Breaking
loading...
Showing posts with label politik. Show all posts
Showing posts with label politik. Show all posts

Saturday, May 18, 2019

Redaksi sukabumiNews

Partai Demokrat Menilai Prabowo Subianto Justru Telah Menyerang SBY yang Jadi Sekutunya Sendiri

FOTO: Wasekjen DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik. (Dok. Istimewa)
-- 
sukabumiNews, JAKARTA - Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik menilai Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto secara sengaja menyerang Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Padahal, SBY merupakan sekutunya sendiri.

Rachland mengatakan, selama ini Prabowo Subianto selalu menghindar menyerang Capres nomor urut 01 Jokowi dalam setiap debat pilpres. Namun, di luar itu, Prabowo Subianto justru menyerang sekutunya sendiri.

"Pak Prabowo dalam debat selalu menghindar menyerang Jokowi. Tapi membiarkan pendukungnya menyerang dengan isu rasial dan sektarian. Pak Prabowo malah menyerang SBY, sekutunya sendiri," kata Rachland Nashidik seperti dikutip dari Suara.com, Sabtu (18/5/2019).

Meskipun capresnya adalah Prabowo Subianto, SBY didesak untuk berjuang di garis terdepan.

Bahkan, ketika istri SBY yakni Ani Yudhoyono divonis mengidap kanker darah dan harus menjalani pengobatan di Singapura, banyak pihak yang menuding bila Ani sakit palsu dan tak sedikit pula yang menyumpahinya cepat mati.

Sementara, saat berbagai isu miring menerpa SBY, justru sosok Prabowo Subianto bergeming. Ia seolah tak peduli dengan hal itu.

"Capresnya Prabowo. Tapi nuntut SBY yang berjuang di front paling depan. SBY dituding 'abu-abu', 'licik', 'pengkhianat', karena curahkan waktu untuk Ibu Ani yang sakit di Singapura. Ibu Ani bahkan dituding sakit palsu. Ada yang menyumpahi cepat mati. Pak Prabowo? Diam saja," ungkap Rachland.

Rachlan Nashidik membandingkan sikap Prabowo Subianto tersebut dengan seorang pahlawan perang Amerika bernama McCain.

McCain menegur pendukungnya sendiri lantaran menyerang Obama secara rasis. Hal itulah yang seharusnya dilakukan oleh Prabowo Subianto.

"McCain, pahlawan perang Amerika pernah menegur pendukungnya sendiri gegara menyerang Obama secara rasis. Pemimpin harusnya begitu. Mampu mendidik dan mendisiplinkan pendukungnya. Bukan cuma ngompori," pungkasnya.


Pewarta: Suara.com

Wednesday, May 15, 2019

Redaksi sukabumiNews

Soal Pembentukan Kabinet, Relawan: Jangan Intervensi Jokowi

sukabumiNews, JAKARTA - Berbagai organisasi relawan Jokowi yang tergabung dalam Komite Penggerak Nawacita (KPN) meminta jangan ada pihak yang mengintervensi pembentukan kabinet Jokowi periode 2019-2024. Hal ini merespon klaim sepihak Tim Penjaring Calon Menteri Kabinet Jokowi yang mengatakan telah menginventarisir sejumlah nama.

Ketua Umum Masyarakat Peduli Pangan Indonesia (MAPPAN Indonesia), Wignyo dalam siaran persnya mengatakan, merupakan hak presiden jika beliau menunjuk pembantunya.


"Itu hak prerogatif presiden untuk menunjuk menteri-menteri pembantunya. Jangan sampai ada penggiringan opini dan klaim seakan-akan ada tim yang sudah 'menggarap' kabinet," tegas Wignyo saat memberikan keterangan di Jakarta, Selasa (14/5/2019) kemarin.

Menurut Wignyo sikap seperti itu tidak baik dan berbahaya. “Berilah keleluasaan kepada presiden,” pintanya.

Di tempat yang sama, salah satu Ketua DPP Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara-JP), Viktor Sirait menuturkan, bahwa Presiden Jokowi sangat paham siapa menteri yang dianggapnya tepat untuk untuk membantu kinerjanya.

"Pak Jokowi sudah satu periode, tentu sudah sangat paham terkait apa menurutnya siapa yang tepat untuk menduduki jabatan menteri, semua harus memberikan ruang agar Jokowi memilih kabinetnya, itu hak prerogatif presiden" kata Viktor.

Viktor juga menghimbau kepada semua pihak supaya menahan diri dan tidak membangun opini yang akan merusak tatanan demokrasi.

Himbauan yang sama diungkapkan Sekretaris Jenderal Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT), Bambang J Pramono. Bahkan Bambang mengajak kepada semua lapisan untuk menyatukan kekuatan demi membangun negeri.

"Sayang negeri ini dipecah-pecah untuk kepentingan sempit, kami berharap Presiden bisa membangun the winning team untuk menjalankan program nawacita jilid 2," ucap Bambang.

Bambang memandang, sikap yang diperlihatkan oleh kubu sebelah sangatlah berlebihan. “Rasanya sangat tidak elok pengumuman KPU belum tuntas, tetapi sudah ada tim yang mengiming-imingi jabatan menteri melampaui kewenangan Presiden,” ungkapnya.

Perlu diketahui, Organisasi Gabungan Relawan Jokowi yang tergabung dalam Komite Penggerak Nawacita (KPN) itu antara lain terdiri dari Seknas Jokowi, Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT), Bara JP,  Relawan Penggerak Jakarta Baru (RPJB), MAPPAN Indonesia, Kornas-Jokowi, Almisbat dan Paguyuban Relawan Nusantara (PRN).


Pewarta: Didi Muryadi/Red*
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Saturday, May 11, 2019

Redaksi sukabumiNews

PDIP Tuding KPU Gelembungkan Suara untuk PKS

sukabumiNews, BEKASI – Dugaan penggelembungan suara DPR RI untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) saat Rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk 4 kecamatan di Kabupaten Bekasi, disinyalir diamankan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi.

Pasalnya, Komisioner KPU yang diduga berafiliasi dengan Caleg DPR RI dari PKS selalu membela PPK Cibitung, PPK Cikarang Barat, PPK Babelan dan terakhir PPK Tambun Selatan, untuk tidak membuka kotak suara.

Pasalnya, data C1-Salinan DPR RI milik saksi PDI Perjuangan saat Rekapitulasi di PPK ada ratusan TPS untuk 1 Kecamatan tidak sinkron dengan DAA-1 (Desa) yang sudah diinput PPK. Sehingga saat mengajukan keberatan untuk bongkar kotak suara, namun ditolak oleh KPU dan PPK.

“Yang anehnya lagi Komisioner KPU Kabupaten Bekasi hendak mengintervensi untuk tidak membuka kotak suara DPR RI, saat Pleno Rekapitulasi di PPK Tambun Selatan,” kata kader PDI Perjuangan, Munan Supriyanto kepada wartawan.

Munan mengungkapkan, usai ada kesepakatan dengan para saksi, Panwascam, dan PPK Tambun Selatan. Namun, tiba-tiba seolah membisikkan Ketua PPK, Sahil untuk menyerahkan Rekapitulasi agar dilakukan KPU Kabupaten Bekasi, hal itu terlihat saat komisioner hadir di tempat rekapitulasi PPK.

Munan yang menyaksikan langsung saat Pleno Rekapitulasi di PPK Tambun Selatan, akhirnya membuktikan dugaan adanya penggelembungan suara untuk PKS di TPS 03 Desa Mangunjaya. Karena, PPK dan PPS Mangunjaya tidak bisa membuktikan C1-Hologram dan C1 Plano Hologram yang tidak ada didalam kotak suara.

“Untuk membuktikan adanya dugaan kecurangan, akhirnya saksi PDI Perjuangan dengan saksi partai lain hingga PPK serta Panwascam membongkar 5 kotak suara. Dan 1 TPS tidak ada C1-Plano dan C1-Hologram,” ucap Munan.

“Kecurigaan kita menjadi besar adanya pengelembungan suara, karena data otentik selain surat suara yang sudah dicoblos tidak ada. Akhirnya ditunda tanpa hitung surat suara yang sudah dicoblos,” tuturnya.

Sekadar diketahui, Pasal 505 Undang-undang Pemilihan Umum Tahun 2017 disebutkan, Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).


Pewarta: Okezone.com

Thursday, May 9, 2019

Redaksi sukabumiNews

Kivlan Zen Sebut SBY Tak Rela Prabowo Terpilih Presiden

FOTO: Mayjen TNI (Purn) Kovlan Zen.
-- 
sukabumiNews, JAKARTA – Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein, menyebut Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono licik dan tak ingin melihat Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden.

Hal itu diutarakan Kivlan mengomentari sikap politik Demokrat dan komentar Wakil Sekjen Demokrat, Andi Arief, soal setan gundul di sekeliling Prabowo.

"Sampaikan saja bahwa SBY licik. Dia junior saya, saya yang mendidik dia, saya tahu dia orangnya licik, dia mendukung 01 waktu menang di tahun 2014," kata Kivlan di kawasan Thamrin, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Menurut Kivlan SBY dan Prabowo terlibat persaingan. SBY disebutnya tak rela ada jenderal purnawirawan lain yang menjadi presiden selain dirinya.

"Dia [SBY] mau mencopot Prabowo supaya jangan jadi calon presiden dengan gayanya segala macam," ujar Kivlan.

"Mereka ini saling bersaing antara Prabowo dan SBY. Dia tak ingin ada jenderal lain yang jadi presiden, dia ingin dirinya sendiri dan dia orangnya licik," katanya mengulangi sebutan SBY licik.

Sementara terkait pernyataan Andi Arief soal setan gundul, Kivlan menuding balik bahwa Andi lah sosok setan gundul itu.

"Andi Arief setan gundul, dia yang setan. Masa kita dibilang setan gundul," kata Kivlan.

Setan gundul yang dimaksud Andi adalah kelompok tidak rasional dan memberikan masukan sesat kepada Prabowo Subianto tentang kemenangan di Pilpres 2019 dengan total suara mencapai 62 persen.

Frasa setan gundul itu diuitkan Andi lewat akun Twitter-nya pada Senin (6/5) pagi.


Pewarta: CNN Indonesia
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Tuesday, April 30, 2019

Redaksi sukabumiNews

Kejahatan Partai Politik Pemilu 2019

Kok Suara PPP dan PBB Di Masohi, Masuk Ke PKS?

sukabumiNews, MASOHI – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) mengaku kini tengah mengusut praktek manipulasi dengan mendongkrak perolehan suara yang terjadi di Kecamatan Seram Utara Barat.

Tindakan ini dilakukan, menyusul adanya laporan yang disampaikan salah satu caleg  PDI-P  terkait  penggeseran perolehan suara dari caleg Partai Persatuan Pembagunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB) ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Kita telah menerima laporan  adanya kejahatan pemilu yang terjadi di beberapa TPS di Negeri Saleman, Kecamatan Seram Utara Barat,” kata Ketua Bawaslu Malteng Rizal Sahupala kepada wartawan di kantornya, Senin (29/4/19), seperti dikutip Abadikini.

Menurut Sahupala,  informasi yang  diterima oleh Bawaslu Malteng  tindakan manipulasi dengan cara menggeser suara  PPP dan PBB  ke PKS ini diduga kuat melibatkan penyelenggara pemilu di tingkat bawah, terutama Kelompok Peyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hingga pengawas di tingkat kecamatan.

“Laporannya bahwa ada indikasi penyelenggara juga terlibat, tapi nanti kita lihat,” tandas Sahupala.

Sahupala menjelaskan, dalam proses rekapitulasi di tingkat PPK Serut Barat,  saksi dari  PDI-P, telah meminta untuk dibuka lagi dokumen C-1 Plano.  Permintaan itu disampaikan untuk beberapa TPS di Negeri Saleman, karena terdapat kejanggalan data dengan meningkatnya perolehan suara PKS.

Dan itu terlihat dalam sertifikat hasil perhitungan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota model C-1, serta berkurangnya perolehan suara dari PPP dan PBB.

Ironisnya, kata Sahupala,  permintaan dari saksi PDI-P saat itu tidak di akomodir oleh PPK dan Panwascam.  PPK bahkan tetap menyetujui laporan dari KPPS Negeri Saleman. “Ini yang menjadi indikasi ada  keterlibatan PPK dan Panwas dalam rekapan suara PKS di Negeri Saleman,”katanya.

Selain itu, lanjut Sahupala,  kejanggalan makin terlihat dengan adanya perbedaan tanda tangan C-1, di setiap saksi parpol. “Bawaslu Malteng akan meminta semua C-1 KWK setiap saksi parpol untuk dikumpulkan, dan selanjutnya akan dipelajari C-1 saksi parpol yang tanda tangannya sama dan tidak sama kemudian akan dicocokkan,” jelas Sahupala.

Sebelumnya kata Sahupala, Fungsionaris PDl-P, Zeth Latukarlutu pada tanggal 27 April 2019  telah melaporkan ke Bawaslu terkait kejanggalan yang terjadi di PPK Serut Barat.

“Kami sudah menerima laporan dari PDI-P, tetapi kami juga belum bisa memastikan apakah data dari saksi PDI-P dan saksi lain benar. Dan  kami belum bisa memastikan data Panwascam juga benar, jadi nanti akan kami sandingkan,” katanya.

Penentuan dari kebenaran  laporan itu ada pada C-1 Plano. Sampai sekarang C-1 Plano belum dibuka. Selain itu, ada juga dua berita acara keberatan saksi yang akan dipelajari oleh Bawaslu Malteng. [Red*/Ak]

Tuesday, April 23, 2019

Redaksi sukabumiNews

PKS Persilakan Sandiaga Kembali Jadi Wagub DKI

sukabumiNews, JAKARTA – Wakil Ketua Majelis Syuro DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid mempersilakan Sandiaga kembali menjabat sebagai Wagub. Meski begitu, ia menegaskan proses Pilpres belum selesai dan Sandi berpeluang menjadi Wapres.

“Ya monggo saja kalau beliau mau. Tapi kan belum tentu beliau kalah dalam Wapres, kalau beliau nanti menang sebagai Wapres? Ini proses belum selesai,” kata Hidayat di gedung DPR, Jakarta, dikutip sukabumiNews dari detikislami.com, Selasa (23/4/2019).

Ia menambahkan, sekarang semuanya fokus untuk penyelesian masalah Pemilu. Lalu PKS juga masih dalam menjaga proses dan perkembangan dalam rekapitulasi suara di kecamatan-kecamatan dan kabupaten dan seterusnya.

“Kami sedang maksimal hal itu, dan itu fokus kami tentang Wagub, sudah kami jelaskan bahwa bola sudah tak lagi di tangan kami, bola itu ada di DPRD,” kata Hidayat.

Ia mempersilakan DPRD untuk melakukan tindakan yang seharusnya dan sepatutnya. “Kami sekarang fokus pada penyelesaian masalah terkait dengan perolehan suara PKS dan presiden yang didukung PKS.” Pungkasnya. []

Monday, April 22, 2019

Redaksi sukabumiNews

PKS Enggan Berandai-andai Sandi Kembali Jadi Wagub

Sandiaga Uno ketika menjabat wagub DKI. (Foto: dok. Medcom.id)
-----
sukabumiNews, JAKARTA – DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta enggan berandai-andai Sandiaga Salahuddin Uno kembali menjadi wakil gbernur DKI Jakarta. Ketua Dewan Syariah Wilayah PKS DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi ogah membahas itu sampai KPU mengumumkan hasil penghitungan suara Pilpres 2019.

"Kami masih optimis Pak Prabowo dan Pak Sandi jadi presiden dan wakil Presiden. Kalau sudah pengumuman barulah kita bicara (wagub DKI)," tegas Suhaimi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 22 April 2019.

Ia juga enggan membayangkan kekalahan Prabowo-Sandi. Perencanaan di luar itu harus dilakukan setelah hasi penghitungan Pemilu Serentak 2019 dipublikasikan.

Desas-desus kembalinya Sandiaga Uno sebagai orang nomor 2 di DKI kian santer. Terlebih, Sandi kalah dalam pertarungan Pilpres 2019, berdasarkan hasil hitung cepat maupun real count sementara di KPU.

Pada dasarnya, tak ada aturan melarang Sandi kembali ke Balai Kota. Fakta itu pun ditegaskan Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik.

"Tidak ada aturan yang melarang, tapi itu sangat tidak etis," kata Akmal saat dihubungi, Kamis, 18 April 2019, seperti dikutip laman Medcom.id.

Di sisi lain, proses pemilihan cawagub yang digodok PKS-Gerindra otomatis batal bila Sandi kembali menjabat. Dua nama yang diajukan harus ditarik.

"Ketika ingin (masuk) harus menarik lagi (dua cawagub yang sudah diusung). Harus ada argumentasi yang jelas kenapa ditarik. Publik pasti bertanya itu," tegas Akmal.

Namun, Akmal menyadari Gerindra-PKS paling berhak menentukan siapa 'pemilik' kursi DKI 2. Proses pemilihan juga berada di tangan kedua partai pengusung.

Gubernur DKI Anies Baswedan hampir delapan bulan 'menjomblo'. Proses yang dijalankan panitia khusus terkait pemilihan wagub mendek di meja DPRD DKI. Namun, menurut Akmal, tidak ada batasan waktu menentukan calon pendamping Anies.[]

Tuesday, April 16, 2019

Redaksi sukabumiNews

Caleg PKS di Lombok Timur Terjaring OTT Politik Uang

Caleg PKS ditangkap karena politik uang. (Foto: dok. Viva)
sukabumiNews, LOMBOK – Oknum calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur dapil I dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Ali Akbar, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dan masyarakat, Senin malam, 15 April 2019.

Pelaku tertangkap saat membagikan amplop berisi uang dan stiker pada masyarakat di dua dusun. Pelaku kini dalam proses klarifikasi di Bawaslu Lombok Timur.

Ketua Panwaslu Lombok Timur, Retno Sirnopati, mengatakan oknum caleg tersebut diamankan saat tengah kampanye di masa tenang dengan memberikan amplop pada warga.

"Oleh pengawas TPS mendapatkan oknum caleg sedang kampanye di masa tenang di Kecamatan Selong. Kemudian dilaporkan ke pengawasan desa dan pengawasan kecamatan. Kemudian sama-sama dibawa ke Bawaslu Kabupaten," ujarnya.

Oknum caleg dan warga penerima amplop saat ini masih diklarifikasi dan didalami. Retno mengatakan, oknum caleg tersebut terancam dicoret dari kepesertaan dalam Pemilu 2019.

Ketua Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu NTB, Suhardi, mengatakan oknum caleg tersebut dapat dijerat Pasal 523 ayat (2) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dia dapat diancam pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp48 juta. []


Sumber: VIVA

BACA Juga: Bagikan Uang di Masa Tenang, CalegPartai Golkar Tertangkap Tangan Petugas TPS

Sunday, April 14, 2019

Redaksi sukabumiNews

Taat Aturan, Caleg Partai PBB Serentak Turunkan APK di Injury Time

sukabumiNews, CIKOLE – Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Sukabumi menurunkan ribuan Alat Praga Kampanye (APK) yang sebelumnya di tebar dan di pasang di seluruh titik di Kota Sukabumi. Dipimpin langsung oleh Ketua DPC, KH. Yan Hasanudin Malik, S.Pd.I, M.M, penurunan dilakukan secara serentak oleh para caleg beserta timsesnya, Sabtu (13/4/2019).

"Penurunan dilakukan di 3 wilayah terpisah sesuai dapilnya masing-masing," kata Yan Hasanudin kepada sukabumiNews saat penurunan APK berlangsung, Sabtu (kemarin).

Tiga Dapil tersebut yaitu Kota Sukabumi 1 meliputi Cikole dan Citamiang, Kota Sukabumi 2 meliputi wilayah Baros, Cibeureum, dan Lembursitu. Sementara Kota Sukabumi 3 meliputi wilayah Gunungpuyuh dan Warudoyong. "Hal ini dilakukan dalam rangka menyambut masa tenang yang terhitung sejak 14-16 April 2019 untuk  pemilihan umum yang akan dilangsungkan hari Rabu, 17 April 2019," terang pria yang akrab disapa Kang Boyan ini.

Selain itu tambah Yan, penurunan APK ini dilakukan lantaran telah telah beredarnya surat himbauan dari KPU Kota Sukabumi untuk segera menertibkan APK yang sudah terpasang serta menonaktifkan akun media sosial terhitung mulai hari minggu 14 April 2019 pukul 23.59 WIB.

Kang Boyan juga menyampaikan permohonan maaf kepada warga Kota Sukabumi jika selama ini APK yang dipasang para caleg beserta timsesnya dianggap tidak nyaman dipandang. "Kami atas nama DPC Partai Bulan Bintang Kota Sukabumi memohon  maaf kepada seluruh warga Kota Sukabumi, jika selama lebih kurang 6 bulan ini pandangan anda terganggu dengan sampah visual dari APK yang kami pasang,“ ungkap Kang Boyan.
Pantauan sukabumiNews di lapangan, memang saat itu saat ini masih banyak APK dari berbagai partai peserta pemilu 2019 yang masih terpasang (belum diturunkan). Hal ini tentunya akan mengganggu kenyamnan pandangan masyarakat sekitar. Bahkan bisa saja menjadi preseden buruk di mata konstituen atau pemilih.

Ya, Kami sejujurnya sebagai masyarakat merasa terganggu dengan pemasangan APK yang melanggar aturan, apalagi yang seenaknya memasang dengan cara di paku di pohon atau di tembok-tembok, fasilitas umum seperti halte dan lain," ujar salah seorang warga kelurahan Nanggeleng, Unang Wahyudi.

Menurut Unang, semua ini terjadi akibat tidak pernah ada sanksi tegas dari pihak penyelenggara sehingga hal ini terus kembali terulang di setiap hajat pemilihan umum di negeri ini. Namun demikian tambah Unang, semoga pemilu kali ini menghasilkan yang terbaik untuk kemaslahatan masyarakat Kota Sukabumi pada khususnya dan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya.

"Semoga pula pesta demokrasi ini dapat berlangsung dengan aman damai dan menentramkan  , seperti halnya idiom dari sebuah pesta yang harus dilalui dengan kegembiraan dan rasa suka cita," imbuh Unang. (TNR)


Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Saturday, April 13, 2019

Redaksi sukabumiNews

Calegnya Terindikasi Kasus Penipuan, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi Siap Berikan Bantuan Hukum

sukabumiNews, CIBADAK - Beredarnya informasi mengenai adanya Kader Caleg DPRD Kabupaten Sukabumi dari Partai Gerindra berinisial TS (45) yang ditangkap Sat Reskrim Polres Sukabumi di wilayah Kota Sukabumi lantaran diduga terlibat kasus penipuan pada Jumat (12/4/2019) sekitar pukul 16.00 WIB, Ketua DPC Partai Gerinda Kabupaten Sukabumi Yuda Sukmagara mengakui adanya hal tersebut. Namun demikian kata Yuda, pihaknya siap memberikan bantuan hukum.

"Ya benar, ada kader Gerinda Kabupaten Sukabumi yang saat ini sedang di perikasa terkait dugaan kasus penipuan," kata Yuda saat dihubungi sukabumiNews, Sabtu (12/4/2019).

Yuda menambahkan, hasil komfirmasi dari pihak Kepolisian, kasus TS itu masuk ke ranah pribadi (perdata, red) yakni urusan bisnis yang dijalani TS dan tidak ada kolerasinya dengan partai.

"Jadi untuk sementara ini Partai mengikuti proses hukum yang sedang berjalan sambil menunggu hasil pemeriksaan," jelasnya.

Dikatakan Yuda, sebagai Calon Legislatif, Partai bisa saja melakukan sanksi tegas kepada yang bersangkutan. Itu pun hemat Yuda, setelah ada keputusan hukum yang tetap dari pihak kepolisian. "Kalau belum, Partai tidak bisa mengeluarkan sanksi begitu saja," tegasnya.

Adapun tambah Yuda, mengenai posisi TS sebagai Caleg, tidak akan mempengaruhi proses pencalegannya sebelum ada keputusan hukum yang tetap dari pihak penyidik Polres.

"Perjalanan pencalonan yang sebentar lagi masuk pencoblosan ini mengalir saja tidak ada pengaruhnya, apa lagi belum ada hasil keputusan hukum yang tetap," tuturnya.

Dihubungi terpisah Kasatreskrim Polres Sukabumi AKP Yadi Kusyadi, menyatakan bahwa kasus tersebut berawal dari TS yang memberikan pekerjaan proyek borongan kepada JM.

Dijelaskan Yadi, JM sebagai sub kontraktor yang mengerjakan pemasangan material rumah seperti rolling door, pintu folding gate, plafond gypsum, service plafond, kusen alumunium, kaca polos, jendela alumunium, pintu alumunium di Pasar Semi Modern Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, dengan nilai opname pekerjaan sebesar Rp 636.271.450.

Dia menambahkan, setelah JM menyelesaikan pekerjaannya, TS kemudiaan membayarnya kepada JM bukan dengan uang tunai melainkan dengan satu unit ruko yang berlokasi di Pasar Semi Modern di Kecamatan Parungkuda. Perjanjian pun dibuat antara TS dengan JM dengan harga Include berikut pajak sebesar Rp 650 juta. “Perjanjian jual beli ruko dibuat antara TS dengan JM dibuat tanggal 18 Juni 2017," terang Kasatreskrim Polres Sukabumi itu.

Sementara kata Dia, ruko tersebut telah dijual kembali oleh TS kepada orang lain. Hal itu diketahui pada bulan Januari 2018. TS lalu memberikan dua lembar cek Bank Mayora senilai Rp 650 juta kepada JM namun cek tidak bisa dicairkan. "Itulah yang membuat JM kecewa," ujar Yadi.

Dikatakan Yadi, Ketika hendak dicairkan, dua lembar cek tersebut mendapat penolakan dari Bank Mayora lantaran dananya tidak ada (kosong, red). "Akibat kasus ini, TS terjerat Pasal 378 KUHPidana tentang penipuan," tutupnya.

Dilain Pihak, Ketua KPU Kabupaten Sukabumi, Ferry Gustaman saat dikonfirmasi terkait status pencalegan salah satu caleg dari salah satu parpol yang ditangkap menjelaskan, bahwa salah satu syarat menjadi caleg tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

“Kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Sedangkan ini baru terduga belum incrahcht,” jelas Feri melaui WhatsApp yang diterima sukabumiNews.


Pewarta: KR2*/Rudi Samsidi
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Tuesday, April 9, 2019

Redaksi sukabumiNews

Heri Gunawan Ajak Pendukung Prabowo-Sandi Bersikap Santun

sukabumiNews, WARUDOYONG - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyerukan kepada seluruh pendukungnya supaya bersikap santun. Seruan itu disampaikan Anggota BPN sekaligus Juru Kampanye Nasional (Jurkamnas) Prabowo-Sandi, Heri Gunawan (HG), agar suasana pemilu tetap teduh dan damai, terutama di akhir masa kampanye (injury time) Pemilu 17 April 2019.

HG menambahkan, seruan ini juga berlaku untuk semua calon anggota legislatif dan parpol pengusung, kader, tim sukses, simpatisan, dan relawan.

“Di hari-hari terakhir kampanye ini seringkali, 'image' justru memegang peranan penting di banding program. Makanya, yang terhomat kawan-kawan pendukung Prabowo-Sandi, sebaikya dapat menjaga lisannya agar tetap teduh dan baik,” ungkap HG kepada sukabumiNews di Rumah Aspirasinya Jln. Araha, Benteng, Warudoyong, Kota Sukabumi, Selasa (9/4/2019).


HG yang merupakan anggota Komisi XI DPR RI itu pun menyampaikan bahwa keharusan menjaga suasana damai ini seiring dengan menguatnya elektabilitas Prabowo-Sandi di berbagai survey. "Dari survey internal BPN menunjukan elektabilitas Prabowo-Sandi mencapai 68 persen, sementa Jokowi-Amin hanya 38 persen," akunya.

Begitupun hasil survey Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) menunjukkan bahwa pasangan nomor urut 02 unggul. Dengan demikian, jesas HG, Prabowo-Sandi berpeluang besar menang atas kubu petahana atau nomor urut 01 dengan selisih sekitar 2,14 %.

Belum lagi tambah HG, hasil  lembaga survey asal Amerika, Operations of Precision Public Policy Polling (PPPP) yang  menyimpulkan bahwa  Prabowo- Sandi akan memenangkan Pilpres 2019, dengan tingkat keterpilihan sebesar 55 persen. sementara Jokowi- Maruf hanya 39 persen atau selisih 16 persen.

“Mari simpan energi kita untuk saatnya nanti bergerak, menjaga dan mengawal suara Prabowo-Sandi mulai dari TPS masing-masing," ajak Caleg nomor urut 1 dari Partai Gerindra Dapil Jabar IV (Kota dan Kabupaten Sukabumi) ini.

HG juga mengajak kepada seluruh pendukung Prabowo-Sandi dan masyarakat lain supaya menggunakan hak pilihnya pada Pemilu serentak 17 April 2019 mendatang, jangan sampai ada yang golput. Sebab menurutnya, hal ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kita juga sebagai warga negara. (KR1/*)


Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Monday, April 8, 2019

Redaksi sukabumiNews

Caleg Dapil 5 Kabupaten Sukabumi dari Partai Nasdem Gelar Sosialisasi

sukabumiNews,NYALNDUNG - Syarif Hidayat, caleg DPRD Kabupaten Sukabumi dari Partai Nasdem menggelar sosialisasi dihadapan puluhan warga RW.04 Kp Cikarang Desa Sukamaju, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Sosialisasi dilaksanakan di teras rumah salah satu warga di kampung tersebut, Ahad (7/4/2019)

Syarif Hidayat merupaka Caleg nomor urut 3 Dapil 5 Kabupaten Sukabumi yang meliputi Kecamatan Cidadap, Cidolog, Curug Kembar, Jampang Tengah, Lengkong, Nyalindung, Pabuaran, Purabaya, dan Sagaranten.

Dalam sosialisasinya Syarif Hidayat yang akrab disapa Pak Pipih itu mengingatkan kepada masyakat yang sudah mempunyai hak pilih supaya pada 17 April 2019 nanti, hadir di TPS untuk meberikan hak suaranya.

“Jangan sampai ada yang tidak datang,” ucapnya, seraya mengajak dan meminta kepada wrga untuk mendukung dirinya agar bisa duduk di kursi DPR.

Pipih juga mengungkapkan maksud dan tujuan kenapa Ia mencalonkan diri untuk menjadi caleg. “Walaupun sudah banyak di dapil 5 ini yang menjadi Dewan atau Wakil Rakyat, tetapi mereka tidak bisa memberikan kontribusi sama sekali,” ungkap Pipih.

“Oleh kerenanya saya ingin membantu masyakat khususnya masyarakat bawah untuk bisa mendapatkan haknya. Saya bertekad dan berjaji akan selalu bekekerjasama, berkomunikasi dengan rakyat dan memberikan kontribusi,” jelas Pipih kepada sukabumiNews.net.


Pewarta: Ikin S.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Sunday, April 7, 2019

Redaksi sukabumiNews

H. Asep Sopyan, S.T. (Mensiels) dan Hj. Dewi Asmara Gelar Jalan Santai

sukabumiNews, SUKARAJA - H. Asep Sopyan, S.T. (Mensiels) calon anggota Dapil 4 untuk DPRD Kabupaten Sukabumi dari Partai Golkar yang akrab disapa H. Asep Mensils, hari ini menggelar Jalan santai bersam warga. Acara bertempat di komplek Al-Hijrah Recident, Desa Pasirhalang, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Minggu (07/04/2019) pagi. 

Acara tersebut diikuti ratusan warga dari kalangan dewasa dan milenial yang berasal dari 5 Kecamatan se-Wilayah Sukabumi bagian Timur. Acara juga dihadiri oleh para pengurus partai Golkar dan Tim. Tampak hadir dalam acara tersebut calon anggota DPR RI, Hj. Dewi Asmara. 

H. Asep Mensils menyebutkan, kegiatan jalan santai itu diinisiasi oleh pihaknya bekerja sama dengan Hj. Dewi Asmara, calon anggota DPR RI dan disukseskan oleh Tim. Acara jalan santai, lanjut H. Asep Mensil, dilaksanakan untuk menjalin silaturahmi sekaligus memotivasi warga masyarakat Sukabumi agar bersama-sama mengingat arti penting menerapkan gaya hidup sehat. 


"Pola hidup sehat harus terus kita gelorakan. Jika masyarakat sehat dan bugar, tentu pikirannya juga akan fresh. Jadi, pada 17 April nanti akan fresh juga datang ke TPS," Kata Asep Sopyan seraya tersenyum kepada Wartawan saat di temui di sela-sela acara jalan santai.

H. Asep Menegaskan, melalui olahraga ini, berarti kita telah menjaga kesehatan tubuh, tentunya kata Dia, itu merupakan bentuk syukur kepada Allah SWT.

"Di dalam tubuh yang kuat, akan terdapat jiwa yang sehat," tegasnya. 

Rangkaian acara jalan santai itu akan ditutup dengan hiburan Grup Dangdut Srikandi dan dimeriahkan bintang tamu asal bandung, Ohang.(FR1*)



Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
Redaksi sukabumiNews

UU Berbau Islam Selalu Ditolak PDIP, Ini Bantahan Ribka Tjiptaning

sukabumiNews, CISAAT – Belakangan ini, kita sering mendengar berita bahwa Undang-Undang (UU) atau pun Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berbau Islam selalu ditolak oleh Partai Demokrai Indonesia Perjuangan (PDIP), dari UU Pendidikan, UU Ekonomi Syariah, UU Jaminan Produk Halal untuk Obat dan Makanan, sampai UU Pornografi pun ditolaknya. Padahal, terkait pornografi, semua umat beragama apapun di Indonesia, tentu tidak akan ada yang mau menerima.

Baru-baru ini juga kita dengar bahwa Fraksi PDIP di DPR RI tidak mendukung adanya Rencana Undang Undang (RUU) Pesantren dan Pedidikan Agama untuk disahkan menjadi Undang Undang.

Terkait hal ini Anggota DPR RI yang juga Ketua Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP), Dr. Ribka Tjiptaning menyangkal jika Fraksinya di DPR RI tidak mendukung adanya Rencana Undang Undang (RUU) Pesantren dan Pedidikan Agama untuk disahkan menjadi Undang Undang.

Bahkan ia menegaskan, jika ada yang menyatakan bahwa selaku Politisi PDIP, ia beserta partainnya menolak Undang-Undang Pendidikan Agama dan Pondok Pesantren itu, tidak benar.

"Aneh-aneh saja pertanyaannya,” ucap Ribka seraya terbahak tertawa ketika diminta tanggapan oleh sukabumiNews terkait isu tersebut, usai menghadiri acara Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Cabang Sukabumi di salah satu Gedung di Jl. Lingkar Selatan, Sabtu (6/4/2019).

“Iseng amat sih, hoax itu tidak benar, mau di bilang apa-apa juga tidak apa, ga penting dan tidak usah dilayani," ucap politikus yang sempat menulis buku "Aku Bangga Jadi Anak PKI" itu.

“Bahkan saya yang membuat BLK (Balai Latihan Kerja, red) di enam titik di wilayah Kabupaten Sukabumi untuk Pondok Pesantren seperti di daerah Ciracap, Pabuaran, Gegerbitung, Caringin, Cisolok dan Palabuhanratu,” akunya Ketua Komisi IX DPR RI itu


Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Friday, April 5, 2019

Redaksi sukabumiNews

Yusril Pastikan Chat WhatsApp dengan Habib Rizieq Asli

FOTO: Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra. (dok. Istimewa)
sukabumiNews, JAKARTA – Pengacara Habib Rizieq Shihab, Mahendradatta meragukan keaslian percakapan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra dengan sang klien yang menyoal keislaman Prabowo Subianto. Yusril pun menjawab.

“Pengacara Rizieq minta bukti kan? Itu screenshot-nya. Rekam jejak digitalnya bisa dibuka oleh provider,” kata Yusril kepada wartawan, Kamis (4/4/2019), dikutip dari laman Abadikini.com.

Yusril meminta Mahendradatta mengecek tangkapan layar percakapan dirinya dengan Habib Rizieq via WhatsApp yang telah dibeberkan. Menurut dia, jejak digital itu bisa dengan mudah dilacak.

Ia mengatakan bukti percakapan itu sulit dibantah. Yusril menyebut-nyebut Habib Rizieq sebagai ‘raja bohong’.

“Itu tulisan Rizieq sendiri dalam WA yang jejak digitalnya bisa dijadikan bukti yang sangat sulit untuk dibantah. Pembicaraan telepon Yusril dan Rizieq tidak ada rekamannya, tetapi komunikasi via WA di atas telah cukup menunjukkan bahwa Habib Rizieq yang menuding Yusril berbohong, ternyata dirinya adalah SI RAJA BOHONG yang sesungguhnya,” tutur Yusril sebelumnya.

Sebelumnya, pengacara Habib Rizieq Syihab, Mahendradatta, menyangkal bukti yang dibeberkan oleh Yusril yang menyatakan kliennya meragukan keislaman Prabowo Subianto. Mahendradatta memastikan Habib Rizieq tak pernah menggunakan WhatsApp.

“Kembali polemik ini sudahi saja, Habib Rizieq sudah jawab dan jangan melebarkan masalah. Pilpres ini jangan klaim orang lain. Yusril unjukin bukti percakapan WA dengan Habib Rizieq. Ini mas screnshot WA-nya? Kan kasusnya Habib Rizieq kan WhatsApp, masa dia WhatsApp sih. Ah ini yang ditunjukkan WhatsApp-nya, waduh mak, saya berani jamin Pak Habib Rizieq itu nggak pernah pegang pakai WhatsApp,” kata Mahendradatta di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (3/4/2019).

“Habib Rizieq itu kasusnya kan kasus WhatsApp, dia tidak akan terlalu ceroboh kalau saya bilang. Orang WhatsApp kok yang dipermasalahkan kok sekarang WhatsApp pula yang ditunjuk,” sambung Mahendradatta. (Red*/)

Di bawah ini screenshot chating Yusril bersama HRS yang di screenshot oleh sukbumiNews.net dari akun instagranmya @yusrilihzamhd











close
close