Breaking
SUKABUMINews menyajikan artikel, berita politik, hukum, kriminal, dunia Islam, serta berbagai peristiwa yang terjadi, baik di dalam dan Luar Negeri secara tepat dan akurat. Kontributor/wartawan SUKABUMINews dalam melaksanakan tugas selalu dibekali ID dan atau Surat Tugas. Segala bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jurnalistik, sangat kami hargai. Anda menyukai tantangan, memiliki kemampuan reportase, wawancara, melakukan penelitian? Tuangkan hasil kemampuan anda menjadi sebuah tulisan, baik dalam bentuk artikel berita. Bergabunglah bersama kami.. Kirimkan data pribadi, nama, alamat dan nomor HP. ke email: sukabumi_news@yahoo.com atau gmail: redaksi.sukabuminews@gmail.com. Hanya yang memenuhi kriteria yang akan kami muat dan undang.

Wednesday, December 11, 2019

Redaksi sukabumiNews

Maruf Minta Majelis Taklim Tak Wajib Daftar ke Kemenag

wapres Ma'ruf Amin
sukabumiNews.net, JAKARTA – Peraturan Menteri Agama (PMA) yang mengatur bahwa Majelis Taklim harus terdaftar masih menuai pro dan kontra. Wakil Presiden Maruf Amin tidak masalah dengan adanya PMA tersebut. Hanya saja dia meminta agar kebijakan itu tidak diwajibkan.

"Bahwa intinya Kementerian Agama itu akan mendaftar majelis-majelis taklim untuk pelayanan dan pembinaan, tetapi memang tidak harus atau tidak wajib," kata Maruf di Kantor Wapres, Jakarta Pusat, Rabu 11 Desember 2019.

Maruf menekankan bahwa pelayanan dan pembinaan itu hanya benar-benar diberikan ke majelis taklim yang mendaftar. Sementara majelis taklim yang lain tidak dapat.

"Ya enggak ada masalah (tidak mendaftar), tapi tidak dapat pelayanan dan tidak dapat pembinaan, karena tidak mau," ujar Maruf.

Maruf menegaskan majelis taklim yang tidak mendaftar masih boleh beraktivitas. Selama menurutnya tidak melakukan aktivitas yang melanggar aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

"Ya bolehlah, kecuali melanggar, itu ada urusannya sendiri. Tapi tidak memperoleh pembinaan dan pelayanan. Jadi sehingga daftar tetap berjalan, dan tidak harus menimbulkan kontroversi," kata Maruf.

Diketahui, PMA Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim ini berisi enam Bab dengan 22 pasal. Regulasi ini antara lain mengatur: tugas dan tujuan majelis taklim, pendaftaran, penyelenggaraan yang mencakup pengurus, ustaz, jemaah, tempat, dan materi ajar.
Majelis taklim yang dimaksud dalam PMA, mesti terdaftar dan melaporkan susunan kepengurusan dan jemaahnya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, dengan melampirkan identitas pengurus dan jemaah, seperti foto kopi KTP.

Regulasi ini juga mengatur masalah pembinaan dan pendanaan. Pasal 20 mengatur, pendanaan penyelenggaraan majelis taklim dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Artikel ini telah tayang di Vivanews dengan judul “Maruf Minta Majelis Taklim Tak Wajib Daftar ke Kemenag”.

Pewarta: Red.
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2019
Jangan Lewatkan!
Masukkan email Anda untuk berlangganan artikel terbaru :

Sampaikan pendapat dan saran Anda setelah membaca artikel di atas..

Memuat...
close