MUI Jabar dan BEM Kota Bandung Tolak People Power, Junjung Tinggi persatuan Bangsa

seputar-jabar

MUI Jabar dan BEM Kota Bandung Tolak People Power, Junjung Tinggi persatuan Bangsa

Redaksi sukabumiNews   May 16, 2019

sukabumiNews, BANDUNG – Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat, menolak seruan gerakan people power untuk menanggapi hasil Pemilu 2019.‎ Mereka menilai seruan ini bisa memecah belah bangsa.

"Itu terindikasi dapat memecah belah bangsa, untuk itu kami tidak sependapat dengan gerakan tersebut," Ketua MUI Jabar Rachmat Syafei, saat diwawancarai pada silaturahmi Ulama, Kyai dan Habaib, di Hotel Grand Pasundan, Kota Bandung, kemarin.

Syafei meminta masyarakat untuk mendukung dan menerima hasil dari Pemilu ini. Dinilainya, penyelenggara Pemilu, baik KPU dan Bawaslu, serta petugas lainnya, sudah melakukan dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran dan demokratis.

Sependapat dengan MUI, tokoh PW NU Jabar Asep. S Abdillah juga mengatakan gerakan people power, merupakan gerakan tidak mendasar. Kegiatan itu, tak semestinya dilakukan.  "Intinya kalau memang anggap pemilu ini curang dan sebagainya, kan ada cara untuk menyampaikan. Bukan dengan berkumpul saja, ini kan konyol," kata dia.

Gerakan people power menjadi isu hangat yang tengah dibahas oleh berbagai kalangan masyarakat, pascapemilu ini. Gerakan ini muncul karena adanya tudingan bahwa kubu petahana yang tengah berkuasa melakukan kecurangan secara masif, sistematis, terstruktur, dan brutal pada pemilu ini.

KAPOLDA Jabar berfoto bersama dengan perwakilan BEM di Kota Bandung, di Hotel El Royale, Kota Bandung pada Rabu 15 Mei 2019. Mahasiswa menolak people power, mengutamakan kesatuan bangsa .*/ MOCHAMMAD IQBAL MAULUD/PR

Mahasiswa Juga menolak

Sementara itu, Sekretaris Cabang Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kota Bandung, Romadhon Hariansyah mengatakan ‎akan berkoordinasi dengan seluruh BEM yang ada di Bandung Raya dan Jawa Barat. Koordinasi ini adalah untuk meminta mahasiswa untuk tidak ikut-ikutan ke Jakarta pada 22 Mei 2019 mendatang.

"Kita percayakan saja hasilnya Ke KPU saja, jadi kami pun tadi sudah deklarasi menolak usaha people power ini," ucap Romadhon seusai acara silaturahmi antara BEM mahasiswa di Kota Bandung dengan Kapolda Jabar di Hotel El Royale, di Jalan Merdeka Kota Bandung.

Romadhon yang juga kader GMNI tersebut juga menginginkan suasana yang aman saat pengumuman hasil pemilu ini. "Jangan sampai kita terpecah belah, persatuan itu yang utama," ucapnya.

Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Rudi Sufahriadi menambahkan‎ secara umum kondisi di Jawa Barat ini aman dan kondusif. Selain itu pertemuan dengan mahasiswa ini adalah sebagai perkenalan sebagai Kapolda Jabar yang baru.

"Mahasiswa yang ada di Jabar ini adalah anak-anak saya, sehingga saya harus memperkenalkan diri. Kami juga mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk bersikap tenang dalam menunggu hasil Pileg dan Pilpres 2019 ini," katanya.

Rudi pun mengimbau kepada masyarakat Jawa Barat agar tidak ikut rencana people power ini. "Kita sama-sama tunggu lah hasil dari KPU yang sebelumnya telah ditunjuk oleh DPR untuk mengawal hasil pemilu," katanya.‎

Pewarta: PR.

Dinilai Gagal, Aliansi BEM PTAI Se-Indonesia Tuntut Jokowi Mundur

news

Dinilai Gagal, Aliansi BEM PTAI Se-Indonesia Tuntut Jokowi Mundur

Redaksi sukabumiNews   September 14, 2018

JAKARTA, SUKABUMINEWS.net - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa/Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguran Tinggi Agama Islam Se-Indonesia dan Aliansi Mahasiswa Primordial Se-Jabodetabek mendesak agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur dari tahta kepresidenan. Mereka menganggap pemerintahan Jokowi-JK telah gagal dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Kami Dewan eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) menganggap bahwa pemerintahan Jokowi-JK gagal dalam menjalankan roda pemerintahannya,” sebut Presnas BEM PTAI Cecep Hidayat,  dikutip RMOL, Rabu (12/9).

Sementara itu, Koordinator Lapangan Aksi Aliansi BEM PTAI pada Jumat (14/09), Ahmad Khori mengatakan bahwa pemerintah saat ini telah gagal dalam menyejahterakan rakyat. Terbukti, pemerintah gagal dalam menjaga nilai tukar rupiah yang sempat menembus angka Rp 15 ribu per dolar AS.

Tak hanya itu, pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) juga berdampak pada harga kebutuhan pokok yang melonjak.

“Impor besar-besaran yang dilakukan pemerintah menyebabkan harga diri bangsa saat ini seakan kehilangan kedaulatannya. Dan yang lebih memalukan lagi, pemerintah hari ini mengandalkan utang luar negeri dalam melakukan pembangunan,” pungkas Khori dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/09), dikutip dari RMOL.

Selain itu, mereka juga mempermasalahkan pernyataan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang meminta agar volume suara adzan dikurangi.

Pada akhirnya, BEM PTAI berkesimpulan bahwa Jokowi telah gagal dalam menjalankan roda pemerintahan.

Rencananya aksi tersebut akan digelar pada Jumat (14/9/2018) di depan Gedung DPR RI. Ada beberapa tuntutan yang akan disuarakan.

“Pertama, turunkan Jokowi dari tahta kepresidenan,” tegas Khori.

Selanjutnya, mereka mendesak kementerian terkait untuk bergerak cepat dalam membenahi perekonomian bangsa.

Kepada TNI dan Polri, mereka menuntut agar tetap menjaga netralitas dalam menjaga Pilpres 2019.

“Copot Lukman Hakim sebagai Menteri Agama. Turunkan harga dan stop impor luar negeri,” tukasnya.

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) se-Indonesia mengajak seluruh mahasiswa untuk turun ke jalan menyuarakan kebenaran yang dibungkam pemerintah.

“(Kami) mengajak seluruh teman-teman mahasiswa agar mari kita rapatkan barisan untuk menyuarakan kebenaran yang sengaja dibungkam oleh pemerintah/penguasa saat ini,” ujar Cecep Hidayat.

Aliansi BEM PTAI menyatakan, melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap dolar AS menjadi keprihatinan mereka terhadap bangsa hari ini.

“Bukan hanya itu, harga BBM yang telah dicabut subsidinya akhirnya berdampak dengan harga kebutuhan bahan pokok. Impor besar-besaran yang dilakukan pemerintah menyebabkan harga diri bangsa saat ini seakan kehilangan kedaulatannya”, tandasnya.

“Dan yang lebih memalukan lagi pemerintah hari ini mengandalkan utang luar negeri dalam melakukan pembangunannya,” ungkap Cecep.

Oleh karena itu, Aliansi BEM/DEMA PTAI menyampaikan sejumlah tuntutannya. Yaitu, turunkan Jokowi dari tahta kepresidenan, mendesak kementerian terkait untuk membenahi perekonomian bangsa, meminta TNI/Polri agar tetap menjaga netralitasnya dalam menjaga Pilpres 2019, turunkan harga BBM, stop impor luar negeri, dan hapus Perpres No 20 Tahun 2018 tentang TKA (Tenaga Kerja Asing). (Red*)