Breaking
loading...
Showing posts with label Aceh. Show all posts
Showing posts with label Aceh. Show all posts

Monday, July 8, 2019

Redaksi sukabumiNews

Qanun Poligami Aceh Masih Sebatas Wacana

perda syariat
Dr. EMK Alidar, S.Ag., M.Hum. (Gambar Istimewa)*  
sukabumiNews, BANDA ACEH - Kepala Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh, Dr EMK Alidar SAg, menegaskan bahwa rencana pelegalan poligami di Aceh yang diatur di dalam Rancangan Qanun (Perda) Hukum Keluarga masih sebatas wacana yang berkembang dalam pembahasan di DPRA. Meski demikian, ia membenarkan draf rancangan qanun tersebut merupakan usulan pihaknya kepada DPRA.

“Itu masih sebatas wacana yang berkembang dari diskusi di DPRA dan itu menarik untuk didikusikan,” katanya di Banda Aceh, Ahad (7/7/2019), dikutip sukabumiNews dari laman Serambinews.

Alidar mengakui, Rancangan Qanun Hukum Keluarga ini merupakan usulan DSI, mengingat ada hal-hal yang perlu dibuat khusus untuk Aceh, misalnya calon pengantin (catin) harus bisa baca Alquran dan harus bebas narkoba. Usulan tersebut diajukan pada tahun 2018, tetapi karena pembahasannya tertunda, maka dimasukkan ke tahun 2019 dalam prolegda (progam legislasi daerah) yang pengesahannya ditargetkan pada September nanti.

Alidar mengatakan, selain dua ketentuan baru tersebut, ketentuan-ketentuan lainnya di dalam draf rancangan qanun, termasuk soal poligami dan syarat-syaratnya, merujuk pada ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

“Jadi yang diangkat di media itu adalah perkembangan dalam pembahasan di DPRA yang agak berbeda dengan usulan kami. Saya tidak tahu soal itu, karena pembahasan terakhir sekitar seminggu lalu belum sampai ke bab poligami. Mungkin dibahas pada pertemuan berikutnya dan saya tidak hadir,” ujarnya.

Meski demikian, ia tidak mempermasalahkan hal itu, sebab semua wacana dan sumbang pikir harus dimaksimalkan untuk menghasilkan Qanun Hukum Keluarga yang komprehensif dan mengayomi semua masyarakat dalam bidang hukum perkawinan.

Ia pun dapat memahami alur pikir anggota Komisi VII DPRA terkait poligami karena memang yang marak terjadi selama ini di Aceh adalah poligami liar melalui praktik nikah siri.

Apalagi Undang-Undang Perkawinan dan KHI menghalangi untuk berpoligami karena butuh syarat yang sangat ketat untuk itu. Sementara pernikahan siri yang konotasinya poligami terus terjadi di masyarakat Aceh.

BACA JugaQanun Poligami Aceh Menuai Pro Kontra

“Wacana dewan itu untuk menghindari poligami liar, karena memang poligami liar menyebabkan laki-laki tidak bertanggung jawab sehingga membuat perempuan terzalimi. Begitu juga anak-anak dan keturunan dari pasangan poligami liar, tidak mendapat perlindungan hukum dari negara. Ini fakta yang banyak terjadi di masyarakat kita,” ungkap Alidar.

Karena itu, lanjut dia, perlu ada solusi atau kebijakan khusus untuk menghindari terjadinya pernikahan siri. Misalnya, dengan menghukum pelaku nikah siri seperti yang dilakukan Pemerintah Malaysia.

“Di Malaysia, seseorang yang nikah siri kemudian ingin melegalkan, maka dia harus ke Mahkamah Syar’iyah. Nanti pengadilanlah yang memutuskan apakah dia dihukum penjara atau denda, setelah itu baru status nikah sirinya dilegalkan,” jelas Alidar.

“Di negara kita kan tidak ada jalan keluar (solusi) seperti itu. Negara kita seperti menutup habis celah tersebut,” tambahnya.

Nah, pembahasan yang dilakukan di DPRA dikatakan Alidar belum sampai pada tahap tersebut. “Pembahasan masih panjang, kita masih input semua masukan, akan ada rapat dengar pendapat umum (RDPU) dan paripurna,” tambahnya.

Terkait solusi apa yang diambil terkait dengan nikah siri, itu juga tergantung kesepakatan eksekutif dan legislatif nantinya. “Harus dilihat juga apakah solusi itu menyelesaikan masalah di masyarakat atau tidak? Kalau misalnya makin menimbulkan masalah, heboh, dan ribut, tentu nggak kita ambil solusi itu. Pemerintah kan nggak mau ambil risiko juga, kecuali memang semua pihak sudah sepakat, itu tidak ada masalah lagi,” demikian Alidar.

Artikel ini telah tayang di Serambinews dengan judul "Poligami Masih Sebatas Wacana"

Pewarta: AM.
Editor: Red.
Redaksi sukabumiNews

Qanun Poligami Aceh Menuai Pro Kontra

poligami
Ilustrasi Poligami* 
sukabumiNews, BANDA ACEH – Rancangan qanun (Perda) Aceh yang mengatur soal poligami menuai pro dan kontra. Ada pihak yang menilai qanun poligami perlu didukung asalkan dimasukkan syarat soal berlaku adil. Namun, di satu sisi ada pula yang menilai qanun ini justru seolah-olah membuat poligami sebagai gaya hidup.

Pemerintah provinsi dan DPR Aceh sedang membahas qanun tentang hukum keluarga yang salah satu isinya mengatur soal praktik poligami. Alasan qanun itu dibuat adalah maraknya nikah siri yang terjadi pada pasangan poligami.

Qanun itu telah masuk Program Legislasi (Proleg) pada akhir 2018. Pembahasan masih terus dilakukan antara lain dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada 1 Agustus 2019.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Aceh, Musannif, mengatakan draf qanun tersebut disusun oleh Pemprov Aceh dan sudah diterima pihak legislatif. Pembahasannya sudah dilalukan sejak awal 2019

"Dalam qanun itu, salah satu babnya mengatur tentang poligami. Poligami itu pada dasarnya dalam hukum Islam yang kita tahu dan di dalam Alquran pun diperbolehkan," kata Musannif, Sabtu (6/7/2019). Dikutip dari detik.com.

Menanggapi hal ini, Front Pembela Islam (FPI) Aceh ternyata mendukung langkah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk segera melahirkan qanun tentang hukum keluarga. FPI mendukung salah satu aturan di qanun itu, yakni soal poligami asalkan suami tetap berlaku adil.

"Kami FPI Aceh mendukung sepenuhnya DPRA untuk segera lahirkan qanun legal poligami bagi orang kaya dan yang mampu. Bahkan, bagusnya bupati minimal tiga, DPR Kab/kota dua, DPR Aceh tiga, Camat dua, KUA dua dan Kades boleh dua. Termasuk yang penghasilan dan harta memadai boleh dua," kata Ketua FPI Aceh, Tgk Muslim At-Tahiry, Minggu (7/7/2019).

Muslim menyebutkan, bagi mereka yang ingin berpoligami harus terlebih dahulu memenuhi syaratnya. Salah satunya, menurut Muslim adalah syarat Adil karena itu ketentuan Alquran.

"Syarat bisa poligami harus siap untuk berlaku adil lahir batin, dan perlu di ingat oleh lelaki jangan sekali-kali menikahi perempuan karena nafsu semata, tapi niatlah nikah untuk melindungi wanita, niatlah nikah untuk jihad," sebut Muslim.

Menurut Muslim, poligami juga bertujuan supaya tanah Aceh penuh dengan orang Aceh itu sendiri. Dia menyayangkan tanah Aceh masih banyak yang kosong dan juga sayang jika orang Aceh selalu kalah karena masyarakatnya sedikit.

BACA Juga: Qanun Poligami Aceh Masih SebatasWacana

Kendati demikian, qanun poligami ini juga mendapat kritikan. Aktivis perempuan di Aceh menilai poligami bukanlah sebagai gaya hidup.

"Bicara poligami bukan persoalan 'kepanikan' perempuan karena pada dasarnya kita semua tidak menafikan bahwa perihal poligami ada dalam ajaran Islam," kata aktivis perempuan di Aceh Muazzinah Yacob saat diwawancara detikcom, Minggu (7/7/2019).

"Jika hadirnya qanun ini hanya memaksakan perilaku secara keliru seolah poligami menjadi lifestyle (gaya hidup) bagi yang mampu namun tanpa melihat esensi dari poligami itu sendiri. Poligami bukan lifestyle," sambung dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh ini.

Sementara itu, Komnas Perempuan juga turut mengkritik qanun poligami. Komnas Perempuan menilai rancangan qanun tersebut hanya mengedepankan syahwat.

"Prihatin, ekspresi cara pandang patriarkis, hanya mengedepankan syahwat, tidak memperlakukan perempuan dengan hormat. Data Komnas Perempuan dari pengaduan yang selama ini masuk: perempuan dan anak korban paling menderita dari praktik poligami," kata Komisioner Komnas Perempuan Adriana Venny kepada wartawan, Minggu (7/7/2019).

Selain itu, Adriana mengatakan pihaknya menilai poligami termasuk bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Maka dari itu, menurutnya, poligami seharusnya dilarang.

"Bagi Komnas Perempuan, poligami merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Praktik ini harus dilarang, sama halnya di banyak negara mayoritas muslim, melarang praktik poligami," ujarnya.

"Ya satu pihak saja diuntungkan, supaya laki-laki bisa memuaskan berahinya terhadap lebih dari satu perempuan. Pertanyaan apakah boleh perempuan berpoligami?" imbuhnya.


Pewarta: Detik.com
Editor: Red.

Wednesday, February 20, 2019

Redaksi sukabumiNews

Soal Lahan, Dinas Kehutanan Aceh: Prabowo Pahlawan

sukabumiNews, ACEH – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, Syahrial, menyebutkan Prabowo sebagai pahlawan. Karena ia membeli aset yang sudah ditinggalkan oleh perusahaan lain pada era 90an.

Aset yang dibeli oleh Prabowo itu berupa aset milik PT Tusam Hutani Lestari (PT THL) seluas 97.300 hektare, yang terbentang di empat Kabupaten yakni, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Utara dan Bireuen.

Ia menjelaskan, PT THL dulunya merupakan perusahaan patungan antara pihak ketiga dan PT Inhutani. Namun, dominasi saham dikuasai oleh pihak ketiga. Pada saat itu, mereka mempunyai tunggakan kepada negara atas pinjaman reboisasi.

Saat krisis moneter melanda Indonesia, aset-aset dan utang perusahaan tersebut diperhitungkan semua. Pengusaha yang memiliki saham di sana banyak yang lari ke luar negeri untuk menyelamatkan duit mereka.

"Seluruh investor mendatangkan duit. Pengusaha-pengusaha banyak membawa duit keluar negeri, justru Beliau (Prabowo) pada saat itu membeli aset yang dikuasai oleh Hutani Lestari," kata Syahrial saat ditemui wartawan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh dikutip dari laman VIVA.co.id, Rabu 20 September 2019.

Lahan milik Prabowo itu, kata Syahrial, berasal dari pembelian saham PT TLH milik Bob Hasan. Penjualan saham itu terjadi pada masa penjualan aset tunggakan kredit bank yang dilakukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), saat Indonesia dilanda krisis moneter pada tahun 1998 lalu.

Saat itu, menurutnya, banyak pengusaha asing yang menginginkan investasi di Hutani Lestari, dan tidak sedikit pula yang membawa asetnya ke luar negeri untuk menghindari krisis.

"Menurut saya Beliau itu pahlawan. Maaf saya tidak ke sana, ke mari (berpihak di pilpres). Orang lain membawa ke luar dia justru investasi di situ. Membeli aset-aset lokal. Kalau uangnya dari mana saya tidak tahu. Yang jelas, Beliau menginvestasikannya di situ," ujar Syahrial.

Lahan Prabowo di Kalimantan

Terkait lahan Prabowo di Kalimantan yang juga disinggung Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla buka suara. JK mengungkapkan, lahan itu bisa dikelola Prabowo justru merupakan atas izinnya. Setelah kredit macet dan sempat diambil alih bank, pengelolaan lahan itu kemudian dibeli oleh Prabowo.

"Kebetulan waktu itu saya yang kasih itu. Itu di tangan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), kemudian di tangan Bank Mandiri, karena itu kredit macet.  Prabowo (bilang) bahwa dia mau beli. Saya tanya, you beli tapi cash, tidak boleh utang. Siap (kata Prabowo). Dia beli, pakai cash," ujar JK ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa, 19 Februari 2019.

JK menilai wajar jika ada sekelompok orang menguasai pengelolaan ratusan ribu hektare lahan di Indonesia.

"Itu malah banyak perusahaan yang menguasai lebih dari itu. Ada yang menguasai 1 juta (hektare), kalau digabung dan sebagainya. Itu hal yang biasa," kata JK.

"Ini kan mereka bikin industri untuk ekspor. Untuk industri ekspor kan butuh bahan baku. Kalau tidak ada penguasaan wilayah, untuk bahan baku gimana?" tambahnya

Sebelumnya, dalam debat capres pada Minggu, 17 Februari 2019, Jokowi menyinggung soal kepemilikan lahan Prabowo di Kalimantan Timur dan Aceh.

Prabowo pun mengakui memiliki lahan ratusan hektare di Kalimantan dan Aceh. Namun, lahan yang dikuasai Prabowo itu merupakan Hak Guna Usaha (HGU) dan milik negara.

"Terkait tanah itu benar, tapi itu HGU milik negara. Jadi setiap saat negara bisa ambil," ujar Prabowo. "Jadi, setiap saat negara bisa ambil kembali dan kalau untuk negara, saya rela mengembalikan itu semua. Tapi, daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola karena saya nasionalis dan patriot," Prabowo menegaskan.

Saturday, January 19, 2019

Redaksi sukabumiNews

51 Tenaga Kerja Asing China Dikeluarkan dari Aceh

51 orang tenaga kerja asing atau TKA asal China, tepergok sedang bekerja di PT Shandong Licun Power Plant Technology Co.Ltd, yang lokasinya berada di PT Lafarge Holcim Indonesia di Lhoknga, Aceh Besar.
[Lokasi PT. Lafarge Holcim Indonesia di Loknga, Aceh Besar. FOTO | KBA.ONE]
sukabumiNews, ACEH – 51 orang tenaga kerja asing atau TKA asal China, tepergok sedang bekerja di PT Shandong Licun Power Plant Technology Co.Ltd, yang lokasinya berada di PT Lafarge Holcim Indonesia di Lhoknga, Aceh Besar.

TKA tersebut diketahui tanpa dokumen lengkap, saat digrebek oleh Dinas Tenaga Kerja Aceh. Dari jumlah itu, satu tenaga kerja dinyatakan ilegal (tak punya dokumen apapun).

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Wiratmadinata mengatakan, awalnya Dinas Tenaga Kerja meminta para TKA untuk melengkapi dokumen kerja. Namun, permintaan itu tidak dihiraukan, lalu pihaknya meminta TKA tersebut meninggalkan Aceh.

[Tim pengawas Dinas Tenaga Kerja Aceh menginterogasi seorang tenaga kerja China. (foto dok VIVA)]
Pihaknya memberi waktu hingga Sabtu sore, 19 Januari 2019, untuk TKA keluar dari Aceh. Sementara itu, satu orang yang dinyatakan ilegal, langsung di deportasi ke negara asalnya.

“Sabtu sore Disnaker, akan memastikan bahwa seluruh TKA harus keluar dari Aceh paling telat Pukul 18.00 WIB,” kata Wiratmadinata, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat pada Jumat malam, 18 Januari 2018.

Jika para TKA ini tetap tidak mengindahkan permintaan itu, lanjut Wira, pihak Pemerintah Aceh akan mengambil tindakan tegas. Proses keluarnya para TKA itu, juga jadi tanggung jawab perusahaan. Selanjutnya, tugas pihak Imigrasi untuk memutuskan apakah mereka akan di deportasi keseluruhan atau hal lainnya.

“Pihak perusahaan tidak kooperatif, semuanya (TKA) dikeluarkan dari Aceh,” sebutnya.

Perusahaan yang mempekerjakan 51 TKA asal China ini, tidak sesuai dengan jenis usaha sebagaimana tercantum pada dokumen Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), yang disahkan Kementerian Ketenagakerjaan RI. (SN/VIVA)

Tuesday, January 1, 2019

Redaksi sukabumiNews

Koramil 28/Meurah Dua Kodim 0102/Pidie Laksanakan Kegiatan Tanam Padi Serentak Musim Tanam Rendengan

Koramil 28/Meurah Dua Turut Aktif Sukseskan 5 Kali Tanam dalam 2 Tahun
Aceh Pidie, SUKABUMINEWS.net – Mengingat pentingnya kebutuhan pangan dan menyikapi ketersediaannya yang lebih kecil dibanding kebutuhannnya, Komando Distrik Militer (Kodim) 0102/Pidie teus melakukan pendampingan dan memberi motivasi kepada para petani secara berkelanjutan.

Hal ini dilakukan Kodim 0102/Pidie melalui jajaran Koramil 28/Meurah Dua Kodim 0102/Pidie untuk menghindari ketidak-stabilan ekonomi di wilayahnya dalam rangka menyukseskan program ketahanan pangan.

Seperti yang dilakukan saat ini. Koramil 28/Meurah Dua Kodim 0102/Pidie melaksanakan kegiatan tanam padi serentak musim tanam rendengan di desa Sarah Mane Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya pada Senin (31/12/2018).

Letda Inf Mahmuddin, mewakil Dandim Plh Danramil 28/ Meurah Dua mengatakan bahwa Kodim 0102/Pidie, dalam hal ini Koramil 28/ MD akan senantiasa bersama- sama PPL dan unsur pemerintah terkait melakukan pendampingan kepada petani. Menurutnya, hal itu dilakukan semata-mata untuk memberikan dukungan kepada petani yang berjuang dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.

“Sebaliknya kami juga menghimbau kepada para petani agar selalu berkerjasama, mengikuti baik arahan maupun himbauan dari petugas penyuluh dilapangan guna suksesnya program pemerintah tersebut,” tambah dia.

“Salah satunya dengan melakukan tanam padi secara serentak menggunakan varietas bibit padi dan pola tanam padi serta pola pemupukan yang seimbang sesuai arahan,” jelas Letda Inf Mahmuddin .

Dia jua menjelaskan bahwa luas sawah yang akan ditanami pada kegiatan tersebut seluas 13 Ha, dengan menggunakan jenis bibit Inpari 30 serta pola tanam Sistem Jarwo (Jajar Legowo).

Turut hadir dalam kegiatan Tanam serentak tersebut Kadis Pertanian Pidie Jaya diwakili Kabid Produksi Safri Salam SP, MP, Camat Meurah Dua diwakili Kaur Pemerintahan Razali, Kapolsek Meurah Dua diwakili Kanit Bimas Aiptu Muhazi, Kepala BPP Meurah Dua Nurlaila SP, Mantri Tani Muhammad SP, Kepala Desa Sarah Mane Siddiq, Keujruen Blang Abdullah, Ketua Poktan Murtala beserta seluruh anggota Kelompok Tani Beuna Harapan.

Pewarta: Zoni Jamil
Editor: Red.

Monday, December 31, 2018

Redaksi sukabumiNews

Sambut Tahun 2019 Kodim 0102/Pidie Gelar Istighosah dan Doa Bersama

Kodim 0102/Pidie menggelar acara Istighosah dan Doa Bersama dalam rangka menyambut tahun 2019. Acara yang di gelar dalam rangka menyambut pergantian tahun itu dilaksanakan di Meunasah Bir'ali Makodim 0102/Pidie, Senin (31/12/2018).
Aceh Pidie, SUKABUMINEWS.net Kodim 0102/Pidie menggelar acara Istighosah dan Doa Bersama dalam rangka menyambut tahun 2019. Acara yang di gelar dalam rangka menyambut pergantian tahun itu dilaksanakan di Meunasah Bir'ali Makodim 0102/Pidie, Senin (31/12/2018).

Mengawali acara tersebut, Kepala Staf Kodim Mayor Arm Musani S.Pd. M.Sc dalam sambutannya mengatakan, pihaknya menggelar istighosah dan doa bersama dalam mengisi kegiatan pergantian tahun baru ini masih dalam rangka melaksanakan tugas dari Komando atas.

“Melaui momen ini semoga apa yang telah kita perbuat dalam bertugas sepanjang Tahun 2018 ini walau masih banyak kekurangan, dapat menjadi amal ibadah yang nantinya sebagai bekal di alam akherat. Terutama kita memohon hidayah dan karunia Kepada Alllah supaya ditahun 2019 yang akan datang dapat memperbaiki segala kekurangan tersebut, serta menjadi pribadi yang bertaqwa yang selalu dalam lindungan-Nya,” harap Mayor Arm Musani S.Pd. M.Sc.

Berbagai cobaan bencana alam yang berturut-turut melanda bangsa ini, hendaknya kita jadikan sebagai wahana untuk introspeksi bersama dan senantiasa mawas diri akan tindakan kita selama ini, sehingga ke depan dapat berbuat lebih baik dan selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Alam Semesta, yaitu Allah SWT,” punkasnya.

[Pewarta: Zoni Jamil]
Editor: Red.
close
close
close