Breaking
loading...
Showing posts with label lintas-media. Show all posts
Showing posts with label lintas-media. Show all posts

Saturday, May 11, 2019

Redaksi sukabumiNews

Warga Gaza Gelar Shalat Jenazah untuk Korban Pembantaian Israel

FOTO: dok. Istimewa.
sukabumiNews, GAZA - Ratusan warga Palestina menggelar soal jenazah pertama pada hari Sabtu ini untuk seorang pemuda, yang menjadi syahid oleh tembakan Israel selama aksi protes anti-pendudukan di Jalur Gaza sehari sebelumnya.

Para pelayat menguburkan jasad Abdullah Abdul Aal, 24, di kota Rafah di Jalur Gaza selatan di tengah teriakan menuntut pertanggungjawaban Israel atas pelanggarannya terhadap para demonstran Palestina.

Setidaknya 30 warga Palestina lainnya terluka oleh tembakan tentara Israel dalam protes Jumat di dekat zona penyangga Gaza dengan Israel, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.

Sejak unjuk rasa Gaza dimulai pada Maret tahun lalu, hampir 270 demonstran telah mati syahid - dan ribuan lainnya terluka - oleh pasukan Israel yang dikerahkan di dekat zona penyangga.

Para demonstran menuntut hak para pengungsi Palestina untuk kembali ke rumah mereka di Palestina bersejarah yang menjadi tujuan mereka pada tahun 1948 untuk membuka jalan bagi negara baru Israel.

Mereka juga menuntut diakhirinya blokade 12 tahun Israel di Jalur Gaza, yang telah memusnahkan ekonomi daerah kantong pantai dan merampas sekitar dua juta penduduk dari banyak komoditas pokok.


Pewarta: fq/voa-islam
Redaksi sukabumiNews

Terungkap Otak Pemasok Kemenangan 62 Persen Prabowo-Sandi di Pilpres 2019

Pemasok data kemenangan Prabowo-Sandi Prf Laode Masihu Kamaludin (Youtube).
Siapa sosok pemasok kemenangan 62 persen Prabowo yang disebut 'setan gundul' oleh Wasekjen Demokrat Andi Arief?
sukabumiNews, SURABAYA - Sosok pemasok data kemenangan 62 persen calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno akhirnya terungkap. Koordinator yang menghimpun data-data dari lapangan merupakan Profesor Laode Masihu Kamaluddin.

Hal ini terungkap dari video yang diunggah melalui kanal Youtube Macan Idealis pada Selasa (7/5/2019). Dalam video itu, tampak kader Partai Berkarya Vasco Ruseimy yang memperkenalkan sosok pemasok data kemenangan Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019.

"Assalamualaikum, balik lagi bersama saya Vasco Ruseimy. kali ini saya sedang bersama Prof Laode," kata Vasco mengawali videonya seperti dikutip SUARA.com, Jumat (10/5/2019).

Dalam video tersebut, Vasco Ruseimy menjelaskan bahwa Laode merupakan koordinator yang mengumpolkan seluruh data C1 dari Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kemunculan video tersebut pun sekaligus untuk mematahkan asumsi yang dibuat oleh Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief beberapa waktu lalu mengenai setan gundul pemasok kemenangan menyesatkan Prabowo-Sandi.

"Biar teman-teman tahu, beliau adalah koordinatornya, otaknya yang mengumpulkan dan mengkolek semua data C1 baik itu dari relawan dan yang lain-lain semua dikumpulkan untuk pemenangan tim Pak Prabowo-Sandi intinya dan partai koalisi tentunya," jelas Vasco Ruseimy.

"Assalamualaikum, ini bulan puasa," kata Laode menyapa melalui layar video sembari tersenyum.

Seperti dilansir Suara.com, Laode Masihu Kamaludin merupakan mantan anggota MPR dari Sulawesi Utara periode 1993-1997 dan 1999-2004. Tak hanya itu, ia pun sempat menjadi anggota DPR RI periode 1997-1999 dan dilanjutkan pada periode 2004-2009 dari Partai Persatuan Pembangunan.

Pria kelahiran Wakatobi, Sulawesi Tenggara pada 17 Agustus 1949 ini telah menempuh pendidikan tinggi S1 jurusan kimia di Universitas Padjajaran dan melanjutkan gelar S2 Master of Science and Master of Engineering di Iowa State University, Amerika Serikat.
Laode pun berhasil meraih gelar Doctoral of Philosophy - Industrial Technology masih di kampus yang sama yakni Iowa State University.

Nama Laode Masihu Kamaludin sendiri pernah disebut langsung oleh Prabowo Subianto dalam pidato kebangsaan di Surabaya pada 12 April 2019. Laode Masihu Kamaludin menjadi salah satu orang yang dijanjikan akan masuk dalam jajaran menteri membantu kerja Prabowo Subianto bila ia terpilih menjadi presiden 2019-2024.

Pewarta: Suara.com

Thursday, May 9, 2019

Redaksi sukabumiNews

Kivlan Zen Sebut SBY Tak Rela Prabowo Terpilih Presiden

FOTO: Mayjen TNI (Purn) Kovlan Zen.
-- 
sukabumiNews, JAKARTA – Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein, menyebut Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono licik dan tak ingin melihat Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden.

Hal itu diutarakan Kivlan mengomentari sikap politik Demokrat dan komentar Wakil Sekjen Demokrat, Andi Arief, soal setan gundul di sekeliling Prabowo.

"Sampaikan saja bahwa SBY licik. Dia junior saya, saya yang mendidik dia, saya tahu dia orangnya licik, dia mendukung 01 waktu menang di tahun 2014," kata Kivlan di kawasan Thamrin, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Menurut Kivlan SBY dan Prabowo terlibat persaingan. SBY disebutnya tak rela ada jenderal purnawirawan lain yang menjadi presiden selain dirinya.

"Dia [SBY] mau mencopot Prabowo supaya jangan jadi calon presiden dengan gayanya segala macam," ujar Kivlan.

"Mereka ini saling bersaing antara Prabowo dan SBY. Dia tak ingin ada jenderal lain yang jadi presiden, dia ingin dirinya sendiri dan dia orangnya licik," katanya mengulangi sebutan SBY licik.

Sementara terkait pernyataan Andi Arief soal setan gundul, Kivlan menuding balik bahwa Andi lah sosok setan gundul itu.

"Andi Arief setan gundul, dia yang setan. Masa kita dibilang setan gundul," kata Kivlan.

Setan gundul yang dimaksud Andi adalah kelompok tidak rasional dan memberikan masukan sesat kepada Prabowo Subianto tentang kemenangan di Pilpres 2019 dengan total suara mencapai 62 persen.

Frasa setan gundul itu diuitkan Andi lewat akun Twitter-nya pada Senin (6/5) pagi.


Pewarta: CNN Indonesia
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Friday, April 19, 2019

Redaksi sukabumiNews

Kiai Sepuh Pendukung Jokowi dan Prabowo Bersatu Serukan Perdamaian

Kiai sepuh Jawa Timur pendukung Jokowi dan Prabowo berkumpul di kediaman Ketua PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) Jumat (18/4/2019) petang, menyikapi dinamika politik pascapemilu 2019. (Foto: iNews.id/Ihya' Ulumuddin)
----------------
sukabumiNews, SURABAYA – Puluhan kiai sepuh pendukung Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi berkumpul di kediaman Ketua PBNU Saifullah Yusuf, Jumat (19/4/2019) petang. Mereka bersatu dan bermusyawarah untuk menyerukan perdamaian pascapemilu 2019.

Dari kubu 01 misalnya, ada Pengasuh Pesantren Lirboyo Kediri KH Anwar Manshur dan KH Abdullah Kafabihi; Pengasuh Pesantren Miftachussunnah Surabaya KH Miftahul Ahyar; Pengasuh Pesantren Ploso Kediri, KH Zainuddin Djazuli dan KH Nurul Huda Djazuli; serta Pengasuh Pesantren Sidogiri, Pasuruan KH Nawawi Abdul Djalil.

Sedangkan dari kubu 02 ada pengasuh Ponpes Al Ihsan Sampang, KH Makhrus Malik. Sementara pengasuh Ponpes Sunan Drajat KH Abdul Ghofur dan Kiai Cholil As’as batal hadir karena ada keperluan mendadak. Kendati demikian, keduanya ikut menandatangani kesepakatan untuk mengakhiri kompetisi 01-02.

Selain itu, ada pengasuh Pesantren Syaichona Kholil Bangkalan KH Fakhrillah Aschal; Pengasuh Pesantren Al Amin Kediri, KH Anwar Iskandar; Pengasuh Pesantren Sabilurrosyad, Malang KH Marzuqi Mustamar; Pengasuh Pesantren Bumi Sholawat, Sidoarjo KH Ali Masyhuri; serta Pengasuh Pesantren Al-Ihsan Jrangoan, Sampang KH Mahrus Malik.

Juga hadir Pengasuh Pesantren Salafiyah, Pasuruan KH Idris Hamid; Pengasuh Pesantren Gersempal Sampang, KH Syafiuddin Wahid; Pengasuh Pesantren Al-Hikam Tunjung, Burneh, Bangkalan, KH Nuruddin Rahman; Pengasuh Pesantren Langitan, Tuban, KH Maksum Faqih; Pengasuh Pesantren Panji Kidul Situbondo KH Zakky Abdullah.     

Bersatunya kiai dari dua kubu menegaskan bahwa kompetisi telah berakhir. Tak ada lagi kelompok 01 dan 02. Tetapi yang ada adalah satu Bangsa Indonesia. Bagi mereka, kesatuan bangsa lebih penting daripada sekadar mempertahankan ego untuk saling menang. 

“Hari ini Kiai-kiai berkumpul setelah kemarin proses pilihan presiden. Ibaratnya, ini adalah melupakan 01-02 untuk bermusyawarah dalam menyikapi dinamika paska pilpres,” kata Ketua PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) selaku tuan rumah, seperti dikutip dari iNews.id.

Mereka mengganggap proses dukung mendukung telah usai dan saatnya kini menatap ke depan demi keutuhan dan kemajuan bangsa.

Ketua Ikatan Gus Gus Indonesia KH Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) yang juga ikut dalam pertemuan mengatakan ada beberapa kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan kali ini.

“Kami mendukung aparatur keamanan negara bertindak tegas untuk mengantisipasi segala bentuk kerawanan sosial dan potensi konflik horizontal di tengah masyarakat," kata Gus Fahrur. []

Tuesday, April 16, 2019

Redaksi sukabumiNews

Bawaslu Perintahkan Pungut Suara Ulang via Pos di Malaysia

Anggota Bawaslu RI. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)
sukabumiNews, JAKARTA – Setelah melakukan investigasi langsung temuan surat suara telah dicoblos di Malaysia, Bawaslu RI memerintahkan KPU agar Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur (KL) melakukan pemungutan suara ulang (PSU) lewat metode pos.

"Bawaslu memerintahkan pemungutan suara terbatas pada pos. Bawaslu memerintahkan Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri Kuala Lumpur melalui KPU untuk melakukan PSU (pemungutan suara ulang) bagi pemilih Kuala Lumpur melalui metode pos," ujar Anggota Bawaslu RI Divi Rahmat Bagja dalam jumpa pers, Jakarta, Selasa (16/4) kemarin.

Rahmat mengatakan keputusan itu dilakukan karena PPLN KL terbukti secara sah dan meyakinkan tidak melaksanakan tugas secara obyektif transparan dan profesional dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019.

"Rekomendasi ini disampaikan untuk memenuhi hak pilih WNI dan menjaga integritas proses penyelenggaraan pemilu 2019 di KL," ujar Rahmat.

Rahmat mengatakan jumlah pemilih yang terdaftar melalui pos di Malaysia adalah 319.293 pemilih. Namun, kata Rahmat, ditemukan data bahwa hasil pemilu lewat surat suara yang dikirimkan lewat pos itu tak tercatat besarannya berapa oleh PPLN Kuala Lumpur.

Sebelumnya, puluhan ribu surat suara tercoblos untuk pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf dan Partai Nasdem ditemukan di Kuala Lumpur, Malaysia.

Peristiwa itu diketahui publik lewat video yang beredar di media sosial. Kejadian itu dikonfirmasi oleh Bawaslu. Ribuan surat suara tercoblos ditemukan oleh Panwaslu Kuala Lumpur di dua titik berbeda.

"Diperkirakan jumlah surat suara yang berada di lokasi pertama sejumlah 10-20 ribu buah dan jumlah yang kurang lebih sama juga berada di lokasi kedua," kata Ketua Panwaslu Kuala Lumpur Yaza Azzahara Ulyana dalam keterangan tertulis, Kamis (11/4).

Adapun pemungutan suara di Malaysia telah digelar pada Minggu (14/4) di lima titik PPLN yakni Johor Baru, Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Kuching, dan Penang. Sebanyak 550 ribu WNI terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).


Sumber: CNN Indonesia
Redaksi sukabumiNews

Caleg PKS di Lombok Timur Terjaring OTT Politik Uang

Caleg PKS ditangkap karena politik uang. (Foto: dok. Viva)
sukabumiNews, LOMBOK – Oknum calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur dapil I dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Ali Akbar, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dan masyarakat, Senin malam, 15 April 2019.

Pelaku tertangkap saat membagikan amplop berisi uang dan stiker pada masyarakat di dua dusun. Pelaku kini dalam proses klarifikasi di Bawaslu Lombok Timur.

Ketua Panwaslu Lombok Timur, Retno Sirnopati, mengatakan oknum caleg tersebut diamankan saat tengah kampanye di masa tenang dengan memberikan amplop pada warga.

"Oleh pengawas TPS mendapatkan oknum caleg sedang kampanye di masa tenang di Kecamatan Selong. Kemudian dilaporkan ke pengawasan desa dan pengawasan kecamatan. Kemudian sama-sama dibawa ke Bawaslu Kabupaten," ujarnya.

Oknum caleg dan warga penerima amplop saat ini masih diklarifikasi dan didalami. Retno mengatakan, oknum caleg tersebut terancam dicoret dari kepesertaan dalam Pemilu 2019.

Ketua Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu NTB, Suhardi, mengatakan oknum caleg tersebut dapat dijerat Pasal 523 ayat (2) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dia dapat diancam pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp48 juta. []


Sumber: VIVA

BACA Juga: Bagikan Uang di Masa Tenang, CalegPartai Golkar Tertangkap Tangan Petugas TPS

Tuesday, February 19, 2019

Redaksi sukabumiNews

Ketua PA 212 Batal Diperiksa karena Flu dan Tekanan Darah Tinggi

[Achmad Michdan, pengacara Ketua Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif memberikan kejelasan]
sukabumiNews, SEMARANG – Ketua Persaudaraan Alumni 212, Slamet Maarif, hari ini batal diperiksa sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah berkaitan dugaan pelanggaran pemilu. Slamet tak memenuhi panggilan polisi dengan alasan kesehatan.

Achmad Michdan, salah satu kuasa hukum Slamet, mengungkapkan bahwa kliennya berhalangan hadir karena sakit.

"Beliau, Ustaz Slamat Maarif, sebenarnya sejak tadi malam ada di sini (Semarang), tapi karena beliau sakit, jadi enggak bisa hadir," kata Michdan di Markas Polda Jawa Tengah, Semarang, seperti dikutip dari laman VIVA.co.id, Senin 18 Februari 2019.

Slamet, katanya sedang flu berat dan tensi darahnya yang cukup tinggi. Tim pengacara pun meminta kepada penyidik polisi untuk menjadwalkan ulang terhadap kliennya.

"Beliau sakit karena memang jadwalnya padat sekali. Beliau alami flu berat satu minggu ini. Tekanan darah tinggi sampai 180," katanya.

Ratusan orang simpatisan organisasi Islam sejak pagi menggelar demonstrasi di depan Markas Polda Jawa Tengah. Massa yang mengklaim datang dari berbagai daerah di Indonesia itu tampak membentangkan sejumlah spanduk, poster, dan menenteng bendera tauhid. Mereka juga berorasi secara bergantian dengan mobil bak terbuka.

Kehadiran ratusan orang itu untuk mengawal Slamet Maarif yang telah ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran Pemilu. Pada pekan lalu, Slamet juga tak menghadiri pemeriksaan polisi dan meminta dijadwalkan ulang.

Slamet disangka melanggar kampane saat berorasi pada kegiatan Tablig Akbar 212 di Solo pada 13 Januari 2019. Ia dijerat dengan Pasal 492 dan 521 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu.

Wednesday, February 13, 2019

Redaksi sukabumiNews

Polisi Kecewa Bandar Besar Narkoba Divonis Bebas, Ada yang Ganjil

Pengadilan Negeri Makassar memvonis bebas Syamsu Rijal alias Kijang, terdakwa bandar narkoba dengan barang bukti sabu-sabu 3,4 kilogram. Kijang dinyatakan bebas dari dakwaan dalam sidang pada 8 Februari 2019.
sukabumiNews, MAKASAR – Pengadilan Negeri Makassar memvonis bebas Syamsu Rijal alias Kijang, terdakwa bandar narkoba dengan barang bukti sabu-sabu 3,4 kilogram. Kijang dinyatakan bebas dari dakwaan dalam sidang pada 8 Februari 2019.

Vonis bebas itu diketahui berdasarkan penelusuran perkara di laman Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor 1434/Pid.Sus/2018/PN Mks. Terdakwa lolos dari tuntutan jaksa, yakni pidana penjara enam tahun dan denda Rp1 miliar subsider dua bulan penjara.

Ketua majelis hakim Rika Mona Pandegirot, dalam amar putusannya, “Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.”

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menangkap Kijang di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, pada 20 Mei 2018. Lokasi itu adalah daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Saat ditangkap, Kijang sedang dalam perjalanan dari perairan Filipina menuju Nunukan mengendarai perahu cepat.

Kijang ditangkap setelah buron sejak April 2016. Dia disebut sebagai sumber atau pengedar pada kasus pengungkapan sabu-sabu 3,4 kilogram di Kabupaten Pinrang, Sulsel. Waktu itu ditangkap empat orang tersangka, yang dua di antaranya berstatus anggota Polri. Rekan-rekannya telah menjalani hukuman penjara, sedangkan barang bukti sabu-sabu dimusnahkan.

“Dari hasil penyelidikan, Syamsu Rijal bukan orang biasa, tapi bandar besar yang mengendalikan narkoba dari Malaysia ke Sulsel,” kata Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Kombes Dicky Sondani di Makassar, pada Mei 2018.

Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Makassar Ulfadrian Mandalani membenarkan kabar vonis bebas terhadap Kijang. Namun dia mengaku tidak tahu apa pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan. Sebab di persidangan, jaksa telah mengajukan semua bukti dari Kepolisian.

Kijang sebelumnya dituntut dengan dakwaan berlapis, yakni Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dia dianggap bersalah melakukan tindak pidana berupa permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual-beli narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman.

“Kami tidak bisa memberikan komentar terkait keputusan itu, karena sudah keputusan hakim. Tapi putusannya belum kami terima, ada upaya hukum kasasi. Setelah putusan pekan lalu, jaksa langsung kasasi,” ujar Ulfa seperti dikutip dari VIVA.co.id, Rabu, 13 Februari 2019.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur Reserse Narkoba Polda Sulsel Kombespol Hermawan mengaku kecewa atas putusan hakim membebaskan Kijang. Sebab hal itu berarti upaya penyidik Kepolisian sia-sia dalam mengungkap peredaran narkotika. Apalagi peran Kijang yang dianggap besar, yakni bandar dalam sebuah jaringan internasional.

Putusan bebas itu, katanya, terbilang ganjil. Sebab rekan-rekan Kijang yang lebih dahulu ditangkap, telah menjalani hukuman penjara. Kijang yang memiliki peran lebih besar seharusnya bisa dijerat dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup.

“Yang jelas kalau putusan pengadilan, kan, haknya hakim; hak prerogatif. Tidak tahu penilaian dari mana, yang jelas kita sudah maksimal; artinya, kita tidak main-main dalam kasus ini,” ujarnya. [SN/VIVA]

Monday, February 11, 2019

Redaksi sukabumiNews

Catat, Pakai GPS Saat Berkendara Bisa Didenda Rp 750 Ribu

Pengemudi yang mengoperasikan fitur global positionig system (GPS) di telepon pintarnya saat berkendara, bisa didenda sebesar Rp 750 ribu dan juga pidana kurungan selama tiga bulan penjara.
[Pengendara sepeda motor mengoperasikan gawainya saat berkendara di Jakarta, Jumat (8/2). Polisi akan melakukan tindakan hukum berupa tilang kepada pengendara yang menggunakan GPS saat berkendara. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)]

sukabumiNews, JAKARTA – Pengemudi yang mengoperasikan fitur global positionig system (GPS) di telepon pintarnya saat berkendara, bisa didenda sebesar Rp 750 ribu dan juga pidana kurungan selama tiga bulan penjara.

Kasubdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kompol Herman Ruswandi mengatakan, larangan penggunaan GPS sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Sudah diatur di pasal 106 ayat 1 dan pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sehingga tidak diragukan lagi," kata Herman seperti dikutip dari Antara, Minggu (10/2/2019).

Saat ini, kata Herman, penindakan dilakukan oleh petugas yang ada di lapangan. Namun ke depan penindakan tersebut akan diintegrasikan dengan sistem tilang elektronik menggunakan kamera CCTV.

"Saat ini masih oleh petugas baik yang berjaga atau yang berpatroli, tapi ke depan ketika kamera CCTV sudah terpasang dan itu juga sudah bisa dijadikan alat bukti yang sah sesuai undang-undang," ujar Herman.

Herman mengungkapkan pemakaian GPS saat berkendara berpotensi mengganggu konsentrasi pengemudi. Sehingga dikhawatirkan menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Meski demikian, Herman mengaku penggunaan GPS tetap diperbolehkan, asal tidak digunakan saat pengemudi tengah berkendara.

"Jika dia mengoperasikan GPS di ponselnya atau yang ditempelkan dalam keadaan kendaraan menepi di pinggir jalan, itu boleh. Yang jelas ditindak adalah yang mengoperasikannya saat jalan apalagi di jalur cepat, karena pasti akan mengganggu konsentrasi," kata dia.

Dengan aturan ini, Herman mengharapkan tidak ada lagi kecelakaan-kecelakaan fatal akibat pengemudi kehilangan konsentrasi ketika mengendarai kendaraannya.

"Karena aturan ini sesungguhnya bertujuan melindungi kepentingan umum yang lebih luas akibat perilaku pengemudi yang konsentrasinya terganggu karena menjalankan dua aktivitas," ujar Herman menambahkan.

Putusan MK

Sementara Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak permohonan komunitas Toyota Soluna terkait aturan larangan penggunaan GPS saat berkendara pada 30 Januari 2019 lalu.

Dalam pertimbangannya, MK beralasan dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) telah dijelaskan peraturan mengemudi secara wajar, meski disadari bahwa materi muatannya masih sederhana dan belum mampu menjangkau seluruh aspek perilaku berkendara yang tidak tertib, termasuk penggunaan GPS.

MK memahami penggunaan GPS dapat membantu pengemudi mencapai tempat tujuan. Namun, menurut MK penggunaan GPS bisa merusak konsentrasi pengendara karena pengemudi melakukan dua aktivitas sekaligus.

Hal ini yang menjadi acuan Ditlantas Polda Metro Jaya dalam menerapkan aturan larangan penggunaan GPS dalam berkendara.

Dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) tersebut, menyebutkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

Sementara Pasal 283 menyebutkan setiap orang yang melanggar Pasal 106 ayat 1 bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp 750 ribu.

"Ditambah juga putusan MK tersebut yang menolak peninjauan undang-undang itu, karena memang aturan ini orientasinya pada keselamatan," kata Herman.

Sumber: Liputan6

Saturday, January 19, 2019

Redaksi sukabumiNews

51 Tenaga Kerja Asing China Dikeluarkan dari Aceh

51 orang tenaga kerja asing atau TKA asal China, tepergok sedang bekerja di PT Shandong Licun Power Plant Technology Co.Ltd, yang lokasinya berada di PT Lafarge Holcim Indonesia di Lhoknga, Aceh Besar.
[Lokasi PT. Lafarge Holcim Indonesia di Loknga, Aceh Besar. FOTO | KBA.ONE]
sukabumiNews, ACEH – 51 orang tenaga kerja asing atau TKA asal China, tepergok sedang bekerja di PT Shandong Licun Power Plant Technology Co.Ltd, yang lokasinya berada di PT Lafarge Holcim Indonesia di Lhoknga, Aceh Besar.

TKA tersebut diketahui tanpa dokumen lengkap, saat digrebek oleh Dinas Tenaga Kerja Aceh. Dari jumlah itu, satu tenaga kerja dinyatakan ilegal (tak punya dokumen apapun).

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Wiratmadinata mengatakan, awalnya Dinas Tenaga Kerja meminta para TKA untuk melengkapi dokumen kerja. Namun, permintaan itu tidak dihiraukan, lalu pihaknya meminta TKA tersebut meninggalkan Aceh.

[Tim pengawas Dinas Tenaga Kerja Aceh menginterogasi seorang tenaga kerja China. (foto dok VIVA)]
Pihaknya memberi waktu hingga Sabtu sore, 19 Januari 2019, untuk TKA keluar dari Aceh. Sementara itu, satu orang yang dinyatakan ilegal, langsung di deportasi ke negara asalnya.

“Sabtu sore Disnaker, akan memastikan bahwa seluruh TKA harus keluar dari Aceh paling telat Pukul 18.00 WIB,” kata Wiratmadinata, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat pada Jumat malam, 18 Januari 2018.

Jika para TKA ini tetap tidak mengindahkan permintaan itu, lanjut Wira, pihak Pemerintah Aceh akan mengambil tindakan tegas. Proses keluarnya para TKA itu, juga jadi tanggung jawab perusahaan. Selanjutnya, tugas pihak Imigrasi untuk memutuskan apakah mereka akan di deportasi keseluruhan atau hal lainnya.

“Pihak perusahaan tidak kooperatif, semuanya (TKA) dikeluarkan dari Aceh,” sebutnya.

Perusahaan yang mempekerjakan 51 TKA asal China ini, tidak sesuai dengan jenis usaha sebagaimana tercantum pada dokumen Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), yang disahkan Kementerian Ketenagakerjaan RI. (SN/VIVA)

Wednesday, January 9, 2019

Unknown

Doa HRS Dihapus Instagram, Putera Ust. Arifin Ilham: Sebegitu Takutnya?

Doa HRS disampaikan melalui sambungan telepon seluler dan direkam putra Ustaz Arifin Ilham, Alvin Faiz. Rekaman doa itu kemudian diposting di akun Instagramnya, Selasa (8/1/2019) malam.
Jakarta, SUKABUMINEWS.net – Habib Rizieq Shihab (HRS) turut mengirimkan doa kepada Ustaz Arifin Ilham yang mendapat perawatan di RSCM Jakarta.

Doa HRS disampaikan melalui sambungan telepon seluler dan direkam putra Ustaz Arifin Ilham, Alvin Faiz. Rekaman doa itu kemudian diposting di akun Instagramnya, Selasa (8/1/2019) malam.

Namun, postingan itu cuma bertahan setengah jam.

“Baru 30 menit posting langsung dihapus Instagram, segitu takutnya kah dengan HRS?” tulis Alvin di Instagram Story, seperti dikutip Eramuslim.

Sebelum terhapus, rekaman doa HRS sudah banyak didengar dan ditulis oleh sejumlah media.


Berikut adalah doa Rizieq Shihab untuk Arifin Ilham.

Assalamualaikum Wr wb.

Ustaz Arifin Ilham, antum orang baik ustaz Arifin. Antum, disayang Allah SWT.

Dan semakin disayang, tentu semakin berat ujiannya.

Kemudian Habib Rizieq Shihab membacakan surat Al Fatihah di tengah doa yang diucapkan dalam bahasa Indonesia tersebut.

Setelah itu, Habib Rizieq Shihab melanjutkan lagi doanya dalam bahasa Indonesia,

Ana dengan istri sekeluarga mendoakan antum.

Saat kita tawaf, mengelilingi kabah, mendoakan antum.

Semoga antum sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah SWT.

Rekaman doa Habib Rizieq Shihab itu di-share di akun instagram Alvin hingga akhirnya terhapus.

Sebelumnya diberitakan, Ustaz Arifin Ilham sempat dijenguk sejumlah tokoh di RSCM Kencana. Mereka yang menjenguk antara lain Ustaz Yusuf Mansur, cawapres Ma’ruf Amin, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan cawapres Sandiaga Uno.

Pagi tadi, Ustaz Arifin Ilham dijenguk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi mendoakan Ustaz Arifin Ilham cepat sembuh dan kembali berdakwah.


Sumber: Eramuslim
Redaksi sukabumiNews

Obor Rakyat Kembali Terbit Jelang Pilpres 2019

Pemimpin Redaksi Tabloid Obor Rakyat Setiyardi Budiono menyatakan pihaknya akan kembali menerbitkan Obor Rakyat menjelang Pilpres 2019.
[Obor Rakyat akan kembali terbit menjelang Pilpres 2019. (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)]
Jakarta, SUKABUMINEWS.net – Pemimpin Redaksi Tabloid Obor Rakyat Setiyardi Budiono menyatakan pihaknya akan kembali menerbitkan Obor Rakyat menjelang Pilpres 2019.

"Saya berharap bulan depan sudah bisa terbit," ujar Setiyardi, Selasa malam (8/1), seperti dikutip dari CNNIndonesia.

Setiyardi dan timnya saat ini tengah melakukan pembenahan untuk memperkuat Tabloid Obor Rakyat seperti pembentukan badan hukum dan penentuan kantor untuk dijadikan tempat memproduksi berita.

Mantan jurnalis Majalah Tempo ini mengklaim masih banyak masyarakat yang menunggu Obor Rakyat untuk diterbitkan kembali. Dia memastikan bakal meningkatkan kredibilitas berita yang akan diangkat Obor Rakyat.

"Jika kami tidak kredibel, kami ditinggalkan pembaca. Tetapi buktinya kan Obor Rakyar banyak yang nunggu," kata dia.

Setiyardi mempertimbangkan perubahan format Obor Rakyat dari cetak ke media online. Namun dia belum mau mengungkap banyak soal isu yang diangkat Obor Rakyat nantinya.

"Kami sedang melakukan investigasi reporting," lanjut Setiyardi.

[Pemimpin Redaksi Obor Rakyat Setiyardi Budiono dan Redaktur Obor Rakyat Darmawan Sepriyosa (Detikcom/Hasan Alhabshy)]
Kehadiran Obor Rakyat pada Pilpres 2014 dipermasalahkan karena dianggap telah menyebar berita bohong atau hoaks. Setiyardi menjamin Obor Rakyat kelak akan hadir dengan menyuguhkan pemberitaan sesuai kaidah jurnalistik.

"Justru kalau saya tidak menerbitkan Obor Rakyat akan dicap sebagai hoaks. Jadi, nanti biarkan Obor Rakyar terbit menjadi media yang sesuai dengan standar jurnalistik baku," kata Setiyardi.

Ia pun sempat menyinggung pengalamannya mendekam di balik jeruji besi akibat kasus pencemaran nama baik bersama salah satu penulis Obor Rakyat yakni Darmawan Sepriyosa.

"Saya sendiri sudah merasakan menyebarkan hoaks itu kriminalisasi, dari sekian banyak tulisan di Obor Rakyat kami masuk penjara karena satu tulisan," tuturnya.

Pada Juni 2014, tim pemenangan capres dan cawapres Joko Widodo - Jusuf Kalla melaporkan Tabloid Obor Rakyat ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akibat menerbitkan tulisan berjudul '1001 Topeng Jokowi'. Masalah pemberitaan itu belakangan masuk ranah hukum pidana.

Pada 22 November 2017, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Setiyardi dan Darmawan delapan bulan penjara.

Saat ini, dua mantan penggawa Tabloid Obor Rakyat itu sedang menjalani masa cuti bersyarat dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dimulai dari Januari 2019 sampai dengan 8 Mei 2019.


Sumeber: CNNIndonesia

Monday, January 7, 2019

Redaksi sukabumiNews

Terungkap! 45 Artis dan 100 Model Nyambi PSK, Tarifnya? Wouw

Surabaya, SUKABUMINEWS.net – Dari pengembangan kasus prostitusi online yang menyeret nama Vanessa Angel, Polda Jawa Timur (Jatim) berhasil mengantongi daftar nama 45 artis dan 100 model yang diduga terlibat perkara ini.

Mereka semua terkait dengan jaringan dua mucikari bernama Endang dan Tantri. Berdasarkan hasil penelusuran polisi, Tantri bertugas membawahi atau menjadi perantara model. Sedangkan Endang yang kontak langsung dengan artis.

Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan mengatakan, tarif artis dan model yang diduga terlibat prostirusi bervariasi. Ada yang Rp 100 juta, Rp 80 juta, Rp 50 juta, dan Rp 25 juta.

Tergantung tingkat kepopulerannya. "Yang paling murah Rp 25 juta. Kami sudah pegang nama-namanya. Nanti kami periksa secara maraton," kata Luki di Mapolda Jatim, Senin (7/1), dikurip dari jpnn.com.

Luki menerangkan, Endang dan Tantri bukan satu-satunya anggota jaringan. Setidaknya ada satu rekan Tantri dan Endang yang juga masuk dalam satu jaringan sejak mereka beroperasi pada 2017.

Polda Jatim masih melacak keberadaan mucikari ketiga itu. Namun hasil penyidikan sementara menyebutkan bahwa mereka menerima fee sebesar 25 persen dari tarif tiap artis atau model.

Ketiga mucikari itu membagi fee-nya sama rata. "Kalau dilihat ini ada (aktifitas pemesanan) di semua kota dan luar negeri. Semua (pesanan) menggunakan digital dengan uang muka 30 persen awal," ungkap Luki.

Tak hanya jaringan sesama mucikari, Luki menyebutkan jika jaringan mereka juga berhubungan dengan para pengguna jasa seks artis.

Tak hanya pengusaha, ada pula beberapa pemesan yang berlatarbelakang lain. "Pelanggan dari segala kalangan dan profesi," sebut Luki. (sn/jpnn)

Thursday, January 3, 2019

Redaksi sukabumiNews

Menteri Syafruddin Ajak Tenaga Honorer Ikuti Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin mengajak eks honorer K2 (kategori dua) usia di atas 35 tahun mengikuti seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
[Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin]
Jakarta, SUKABUMINEWS.net – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin mengajak eks honorer K2 (kategori dua) usia di atas 35 tahun mengikuti seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

PPPK dapat mengisi Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tertentu sesuai kompetensi masing-masing.

"Ditetapkannya PP 49/2018 tentang Manajemen PPPK memberikan ruang bagi eks honorer K2 untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) PPPK. Tahun ini akan dibuka rekrutmennya," kata Menteri Syafruddin, Rabu (2/1), dikutip dari Jpnn.

Dia menyebutkan, jabatan untuk eks tenaga honorer yang diprioritaskan menjadi PPPK adalah guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian.

Namun demikian, bukan berarti eks tenaga honorer bisa serta merta menjadi PPPK. Berdasarkan PP 49/2018 mereka akan tetap melalui proses seleksi, agar memperoleh SDM yang berkualitas.

"Jadi enggak ada itu langsung jadi PPPK. Semua harus melalui tes," tegas mantan wakapolri ini.

PP 49/2018 menetapkan, batas pelamar PPPK terendah adalah 20 tahun dan tertinggi satu tahun sebelum batas usia jabatan tertentu. Misalnya, untuk tenaga guru yang batas usia pensiunnya 60 tahun, berarti bisa dilamar oleh warga negara Indonesia baik profesional, honorer yang berusia 59 tahun. Demikian juga untuk jabatan lain.

Sesuai amanat Undang-Undang No. 5/2014 tentang ASN, rekrutmen PPPK juga melalui seleksi. Ada dua tahapan seleksi, yakni seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.

Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK, wajib mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

Untuk pelamar JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu yang telah lulus seleksi pengadaan PPPK, selain mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas, juga mempertimbangkan masukan masyarakat sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

Setiap ASN yang berstatus PPPK mendapat hak dan fasilitas yang setara dengan PNS. PPPK memiliki kewajiban serta hak yang sama dengan ASN yang berstatus PNS.

Kecuali jaminan pensiun, PPPK juga mendapat perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta bantuan hukum.

Artikel ini telah tayang di jpnn.com dengan judul Simaknih Kalimat Menteri Syafruddin untuk Tenaga Honorer
Redaksi sukabumiNews

Korupsi Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar, KPK Periksa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Kepala Dinas Pendidikan Cianjur Cecep Sobandi keluar menggunakan rompi tahanan usai memjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/12/2018). KPK resmi menahan empat orang tersangka terkait OTT di Cianjur yang diantaranya Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar, Kepala Dinas Pendidikan Cianjur Cecep Sobandi, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Cianjur Rosidin, dan Kakak Ipar Bupati Cianjur Tubagus Cepy Sethiady dan mengamankan barang bukti Rp 1,5 miliar terkait gratifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur TA 2018. TEIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
[Kepala Dinas Pendidikan Cianjur Cecep Sobandi keluar menggunakan rompi tahanan usai memjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/12/2018). KPK resmi menahan empat orang tersangka terkait OTT di Cianjur yang diantaranya Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar, Kepala Dinas Pendidikan Cianjur Cecep Sobandi, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Cianjur Rosidin, dan Kakak Ipar Bupati Cianjur Tubagus Cepy Sethiady dan mengamankan barang bukti Rp 1,5 miliar terkait gratifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur TA 2018. Foto: Tribunnews/Irwan Rismawan]
Cianjur, SUKABUMINEWS.net – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memeriksa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi.

Cecep merupakan salah satu tersangka kasus dugaan korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Cianjur Tahun 2018. Namun kali ini ia akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IRM (Irvan Rivano Muchtar)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (2/1/2019), dikutip dari tribunnews.

Selain Cecep, Kakak Ipar Bupati Cianjur bernama Tubagus Cepy Sethiady juga turut menjadi terperiksa. Ia bakal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka yang sama.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan.

Irvan diduga memotong dana untuk pembangunan fasilitas sekolah yang ada di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Selain Irvan, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka.

Mereka adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi, Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan di Kabupaten Cianjur Rosidin, dan Kakak Ipar Bupati Cianjur bernama Tubagus Cepy Sethiady.

Irvan bersama sejumlah pihak diduga telah memotong pembayaran DAK Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018 sebesar 14,5 persen dari total Rp46,8 miliar.

Padahal, anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan di 140 SMP di Kabupaten Cianjur. Beberapa di antaranya untuk pembangunan ruang kelas dan laboratorium.

Pemotongan dana tersebut diambil dari DAK Pendidikan yang telah dialokasikan kepada sekitar 140 sekolah di Kabupaten Cianjur. (sn/tribun)
close
close