Breaking
loading...
Showing posts with label seputar-jabar. Show all posts
Showing posts with label seputar-jabar. Show all posts

Thursday, March 7, 2019

Redaksi sukabumiNews

Aliansi CA Melakukan Aksi Tolak Penurunan Status Cagar Alam Kamojang dan Papandayan

sukabumiNews, JAKARTA – Sebanyak 56 perwakilan berasal dari Walhi Jabar, Walhi Eknas, YLBHI Jabar, YLBHI Nasional, dan Forum Komunikasi Pecinta Alam Bandung yang tergabung dalam Aliansi Cagar Alam (CA) Jawa Barat melakukan aksi long march dari Bandung ke Jakarta. Mereka akan menggelar aksi damai di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rabu (6/3/2019).

Aksi damai ini sebagai bentuk protes dari para pecinta alam dan lingkungan terhadap diterbitkannya Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.25/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Perubahan Fungsi dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan dari sebagian Cagar Alam Kamojang seluas ±2.391 ha dan Cagar Alam Gunung Papandayan seluas ±1.991 ha menjadi TWA, terletak di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.
 
“Kami minta SK dicabut dan Menteri LHK menurunkan instruksi untuk merestorasi Cagar Alam," ujar Wahyudin, Staff Advokasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jabar kepada wartawan, Rabu.

Menurut Wahyudin, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan Cagar Alam (CA) ini telah melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan melanggar RTRW Nasional, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut karena belum ada perubahan kebijakan RTRW.

Dalam aksinya juga mereka menyampaikan empat rekomendasi kepada KLHK, yaitu, 1) Meminta kepada Empat Dirjen terkait untuk merekomendasikan kepada Menteri LHK untuk menangguhkan SK.25/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2018; 2) Meminta kepada KLHK agar secepatnya membentuk tim kajian dengan melibatkan para pihak terkait, termasuk dari Aliansi Cagar Alam Jawa Barat; 3) Menghentikan sementara segala kegiatan di lokasi TWA; dan 4) Melakukan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan kawasan konservasi di wilayah kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Jawa Barat.
 Sementara itu mewakili KLHK, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK Wiratno, didampingi Eselon II terkait, menerima dengan baik 25 orang perwakilan aksi dari Aliansi CA Jabar beserta empat rekomendasinya tersebut.

Wiratno juga menyetuju usulan para perwakilan aksi supaya dibentuk tim kajian Kamojang dan Gunung Papandayan. “Saya setuju untuk dibentuk tim terpadu yang akan melakukan kajian komprehensif dengan melibatkan Aliansi Cagar Alam Jawa Barat," ucap Wiratno.

“Saya juga telah memerintahkan Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat untuk membentuk forum komunikasi konservasi Jawa Barat, agar terjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak dan tidak ada dusta di antara kita,” tambah Wiratno. [Red*]

Sunday, January 20, 2019

Redaksi sukabumiNews

Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat Kunjungi KPU Kota Sukabumi

Dalam pertemuannya dengan jajaran Komisioner KPU Kota Sukabumi, anggota Komisi I DPRD Provinisi Jawa Barat menyampaikan beberapa hal terkait proses tahapan dan kendala yang dihadapi KPU.
sukabumiNews, CITAMIANGSejumlah anggota Komisi I DPRD Jawa Barat belum lama ini mengunjungi sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi, Jalan Otto Iskandardinata Nomor 175, Kelurahan Nanggeleng, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi. Kehadiran para wakil rakyat provinisi tersebut dalam rangka melakukan pengecekan kesiapan pemilu 2019 di seluruh KPU kota kabupaten di Jawa Barat.

Dalam pertemuannya dengan jajaran Komisioner KPU Kota Sukabumi, anggota Komisi I DPRD Provinisi Jawa Barat menyampaikan beberapa hal terkait proses tahapan dan kendala yang dihadapi KPU.

Sekretaris Komisi I DPRD Provini Jawa Barat, Diding Saepudin Zuhri mengatakan, setiap kendala yang dihadapi pihak KPU di seluruh kota kabupaten di Jawa Barat akan menjadi catatan pihaknya untuk dicarikan solusinya.

Seperti halnya penambahan jumlah tempat pemungutan suara yang memiliki anggaran yang kurang, sehingga pihaknya mendorong setiap KPU kota kabupaten untuk mengajukan dana hibah ke pemerintah setempat.

Dijelaskannya, sejauh ini komisi I DPRD Provinisi Jawa barat sudah melakukan kunjungan ke 13 KPU kota kabupaten di Jawa Bawat.

Sementara itu Ketua KPU Kota Sukabumi Sri Utami mengatakan, beberapa hal yang disampaikan pihaknya ke komisi satu DPRD provinisi yakni kesiapan logistik dan gudang penyimpanan kotak dan bilik suara, alat-alat kelengkapan TPS dan beberapa anggaran kegiatan yang tidak tercover anggaran dari APBN.

“Untuk menutupi kekurangan anggran, sejauh ini KPU Kota Sukabumi sudah melakukan konsolidasi dengan pemerintah kota,” kata Sri Utami di sekretariat KPU Kota Sukabumi, Rabu (16/1/2019).

[Pewarta: Isman Safa]
Editor: Red

Friday, December 14, 2018

Redaksi sukabumiNews

Kronologis OTT KPK Terhadap Irvan Rivano Muchtar

Kronologis OTT KPK Terhadap Irvan Rivano Muchtar
Jakarta, SUKABUMINEWS.net – Berawal dari informasi masyarakat, bahwa ada ketidak beresan di jajaran pemerintahan Kabupaten Cianjur di bawah kepemimpinan Irvan Rivano Muchtar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung merespon dan menindaklanjuti informasi tersebut serta melakukan penyelidikan sejak beberapa bulan terakhir.

Akhirnya dari penyelidikan yang dilakukan oleh KPK tersebut membuahkan hasil, dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan terkait dugaan kasus yang dilakukan Bupati Irvan Rivano Muchtar. Seperti yang dilansir oleh Republika.co.id, kronoligis OTT KPK terkait kasus tersebut sebagai berikut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terkait kasus dugaan korupsi pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur. Dalam kasus tersebut, Bupati Cianjur periode 2016-2021 Irvan Rivano Muchtar ditetapkan sebagai tersangka.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, selain menetapan Bupati Cianjur, KPK juga menetapkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi, Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Rosidin dan Tubagus Cepy Sethiady, kakak ipar dari Bupati Cianjur, sebagai tersangka.

Basaria menjelaskan, pengungkapan kasus berawal dari informasi masyarakat, dan KPK melakukan penyelidikan sejak 30 Agustus 2018. KPK menemukan sejumlah petunjuk dan bukti awal.

“Kemudian pada Rabu (12/12) subuh, KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di beberapa lokasi di Kabupaten Cianjur,” katanya, dikutip dari laman Belanegaranews.com

KPK mengamankan total tujuh orang di Cianjur, yaitu Irvan Rivano Muchtar, Cecep Sobandi, Rosidin, Rudiansyah (selaku Ketua Majelis Kerja Kepala Sekolah/MKKS) Cianjur, Taufik Setiawan alias Opik selaku Bendahara MKKS Cianjur, Budiman berprofesi sebagai Kepala Seksi dan D (seorang sopir).

Basaria menyatakan pada Rabu sekitar pukul 05.00 WIB, KPK mengidentifikasi terjadinya perpindahan uang dari mobil Rosidin yang dibawa oleh sopir ke mobil Cecep Sobandi yang telah dikemas dalam kardus berwarna coklat.

Tim KPK mengetahui bahwa kardus yang dibawa di mobil ROS tersebut berisi uang yang sebelumnya telah dikumpulkan dari sejumlah kepala sekolah SMP di Cianjur. “Kemudian, tim KPK mengamankan dua orang, yakni CS dan sopir di halaman Masjid Agung Cianjur,” kata Basaria.

Setelah itu, pukul 05.17 WIB tim mengamankan Rosidin di rumahnya dan sekitar pukul 05.37 WIB tim bergerak ke rumah pribadi Taufik Setiawan dan Rudiansyah serta mengamankan keduanya di rumah masing masing.

Sekitar pukul 06.30 WIB, tim memasuki pendopo Bupati dan mengamankan Irvan Rivano Muchtar di rumah dinasnya tersebut. Kemudian tim mengamankan Budiman di sebuah hotel di Cipanas pada pukul 12.05 WIB.

“Enam orang pertama dibawa langsung dan tiba di gedung KPK Jakarta pada pukul 10.30 WIB untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di gedung KPK. Sedangkan B dibawa terpisah dan telah sampai di kantor KPK sore ini,” kata Basaria.

“Diduga Bupati Cianjur bersama sejumlah pihak telah meminta, menerima atau memotong pembayaran terkait DAK Pendidikan Kabupaten Cianjur Tahun 2018 sebesar sekitar 14,5 persen dari total Rp46,8 miliar,” kata Basaria.

Taufik Setiawan alias Opik dan Rudiansyah yang menjabat sebagai pengurus Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Cianjur diduga berperan menagih “fee” dari DAK Pendidikan pada sekitar 140 Kepala sekolah yang telah menerima DAK tersebut.

Dari sekitar 200 Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang mengajukan, alokasi DAK yang disetujui adalah untuk sekitar 140 SMP di Cianjur.

“Diduga alokasi “fee” terhadap IRM, Bupati Cianjur adalah 7 persen dari alokasi DAK tersebut. Sandi yang digunakan adalah “cempaka” yang diduga merupakan kode yang menunjuk Bupati IRM,” ungkap Basaria.

Dalam tangkap tangan kasus itu, KPK turut mengamankan uang Rp1.556.700.000 dalam mata uang rupiah dalam pecahan 100 ribu, 50 ribu dan 20 ribu. “Diduga sebelumnya telah terjadi pemberian sesuai dengan tahap pencairan DAK Pendidikan di Kabupaten Cianjur tersebut,” kata Basaria. (Red*/bnn)
Redaksi sukabumiNews

Gubernur Jabar Jadikan Kota Sukabumi Tempat Louncing Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji

Cikole, SUKABUMINEWS.net – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menjadikan Kota Sukabumi tempat launching program unggulan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji. Kota Sukabumi dipilih sebagai lokasi launcing karena dinilai sebagai kota santri dan telah melaksanakan program tersebut secara maksimal.

“Kita pilih launching ini di Sukabumi, karena memang kota santri dan sudah melaksanakan juga secara maksimal. Selanjutnya, akan dibikin edaran-edaran ke seluruhnya daerah se-Jabar,” ujar Gubernur saat membuka louncing di Mesjid Agung Kota Sukabumi Jalan Alun-Alun Utara No.4b, Gunungparang, Cikole, Kota Sukabumi, Kamis (13/12/2018) kemarin.

Magrib Mengaji ini merupakan implementasi dari visi misi Jabar Juara Lahir Batin.

“Saya sebagai pemimpin Muslim saya membela Islam dengan kebijakan. Jadi dalam hal ini jihad saya dengan kebijakan. Salah satu nya Gerakan Magrib Mengaji,” tutur Gubernur yang akrab di sapa Kang Emil itu.

Sementara itu Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi menyebutkan, masjid di Kota Sukabumi berjumlah 627 unit. Dari jumlah jumlah tersebut yang masih melaksanakan gerakan maghrib mengaji hanya 165 mushola.

"Dengan adanya gerakan Maghrib Mengaji ini diharapkan semua remaja bisa kembali ke masjid dan berinteraksi dengan keagamaan," tambah Fahmi.

Pewarta: Nanan S.
Editor: Red.

Thursday, December 13, 2018

Redaksi sukabumiNews
Hampir seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang (DPC PBB) se-Jawa Barat mendorong Yusril untuk mendukung pasangan capres-cawapres 2019 nomor urut 1, Jokowi-Ma’rup.

Tuesday, December 4, 2018

Redaksi sukabumiNews

Persis akan Tentukan Sikap Politiknya di Musykernas IV 2019

Bandung, SUKABUMINEWS.net – Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis)  akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Musykernas) IV yang dijadwalkan akan dilaksanakan di Lembang, Bandung pada Jumat hingga Ahad, 7- 9 Desember 2018 mendatang.

Adapun acara Musykernas ini mengagendakan evaluasi dan rencana program dakwah dan sikap politik menjelang Pemilu 2019.

Muskernas yang bertajuk “Tranformasi Gerakan Dakwah Jamiyyah untuk Keutuhan Umat dan Bangsa”  ini tentunya menjadi spirit untuk meningkatkan dakwah Ormas Islam Persis itu.

“Semua program jihad jamiyyah mempunyai nilai dakwah, dari waktu ke waktu terus berkembang. Namun tetap menyesuaikan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasar, karakter dan ciri khas yang menjadi misi Persis,” kata Sekretaris Umum PP Persis Haris Muslim Lc. MA., Selasa (4/12/2018).

Dengan demikian, lanjut Haris, program ini diharapkan mampu menghadapi  tantangan dan rintangan untuk kemaslahatan umat dan keutuhan bangsa.

Haris juga menjelaskan bahwa pihaknya telah mempersiapkan segalanya untuk menghadapi kegiatan yang akan berlangsung di Lembang tersebut. Sementara tutur Haris, peserta yang akan hadir pada kegiatan Musykernas IV tersebut adalah seluruh jajaran Pimpinan Wilayah dan Badan Otonom Persis.

Lebih lanjut Haris mengungkapkan, Musykernas IV ini akan dihadiri oleh Anggota Majlis Penasihat, Tasykil Pimpinan Pusat, para Ketua Umum dan Sekretaris Umum Badan Otonom, Ketua bersama Sekretaris dewan-dewan, perwakilan lembaga-lembaga dan Ikatan serta perwakilan PW-PW se Indonesia.

Sementara terkait sikap politik Persis menjelang Pemilu 2019 mendatang Haris menjelaskaan bahwa sikap politik jamiyyah sesuai Amanah Muktamar 2015. “Persis masih berpegang pada amanah Muktamar 2015 yang didasarkan pada kajian mendalam dan ilmiah.

Adapun mengenai sikap dukungan Persis terhadap pasangan capres-cawapres untuk pilpres 2019 nanti menurut dia, sikap politik disini tidak mesti dalam bentuk dukungan pragmatis ke salah satu pasangan calon, “tapi sikap yang berdasarkan pada kajian ilmiah dari berbagai aspek sehingga lahir sebuah panduan untuk warga jamiyah secara Khusus dan umat secara umum,” tegasnya.

Artikel ini telah di muat di laman Persis.or.id dengan judul Gelar Musykernas IV, Persis akan Deklarasi Sikap Politik.

Editor: Red.
close
close
close