Breaking
Showing posts sorted by relevance for query honorer. Sort by date Show all posts
Showing posts sorted by relevance for query honorer. Sort by date Show all posts

Sunday, July 16, 2017

Unknown

Para Honorer Jangan Terus Mau Di PHP

sukabumiNews.net, SUKABUMI - Tenaga honorer seharusnya segera menyadari bahwa dirinya jangan terlalu berharap akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan harus segera mencari alternatif lain dalam mencari penghidupan. Sebab menjadi honorer itu adalah pilihan, dan menjadi PNS itu adalah nasib. Hal ini dikatakan Ketua Umum Forum Honorer Indonesia (FHI), Nanan Surahman, M.Pd., kepada sukabumiNews, di kediamannya, Jalan Kp. Inggir, Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, belum lama ini.

Menurut Nanan, kalaupun tenaga honorer beralih profesi menjadi karyawan atau berwira usaha, kemudian suatu hari masih punya keinginan untuk menjadi PNS/ASN, mereka masih bisa mengikuti seleksi CPNS dari katagori umum, asalkan usia mereka masih dibawah 35 tahun.

“Ingat Kita ini Sarjana kawan ! Masa kita akan terus terpuruk dalam mengarungi kehidupan ini. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Segeralah mencari alternative-alternatif lain dalam mencari penghidupan. Ingat Honorer itu pilihan dan menjadi PNS itu nasib,” tegas Nanan.

Nanan menjelaskan, ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh tenaga honorer dan calon tenaga honorer bahwa ada hal yang sangat mengerikan dari hasil audensi antara FHI dengan Komisi II DPR RI (Fraksi PKS) beberapa waktu lalu di Gedung DPR RI. Menurutnya, Komisi II ini mengungkapkan bahwa pemerintah mau mengangkat honorer menjadi PNS bagaimana, sementara FHI tidak memiliki data yang real, berapa jumlah honorer se Indonesia sesungguhnya.

“Berbeda dengan honorer katagori  K2, kami baik Komisi II DPR RI,BKN dan Kemenpan-RB telah mengantongi jumlah keseluruhan dari mereka,  karena mereka sudah masuk database. Tinggal ada revisi Undang-Undang ASN terkait batasan usia diatas 35 tahun bagi honorer untuk menjadikan mereka PNS.” Ungkap Nanan, meneruskan ungkapan yang dikatakan Komisi II DPR RI itu.

“Berbeda pula dengan Jumlah honorer di luar HK2, yang jumlahnya tidak pasti, karena data selalu berubah-ubah,” tambah Nanan. ‘Oleh karenanya kami menghimbau agar organisasi Honorer bersatu mengkawal pemerintah dalah hal ini BKD dalam mem verval data keseluruhan Honorer,” lanjut Ketua Umum Forum Honorer Indonesia asal Sukabumi itu.

Lebih lanjut Nanan menjelaskan, tenaga Honorer  dalam menjalankan pekerjaannya memiliki tugas dan kewajiban yang sama dengan PNS ( ASN ). Akan tetapi, lanjut Nanan, ada jurang kesenjangan yang dalam antara PNS dan honorer. Dalam hal ini Ketua Umum FHI itu menceritakan tentang kejadian yang belum lama ini terjadi. Menurutnya, belum satu bulan merayakan Idul Fitri ada kisah yang pilu yang tidak perlu yang dialami dan hal ini tidak perlu terjadi lagi kedepannya, dimana teman sejawat yang PNS bergelimpangan dengan gaji ke 13(THR) dan gaji ke 14 sementara Honorer tidak dapat apa-apa.

“Gaji bulanan pun yang tak seberapa yang biasa diterima, luput tidak dibayarkan dengan alasan BOS belum cair, dimana letaknya keadilan di Negeri ini. Tentunya  hal ini menimbulkan kesenjangan sosial dan kecemburuan sosial,” papar Nanan.

Dijelaskan Nanan, tenaga Honorer mayoritas bekerja pada satuan pendidikan di berbagai Instansi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, honorer itu terdiri dari Pegawai Harian Lepas ( PHL ), Honorer Daerah ( HONDA ), Honorer Kategori 1( HK 1), Kategori 2 (HK2), Tenaga Honorer Non Kategori (Non K), dan lain-lain. Hal ini menimbulkan kerancuan dan kecemburuan sosial karena status dan kesejahteraan mereka berbeda.

Belum maksimalnya  sistem pengelolaan guru honorer dan tenaga honorer di berbagai Instansi Pemerintah Daerah maupun Pusat tentunya dalam hal ini, menimbulkan kesenjangan Status dan Kesejahteraan berbeda.ditambah lagi tidak memiliki payung hukum untuk memperoleh kesempatan dan Peningkatan status dan kesejahteraan dalam menjalankan tugas dan profesinya. tuturnya

Nanan menambahkan, Pemerintah belum mengadakan standarisasi dalam rekruitmen  penerimaan Tenaga Honorer. Sehingga tidak memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)  antara penyelenggara pendidikan atau di Instansi  tempat mereka  bekerja. Termasuk dengan Organisasi Honorer/Organisasi Guru Honorer yang berfungsi sebagai wadah tenaga honorer untuk menjadi mitra pemerintah.

Lebih jauh Nanan mengatakan, bahwa tidak semua daerah mempunyai aturan atau payung hukum  yang dapat melindungi Tenaga Honorer dalam melaksaanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Sehingga, jelas dia, tenaga honorer rawan terjadi pemutusan hubungan kerja atau pemecatan secara sefihak. “Hal ini dapat kita lihat adanya beberapa daerah yang sudah melakukan PHK terhadap Tenaga Honorer secara sefihak tanpa adanya kompensasi sebagai penghargaan atas pengabdian  Tenaga Honorer selama bertahun tahun kepada Negara,” papar Nanan.

Tentu nya dalam hal ini pemerintah telah mengabaiakan Pancasila dan UUD 45 yakni sila ke 5 dari Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan UUD 45 Pasal 27 ayat 2  yang menyebutkan bahwa Tiap-tiap Warga Negara Berhak Atas Pekerjaan dan Penghidupan yang layak. Tegasnya.

Sementara, tambah Nanan, gaji yang peroleh honorer jauh di bawah UMR tidak sedikit. Mereka hanya di gaji Rp150.000 dan Rp500.000. Hanya sebahagian kecil daerah yang bisa memberikan upah setara UMK/UMR serta tidak ada standarisasi upah/gaji Tenaga  Honorer di Indonesia sebagai tolak ukur bagi Pemerintah Daerah maupun Pusat,” keluhnya


Ditemui terpisah, Kepala UPT Pendidkan dan Kebudayaan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi  H. Asep, MM., beberapa waktu lalu mengatakan, bahwa ia merasa heran dengan kebijakan Pemerintah, mengapa pengangkatan CPNS guru di abaikan padahal keberadaan guru tidak  kalah pentingnya dengan pengangkatan anggota TNI ataupun POLRI yang sama-sama menjadi pertahanan  dan keamanan Negara. “Bisa dibayangkan, apa jadinya negara ini kedepan kalau tidak ada guru.” Pungkasnya. (Red*).

Wednesday, September 26, 2018

Redaksi sukabumiNews

Dialog dengan Sekda, Guru Honorer Akhiri Mogok Mengajar

[Foto: Sekda Kabupaten Sukabumi H. Iyos Somantri memperlihatkan poin-poin kesepakatan pemda dengan Forum Pembela Honorer Indonesia dalam dialog dan proses mediasi di tengah aksi mogok mengajar para guru honorer].
CISAAT, SUKABUMINEWS.net - Para guru honor yang tergabung dalam FPHI (Front Pembela Honorer Indonesia) mengakhiri aksinya di sekitar GOR Cisaat, Selasa (25/9/2018). Dengan sikapnya itu, para anggota FPHI akan menghentikan aksi mogok mengajar dan kembali ke dalam kelas mulai Rabu (26/9/2018).

Keputusan mengakhiri aksi mogok mengajar itu diambil setelah perwakilan mereka yang dipimpin Ketua FPHI Suherman melakukan dialog dengan Sekda Kabupaten Sukabumi H. Iyos Somantri di ruang rapat Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, Cisaat. Dalam dialog itu, sekda didampingi Kepala Dinas Pendidikan Maman Abudurahman dan Asisten Sekda Bidang Sosial dan Pemerintahan Asep Abdul Wasith.

Di hadapan sekda dan para pejabat Pemkab Sukabumi, Suherman menyampaikan tiga pin tuntutan. Pertama para guru honorer meminta diiberikan surat dan penugasan sebagai guru dan tenaga kependidikan tidak tetap dari pemerintah daerah. Kedua, para guru honorer meminta diberikan penghasilan yang pantas dan memadai yang dianggarkan dalam APBD 2019.  Tuntutan ketiga, mereka meminta diberikan jaminan kesehatan yang dianggarkan dalam APBD.

Setelah mendengarkan tuntutan FHPI, Sekda Iyos menyatakan, pertemuan dengan FPHI bertujuan untuk mencari solusi yang terbaik dan aman bagi semuanya. Melalui dialog yang cukup alot, akhirnya perwakilan Pemkab Sukabumi dan FPHI mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara. Tuntutan para guru honorer akan dan sebagian telah diakomodir oleh Pemkab Sukabumi.

Kesepakatan yang dicapai itu langsung diumumkan oleh sekda di depan para guru honorer yang berkumpul di depan kantor Dinas Sosial. Untuk surat penugasan, Sekda menyampaikan, Dinas Pendidikan  telah melakukan upaya sejak jauh-jauh hari untuk memberikannya kepada para guru honorer.

"Surat penugasan akan diberikan paling lambat tanggal 3 Oktober 2018 yang diserahkan secara simbolis pada upacara peringatan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi," ujar Iyos.

Terkait peningkatan kesejahteraan guru honorer, Sekda berjanji akan mempelajari dari sisi potensi APBD. Political willnya sudah ada, tinggal dilakukan pembahasan dengan legislatif. Untuk perlindungan kesehatan, sekda menyatakan, para guru honorer akan mendapatkan jaminan kesehatan oleh JAMKESDA atau  BPJS.

Pernyataan sekda tersebut disambut dengan suka cita oleh para guru honorer. Mereka langsung mengucapkan alhamdulillah sambil sujud syukur. Para guru puas dengan hasil mediasi.

Sebelum menutup pidatonya, sekda menyampaikan hal yang krusial bahwa terkait surat penugasan terjadi kesalahan komunikasi. Sebetulnya pemda telah mengeluarkan surat perintah tugas bagi  guru honorer beberapa waktu lalu, namun petikannya belum disampaikan kepada para guru.

Setelah pidato sekda, tidak berapa lama, peserta aksi langsung membubarkan diri. Mereka sepakat untuk mengakhiri aksi dan akan kembali mengajar. (*)

Pewarta: Hendri Tias
Editor: Red.

Thursday, September 27, 2018

Redaksi sukabumiNews

Pasca Pertemuannya dengan Bupati, Guru Honorer di Purabaya Gelar Rapat Koordinasi

PURABAYA, SUKABUMINEWS.net - Sebanyak 75 Guru Honorer yang bertugas di Purabaya menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi terkait hasil dialog 10 orang perwakilan dari Guru Honorer yang telah bertemu dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, Rabu (26/9), pasca aksi mogok kerja yang dilakukan selama beberapa hari belakangan ini.

Rapat koordinasi yang di gelar di SDN 1 Purabaya ini dihadiri oleh Ketua Forum Guru Honorer Kecamatan Purabaya Ridwan TA, Pengawas Pendidikan Tingkat Dasar Kecamatan Purabaya Sukarni Ilyas, dan Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Purabaya, Rudi.

Dalam pertemuan tersebut diketahui bahwa K3S akan terus memperjuangkan nasib dan masa depan guru honorer. “Kita sama-sama perjuangkan itu,” kata Rudi.

Rudi juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengawal janji Bupati Sukabumi yang dalam hal ini diwakili oleh Sekda Kabupaten Sukabumi, Iyos Somantri. "Kita kawal janji Bupati,” serunya.

Ketua K3S itu juga berharap, putusan Pemda adalah yang terbaik dan bukan PHP.

Adapun poin-poin jawaban Pemda terkait tuntutan guru honorer adalah sebagai berikut:
1. Diberikannya surat penugasan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer paling lambat 3 Oktober 2018. Surat tugas diperuntukkan bagi mereka yang telah bertugas selama 2 tahun dan berpendidikan S1.
2. Pengajuan alokasi dana dari APBD untuk kesejahteraan guru honorer.
3. Jaminan kesehatan untuk guru honorer yang dianggarkan APBD.

Di penghujung acara, para guru honorer yang hadir mengadakan prosesi pengunduran diri dan penyerahan jabatan dari Ketua Forum Guru Honorer Kecamatan Purabaya Ridwan TA. Selanjutnya forum menunjuk dan menyepakati Guru Honorer SMPN 1 Purabaya, Tatang sebagai penggantinya.

Meski dirasa berat, akhirnya tatang menerima amanah yang diberikan kepadanya. "Amanah ini sangat berat. Oleh sebab itu saya mohon bantuan dan kesolidan dari rekan-rekan untuk mengawal hasil tuntutan sampai tercapai tujuan." Ajak Tatang. (*)

Pewarta: Jaka S.
Editor: Red.

Monday, December 24, 2018

Redaksi sukabumiNews

Ketua Forum Honorer Indonesia: PHP dan Tidaknya Tergantung Kita, Asal Kita Kompak

Ketua Forum Honorer Indonesia: PHP dan Tidaknya Tergantung Kita, Asal Kita Kompak
SUKABUMINEWS.net – Bila Pemda banyak alasan tidak mau memberikan kesejahteraan, dalam hal ini SK Walikota sebagai jembatan, Pemda sama saja dengan tidak cinta terhadap kota yang dipimin, umumnya cinta kepada bangsanya.

Ungkapan tersebut diutarakan Ketua Forum Honorer Indonesia (FHI) Sukabumi, Nanan Surahman melalui tulisan yang diterima sukabumiNews, Ahad (23/12).

Menyikapi persoalan ini, FHI memamdang bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebenarnya Honorer sangat lah sanggup. Buktinya pada kenyataan hari ini banyak honorer yang bisa menguliahkan anaknya sendiri, memiliki rumah, bahkan memiliki mobil sendiri.

"Tapi ingat, dengan tidak sejahteranya guru honorer, kita bisa bayangkan para pelajar hari ini. Perilaku mereka tidak sesuai harapan, terlibat tawuran, sex bebas, narkoba dan lain sebagainya," kata Nanan.

"Bagaimana 10 atau 20 tahun kedepan bangsa ini akan dipimpin generasi tawuran dan generasi narkoba?" Tanya Ketua FHI yang sekaligus selaku Pembina Presidium Peduli Honorer Indonesia (PPHI) itu.

Dia menuturkan, Sebagai mana diketahui bersama dalam Bab XI Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 Undang-Undnag No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Serta Pasal 52 Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2008 tentang Guru, yang menyatakan bahwa tugas guru bukan hanya sebatas ngajar.

"Akan tetapi harus membuat perencanaan, melaksanakan pembelajaran, evaluasi, analisa, membimbing, dan lain sebagainya," jelas dia.

Kini pertanyaannya, lanjut dia, apakah guru honorer masih punya waktu melakukan itu semua padahal mereka harus nyambi pada profesi lain?

Jadi, tambah Nanan, bila tidak mau mensejahterakan guru, maka para pejabat terkait, tidak cinta terhadap bangsa ini.

"Bila mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga serta ada jaminan-jaminan lainnya, buat apa harus cape-cape nyambi ditempat lain," tambahnya lagi.

Oleh sebab itu selaku Pembina PPHI pihaknya mengajak kepada Honorer untuk menyatukan tekad, dan satu komando.

"Jangan merasa nyaman dengan status THL yang kalian genggam hari ini, dengan aturan seabreg," tegasnya.

"Apakah kalian bisa sejahtera, hingga melupakan kekompakan untuk berjuang. Apakah honorer usia 35 tahun ke bawah bisa gampang begitu saja jadi PNS. Dan apakah Honorer usia 35 tahun keatas bisa serta-merta jadi P3K?" Tanya Nanan.

"Baca persyaratan P3K poin 5. Di point 5 itu syarat P3K adalah pelamar yang sudah memiliki sertifikat profesi," jelas dia.

"Apakah kalian punya sertifikat pendidik?" Tanyanya dia.

"Jadi kalian mau jadi apa bila kalian tidak kompak berjuang?" Tegasnya. [Red*]

Thursday, October 4, 2018

Redaksi sukabumiNews

Perjuangan Guru Honorer Kabupaten Sukabumi untuk Dapatkan SK dari Pemda Terjawab Sudah

Ratusan Guru Honorer saat menghadiri acara Gebyar Sukabumi Award 2018 di Aula Setda Kabupaten Sukabumi, Rabu (3/10)
Palabuhanratu, SUKABUMINEWS.net - Perjuangan dan usaha para guru honorer Kabupaten Sukabumi untuk mendapatkan SK Penugasan dari Pemerintah Daerah, terjawab sudah. Jawaban yang diharapkan para guru honorer di wilayah Kabupaten tersebut didapatkan secara simbolik saat digelarnya acara Gebyar Sukabumi Award 2018 di Aula Setda Kabupaten Sukabumi kemarin.

Bupati Sukabumi menyerahkan langsung petikan SK penugasan secara simbolik itu kepada 10 orang perwakilan guru honorer Kabupaten Sukabumi.

"Alhamdulillah, apa yang kita perjuangkan mulai terjawab. Kita kawal bersama-sama sampai membuahkan hasil sebagaimana yang kita harapkan." ucap Guru Honorer perwakilan dari Kecamatan Parungkuda yang juga sebagai Ketua Forum Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kabupaten Sukabumi.

Dalam keterangannya di hadapan ratusan Guru Honorer Kabupaten Sukabumi Kabid PTK Disdik Kabupaten Sukabumi Sukabumi, Dede Danial pun menjelaskan bahwa pihaknya akan segera merampungkan proses SK para guru honorer paling lambat satu minggu ke depan.

"Kita sedang menggarap pengerjaan SK penugasan pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 5.876," jelas Dede Danial usai digelarnya acara Gebyar Sukabumi Award 2018 di Aula Setda Kabupaten Sukabumi di Palabuhanratu pada pada Rabu (3/10) kemarin yang dihadiri ratusan guru honorer se-Kabupaten Sukabumi .
Sepuluh orang perwakilan honorer memperlihatkan SK Penugasan yang didapatkannya dari Bupati Sukabumi

(Jaka S.)

Wednesday, October 4, 2017

Unknown

Ketua FHI: Pemerintah Harus Mensikapi Permasalahan Tenaga Honorer Dengan Bijak


sukabumiNews, SUKABUMI -- Forum Honorer Indonesia (FHI) meminta kepada semua pihak terutama pemerintah, agar segala permasalahan menyangkut tenaga honorer, disikapi secara Jernih, bijak, terkonsep dan terukur. Permasalahan tenaga honorer tidak bisa diselesaikan dengan amarah atau anarkis. Terlebih, mayoritas tenaga honorer adalah guru yang harus menjadi panutan atau teladan.

Hal itu dikatakan Ketua Pembina FHI, yang disampaikan oleh ketua Umum FHI, Nanan Surahman,M.Pd kepada sukabumiNews di kediamannya di kawasan Sukaraja, Sukabumi, Selasa 3/10/2017. "Kami memandang penyelesaian permasalahan tenaga honorer harus disikapi  secara jernih, bijak, terkonsep dan terukur,” kata Nanan.

Selain itu, lanjut Nanan, pemerintah, baik daerah maupun pusat harus lebih lebih pro aktif dalam mensikapi dan mencarikan solusi penyelesaian dengan sebuah kebijakan yang tepat melaui  cara pendekatan dan formulasi yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Sebab menurut Nanan, mereka harus ikut bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan tenaga honorer secara nasional.

“Untuk itu, FHI akan tetap meminta dan mendesak kepada pemerintah untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini melalui pendekatan  kemanusiaan dan mengunakan nurani. Bukan melalui retorika dan harapan palsu ( PHP )dari  pemerintah,” tegas Nanan

Dilain pihak, FHI juga berharap agar Presiden membentuk TIM yang terdiri dari perwakilan Forum Honorer atau organisasi yang kredibel dan independen. “Pemerintah harus memberikan solusi kebijakan, bukan justru menutup mata terkait nasib ratusan ribu tenaga honorer yang sudah mengabdikan diri pada negara, baik itu dipemeritah daerah maupun pusat. Karena  keberadaan dan pekerjaan  tenaga honorer secara nyata adalah sedang dalam melaksanakan tugas negara,  dan memang sangat dibutuhkan dalam pemerintahan.“ Pintanya. (Red*)

Friday, August 11, 2017

Unknown

Honorer Katagori 2 Kota Sukabumi Akan Segera Mendapat SK Walikota

sukabumiNews.net, SUKABUMI - Honorer Katagori 2 (HK2) Kota Sukabumi boleh merasa lega dan memiliki harapan baru. Pasalnya, Walikota Sukabumi H.Mohammad Muraz akan segera memberikan pengakuan dan kesejahteraan terkait pengabdian mereka yang sudah belasan tahun.

Hal ini diungkapkan Ketua DPD Forum Honorer Indonesia (FHI) Kota Sukabumi Heriyanto,S.Pd,SD, kepada  Wartawan SukabumiNews  di kediamannya, belum lama ini.

Terkait hal ini, Ketua Umum (FHI) Nanan Surahman,M.Pd memberikan komentar. Menurutnya, Rencana pemberian SK Walikota ke sejumlah HK2 Kota Sukabumi itu, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. “Itu melalui sebuah proses perjuangan yang panjang dan melelahkan yang dilakukan para Pengurus Tenaga Honorer Kota Sukabumi yang tergabung dalam FHI,” kata Nanan.

Berkat kegigihan para pengurus dan anggotanya, lanjut Nanan, alhamdulillah pengakuan dari Pemda berupa SK Walikota akan segera diberikan, meski ada  sedikit perbedaan pandangan antara Badan Kepegawaian Daerah dengan para Pengurus FHI DPD Kota Sukabumi. “Namun hal itu sudah selesai dan sudah di kelarifikasi oleh Sekda Kota Sukabumi H. Hanapi Zen yang didampingi Kepala BKD SDM H.Saleh Makbullah di depan ratusan HK2  yang berkumpul diaula BKD SDM Kota Sukabumi Jum’at 11/8/2017, hari ini,” jelas Nanan.

Propellerads

Berkaitan dengan kekhawatiran tersebut, Sekda Kota Sukabumi, Hanapi Zen, mengatakan bahwa dalam hal ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan, sebab menurutnya, SK Walikota ke sejumlah HK2 Kota Sukabumi itu nantinya berbentuk THL (Tenaga Harian Lepas) atau berbentuk lainnya. “Yang penting tidak akan menghilangkan masa kerja dan  Honorer K2 nya untuk menjadi PNS kedepan, kata Hanapi. “Itu hanya sebagai landasan kami saja agar bisa memberikan kesejahteraan kepada HK2 dan bisa dipertanggung jawabkan,” jelas dia.

Dengan adanya penjelasan itu tentunya Ketua Umum FHI merasa bersyukur. “ Kami sangat berterima kasih kepada Walikota dan jajarannya yang akan memberikan SK kepada HK2. Semoga niat mulia Walikota segera terealisasi dan tidak ada halangan sesuatu apapun.” Ucap  Nanan.

Ketua Umum FHI itu pun menghimbau kepada Tenaga Honorer, yang belum tergabung di Forum Honorer Indonesia, baik itu kepada HK2 atau pun Non K2 yang belum tergabung di FHI, agar  segera bergabung melalui DPD FHI  di daerah masing-masing, meski menurutnya, SK Walikota, SK Bupati  atau SK Gubernur misalnya, bukan merupakan tujuan utama. “Semua hanya tahapan dan kepedulian Kepala daerah kepada para Tenaga Honorer,” harap Nanan. Tujuan paling utama, lanjut dia adalah  SK CPNS segera di dapat.


Dan SK CPNS itu pun, jelas Nanan, tidak akan bisa di dapat oleh tenaga honorer di atas usia 35 tahun tanpa ada revisi terbatas UU ASN. Oleh karenanya ia mengajak kepada seluruh honorer untuk menjemput takdir. “Takdir jadi PNS  kita Jemput dengan doa, dan berjuang bersama-sama,” ajak dia. Karena, tegas dia, kewenangan jadi PNS bukan berada ditangan para kepara daerah, tapi ada di tangan President. “Mari kita rapatkan barisan. Bersama, kita bisa!” Pangkas orang yang lahir di kota moci itu seraya mengajak anggota-anggotanya untuk tetap bersemangat. (Red*)

Sunday, December 2, 2018

Redaksi sukabumiNews

Honorer di Kota Sukabumi akan Segera Terima SK

Walikota Sukabumi Achmad Fahmi (duduk paling kanan) berdialog dengan Ketua PPHI (kiri) di Rumah Dinas Walikota, Kamis (29/11/2018)
Cikole, SUKABUMINEWS.net – Para honorer di Kota Sukabumi yang semula bertanya-tanya akibat ketidak jelasan nasibnya kini patut bangga. Pasalnya dalam waktu dekat mereka akan segera menerima SK Walikota.

Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua Umum Forum Honorer Indonesia (Ketum FHI) Nanan Surahman, M.Pd. kepada sukabumiNews, usai bersilaturahmi dengan Walikota Sukabumi Achmad Fahmi, di Rumah Dinas Walikota, Kamis 29 November 2018 belum lama ini.

“Alhamdulillah silaturahim tindak lanjut mengenai SK Walikota bagi Honorer Kota Sukabumi berjalan lancar. Insya Allah dalam waktu dekat SK Walikota bisa segera honorer terima,” kata Nanan kepada sukabumiNews, Ahad (2/11/2018).

Namun demikian Nanan yang juga selaku Pembina Presidium Peduli Honorer Indonesia (PPHI) itu tidak menyebutkan dengan pasti, kapan SK tersebut akan diterima guru honorer.

Sementara itu Walikota Sukabumi Ahmad Fahmi membenarkan pernyataan yang diungkapkan Ketum FHI itu. Bahkan menurutnya, semua honorer akan mendapatkan SK mulai dari nol tahun.

Hanya saja tambah dia, bagi guru Tenaga Harian Lepas (THL) penggajiannya dari Kepala Sekolah.

Dalam dialognya dengan Ketua PPHI itu Walikota juga menjanjikan Surat Perintah Tenaga Harian Lepas (SP-THL) yang semula telah di serahkan oleh Walikota Sukabumi sebelumnya akan di rubah dengan Surat Keputusan (SK).

Menanggapi hal tersebut Nanan berpendapat bahwa memang SK sangat berbeda dengan Surat Perintah (SP). “Ketika si honorer hendak mengurus proses Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan Sertifikasi, yang di pinta itu adalah SK Kepala Daerah, bukan SP. Dan SP seakan-akan tidak ada nilainya,” jelas Nanan. (Red*)

Wednesday, September 19, 2018

Redaksi sukabumiNews

Ribuan Guru Honorer Kabupaten Sukabumi Gelar Aksi Damai dan Istigosah, Iwan Ridwan: Gaji saya Rp800 Ribu per Tiga Bulan

CISAAT, SUKABUMINEWS.net -- Ribuan guru honorer di Kabupaten Sukabumi mengelar aksi damai dan istigosah di Lapang Korpri Gelanggang Cisaat, Kabupaten Sukabumi pada Rabu (19/9/2018). Mereka menolak Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 36 Tahun 2018.

Aksi ini merupakan rangkaian dari aksi-aksi damai sebelumnya yang penyampaian lima tuntutan terkait status dan kesejahteraan para guru honorer.

Sementara tuntutan utama dari aksi yang digagas oleh Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Koordinator Daerah Kabupaten Sukabumi ini antara lain para guru honorer yang telah mengabdi selama lebih dari dua tahun agar diberikan SK Pengangkatan sebagai guru atau tenaga kependidikan tidak tetap dari pemerintah daerah.

“Para guru meminta pengakuan dengan dibuatnya Surat Keputusan (SK) dari bupati soal guru honorer. Menurutnya Kabupaten Garut dan Kota Sukabumi sudah memenuhi tuntutan dibuatnya SK sementara, Kabupaten Sukabumi malah tertinggal,” kata koordinator aksi, Kris Dwi Purnomo dihadapan wartawan.

"SK itu berupa pengakuan tentang guru honorer dari pemerintah Kabupaten Sukabumi, nantinya diiringi dengan peningkatan kesejahteraan dan upah layak untuk kami," lanjut dia.

Selain menolak Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 36 Tahun 2018 karena dianggap diskriminasi dan cacat hukum, para guru juga mentut untuk diberikan penghasilan yang pantas dan memadai yang dianggarkan pada APBD 2019, diberikan jaminan kesehatan yang dianggarkan pada APBD 2019, menolak dan meminta kepada pemeritah untuk membatalkan pendaftaran CPNS tahun 2018 di Kabupaten Sukabumi.
[Foto: Iwan Ridwan (46), sudah 20 tahun mengabdi
jadi guru honorer di SDN Karikil Kecamatan Cireunghas, ia mengaku gajinya hanya Rp800 ribu/3bulan].
 Salah seorang peserta aksi, Iwan Ridwan (46), guru honorer di SDN Karikil Kecamatan Cireunghas mengaku, dirinya sudah mengabdi selama 20 tahun. Namun hingga kini dirinya belum di angkat menjadi PNS.
Sementara gaji yang dia dapatkan hanya Rp800 ribu per tiga bulan. “Padahal tanggung jawab kami malah lebih berat dibanding PNS,” katanya.

Dijelaskan dia, selaku guru PAI dirinya pernah ikut sertifikasi. Namun jelas dia entah kenapa sertifikasinya ditutup.

Untuk menambah penghasilan demi menutupi kebutuhan keluarganya, Iwan Ridwan terpaksa harus ngampas berjualan Gula Merah ke setiap warung yang ada di sekitar wilayahnya.

Aksi ribuan guru tersebut berlangsung damai dan mendapat pengawalan sebanyak 300 personel kepolisian dari Polres Sukabumi Kota. (*)

Pewarta: Azis R.
Editor: Red.

Wednesday, February 13, 2019

Redaksi sukabumiNews

Batalkan Seleksi PPPK untuk Honorer K2, Percepat Revisi UU ASN

sukabumiNews, JAKARTA – Anggota Komisi X DPR Moh Nizar Zahro mengatakan, belum terlambat bagi pemerintah untuk membatalkan seleksi PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, khusus untuk honorer K2 (kategori dua).

Dia menyebutkan bahwa kebijakan itu sejak awal sudah bermasalah, sehingga sulit diharapkan menjadi solusi untuk menuntaskan permasalahan honorer K2 secara permanen.

"Belum terlambat jika ingin membatalkan PPPK dan kembali ke jalan yang benar dengan merevisi UU ASN. Solusi bagi honorer K2 yang paling tepat adalah merevisi UU ASN," tegas Nizar seperti dikutip dari jpnn.com, Senin (11/2).
Politikus Gerindra itu juga menyoroti munculnya berbagai persoalan dalam proses seleksi PPPK. Dari belum siapnya payung hukum berupa Pertaruan Menteri PAN-RB, serta sistem pendaftaran online yang belum bisa digunakan.

Hal lainnya adalah adanya protes dari honorer K2 terutama para guru karena kuota mereka kalah jumlah dibandingkan dengan penyuluh pertanian dan guru yang berada di bawah Kemenag.

Berbagai masalah tersebut menurut legislator asal Madura ini, menjadi bukti bahwa pemerintah tidak punya perencanaan matang sebelum memutuskan kebijakan itu.
"Keberadaan PPPK tidak terlepas dari model kerja pemerintah yang serba grusa-grusu. Konsep belum matang tapi sudah dipaksakan terjun di lapangan. Akhirnya amburadul sana sini," tandas politikus yang sejak awal konsiisten mendorong honorer K2 diangkat sebagai CPNS.(SN/jpnn)

Thursday, January 3, 2019

Redaksi sukabumiNews

Menteri Syafruddin Ajak Tenaga Honorer Ikuti Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin mengajak eks honorer K2 (kategori dua) usia di atas 35 tahun mengikuti seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
[Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin]
Jakarta, SUKABUMINEWS.net – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin mengajak eks honorer K2 (kategori dua) usia di atas 35 tahun mengikuti seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

PPPK dapat mengisi Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tertentu sesuai kompetensi masing-masing.

"Ditetapkannya PP 49/2018 tentang Manajemen PPPK memberikan ruang bagi eks honorer K2 untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) PPPK. Tahun ini akan dibuka rekrutmennya," kata Menteri Syafruddin, Rabu (2/1), dikutip dari Jpnn.

Dia menyebutkan, jabatan untuk eks tenaga honorer yang diprioritaskan menjadi PPPK adalah guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian.

Namun demikian, bukan berarti eks tenaga honorer bisa serta merta menjadi PPPK. Berdasarkan PP 49/2018 mereka akan tetap melalui proses seleksi, agar memperoleh SDM yang berkualitas.

"Jadi enggak ada itu langsung jadi PPPK. Semua harus melalui tes," tegas mantan wakapolri ini.

PP 49/2018 menetapkan, batas pelamar PPPK terendah adalah 20 tahun dan tertinggi satu tahun sebelum batas usia jabatan tertentu. Misalnya, untuk tenaga guru yang batas usia pensiunnya 60 tahun, berarti bisa dilamar oleh warga negara Indonesia baik profesional, honorer yang berusia 59 tahun. Demikian juga untuk jabatan lain.

Sesuai amanat Undang-Undang No. 5/2014 tentang ASN, rekrutmen PPPK juga melalui seleksi. Ada dua tahapan seleksi, yakni seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.

Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK, wajib mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

Untuk pelamar JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu yang telah lulus seleksi pengadaan PPPK, selain mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas, juga mempertimbangkan masukan masyarakat sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

Setiap ASN yang berstatus PPPK mendapat hak dan fasilitas yang setara dengan PNS. PPPK memiliki kewajiban serta hak yang sama dengan ASN yang berstatus PNS.

Kecuali jaminan pensiun, PPPK juga mendapat perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta bantuan hukum.

Artikel ini telah tayang di jpnn.com dengan judul Simaknih Kalimat Menteri Syafruddin untuk Tenaga Honorer

Monday, October 15, 2018

Redaksi sukabumiNews

Kaum Honorer Gandeng Yusril 'Tarung' Lawan Kemenpan-RB di MA

Pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra dikabarkan siap membantu Honorer K2. (jpnn/jawapos.com)
Jakarta, SUKABUMINEWS.net - Para tenaga honorer K2 (kategori dua) merasa dirugikan dengan pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Pasalnya penyaringan disyaratkan usia maksimal 35 tahun. Karena banyak di antara mereka yang usianya sudah melebihi batas tersebut.

Karena itu, Honorer K2 menuntut pemerintah mencabut Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi CPNS 2018.

Sekjen Dewan Pengurus Pusat Front Pembela Honorer Indonesia (DPP FPHI) Muhammad Nur Rambe mengatakan, pihaknya mengkalim dah menggandeng Yusril Ihza Mahendra untuk mengajukan judicial review Permen PAN-RB 36/2018 ke Mahkamah Agung (MA).

"Kita sudah menggandeng Pak Yusril untuk membantu kami di MA" ujarnya.

Dia juga kecewa karena pemerintah belum bisa menuntaskan urusan tenaga honorer K2. Janji pemerintah untuk mengakomodasi tenaga honorer K2 untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sampai sekarang juga belum konkrit.

Nur juga mengatakan kegiatan belajar selama guru honorer mogok kerja, bisa ditangani oleh guru PNS yang ada di kelas atau sekolah trsebut.

Demikian dikutp dari JawaPos.com

BACA JugaBersama Yusril, Ribuan Guru PAUD Hadiri Sidangke 5 Uji Materil UU Guru dan Dosen
close
close