Breaking
Showing posts with label Aceh. Show all posts
Showing posts with label Aceh. Show all posts

Tuesday, August 27, 2019

Redaksi sukabumiNews

Tarian Kolosal Meriahkan Pembukaan O2SN 2019 di Banda Aceh

Tarian kolosal meriahkan pembukaan O2SN Tingkat Nasional di Provinsi Aceh. (FOTO: M ifdhal/ANTARA)  
sukabumiNews, BANDA ACEH - Tarian Kolosal yang dimainkan sebanyak 1.300 penari yang berasal dari siswa SMA dan SMK di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar ikut memeriahkan pembukaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Nasional untuk jenjang SMA dan SMK yang berlangsung Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh.

Penampilan seribuan penari dengan menggunakan sejumlah pakaian daerah dan memainkan tarian daerah asal Aceh dan juga daerah lainnya ikut menghipnotis para tamu undangan yang hadir dalam pembukaan kegiatan tingkat nasional tersebut.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Didik Suhardi yang hadir untuk membuka langsung kegiatan olimpiade olahraga tingkat nasional tersebut juga memberikan apresiasi terhadap atraksi yang ditampilkan dalam pembukaan kegiatan tingkat nasional tersebut.

“Kegiatan pembukaan yang diselenggarakan ini jauh lebih baik dari sebelumnya,” kata Sekjen Kemendikbud, Didik Suhardi di sela-sela membuka O2SN 2019 Tingkat Nasional yang diselenggarakan di Provinsi Aceh dari 25 sampai 31 Agustus 2019, dikutip ANTARA, Senin (26/8/2019) kemarin.

Ia menjelaskan Pemerintah terus berupaya memberikan pendidikan terbaik kepada generasi bangsa yang tidak hanya melalui aspek akademik tapi juga aspek non akademik seperti cabang olahraga O2SN yang diselenggarakan di provinsi berpenduduk sekitar lima juta jiwa itu.

Ketua Panitia O2SN Tingkat Nasional, Syaridin yang juga Kepala Dinas Pendidikan Aceh mengatakan kegiatan tersebut diikuti oleh 2.037 peserta dari 34 provinsi yang ada di seluruh Tanah Air.

O2SN tingkat nasional yang akan berlangsung di provinsi ujung paling barat Indonesia itu akan mempertandingkan lima cabang olahraga masing-masing atletik, renang, pencak silat, bulu tangkis dan karate.

Dalam kegiatan pembukaan tersebut turut hadir Asisten I Setda Aceh M Jafar, unsur Forkopimda setempat, Wakil Ketua TP PKK Aceh, Dyah Erti Idawati, Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman dan pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh, kabupaten/kota dan para tamu undangan dari seluruh provinsi.


Pewarta : ANTARA
Editor : Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Saturday, August 24, 2019

Redaksi sukabumiNews

Satu Dekade Berlalu, Banda Aceh Kini Kian Berkembang

wisatawan di objek wisata Rumah Adat Aceh di Banda Aceh
Sejumlah wisatawan di objek wisata Rumah Adat Aceh di Banda Aceh. [Antara/Ampelsa]  
sukabumiNews, BANDA ACEH – Tanpa terasa, musibah tsunami telah berjalan satu dekade. Bencana dahsyat yang telah meluluhlantakan Aceh menjadi ingatan yang tak terlupakan bagi segenap warga. Namun demikian, bencana itu kini mengubah wajah Ibu Kota Provinsi Aceh lebih bersinar.

Sebagai kota terparah yang dilanda tsunami, Banda Aceh kini semakin mandiri, bangkit dan lebih menggeliat. Pembangunan, baik infrastruktur maupun lapangan kerja, kembali tumbuh perlahan. Begitu juga dengan perekonomian masyarakat.

"Secara ekonomi, kita terus mengalami pertumbuhan yang tinggi setelah bencana. Secara sosial, kemasyarakatan dan kesehatan, dampak bencana besar itu juga telah dapat diatasi dengan cukup baik, sehingga Aceh, khususnya Banda Aceh, sering menjadi tempat pembelajaran pasca-bencana," ungkap Wali Kota Banda Aceh, Illiza Saaduddin Djamal, dikutip suara.com.

Menurut Illiza, 10 tahun tsunami merupakan sebuah momen yang tepat untuk mengkaji apa yang telah terjadi di Aceh. Perubahan apa saja yang terjadi di masyarakat menurutnya dapat dilihat dalam 10 tahun periode pemulihan ini. Begitu juga dengan hal-hal lain seperti bantuan, kegiatan, hingga intervensi pasca-tsunami 2004.

"Kita juga dapat melihat apakah program-program mitigasi bencana makin baik dan diterima masyarakat, sehingga hidup kita lebih aman di masa depan," ujarnya.

Banda Aceh, kata Illiza lagi, 10 tahun yang lalu sama seperti kota mati, gelap gulita dan porak-poranda. Kini, hiruk-pikuk kehidupan siang-malam sudah kembali terlihat. Bahkan menurutnya, jauh lebih ramai dibandingkan sebelumnya.

"Lihat saja misalnya, Banda Aceh yang sudah dijuluki (kota) 1001 Warung Kopi (Warkop)," ujarnya.

Saat ini sampai larut malam, warga Banda Aceh bisa menikmati hiruk-pikuk malam tanpa ada gangguan. Seperti diketahui, Aceh sebelumnya juga pernah mengalami era konflik selama lebih dari 30 tahun. Namun pasca-tsunami, warga Banda Aceh dan Aceh secara umum sudah bisa menikmati secangkir kopi sembari berdiskusi dan menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan internet.

Untuk membangun kembali Banda Aceh, pemerintah setempat menurut Illiza, telah bekerja sama dengan Tsunami and Disaster Mitigation Research Center (TDMRC) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Kobe University, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), serta Toyota Foundation. Berkat kerja sama itulah menurutnya, wajah Banda Aceh kini sudah berubah jauh lebih elok.

Kemegahan balai kota, jalan beraspal hotmix dan penataan taman kota yang indah, serta beberapa Ruang Terbuka Hijau (RTH), kini bisa disaksikan di Banda Aceh. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue juga menjadi salah satunya, di mana kawasan Pantai Ulee Lheue pun sudah dijadikan objek wisata.

Di sektor ekonomi lainnya, kini juga sudah ada beberapa mal besar yang dibangun di Banda Aceh. Antara lain adalah bangunan di Pasar Aceh, pusat perbelanjaan di Banda Aceh, serta dua mal besar yang sudah berdiri kokoh di kota ini.

"Selama 10 tahun pasca-tsunami, secara fisik, Aceh, khususnya Banda Aceh, termasuk wilayah Kecamatan Meuraxa yang menjadi ground zero, kini sudah jauh lebih baik," kata Illiza lagi.

Sementara itu, warga Aceh, menurut Illiza pula, patut bersyukur karena Unsyiah sebagai lembaga pendidikan dan penelitian utama di Aceh telah mempunyai sebuah lembaga kajian tsunami dan mitigasi bencana bertaraf internasional.

"Pusat Studi Tsunami dan Mitigasi Bencana (TDMRC) dapat menjadi tumpuan dan harapan kita untuk memahami bencana dan kebencanaan di Aceh," katanya, sembari menekankan pentingnya kajian-kajian tentang kebencanaan.

Sejenak, Illiza lantas kembali mengenang parahnya dampak dari bencana besar tsunami di tahun 2004 lalu.

"Sekitar 170.000 orang meninggal atau hilang, dan 500.000 orang kehilangan tempat tinggal di sepanjang 2.000 mil Lautan Hindia hingga ke India, Sri Lanka, Maldives, Madagaskar dan Somalia di Afrika," katanya.

Di Aceh sendiri, lanjut Illiza, tak kurang dari 126.761 orang meninggal, 93.285 hilang, 25.572 terluka, serta sebanyak 125.572 orang kehilangan tempat tinggalnya. Termasuk di antara para korban yang dinamai "syuhada tsunami 2004" itu adalah warga Kota Banda Aceh yang berjumlah 78.417 jiwa, baik yang meninggal maupun dinyatakan hilang.

"Jika tidak dilakukan usaha-usaha mitigasi dan adaptasi yang memadai, ke depan jika terjadi bencana besar (lagi), kita tidak pernah tahu berapa banyak korban manusia dan harta benda," tutupnya.


Pewarta: Afiansyah Ocxie/Suara.com
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Thursday, August 15, 2019

Redaksi sukabumiNews

Danramil beserta Anggota Koramil 18/Trienggadeng Laksanakan Panen Perdana Tanaman Jagung Demplot Kodim Pidie

sukabumiNews, PIDIE JAYA – Danramil beserta Anggota Koramil 18/Trienggadeng bersama anggota kelompok tani Meupakat melaksanakan panen perdana tanaman jagung Demplot Kodim 0102/Pidie di Desa Rawa Sari Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, Rabu (14/08/2019).

Komandan Kodim 0102/Pidie Letkol Arm. Wagino, SE., melalui Danramil Kapten Inf. Irwan kepada suabumiNews mengatakan, panen Tanaman Jagung demplot tersebut selain merupakan program Kodim 0102/Pidie dalam rangka mendukung terwujudnya ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Pidie jaya, juga supaya menjadi contoh kepada masyarakat yang ada di daerah Kecamatan Trienggadeng.

“Demplot tanaman ini merupakan salah satu bagian dari tugas dan tanggung jawab kami sebagai Satuan Komando Kewilayahan ( Satkowil ) serta sudah menjadi komitmen TNI khususnya Angkatan Darat dalam rangka melaksanakan program Pemerintah, yaitu swasembada ketahanan pangan Nasional Padi, Jagung dan kedelai ( PAJALE )", jelas Danramil di lokasi panen, Rabu (14/08/2019).

Sementara tambah Danramil, dari 8 Hektar luas lahan yang ditanamani, seluas 3 hektar yang sudah dipanen, dengan hasil lebih kurang 7 Ton per hektar.

Kapten Inf. Irwan berharap kepada para petani dan masyarakat, dengan sukses dan berhasilnya Demplot tersebut dapat menjadi sumber motivasi untuk bisa memanfaatkan lahan dengan menanam jagung bila tidak ditanami padi. Hal ini, terang Irwan, dimaksudkan dalam rangka berpartisipasi aktif membantu pemerintah mewujudkan ketahanan pangan nasional dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Zoni Jamil
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Thursday, August 8, 2019

Redaksi sukabumiNews

Polisi Aceh Tangkap Pelaku Aliran Sesat

MPU Banda Aceh
MPU Banda Aceh menggelar rapat membahas tindak lanjut dugaan penyebaran aliran sesat di Komplek Makam Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Rapat yang melibatkan semua pihak itu berlangsung di MPU setempat, Kamis, 8 Agustus 2019. (Foto: Dok. TagarID/Polsek Syiah Kuala)  
sukabumiNews, BANDA ACEH - Aparat kepolisian menangkap sekelompok orang yang diduga menyebarkan aliran sesat di Komplek Makam Syiah Kuala, Desa Deah Raya, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh pada Kamis (8/82019).

Kapolsek Syiah Kuala, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Edi Saputra mengatakan sekelompok orang itu diangkut oleh petugas ke polsek setempat pada pukul 01.00 WIB dini hari. Mereka diamankan untuk menghindari amukan massa.

Dia menjelaskan kejadian itu bermula pada Rabu, 7 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 WIB. Saat itu, petugas menerima informasi dari masyarakat di Komplek Makam Syiah Kuala ada sekelompok orang yang diduga menyebarkan aliran sesat.

"Saat tiba di lokasi, massa lebih kurang 50 orang telah mengerumuni lima orang yang diduga terkait dugaan aliran sesat, sehingga petugas langsung mengamankan mereka, juga dibantu oleh personel dari Polresta Banda Aceh," kata Edi di Banda Aceh, Kamis (8/8/2019).

“Kelompok MY mengarah kepada penyimpangan tauhid dan pendangkalan akidah.”

Kata dia, dilansir dari tagar,id, setelah pelaku dibawa ke polsek setempat, pihaknya langsung melakukan koordinasi dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri langsung Ketua MPU Banda Aceh, Dr. Tgk. Damanhuri Basyir, M.Ag beserta jajarannya. Dari hasi rapat dan pemeriksaan para pelaku, maka, diputuskan lima orang yang diringkus polisi, tiga di antaranya diperbolehkan pulang.

"Mereka yang diamankan yaitu MY dan AN, sementara Z dan ZB dijamin dan diberikan pembinaan oleh ketua Mukim Syiah Kuala, dan A untuk sementara dititipkan kepada keluarga, Namun sewaktu-waktu akan dihadirkan kembali untuk memberikan keterangan lebih lanjut terkait aliran tersebut," tuturnya.

Dari kasus ini, Wakil Ketua MPU Banda Aceh, Tu Bulqaini menyebutkan bahwa pengajian kelompok MY mengarah kepada penyimpangan tauhid dan pendangkalan aqidah.

Dari hasil pemeriksaan pimpinan kelompok tersebut, MY mengaku telah mengalami kematian sebanyak tujuh kali, dengan kematian terakhir bertemu dengan Allah dan berjumpa dengan Rasulullah sebanyak 22 kali.

Selain itu, dia juga mengaku didatangi oleh Abu Bakar yang diperintahkan oleh Syeikh-Abdurrauf supaya dirinya bertobat.

"Beliau (MY) mengaku tidak pernah belajar ilmu pengetahuan agama dan tidak pernah mengajar. Beliau mendapat ilmu melalui ilham saja kemudian mengajarkannya kepada masyarakat awam," tutur Tu Bulqaini.

Memandang kasus tersebut, Tu Bulqaini menilai bahwa persoalan itu bukanlah penistaan agama, sehingga penanganan permasalahan ini harus dilimpahkan kepada Satpol PP/WH Kota Banda Aceh.

"Persoalan ini diserahkan ke Satpol PP/WH Kota Banda Aceh untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut," ucapnya.


Pewarta: Tagar
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Monday, July 8, 2019

Redaksi sukabumiNews

Qanun Poligami Aceh Masih Sebatas Wacana

perda syariat
Dr. EMK Alidar, S.Ag., M.Hum. (Gambar Istimewa)*  
sukabumiNews, BANDA ACEH - Kepala Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh, Dr EMK Alidar SAg, menegaskan bahwa rencana pelegalan poligami di Aceh yang diatur di dalam Rancangan Qanun (Perda) Hukum Keluarga masih sebatas wacana yang berkembang dalam pembahasan di DPRA. Meski demikian, ia membenarkan draf rancangan qanun tersebut merupakan usulan pihaknya kepada DPRA.

“Itu masih sebatas wacana yang berkembang dari diskusi di DPRA dan itu menarik untuk didikusikan,” katanya di Banda Aceh, Ahad (7/7/2019), dikutip sukabumiNews dari laman Serambinews.

Alidar mengakui, Rancangan Qanun Hukum Keluarga ini merupakan usulan DSI, mengingat ada hal-hal yang perlu dibuat khusus untuk Aceh, misalnya calon pengantin (catin) harus bisa baca Alquran dan harus bebas narkoba. Usulan tersebut diajukan pada tahun 2018, tetapi karena pembahasannya tertunda, maka dimasukkan ke tahun 2019 dalam prolegda (progam legislasi daerah) yang pengesahannya ditargetkan pada September nanti.

Alidar mengatakan, selain dua ketentuan baru tersebut, ketentuan-ketentuan lainnya di dalam draf rancangan qanun, termasuk soal poligami dan syarat-syaratnya, merujuk pada ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

“Jadi yang diangkat di media itu adalah perkembangan dalam pembahasan di DPRA yang agak berbeda dengan usulan kami. Saya tidak tahu soal itu, karena pembahasan terakhir sekitar seminggu lalu belum sampai ke bab poligami. Mungkin dibahas pada pertemuan berikutnya dan saya tidak hadir,” ujarnya.

Meski demikian, ia tidak mempermasalahkan hal itu, sebab semua wacana dan sumbang pikir harus dimaksimalkan untuk menghasilkan Qanun Hukum Keluarga yang komprehensif dan mengayomi semua masyarakat dalam bidang hukum perkawinan.

Ia pun dapat memahami alur pikir anggota Komisi VII DPRA terkait poligami karena memang yang marak terjadi selama ini di Aceh adalah poligami liar melalui praktik nikah siri.

Apalagi Undang-Undang Perkawinan dan KHI menghalangi untuk berpoligami karena butuh syarat yang sangat ketat untuk itu. Sementara pernikahan siri yang konotasinya poligami terus terjadi di masyarakat Aceh.

BACA JugaQanun Poligami Aceh Menuai Pro Kontra

“Wacana dewan itu untuk menghindari poligami liar, karena memang poligami liar menyebabkan laki-laki tidak bertanggung jawab sehingga membuat perempuan terzalimi. Begitu juga anak-anak dan keturunan dari pasangan poligami liar, tidak mendapat perlindungan hukum dari negara. Ini fakta yang banyak terjadi di masyarakat kita,” ungkap Alidar.

Karena itu, lanjut dia, perlu ada solusi atau kebijakan khusus untuk menghindari terjadinya pernikahan siri. Misalnya, dengan menghukum pelaku nikah siri seperti yang dilakukan Pemerintah Malaysia.

“Di Malaysia, seseorang yang nikah siri kemudian ingin melegalkan, maka dia harus ke Mahkamah Syar’iyah. Nanti pengadilanlah yang memutuskan apakah dia dihukum penjara atau denda, setelah itu baru status nikah sirinya dilegalkan,” jelas Alidar.

“Di negara kita kan tidak ada jalan keluar (solusi) seperti itu. Negara kita seperti menutup habis celah tersebut,” tambahnya.

Nah, pembahasan yang dilakukan di DPRA dikatakan Alidar belum sampai pada tahap tersebut. “Pembahasan masih panjang, kita masih input semua masukan, akan ada rapat dengar pendapat umum (RDPU) dan paripurna,” tambahnya.

Terkait solusi apa yang diambil terkait dengan nikah siri, itu juga tergantung kesepakatan eksekutif dan legislatif nantinya. “Harus dilihat juga apakah solusi itu menyelesaikan masalah di masyarakat atau tidak? Kalau misalnya makin menimbulkan masalah, heboh, dan ribut, tentu nggak kita ambil solusi itu. Pemerintah kan nggak mau ambil risiko juga, kecuali memang semua pihak sudah sepakat, itu tidak ada masalah lagi,” demikian Alidar.

Artikel ini telah tayang di Serambinews dengan judul "Poligami Masih Sebatas Wacana"

Pewarta: AM.
Editor: Red.
Redaksi sukabumiNews

Qanun Poligami Aceh Menuai Pro Kontra

poligami
Ilustrasi Poligami* 
sukabumiNews, BANDA ACEH – Rancangan qanun (Perda) Aceh yang mengatur soal poligami menuai pro dan kontra. Ada pihak yang menilai qanun poligami perlu didukung asalkan dimasukkan syarat soal berlaku adil. Namun, di satu sisi ada pula yang menilai qanun ini justru seolah-olah membuat poligami sebagai gaya hidup.

Pemerintah provinsi dan DPR Aceh sedang membahas qanun tentang hukum keluarga yang salah satu isinya mengatur soal praktik poligami. Alasan qanun itu dibuat adalah maraknya nikah siri yang terjadi pada pasangan poligami.

Qanun itu telah masuk Program Legislasi (Proleg) pada akhir 2018. Pembahasan masih terus dilakukan antara lain dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada 1 Agustus 2019.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Aceh, Musannif, mengatakan draf qanun tersebut disusun oleh Pemprov Aceh dan sudah diterima pihak legislatif. Pembahasannya sudah dilalukan sejak awal 2019

"Dalam qanun itu, salah satu babnya mengatur tentang poligami. Poligami itu pada dasarnya dalam hukum Islam yang kita tahu dan di dalam Alquran pun diperbolehkan," kata Musannif, Sabtu (6/7/2019). Dikutip dari detik.com.

Menanggapi hal ini, Front Pembela Islam (FPI) Aceh ternyata mendukung langkah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk segera melahirkan qanun tentang hukum keluarga. FPI mendukung salah satu aturan di qanun itu, yakni soal poligami asalkan suami tetap berlaku adil.

"Kami FPI Aceh mendukung sepenuhnya DPRA untuk segera lahirkan qanun legal poligami bagi orang kaya dan yang mampu. Bahkan, bagusnya bupati minimal tiga, DPR Kab/kota dua, DPR Aceh tiga, Camat dua, KUA dua dan Kades boleh dua. Termasuk yang penghasilan dan harta memadai boleh dua," kata Ketua FPI Aceh, Tgk Muslim At-Tahiry, Minggu (7/7/2019).

Muslim menyebutkan, bagi mereka yang ingin berpoligami harus terlebih dahulu memenuhi syaratnya. Salah satunya, menurut Muslim adalah syarat Adil karena itu ketentuan Alquran.

"Syarat bisa poligami harus siap untuk berlaku adil lahir batin, dan perlu di ingat oleh lelaki jangan sekali-kali menikahi perempuan karena nafsu semata, tapi niatlah nikah untuk melindungi wanita, niatlah nikah untuk jihad," sebut Muslim.

Menurut Muslim, poligami juga bertujuan supaya tanah Aceh penuh dengan orang Aceh itu sendiri. Dia menyayangkan tanah Aceh masih banyak yang kosong dan juga sayang jika orang Aceh selalu kalah karena masyarakatnya sedikit.

BACA Juga: Qanun Poligami Aceh Masih SebatasWacana

Kendati demikian, qanun poligami ini juga mendapat kritikan. Aktivis perempuan di Aceh menilai poligami bukanlah sebagai gaya hidup.

"Bicara poligami bukan persoalan 'kepanikan' perempuan karena pada dasarnya kita semua tidak menafikan bahwa perihal poligami ada dalam ajaran Islam," kata aktivis perempuan di Aceh Muazzinah Yacob saat diwawancara detikcom, Minggu (7/7/2019).

"Jika hadirnya qanun ini hanya memaksakan perilaku secara keliru seolah poligami menjadi lifestyle (gaya hidup) bagi yang mampu namun tanpa melihat esensi dari poligami itu sendiri. Poligami bukan lifestyle," sambung dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh ini.

Sementara itu, Komnas Perempuan juga turut mengkritik qanun poligami. Komnas Perempuan menilai rancangan qanun tersebut hanya mengedepankan syahwat.

"Prihatin, ekspresi cara pandang patriarkis, hanya mengedepankan syahwat, tidak memperlakukan perempuan dengan hormat. Data Komnas Perempuan dari pengaduan yang selama ini masuk: perempuan dan anak korban paling menderita dari praktik poligami," kata Komisioner Komnas Perempuan Adriana Venny kepada wartawan, Minggu (7/7/2019).

Selain itu, Adriana mengatakan pihaknya menilai poligami termasuk bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Maka dari itu, menurutnya, poligami seharusnya dilarang.

"Bagi Komnas Perempuan, poligami merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Praktik ini harus dilarang, sama halnya di banyak negara mayoritas muslim, melarang praktik poligami," ujarnya.

"Ya satu pihak saja diuntungkan, supaya laki-laki bisa memuaskan berahinya terhadap lebih dari satu perempuan. Pertanyaan apakah boleh perempuan berpoligami?" imbuhnya.


Pewarta: Detik.com
Editor: Red.
close
close
close