Breaking
loading...
Showing posts with label lintas-media. Show all posts
Showing posts with label lintas-media. Show all posts

Saturday, July 20, 2019

Redaksi sukabumiNews

1000 Ulama akan Hadiri Ijtima Ulama IV di Jakarta, Agustus 2019 Mendatang

ijtima ulama IV
sukabumiNews, JAKARTA – Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) akan kembali menggelar Ijtima Ulama IV pada awal Agustus 2019. Kabarnya, akan ada 1.000 ulama yang hadir dalam acara tersebut.

Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Ma'arif yang juga panitia Ijtima Ulama IV mengatakan, acara akan berlangsung pada 5-6 Agustus 2019 di Jakarta. "Insya Allah di Jakarta tangal 5-6 Agustus 2019," ucapan Slamet Ma'arif kepada Kantor Berita RMOL, Selasa (16/7/2019) lalu.

Nantinya, Ijtima Ulama IV ini akan dihadiri para ulama yang juga telah hadir pada Ijtima Ulama pertama hingga ketiga. "Peserta Ijtima ulama satu, dua, dan tiga akan kami undang. Kurang lebih seribu ulama dan tokoh kita undang," imbuhnya.

Untuk mematangkan acara ini, GNPF-Ulama telah melakukan rapat kepanitiaan penyelenggara Ijtima Ulama IV ini di Hotel Alia, Cikini, Jakarta Pusat pada Senin (15/7) malam.

Rapat itu untuk membahas tema serta pembahasan yang akan didiskusikan dalam Ijtima Ulama IV. "Tema daripada Ijtima akan kita bahas pada pertemuan. Jadwal, hari, waktu, dan tempat juga akan kami bahas nantinya di dalam pertemuan. Bagaimana menyikapi keadaan dan situasi dengan hal-hal yang terbaru. Nah InsyaAllah semuanya akan dapat kami bahas dan akan kami laksanakan dan di dalam Ijtima," ucap Ketua GNPF-Ulama Yusuf Muhammad Martak, dilansir dari GELORA.CO.

Editor : Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Friday, July 19, 2019

Redaksi sukabumiNews

3 Bulan Kasus Novel Harus Tuntas, Polri Yakin Sanggupi Maunya Jokowi

nevel baswedan
Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan memberikan keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/4). [ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya]
sukabumiNews, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan target tiga bulan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menindaklanjuti hasil investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyiraman Novel Baswedan.

Terkait hal itu, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Komisiaris Besar Polisi Asep Adi Saputra mengaku, optimis terkait ungkap kasus tersebut.

"Kami tetap optimis sudah sejak awal setelah kejadian 11 April itu penyelidikan, sampai ada masukan dari pemerintah, Komnas HAM, kita membuat tim pencari fakta, kita juga belerja profesional dan independen," ujar Asep di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2019), dikutip dari laman Suara.com.

Asep mengatakan, tim teknis sedianya akan mengungkap kasus tersebut akan dibentuk pekan depan. Namun, Polri akan mengevalusi seluruh temuan sebelum tim teknis bekerja.

"Secara pengorganisasian, Minggu depan akan ditetapkan keseluruhan dari tim teknis itu. Tentunya berawal dari mengevaluasi kembali apa yang dilakukan," sambungnya.

Asep menerangkan, nantinya tim teknis bakal mengusut kasus tersebut hingga aktor inteletualnya ditemukan. Nantinya pencarian dakan dimulai dari olah tempat kejadian perkara (TKP) yang hingga saat ini belum jelas karena keterbatasan saksi dan alat bukti.

"Tidak menjadi masalah karena oleh TKP bukan hanya persoalan barang bukti saja, mungkin pada saksi itu belum bicara, belum ditemukan, sekali lagi olah TKP terus berlanjut selama kegitan penyelidikan kegiatan penyidikan ini berlangsung," imbuh Asep.

Sebelumnya, Jokowi mengaku tak mau berlama-lama menunggu penyelidikan aparat kepolisian yang sudah menerima hasil investigasi TGPF yang dikerjakan selama enam bulan tersebut.

Maka, Jokowi pun hanya memberikan kesempatan kepada Kapolri Tito agar tim teknis bisa menyelidiki fakta-fakta yang ditemukan TGPF terkait teror air keras yang menimpa Novel.

"Oleh sebab itu sekali lagi kalau Kapolri kemarin menyampaikan akan meminta waktu enam bulan, saya sampaikan tiga bulan tim teknis bisa menyelesaikan apa yang kemarin disampaikan. Kita harapkan dengan temuan-temuan yang ada saya kira sudah menyasar ke kasus-kasus yang terjadi," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, hari ini.

BACA:
Soal Penyelesaian Kasus Novel, Jokowi Beri Waktu Tiga Bulan Buat Tito


Pewarta: Suara.com
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
Redaksi sukabumiNews

Soal Penyelesaian Kasus Novel, Jokowi Beri Waktu Tiga Bulan Buat Tito

presiden jokowi
Presiden Jokowi saat berpidato di acara Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7) malam. (Foto : Dwi Pambudo/Rakyat Merdeka)
sukabumiNews, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan bukanlah kasus yang mudah untuk diungkap.

Menurut Jokowi, jika kasus yang menimpa Novel Baswedan adalah kasus yang mudah diungkap, maka dalam waktu sehari dua hari, pelaku pasti akan segera terungkap.

"Kasusnya ini bukan kasus mudah, kalau kasus mudah, sehari dua hari ketemu," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/7/2019).

Pernyataan Jokowi tersebut merespon upaya TPGF kasus penyiraman Novel yang dianggap gagal dalam mengungkap kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan.

Karena itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu, meminta agar tim teknis lapangan bisa menyelesaikan dalam waktu tiga bulan untuk mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.

"Oleh sebab itu sekali lagi kalau Kapolri kemarin menyampaikan akan meminta waktu enam bulan, saya sampaikan tiga bulan tim teknis bisa menyelesaikan apa yang kemarin disampaikan. Kami harapkan dengan temuan-temuan yang ada saya kira sudah menyasar ke kasus-kasus yang terjadi," ujar Jokowi.

Jokowi pun mengapresiasi kepada Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyiraman Novel Baswedan yang telah bekerja enam bulan. Ia berharap agar tim teknis lapangan segera menindaklanjuti temuan-temuan yang ada.

Ketika ditanya apakah akan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen jika dalam waktu tiga bulan tim teknis belum berhasil mengungkap siapa pelaku penyiraman air keras ke Novel Baswedan, Jokowi mengatakan akan menunggu hasil terlebih dahulu.

"Saya beri waktu tiga bulan. Saya lihat nanti setelah tiga bulan, hasilnya kayak apa. Jangan sedikit-sedikit larinya ke saya, tugas Kapolri apa nanti," tandasnya.

BACA:
3 Bulan Kasus Novel Harus Tuntas, Polri Yakin Sanggupi Maunya Jokowi

Sebelumnya, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan menyampaikan hasil investigasi yang dikerjakan selama 6 bulan. Mereka tidak berhasil atau gagal mengungkap pelaku penyiraman.

Penyampaian hasil tersebut digelar di Gedung Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (17/7/2019).

Dengan penyampaian hasil tersebut, tim pakar meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk membuat tim teknis spesifik.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Brigadir Jenderal Mochammad Iqbal menerangkan, pihaknya akan segera membentuk tim yang diketuai oleh Kepala Bagian Reserse Kriminal Mabes Polri, Komisiaris Jenderal Polisi Idham Azis.

"Tim teknis lapangan akan segera dibentuk, dipimpin oleh bapak Kabareskrim akan segera menunjuk seluruh personel dalam tim dengan kapasitas terbaik," ujar Iqbal di gedung Bareskrim Polri, Rabu (17/7/2019).

Artikel ini telah tayang di Suara.com dengan judul “Soal Penyelesaian Kasus Novel, Jokowi: Jangan Sedikit-sedikit Lari ke Saya”



Editor: Red
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
Redaksi sukabumiNews

Terkuak, Prabowo Ternyata Tak Kabari Pembina Gerindra saat Bertemu Jokowi

Akhirnya, pertemuan perdana Jokowi - Prabowo terjadi di Stasiun MRT Lebak Bulus (13/7/2019) [Suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
sukabumiNews, JAKARTA – Pertemuan antara Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi di stasiun KRT pada Sabtu (13/7/2019) ternyata di luar sepengetahuan Dewan Pembina Gerindra.

Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco mengatakan ketidaktahuan Dewan Pembina akan rencana Prabowo bertemu Jokowi tersebut lantaran Prabowo yang belum sempat melapor.

Karena itu, Prabowo menggelar pertemuan dengan Dewan Pembina untuk memberikan penjelasannya langsung pada hari ini di kediamannya di Bojong Koneng, Hambalang, Bogor.

"Pada prinsipnya Pak Prabowo tadi menerangkan soal rencana pertemuan MRT yang memang tidak disampaikan ke Dewan Pembina karena sifatnya mendadak dan situasional," kata Dasco kepada wartawan, Jumat (19/7/2019), dikutip dari Suara.com.

Dalam pertemuan dengan Dewan Pembina, Prabowo kemudian memberikan klarifikasinya tentang apa yang sebenarnya terjadi saat dirinya bertemu Jokowi pekan lalu.

"Nah namun tadi sudah disampaikan pada teman-teman Dewan Pembina bahwa pertemuan itu tujuannya adalah untuk meredam gejolak di masyarakat dan juga untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu dalam upaya menyelamatkan kawan-kawan yang saat itu sudah dan sedang mengalami proses hukum sehingga suasana bisa kondusif," tutur Dasco.

Sebelumnya, Prabowo Subianto membentuk tim seleksi nama anggota perwakilan rakyat terpilih untuk menduduki jabatan strategis di DPR RI maupun DPRD tingkat provinsi, kabupaten atau kota.

Tim tersebut dibentuk Prabowo usai melakukan rapat dengan Dewan Pembina Gerindra pada hari ini di kediamannya di Hambalang, Bogor.

"Berdasarkan anggaran dasar, kewenangan untuk menetapkan pimpinan DPR RI, ketua DPR provinsi, wakil ketua DPR provinsi, ketua DPR kabupaten/kota, wakil ketua kabupaten kota adalah wewenang Ketua Dewan Pembina. Oleh karena itu, kita bentuk tim untuk menseleksi nama-nama dimaksud untuk menempati posisi strategis di DPR RI, provinsi dan kabupaten/kota," ujar Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di Hambalang, hari ini.

Muzani mengatakan berdasarkan laporan hasil pemilu legislatif dari keputusan KPU, Gerindra mendapatkan sebanyak 78 kursi DPR RI, serta 2.245 anggota DPRD terpilih untuk di seluruh Indonesia.

Berdasarkan perolehan tersebut, lanjut Muzani, Gerindra telah menentukan posisi strategis sebagai pimpinan baik di DPR RI maupun DPRD. Namun untuk siapa saja nanti anggota dewan terpilih yang akan mengisi posisi tersebut, masih akan diseleksi melalui tim.

"Dari jumlah itu kita menempatkan 3 orang, 1 orang wakil ketua DPR RI, 3 orang ketua DPR provinsi. 50 ketua DPRD kabupaten/kota dan ada kurang lebih 164 wakil ketua DPRD kabupaten/kota dan 22 wakil ketua DPRD provinsi," kata Muzani.

Pewarta: Suara.com
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Tuesday, July 16, 2019

Redaksi sukabumiNews

DPR Terima Surat Presiden Jokowi soal Permohonan Amnesti Baiq Nuril

amnesti baiq nuril
Baiq Nuril Maqnun, korban pelecehan seksual yang justru divonis penjara karena perekaman ilegal, mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/7/2019). Kedatangan Baiq Nuril adalah untuk menyerahkan surat pengajuan amnesti kepada Presiden Joko Widodo. (KOMPAS.com)
sukabumiNews, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo terkait permintaan pertimbangan permohonan amnesti untuk Baiq Nuril Maqnun, korban pelecehan seksual yang divonis penjara karena perekaman ilegal.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan bahwa pihaknya telah menerima surat dari Presiden Jokowi sekitar pukul 17.15 WIB. Surat itu kemudian diteruskan ke Ketua DPR Bambang Soesatyo. "Suratnya sudah saya teruskan ke Ketua DPR. Sekitar 20 menit lalu masuk dari Istana," ujar Indra dikutip KOMPAS, Senin (15/7/2019).

Seusai prosedur, lanjut Indra, surat dari Presiden Jokowi akan dibacakan dalam Rapat Paripurna yang akan digelar pada Selasa (16/7/2019). "Besok pagi langsung di paripurna saya masukkan dan dibacakan suratnya di paripurna," kata Indra.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 2, amnesti dan abolisi merupakan kewenangan presiden selaku kepala negara. Kendati demikian, Presiden membutuhkan pertimbangan dari DPR.

Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menuturkan bahwa Baiq Nuril berpeluang diberikan amnesti oleh Presiden Joko Widodo. Hal itu merupakan inti dari pendapat hukum yang telah diserahkan pihak Kemenkumhan kepada Presiden Jokowi.

"Dari kemenkumham melihat ada peluang untuk memberikan amnesti," ujar Yasonna saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Kasus ini bermula saat Baiq Nuril menerima telepon dari Kepsek M pada 2012.

Dalam perbincangan itu, Kepsek M menceritakan tentang hubungan badannya dengan seorang wanita yang juga dikenal Nuril. Karena merasa dilecehkan, Nuril merekam perbincangan tersebut.

Pada 2015, rekaman itu beredar luas di masyarakat Mataram dan membuat Kepsek M geram. Kepsek lalu melaporkan Nuril ke polisi karena merekam dan menyebar rekaman tersebut.

MA lewat putusan kasasi pada 26 September 2018 menghukum Baiq Nuril 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan. Vonis hukuman itu diberikan sesuai dengan pelanggaran Pasal 27 Ayat 1 juncto Pasal 45 Ayat 1 UU Nomor 11/2008 tentang ITE. Belakangan, Baiq Nuril mengajukan PK, tetapi ditolak oleh MA.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "DPR Terima Surat Presiden Jokowi soal Permohonan Amnesti Baiq Nuril"


Pewarta: KOMPAS
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Saturday, July 13, 2019

Redaksi sukabumiNews

Ketua Garda 212 Soal Pertemuan Jokowi-Prabowo: Speechless

Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo. | Gambar: Istimewa* 
sukabumiNews, JAKARTA - Ketua Umum Garda 212 Ansufri Idrus Sambo mengatakan pihaknya tidak bisa berkata apapun menanggapi pertemuan yang dilakukan Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo di stasiun MRT, Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (12/7).

Namun Sambo mengaku pihaknya menghargai keputusan Prabowo. Ia mengatkan sebagai pendukung hanya bisa mendukung meski berbeda pandangan.

"Speechless," kata Sambo seperti dikutip sukabumiNews dari CNNIndonesia.com, Sabtu (13/7).

"Tapi kalau kita kan punya pertimbangan sendiri-sendiri. Bisa beda-beda kan pertimbangan politik dan macam-macam. Saya hanya bisa menghargai Pak Prabowo," ujar dia.

Sambo menegaskan pertemuan itu ditafsirkan belum berarti akan terjadi rekonsiliasi. Jika terjadi, kata dia, maka pihaknya belum bisa menentukan pilihan apakah akan tetap mendukung Prabowo atau tidak.

"Kita masih lihat saja ke depan bagaimana. Kalau nanti jadi rekonsiliasinya buat rakyat dan umat, juga tidak ada lagi ulama yang dikriminalisasi, janji-janji dipenuhi, mungkin kita akan adem-adem saja," jelas Sambo.

Selain itu, dia mengingatkan pihaknya akan melakukan perlawanan jika ada kepentingan-kepentingan tertentu yang diselipkan dalam pertemuan itu.

Artikel ini telah tayang di CNN Indonesia dengan judul "Ketua Garda 212 Soal Pertemuan Jokowi-Prabowo: Speechless"

Saturday, June 1, 2019

Redaksi sukabumiNews

Plt Bupati Cianjur Imbau Pemegang Kunci Mobil Dinas Tak Bawa Mobil Dinas-nya Buat Mudik

Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman
-- 
sukabumiNews, CIANJUR - Plt Bupati Cianjur Herman Suherman mengimbau kepada segenap aparatur sipil negara yang memegang kunci mobil dinas supaya tidak menggunakan kendaraan dinasnya untuk mudik ke kampung halamannya masing-masing.

Herman mengatakan, ada ratusan lebih kendaraan dinas yang saat ini pengelolaan dan perawatannya dibebankan kepada ASN yang memegang kunci tersebut.

"Sesuai dengan surat edaran dari pusat, kami juga telah mengimbau dan membuat surat edaran kepada masing-masing dinas agar tak menggunakan kendaraan dinasnya untuk mudik," ujar Herman, Sabtu (1/5/2019).

Herman mengatakan, saat tak digunakan mudik, kendaraan dinas dititipkan atau disimpan di tempat yang aman untuk menjaga dari hal yang tak diinginkan.

Herman berharap perayaan Idulfitri di Kabupaten Cianjur khususnya berjalan tertib dan aman. Selain telah berkoordinasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah, pihaknya juga telah melakukan beragam persiapan dan tindakan preventif seperti melakukan sidak ke Pasar Induk dan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan umum angkutan lebaran di wilayah Kabupaten Cianjur.

"Jajaran dari Disperindag telah melakukan operasi pasar murah untuk menstabilkan harga, jajaran dishub bekerjasama dengan kepolisian telah melakukan kegiatan pemeriksaan kendaraan angkutan lebaran," kata Herman.

Herman juga mengajak warga menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing menjelang hari raya dan setelah hari raya.


Pewarta: Tribun/Siti Cjr
Editor: Red.

Friday, May 31, 2019

Redaksi sukabumiNews

S&P Kerek Peringkat Utang Indonesia Jadi BBB, Ini Alasannya

Lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P) menaikkan peringkat utang Indonesia menjadi BBB dengan prospek stabil.
Lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P) menaikkan peringkat utang Indonesia menjadi BBB dengan prospek stabil. (FOTO: Bisnis.com)
-- 
sukabumiNews, JAKARTA – Lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P) menaikkan peringkat utang Indonesia menjadi BBB dengan prospek stabil.

S&P menaikkan peringkat kredit Indonesia sebesar satu tingkat menjadi BBB dari BBB-. Selain itu, peringkat utang Indonesia jangka pendek dikerek menjadi A-2 dari A-3.

Langkah tersebut diambil dengan mempertimbangkan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat dan dinamika kebijakan yang mendukung.

“Kami menaikkan peringkat tersebut untuk mencerminkan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat dan dinamika kebijakan mendukung, yang kami perkirakan akan bertahan menyusul terpilihnya kembali Presiden Joko Widodo,” papar S&P, dikutip dari Bisnis.com, Jumat (31/5/2019).

“Peringkat utang Indonesia terus didukung oleh utang pemerintah yang relatif rendah dan kinerja fiskal yang moderat,” lanjutnya, seperti dilansir dari Bloomberg.

Peningkatan peringkat itu akan menjadi kesempatan bagi Jokowi, sebutan akrab Joko Widodo, yang telah berjanji untuk mendorong pertumbuhan dan memperluas dorongan infrastruktur pada masa jabatan keduanya.

Peringkat tersebut sekaligus menempatkan Indonesia pada tingkat yang sama dengan Hongaria dan Uruguay, meskipun satu tingkat di bawah Filipina.

“Peningkatan ini memvalidasi pandangan kami bahwa fundamental-fundamental Indonesia sehat dan prospek reformasi tetap bagus pascapemilu,” ujar Euben Paracuelles, seorang ekonom di Nomura Holdings Inc., Singapura.

Menyusul laporan kenaikan peringkat itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik signifikan 1,35 persen atau 82,31 poin ke level 6.186,42 pada pukul 14.18 WIB, sedangkan nilai tukar rupiah melonjak 148 poin atau 1,03 persen ke level Rp14.262 per dolar AS. []

Wednesday, May 29, 2019

Redaksi sukabumiNews

Ini 3 Negara yang Dikunjungi Prabowo Pasca Pilpres 2019

Tidak hanya dilakukan sekali, Prabowo tercatat sudah melakukan kunjungan ke 3 negara setelah berlangsungnya perhelatan Pemilu 2019 pada 17 april.

FOTO: Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (tengah) meninggalkan lokasi seusai menghadiri aksi peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Rabu (1/5/2019). - ANTARA/Rivan Awal Lingga
-- 
sukabumiNews, JAKARTA - Calon Presiden 02, Prabowo kembali jadi sorotan publik ketika pada Selasa (28/5/2019) kemarin, santer diberikan melakukan penerbangan ke luar negeri bersama warga negara asing.

Namun perjalanan ke luar negeri itu tidak hanya dilakukan sekali ini saja.Tercatat setelah berlangsungnya perhelatan Pemilu 2019 pada 17 april 2019, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut diketahui sudah melakukan kunjungan ke 3 negara. Negara mana saja yang dikunjungi Prabowo? Berikut ini daftarnya seperti dilansir Bisnis.com

1. Brunei Darussalam

Prabowo pertama kali dikabarkan ke luar negeri pada 16 Mei atau 29 hari pasca perhelatan Pemilu 2019. Capres nomor urut 02 itu dikabarkan berangkat ke Brunei Darussalam lewat Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Menurut dokumen manifest penerbangan, ada 11 orang yang ikut dalam rombongan tersebut. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Sam Fernando mengatakan, rombongan bertolak ke Bandar Sri Begawan, ibu kota Brunei, pada pukul 12.10 WIB.

Prabowo dan rombongan disebutkan pergi ke Brunei menggunakan pesawat pribadinya, Embraer 190/Lineage 1000 dengan nomor registrasi 9H-NYC. Durasi kepergian ternyata tidak sampai satu hari karena Ketua Umum Partai Gerindra itu tiba kembali di Ibu Kota pada malam harinya.

"Arrived pada hari dan tanggal yang sama jam 20.12 WIB," terang Sam.

Berikut ini daftar penumpang pesawat yang menerbangkan Prabowo dan rombongan ke Brunei;

1. Muhammad Harrifar Syafar
2. Mohamad Rizki Irmansyah
3. Alvano Armi Sundah Kalalo
4. Sugiono
5. Wedi Kamaludin
6. Julius Indra Kurniawan
7. Julando Richard Mandey
8. Simon Aloysius Mantiri
9. Frangel Hendra Pantouw
10. Ansfuri ID Sambo
11. Amien Rais

Dalam manifest tersebut muncul nama Wedi Kamaludin. Yang bersangkutan merupakan Direktur Marketing anak perusahaan Pertamina, Pertamina Trans Kontinental.

Terkait hal ini, PT Pertamina (Persero) memastikan bakal mengusut keterkaitan perjalanan Wedi dengan rombongan Prabowo. Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman menerangkan bahwa pihaknya masih melakukan investigasi.

Masih diselidiki apakah perjalanan Wedi ke Brunei atas kepentingan pribadi atau untuk perusahaan. Selain itu juga dicari ketentuan-ketentuan mana saja yang dilanggar. "Sembari investigasi sedang dilakukang, yang bersangkutan sementara ini dinonaktifkan," terang sumber di Pertamina tersebut, 20 Mei lalu.

2. Uni Emirat Arab

Prabowo kemudian dikabarkan pergi ke Dubai, Uni Emirat Arab, pada Selasa (28/5/2019). Eks Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus itu lepas landas dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada pukul 08.14 WIB.

Berdasarkan manifest penerbangan yang beredar, Prabowo pelesiran ke Dubai  bersama beberapa orang seperti, asisten pribadinya Tedy Arman, Yuriko Fransiska Karundeng, dan Gibrael Habel Karapang.

Tak hanya itu, Prabowo juga pergi bersama beberapa warga negara asing seperti, Mikhail Davynov dan Amzhelika Butaeva warga negara Rusia, Justin warga negara Amerika Serikat (AS), dan Mischa Gemermann warga Jerman.

Prabowo bersama rombongan kembali terbang menggunakan pesawat yang sama saat bertolak menuju Brunei. Kabar penerbangan ke Dubai itu turut dibenarkan oleh Kasubag Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham, Sam Fernando.

Terkait kepergian tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Geringra, Ferry Juliantono justru mengaku tidak tahu kalau pimpinannya pergi keluar negeri.

"Saya belum tahu. Kalau kemarin kan ke Solo yah. Tapi kalau hari ini ke luar negeri saya tidak tahu," terang Ferry saat dikonfirmasi.

Sementara itu DPP Partai Gerinda yang juga Anggota Juru Debat Prabowo Sandi, Ahmad Riza Patria mengaku belum bisa memastikan kapan ketua umumnya akan kembali ke Jakarta.

"Biasanya tidak terlalu lama di luar negeri. Ya lebih [dari dua hari] lah kalau ke Dubai karena jauh. Kecuali kalau di Bangkok, Thailand bisa 1-2 hari," katanya saat dihubungi, Selasa (28/5/2019).

Riza juga menyebut bahwa Prabowo pergi ke Dubai karena ada urusan bisnis untuk bertemu dengan kolega-kolega dekatnya. Hal ini dilakukan karena selama kampanye Pilpres 2019, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut tidak punya waktu luang untuk bertemu kolega dan temannya.

Selain itu, pasangan Sandiaga Uno tersebut juga dijadwalkan melakukan cek kesehatan di Dubai. Cek kesehatan tersebut, terang Riza, bukan karena Prabowo sedang sakit, melainkan cek rutin yang biasa dilakukan. "Periksa kesehatan rajin, bagus kok, kesehatan prima. Prabowo itu kan disiplin menjaga kesehatan, mantan tentara, hidupnya displin dan tertip," papar Riza.

3. Austria    

Usai dikabarkan terbang ke Dubai, muncul obrolan di media massa kalau pesawat yang mengangkut Prabowo itu melanjutkan penerbangan ke Austria.

Misalnya seperti akun @bungdp25 yang menulis, "Om @kurawa bahas Prabowo terbang ke Dubai dan Austria dong."


Hal ini juga dapat dibuktikan berdasarkan pantauan Bisnis.com pada situs pelacakan penerbangan seluruh dunia secara real time, AirNav RadarBox. Dalam situs itu memuat nomor penerbangan AXY2810 yang menunjukkan pesawat Embraer 190/Lineage 1000 dengan nomor registrasi 9H-NYC melakukan penerbangan dari Dubai menuju Vienna.


Namun seorang warganet melempar dugaan bahwa pendaratan pesawat Prabowo di Austria terpaksa. "Karena pesawat sudah berbelok menuju Swiss (warna kuning), tiba-tiba tajam ke kanan dan berhenti di Austria (merah)," tulis akun @CumaSiBudi.

Sampai berita ini diturunkan belum dapat dipastikan apa tujuan sebenarnya Prabowo melakukan penerbangan baik ke Dubai ataupun ke Austria.


Pewarta: Bisnis.com 

Saturday, May 11, 2019

Redaksi sukabumiNews

Warga Gaza Gelar Shalat Jenazah untuk Korban Pembantaian Israel

FOTO: dok. Istimewa.
sukabumiNews, GAZA - Ratusan warga Palestina menggelar soal jenazah pertama pada hari Sabtu ini untuk seorang pemuda, yang menjadi syahid oleh tembakan Israel selama aksi protes anti-pendudukan di Jalur Gaza sehari sebelumnya.

Para pelayat menguburkan jasad Abdullah Abdul Aal, 24, di kota Rafah di Jalur Gaza selatan di tengah teriakan menuntut pertanggungjawaban Israel atas pelanggarannya terhadap para demonstran Palestina.

Setidaknya 30 warga Palestina lainnya terluka oleh tembakan tentara Israel dalam protes Jumat di dekat zona penyangga Gaza dengan Israel, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.

Sejak unjuk rasa Gaza dimulai pada Maret tahun lalu, hampir 270 demonstran telah mati syahid - dan ribuan lainnya terluka - oleh pasukan Israel yang dikerahkan di dekat zona penyangga.

Para demonstran menuntut hak para pengungsi Palestina untuk kembali ke rumah mereka di Palestina bersejarah yang menjadi tujuan mereka pada tahun 1948 untuk membuka jalan bagi negara baru Israel.

Mereka juga menuntut diakhirinya blokade 12 tahun Israel di Jalur Gaza, yang telah memusnahkan ekonomi daerah kantong pantai dan merampas sekitar dua juta penduduk dari banyak komoditas pokok.


Pewarta: fq/voa-islam
Redaksi sukabumiNews

Terungkap Otak Pemasok Kemenangan 62 Persen Prabowo-Sandi di Pilpres 2019

Pemasok data kemenangan Prabowo-Sandi Prf Laode Masihu Kamaludin (Youtube).
Siapa sosok pemasok kemenangan 62 persen Prabowo yang disebut 'setan gundul' oleh Wasekjen Demokrat Andi Arief?
sukabumiNews, SURABAYA - Sosok pemasok data kemenangan 62 persen calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno akhirnya terungkap. Koordinator yang menghimpun data-data dari lapangan merupakan Profesor Laode Masihu Kamaluddin.

Hal ini terungkap dari video yang diunggah melalui kanal Youtube Macan Idealis pada Selasa (7/5/2019). Dalam video itu, tampak kader Partai Berkarya Vasco Ruseimy yang memperkenalkan sosok pemasok data kemenangan Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019.

"Assalamualaikum, balik lagi bersama saya Vasco Ruseimy. kali ini saya sedang bersama Prof Laode," kata Vasco mengawali videonya seperti dikutip SUARA.com, Jumat (10/5/2019).

Dalam video tersebut, Vasco Ruseimy menjelaskan bahwa Laode merupakan koordinator yang mengumpolkan seluruh data C1 dari Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kemunculan video tersebut pun sekaligus untuk mematahkan asumsi yang dibuat oleh Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief beberapa waktu lalu mengenai setan gundul pemasok kemenangan menyesatkan Prabowo-Sandi.

"Biar teman-teman tahu, beliau adalah koordinatornya, otaknya yang mengumpulkan dan mengkolek semua data C1 baik itu dari relawan dan yang lain-lain semua dikumpulkan untuk pemenangan tim Pak Prabowo-Sandi intinya dan partai koalisi tentunya," jelas Vasco Ruseimy.

"Assalamualaikum, ini bulan puasa," kata Laode menyapa melalui layar video sembari tersenyum.

Seperti dilansir Suara.com, Laode Masihu Kamaludin merupakan mantan anggota MPR dari Sulawesi Utara periode 1993-1997 dan 1999-2004. Tak hanya itu, ia pun sempat menjadi anggota DPR RI periode 1997-1999 dan dilanjutkan pada periode 2004-2009 dari Partai Persatuan Pembangunan.

Pria kelahiran Wakatobi, Sulawesi Tenggara pada 17 Agustus 1949 ini telah menempuh pendidikan tinggi S1 jurusan kimia di Universitas Padjajaran dan melanjutkan gelar S2 Master of Science and Master of Engineering di Iowa State University, Amerika Serikat.
Laode pun berhasil meraih gelar Doctoral of Philosophy - Industrial Technology masih di kampus yang sama yakni Iowa State University.

Nama Laode Masihu Kamaludin sendiri pernah disebut langsung oleh Prabowo Subianto dalam pidato kebangsaan di Surabaya pada 12 April 2019. Laode Masihu Kamaludin menjadi salah satu orang yang dijanjikan akan masuk dalam jajaran menteri membantu kerja Prabowo Subianto bila ia terpilih menjadi presiden 2019-2024.

Pewarta: Suara.com

Thursday, May 9, 2019

Redaksi sukabumiNews

Kivlan Zen Sebut SBY Tak Rela Prabowo Terpilih Presiden

FOTO: Mayjen TNI (Purn) Kovlan Zen.
-- 
sukabumiNews, JAKARTA – Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein, menyebut Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono licik dan tak ingin melihat Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden.

Hal itu diutarakan Kivlan mengomentari sikap politik Demokrat dan komentar Wakil Sekjen Demokrat, Andi Arief, soal setan gundul di sekeliling Prabowo.

"Sampaikan saja bahwa SBY licik. Dia junior saya, saya yang mendidik dia, saya tahu dia orangnya licik, dia mendukung 01 waktu menang di tahun 2014," kata Kivlan di kawasan Thamrin, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Menurut Kivlan SBY dan Prabowo terlibat persaingan. SBY disebutnya tak rela ada jenderal purnawirawan lain yang menjadi presiden selain dirinya.

"Dia [SBY] mau mencopot Prabowo supaya jangan jadi calon presiden dengan gayanya segala macam," ujar Kivlan.

"Mereka ini saling bersaing antara Prabowo dan SBY. Dia tak ingin ada jenderal lain yang jadi presiden, dia ingin dirinya sendiri dan dia orangnya licik," katanya mengulangi sebutan SBY licik.

Sementara terkait pernyataan Andi Arief soal setan gundul, Kivlan menuding balik bahwa Andi lah sosok setan gundul itu.

"Andi Arief setan gundul, dia yang setan. Masa kita dibilang setan gundul," kata Kivlan.

Setan gundul yang dimaksud Andi adalah kelompok tidak rasional dan memberikan masukan sesat kepada Prabowo Subianto tentang kemenangan di Pilpres 2019 dengan total suara mencapai 62 persen.

Frasa setan gundul itu diuitkan Andi lewat akun Twitter-nya pada Senin (6/5) pagi.


Pewarta: CNN Indonesia
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Friday, April 19, 2019

Redaksi sukabumiNews

Kiai Sepuh Pendukung Jokowi dan Prabowo Bersatu Serukan Perdamaian

Kiai sepuh Jawa Timur pendukung Jokowi dan Prabowo berkumpul di kediaman Ketua PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) Jumat (18/4/2019) petang, menyikapi dinamika politik pascapemilu 2019. (Foto: iNews.id/Ihya' Ulumuddin)
----------------
sukabumiNews, SURABAYA – Puluhan kiai sepuh pendukung Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi berkumpul di kediaman Ketua PBNU Saifullah Yusuf, Jumat (19/4/2019) petang. Mereka bersatu dan bermusyawarah untuk menyerukan perdamaian pascapemilu 2019.

Dari kubu 01 misalnya, ada Pengasuh Pesantren Lirboyo Kediri KH Anwar Manshur dan KH Abdullah Kafabihi; Pengasuh Pesantren Miftachussunnah Surabaya KH Miftahul Ahyar; Pengasuh Pesantren Ploso Kediri, KH Zainuddin Djazuli dan KH Nurul Huda Djazuli; serta Pengasuh Pesantren Sidogiri, Pasuruan KH Nawawi Abdul Djalil.

Sedangkan dari kubu 02 ada pengasuh Ponpes Al Ihsan Sampang, KH Makhrus Malik. Sementara pengasuh Ponpes Sunan Drajat KH Abdul Ghofur dan Kiai Cholil As’as batal hadir karena ada keperluan mendadak. Kendati demikian, keduanya ikut menandatangani kesepakatan untuk mengakhiri kompetisi 01-02.

Selain itu, ada pengasuh Pesantren Syaichona Kholil Bangkalan KH Fakhrillah Aschal; Pengasuh Pesantren Al Amin Kediri, KH Anwar Iskandar; Pengasuh Pesantren Sabilurrosyad, Malang KH Marzuqi Mustamar; Pengasuh Pesantren Bumi Sholawat, Sidoarjo KH Ali Masyhuri; serta Pengasuh Pesantren Al-Ihsan Jrangoan, Sampang KH Mahrus Malik.

Juga hadir Pengasuh Pesantren Salafiyah, Pasuruan KH Idris Hamid; Pengasuh Pesantren Gersempal Sampang, KH Syafiuddin Wahid; Pengasuh Pesantren Al-Hikam Tunjung, Burneh, Bangkalan, KH Nuruddin Rahman; Pengasuh Pesantren Langitan, Tuban, KH Maksum Faqih; Pengasuh Pesantren Panji Kidul Situbondo KH Zakky Abdullah.     

Bersatunya kiai dari dua kubu menegaskan bahwa kompetisi telah berakhir. Tak ada lagi kelompok 01 dan 02. Tetapi yang ada adalah satu Bangsa Indonesia. Bagi mereka, kesatuan bangsa lebih penting daripada sekadar mempertahankan ego untuk saling menang. 

“Hari ini Kiai-kiai berkumpul setelah kemarin proses pilihan presiden. Ibaratnya, ini adalah melupakan 01-02 untuk bermusyawarah dalam menyikapi dinamika paska pilpres,” kata Ketua PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) selaku tuan rumah, seperti dikutip dari iNews.id.

Mereka mengganggap proses dukung mendukung telah usai dan saatnya kini menatap ke depan demi keutuhan dan kemajuan bangsa.

Ketua Ikatan Gus Gus Indonesia KH Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) yang juga ikut dalam pertemuan mengatakan ada beberapa kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan kali ini.

“Kami mendukung aparatur keamanan negara bertindak tegas untuk mengantisipasi segala bentuk kerawanan sosial dan potensi konflik horizontal di tengah masyarakat," kata Gus Fahrur. []

Tuesday, April 16, 2019

Redaksi sukabumiNews

Bawaslu Perintahkan Pungut Suara Ulang via Pos di Malaysia

Anggota Bawaslu RI. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)
sukabumiNews, JAKARTA – Setelah melakukan investigasi langsung temuan surat suara telah dicoblos di Malaysia, Bawaslu RI memerintahkan KPU agar Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur (KL) melakukan pemungutan suara ulang (PSU) lewat metode pos.

"Bawaslu memerintahkan pemungutan suara terbatas pada pos. Bawaslu memerintahkan Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri Kuala Lumpur melalui KPU untuk melakukan PSU (pemungutan suara ulang) bagi pemilih Kuala Lumpur melalui metode pos," ujar Anggota Bawaslu RI Divi Rahmat Bagja dalam jumpa pers, Jakarta, Selasa (16/4) kemarin.

Rahmat mengatakan keputusan itu dilakukan karena PPLN KL terbukti secara sah dan meyakinkan tidak melaksanakan tugas secara obyektif transparan dan profesional dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019.

"Rekomendasi ini disampaikan untuk memenuhi hak pilih WNI dan menjaga integritas proses penyelenggaraan pemilu 2019 di KL," ujar Rahmat.

Rahmat mengatakan jumlah pemilih yang terdaftar melalui pos di Malaysia adalah 319.293 pemilih. Namun, kata Rahmat, ditemukan data bahwa hasil pemilu lewat surat suara yang dikirimkan lewat pos itu tak tercatat besarannya berapa oleh PPLN Kuala Lumpur.

Sebelumnya, puluhan ribu surat suara tercoblos untuk pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf dan Partai Nasdem ditemukan di Kuala Lumpur, Malaysia.

Peristiwa itu diketahui publik lewat video yang beredar di media sosial. Kejadian itu dikonfirmasi oleh Bawaslu. Ribuan surat suara tercoblos ditemukan oleh Panwaslu Kuala Lumpur di dua titik berbeda.

"Diperkirakan jumlah surat suara yang berada di lokasi pertama sejumlah 10-20 ribu buah dan jumlah yang kurang lebih sama juga berada di lokasi kedua," kata Ketua Panwaslu Kuala Lumpur Yaza Azzahara Ulyana dalam keterangan tertulis, Kamis (11/4).

Adapun pemungutan suara di Malaysia telah digelar pada Minggu (14/4) di lima titik PPLN yakni Johor Baru, Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Kuching, dan Penang. Sebanyak 550 ribu WNI terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).


Sumber: CNN Indonesia
Redaksi sukabumiNews

Caleg PKS di Lombok Timur Terjaring OTT Politik Uang

Caleg PKS ditangkap karena politik uang. (Foto: dok. Viva)
sukabumiNews, LOMBOK – Oknum calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur dapil I dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Ali Akbar, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dan masyarakat, Senin malam, 15 April 2019.

Pelaku tertangkap saat membagikan amplop berisi uang dan stiker pada masyarakat di dua dusun. Pelaku kini dalam proses klarifikasi di Bawaslu Lombok Timur.

Ketua Panwaslu Lombok Timur, Retno Sirnopati, mengatakan oknum caleg tersebut diamankan saat tengah kampanye di masa tenang dengan memberikan amplop pada warga.

"Oleh pengawas TPS mendapatkan oknum caleg sedang kampanye di masa tenang di Kecamatan Selong. Kemudian dilaporkan ke pengawasan desa dan pengawasan kecamatan. Kemudian sama-sama dibawa ke Bawaslu Kabupaten," ujarnya.

Oknum caleg dan warga penerima amplop saat ini masih diklarifikasi dan didalami. Retno mengatakan, oknum caleg tersebut terancam dicoret dari kepesertaan dalam Pemilu 2019.

Ketua Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu NTB, Suhardi, mengatakan oknum caleg tersebut dapat dijerat Pasal 523 ayat (2) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dia dapat diancam pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp48 juta. []


Sumber: VIVA

BACA Juga: Bagikan Uang di Masa Tenang, CalegPartai Golkar Tertangkap Tangan Petugas TPS
close
close
close