Peran Yordania Kian Terpinggirkan, 'Israel' Kini Kendalikan Al-Aqsha Secara Penuh

Polisi 'Israel' berada di halaman Masjid Al-Aqsa pada hari Jum’at pertama setelah penutupan selama 40 hari (AFP)

Yerusalem (SUKABUMINEWS.net) – Yayasan Internasional Al-Quds (Al-Quds International Institution) mengeluarkan peringatan keras terkait perubahan status pengelolaan Masjid Al-Aqsha. Dalam pernyataan resmi pada Jumat (10/4/2026), yayasan tersebut menyebut bahwa 'Israel' telah berhasil memaksakan pasukannya sebagai administrator de facto Al-Aqsha dengan mengontrol penuh akses buka-tutup gerbang masjid.

Langkah ini dinilai sebagai upaya sistematis untuk merampas peran historis Departemen Wakaf Islam (lembaga di bawah pemerintah Yordania) yang selama ini bertanggung jawab atas situs suci tersebut, guna mengubah identitas Al-Aqsha secara permanen.

Krisis ini memuncak setelah polisi 'Israel' menutup Al-Aqsha selama 40 hari terakhir, penutupan terlama dalam beberapa abad, sebelum akhirnya dibuka kembali pada Kamis (9/4) atas instruksi Komando Front Dalam Negeri 'Israel'.

Yayasan Al-Quds menyoroti bahwa tindakan kepolisian 'Israel' yang menentukan kapan masjid dibuka atau ditutup, serta isolasi total terhadap Al-Aqsha selama Ramadhan dan Idul Fitri lalu, merupakan bentuk perampasan fungsi dasar Wakaf Islam dan langkah menuju kedaulatan penuh 'Israel' atas situs tersebut.

Meskipun kompleks Masjid Al-Aqsha telah dibuka kembali, ketegangan hebat langsung meledak pada hari pertama, tepatnya pada Kamis (9/4). Kurang dari 45 menit setelah shalat Subuh berakhir, polisi 'Israel' mulai menyerang jemaah menggunakan tongkat, mengusir mereka secara paksa dari halaman masjid, serta menahan tiga orang aktivis atau murabitun.

Segera setelah area tersebut dikosongkan dari jemaah Muslim, sebanyak 492 pemukim 'Israel' diizinkan masuk dalam beberapa kelompok untuk melakukan ritual keagamaan massal, termasuk meniup terompet shofar dan melakukan aksi "sujud epik".

Kondisi ini diperparah dengan kebijakan polisi 'Israel' yang menambah durasi kunjungan bagi para pemukim selama 30 menit sehingga total menjadi 6,5 jam, sebuah langkah yang dianggap sebagai upaya nyata untuk memperdalam pembagian waktu (temporal division) di situs suci tersebut.

Yayasan Al-Quds menegaskan bahwa situasi krisis saat ini merupakan puncak dari rangkaian kebijakan sistematis 'Israel' sejak 1982 yang bertujuan untuk memangkas wewenang Yordania atas Al-Aqsha. Sejarah pengikisan wewenang ini tercatat melalui beberapa tahapan krusial, dimulai dari pengawasan ketat terhadap upaya renovasi oleh pihak Wakaf pada tahun 2011, hingga upaya pemaksaan pembagian waktu ibadah secara total pada tahun 2015.

Agresi tersebut berlanjut dengan upaya pemasangan gerbang elektronik atau metal detector pada 2017, dan mencapai titik paling kritis pada periode 2025-2026 melalui pengambilalihan keputusan sepihak mengenai pembukaan serta penutupan masjid selama masa perang.

Pernyataan tersebut memperingatkan bahwa peran historis Yordania kini menghadapi ancaman eksistensial. Mengingat tantangan ini sudah melampaui kapasitas Yordania sendirian, Yayasan Al-Quds menyeru warga Yerusalem, warga Palestina di dalam wilayah pendudukan 1948, serta warga Tepi Barat untuk mengintensifkan kehadiran dan shalat di Al-Aqsha.