Tetap Lestari” ini disaksikan oleh ribuan warga yang memadati area Alun-alun.

Hadir dalam acara tersebut, Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami didampingi Wakil Bupati Adjo Sardjono, jajaran Muspida, SKPD, para Tokoh Masyarakat, LSM dan Ormas. Turut hadir  Anggota Komosi X DRPRI yang juga selaku Wakil Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Dr. Hj. Reni Marlinawati.

Dalam sambutannya Reni yang juga Caleg DPR RI pada Pileg 2019 mewakili Dapil Jabar IV (Kota/Kabupaten Sukabumi) dari PPP menjelaskan bahwa dalam prospek parawisata begitu luas, namun menurutnya, hasil tangkapan ikan para Nelayan sangat kecil.

“Kami mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi supaya gemar memakan ikan hasil tangkapan Nelayan,” kata Reni kepada sukabumiNews saat kegiatan berlangsung.

Reni menambahkan, pariwisata laut di Kababupaten Sukabumi memiliki wilayah yang sangat luas. Apalagi menurutnya, dalam waktu dekat Pemerintah akan segera membangun Dermaga Palabuhan, Bandara Pesawat terbang dan Jalur Double Track yang akan menggenjot pertumbuhan Ekonomi dari berbagai bidang termasuk Perikanan dan Wisatanya.

Reni Marlinawati juga memberikan apresiasi atas terselenggaranya peringatan Hari Nelayan ini. “Semoga membawa manfaat untuk kita semua khususnya bagi semua Nelayan, kegiatan ini semata-mata untuk memberikan motivasi dan bisa meningkatkan kesejahteraan bagi para Nelayan,” harapnya.

Pada kesempatan itu, Reni Marlinawati bersama Wakil Bupati Adjo Sardjono mendampingi Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami menyerahkan secara simbolis asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan memberikan Bantuan Rehab Rutilahu, serta membagikan Sertifikat Hak atas Tanah Nelayan kepada beberapa perwakilan warga masyarakat.


Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Tuesday, April 2, 2019

Redaksi sukabumiNews

Proyek Mesin Fingerprint 1200 Sekolah Dasar di Sukabumi Dipertanyakan

sukabumiNews, CISAAT - Sejumlah wilayah di Indonesia telah menerapkan sistem absensi elektronik pemindai sidik jari (Fingerprint) bagi Guru Sekolah Dasar sebagai salah satu Program Kemementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja tenaga pengajar tingkat Sekolah Dasar baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non PNS (Honorer) dengan jam kerja 8 jam sehari atau 40 jam seminggu. 

Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi pada tahun anggaran 2018 ikut serta melakukan pencanangan program Fingerprint pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar guna menyukseskan program Kemendikbud tersebut.

Pelaksanaan program Fingerprint ini sepatutnya didukung dengan fasilias yang telah lulus uji kelayakan sehingga tidak menimbulkan potensi permasalahan.

Sekertaris Jendral DPP Gerakana Ormas Islam Bersatu (GOIB) Sukabumi, M. Rizal mempertanyakan proyek pengadaan mesin Fingerprint di Kabupaten Sukabumi. Pasalnya program tersebut terindikasi terjadi permainan sehingga diduga menjadi ajang bisnis menguntungkan sebagian golongan.

"Dari sejumlah informasi yang masuk ke Latas, proyek pengadaan mesin Fingerprint seolah dipaksakan, karena dari sisi anggaran pengadaan yang diambil dari pos dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS)," ujar Rizal kepada sukabumiNews.net, Senin ( 01/04/19).

Menurut Rizal, dari jumlah total 1200 Sekolah Dasar yang tercatat di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, hampir seluruhnya diduga terjadi pengkondisian oleh pihak tertentu. Ada Indikasi campur tangan Ketua K3S tingkat Kabupaten yang melibatkan sejumlah Perusahaan dan Ketua K3S masing-masing wilayah yang ditunjuk sebagai koordinator.

"Selanjutnya Ketua K3S koordinator tingkat Kecamatan diduga mengarahkan dan mengkoordinir setiap Kepala Sekolah diwilayahnya untuk membeli produk Fingerprint kepada perusahaan yang telah ditentukan. Namun mesin pemindai sidik jari yang dijual senilai 2,970 juta /unit dinilai terlalu mahal dengan harga Standard Nasional (SN) yang sudah ditentukan," jelas dia.

Rizal mengungkapkan, setelah ditelusuri lebih jauh, sejumlah Kepala Sekolah memang memebenarkan bahwa pihaknya telah membeli mesin Fingerprint dari Perusahaan yang ditunjuk atas arahan Koordinator. Namun sebagian Kepsek mengeluhkan masalah penginstalan aplikasi Geisha di mesin Fingerprint agar bisa terhubung ke server pusat.  

Pasalnya, untuk biaya pemasangan awal aplikasi Geisha pihak Sekolah dipungut biaya sebesar 500 ribu rupiah dan selanjutnya setiap bulan diharuskan membayar iuran sebesar 150 ribu rupiah kepada Pihak ketiga selaku penyedia aplikasi ditambah 100 ribu yang diduga dipungut oleh Ketua K3S Kabupaten Sukabumi.

Belum ada kejelasan dari Ketua K3S Kabupaten/Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Dinas Pedidikan Kabupaten Sukabumi meski telah diminta tanggapan mengenai hal ini.


Pewarta :Rudi Samsidi
Editor: AM
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Monday, April 1, 2019

Redaksi sukabumiNews

Aneh Jika Bawaslu Menganggap Sulit Dapatkan Saksi

sukabumiNews, CIBADAK - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukabumi tidak bisa melanjutkan penanganan kasus viralnya video deklarasi dukungan kepada capres-cawapres 01 yang diduga dilakukan oleh 12 orang kades aktif di dua kecamatan yakni Kecamatan Warungkiara dan Bantar Gadung.

Penghentian penanganan kasus tersebut dilakukan karena bawaslu merasa kesulitan mendapatkan saksi-saksi.

"Kami kesulitan mendapatkan saksi-saksi," ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi, Teguh Harianto kepada awak media, dalam press release di Gedung Bawaslu Kabupaten Sukabumi, Jalan Karangtengah Cibadak, Selasa (26/3/2019) lalu.


Menanggapi pernyataan tersebut, Advokat dan Penasehat Hukum, Muhamad Saleh Arif, SH (MSA Law Firm) menyatakan bahwa bawaslu tidak professional dan tidak cermat menangani kasus ini.

“Kenapa sampai ada pernyataan ‘kesulitan tidak ada saksi’ dalam mengungkap kasus pelanggaran ini?," ungkap Saleh kepada sukabumiNews.net, di kediamannya di Jln Bhayangkara Selabatu, Cikole Kota Sukabumi, Senin (1/4/2019).

Padahal, menurut Saleh, si pembuat konten video, apalagi kemudian yang menguploadnya di medsos, jika memang ini ada dan jelas pasti ada, tinggal dipanggil saja orangnya dan dimintai keterangan sebagai saksi.

 “Aneh jika bawaslu menganggap sulit mendapatkan saksi,” ucapnya.

“Kalau tidak ada, lantas siapa yang menguploadnya, Jin, atau makhluk halus lainnya,” Tanya saleh seraya menambahkan, “kalau ini yang terjadi, baru boleh dianggap sulit,” seronohnya.

Selain itu tambah Saleh, bawaslu juga sebenarnya bisa memanggil kedua belas kades tersebut.

“Mereka bisa juga dipanggil untuk menjadi saksi terhadap rekan pelaku deklarasi yang lainnya. Kalau ini tidak dilakukan bawaslu, wajar jika orang menganggap bahwa bawaslu dalam hal ini tidak cermat dan professional,” jelasnya. (Red*/)
close
close