Breaking
loading...
Showing posts with label politik. Show all posts
Showing posts with label politik. Show all posts

Saturday, July 20, 2019

Redaksi sukabumiNews

1000 Ulama akan Hadiri Ijtima Ulama IV di Jakarta, Agustus 2019 Mendatang

ijtima ulama IV
sukabumiNews, JAKARTA – Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) akan kembali menggelar Ijtima Ulama IV pada awal Agustus 2019. Kabarnya, akan ada 1.000 ulama yang hadir dalam acara tersebut.

Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Ma'arif yang juga panitia Ijtima Ulama IV mengatakan, acara akan berlangsung pada 5-6 Agustus 2019 di Jakarta. "Insya Allah di Jakarta tangal 5-6 Agustus 2019," ucapan Slamet Ma'arif kepada Kantor Berita RMOL, Selasa (16/7/2019) lalu.

Nantinya, Ijtima Ulama IV ini akan dihadiri para ulama yang juga telah hadir pada Ijtima Ulama pertama hingga ketiga. "Peserta Ijtima ulama satu, dua, dan tiga akan kami undang. Kurang lebih seribu ulama dan tokoh kita undang," imbuhnya.

Untuk mematangkan acara ini, GNPF-Ulama telah melakukan rapat kepanitiaan penyelenggara Ijtima Ulama IV ini di Hotel Alia, Cikini, Jakarta Pusat pada Senin (15/7) malam.

Rapat itu untuk membahas tema serta pembahasan yang akan didiskusikan dalam Ijtima Ulama IV. "Tema daripada Ijtima akan kita bahas pada pertemuan. Jadwal, hari, waktu, dan tempat juga akan kami bahas nantinya di dalam pertemuan. Bagaimana menyikapi keadaan dan situasi dengan hal-hal yang terbaru. Nah InsyaAllah semuanya akan dapat kami bahas dan akan kami laksanakan dan di dalam Ijtima," ucap Ketua GNPF-Ulama Yusuf Muhammad Martak, dilansir dari GELORA.CO.

Editor : Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Friday, July 19, 2019

Redaksi sukabumiNews

Terkuak, Prabowo Ternyata Tak Kabari Pembina Gerindra saat Bertemu Jokowi

Akhirnya, pertemuan perdana Jokowi - Prabowo terjadi di Stasiun MRT Lebak Bulus (13/7/2019) [Suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
sukabumiNews, JAKARTA – Pertemuan antara Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi di stasiun KRT pada Sabtu (13/7/2019) ternyata di luar sepengetahuan Dewan Pembina Gerindra.

Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco mengatakan ketidaktahuan Dewan Pembina akan rencana Prabowo bertemu Jokowi tersebut lantaran Prabowo yang belum sempat melapor.

Karena itu, Prabowo menggelar pertemuan dengan Dewan Pembina untuk memberikan penjelasannya langsung pada hari ini di kediamannya di Bojong Koneng, Hambalang, Bogor.

"Pada prinsipnya Pak Prabowo tadi menerangkan soal rencana pertemuan MRT yang memang tidak disampaikan ke Dewan Pembina karena sifatnya mendadak dan situasional," kata Dasco kepada wartawan, Jumat (19/7/2019), dikutip dari Suara.com.

Dalam pertemuan dengan Dewan Pembina, Prabowo kemudian memberikan klarifikasinya tentang apa yang sebenarnya terjadi saat dirinya bertemu Jokowi pekan lalu.

"Nah namun tadi sudah disampaikan pada teman-teman Dewan Pembina bahwa pertemuan itu tujuannya adalah untuk meredam gejolak di masyarakat dan juga untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu dalam upaya menyelamatkan kawan-kawan yang saat itu sudah dan sedang mengalami proses hukum sehingga suasana bisa kondusif," tutur Dasco.

Sebelumnya, Prabowo Subianto membentuk tim seleksi nama anggota perwakilan rakyat terpilih untuk menduduki jabatan strategis di DPR RI maupun DPRD tingkat provinsi, kabupaten atau kota.

Tim tersebut dibentuk Prabowo usai melakukan rapat dengan Dewan Pembina Gerindra pada hari ini di kediamannya di Hambalang, Bogor.

"Berdasarkan anggaran dasar, kewenangan untuk menetapkan pimpinan DPR RI, ketua DPR provinsi, wakil ketua DPR provinsi, ketua DPR kabupaten/kota, wakil ketua kabupaten kota adalah wewenang Ketua Dewan Pembina. Oleh karena itu, kita bentuk tim untuk menseleksi nama-nama dimaksud untuk menempati posisi strategis di DPR RI, provinsi dan kabupaten/kota," ujar Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di Hambalang, hari ini.

Muzani mengatakan berdasarkan laporan hasil pemilu legislatif dari keputusan KPU, Gerindra mendapatkan sebanyak 78 kursi DPR RI, serta 2.245 anggota DPRD terpilih untuk di seluruh Indonesia.

Berdasarkan perolehan tersebut, lanjut Muzani, Gerindra telah menentukan posisi strategis sebagai pimpinan baik di DPR RI maupun DPRD. Namun untuk siapa saja nanti anggota dewan terpilih yang akan mengisi posisi tersebut, masih akan diseleksi melalui tim.

"Dari jumlah itu kita menempatkan 3 orang, 1 orang wakil ketua DPR RI, 3 orang ketua DPR provinsi. 50 ketua DPRD kabupaten/kota dan ada kurang lebih 164 wakil ketua DPRD kabupaten/kota dan 22 wakil ketua DPRD provinsi," kata Muzani.

Pewarta: Suara.com
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Thursday, July 18, 2019

Redaksi sukabumiNews

Jubir PA 212 Mengaku Sakit Hati Lantaran Diancam Masuk Bui oleh Kubu 02

jubir pa 212
Jubir PA 212 Novel Bamukmin. (Foto: dok. breaking.co.id)*
sukabumiNews, JAKARTA – Juru Bicara PA 212 Novel Bamukmin mengakui sakit hati, lantaran mendapat ancaman bakal diadukan ke polisi sehingga dipenjara oleh kubu 02, Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.

Ancaman tersebut didapatkan Nevel dari kubu politiknya sendiri lantaran tidak menuruti imbauan Prabowo supaya tidak menggelar unjuk rasa saat sidang perkara sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Novel menuturkan, dirinya baru akan tunduk kepada komando pentolan FPI Rizieq Shihab.

"Komando saya satu, Habieb Rizieq Shihab. Hari itu saya tanggal 14 Juni menentukan sikap, bahwa saya harus turun," tegas Novel dalam acara diskusi yang digelar di Gedung Joang 45, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, seperti dikutip laman suara.com, Kamis (18/7/2019).

Novel kembali menjelaskan bahwa dirinya mendapat ancaman gara-gara tak mematuhi imbauan Prabowo. Bukan dari kubu Jokowi – Maruf atau polisi, namun ancaman itu diakui Novel justru berasal dari kubu Prabowo – Sandiaga Uno sendiri.

"Ini sangat menyakitkan. Kalau waktu itu saya ditangkap, kubu 02 malah menjamin saya bakal dijebloskan ke penjara. Cuma karena saya membangkang,” tukasnya.

Tak hanya itu, Novel juga mengakui dipecat dari keanggotaan Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum BPN Prabowo – Sandiaga.

"Pokoknya saya enggak mau tunjuk hidung, tapi saya merasa terancam keselamatannya. Ada dua tempat saya bernaung, dua-duanya saya dikeluarkan," tukasnya.

Artikel ini telah tayang di suara.com dengan judul “Tak Patuhi Prabowo, Jubir PA 212: Saya Dipecat BPN dan Diancam Penjara


Pewarta: Suara
Editor : Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Sunday, July 14, 2019

Redaksi sukabumiNews

Prabowo Bertemu Jokowi, Amien Rais Merasa Kecolongan

amien rais
Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, berharap agar kubu Prabowo tetap berada di luar kekuasaan. Jika mereka bergabung, menurutnya itu menjadi pertanda kematian lonceng demokrasi. (Foto: Tagar/Kurniawan Eka Mulyana)
sukabumiNews, SLEMAN - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, mengaku sama sekali tak mengetahui perihal rencana di balik pertemuan Joko Widodo dan Prabowo Subianto di Stasiun MRT Senayan, Jakarta, pada Sabtu (13/7/2019).

"Sama sekali belum tahu, makanya itu mengapa kok tiba-tiba nyelonong," kata Amien saat dijumpai di rumahnya, Condongcatur, Sleman, DIY, Sabtu (13/7), seperti dikutip dari IDN Times.

1. Tolak tanggapi lebih jauh

Amien pun belum mau berkomentar banyak soal pertemuan tersebut. Ia baru akan angkat bicara setelah menanyakan langsung kepada Prabowo perihal apa yang didiskusikannya dengan Jokowi.

"Itu saya akan tanya dulu, apa betul pertemuan itu sudah membahas rekonsiliasi sampai ke koalisi dan lain-lain," katanya.

2. Dapat surat dari Prabowo

Sejauh ini, Amien sendiri menyebut hanya menerima sebuah surat dari Prabowo yang diberikan lewat ajudannya.

"Surat amplop tertutup, sepertinya agak tebal, mungkin dua lembar," ungkapnya.

Mengenai apa isi surat tersebut, Amien belum membacanya. Dan surat itu sendiri tersimpan di rumahnya, Gandaria, Jakarta Selatan.

3. Tetap fokus jadi oposisi

Terlepas dari itu semua, secara prinsip, Amien lebih memilih saat kubu Prabowo tetap berada di jalurnya sebagai oposisi. Sehingga, jalannya pemerintahan ke depan ada yang mengawasi.

"Kalau parlemen sudah menyuarakan atau jadi jubirnya atau sudah dikooptasi oleh eksekutif, maka demokrasi itu mengalami musibah yang paling berat dan tidak bisa bangkit kembali. Kalau kedua kekuatan eksekutif dan legislatif jadi satu, artinya yudikatifnya mengamini. It is over," pungkasnya.


Pewarta: IDN Times
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Monday, June 24, 2019

Redaksi sukabumiNews

Partai Gerindra akan Usung Kader Sendiri di Pilbup Sukabumi 2020

sukabumiNews, GUNUNG PUYUH - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra, Yudha Sukmagara memastikan, Gerindra akan mengusung kader partainya di ajang pemilihan bupati (pilbup) Sukabumi 2020 mendatang.

Hal itu diungkapkan Yudha saat sambutan pada acara Halal Bihalal Forum Relawan Prabowo Sandi yang dilaksanakan di salah satu hotel di Jln. Bhayangkara, Kelurahan Karamat, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, Ahad (23/6/2019) malam tadi.

BACA:

“Partai Gerindra memperoleh 9 Kursi di DPRD Kabupaten Sukabumi, Jadi cukup jika kita mengusung kader sendiri sebagai calon bupati pilbup Sukabumi 2020 mendatang,” ucap Yudha.

Adapun mengenai siapa yang akan diusung,Yudha belum memastikan lantaran partainya belum melakukan penjaringan untuk nantinya bisa menghasilkan seorang figur kandidat kontestasi pilkada.

Pastinya jelas Yudha, partai Gerindra ingin mempunyai calon yang terbaik untuk bisa memenangkan kontestasi pilkada.

Yudha menjelaskan, pada pileg 2019 lalu Partai Gerindra memperoleh 9 Kursi di DPRD Kabupaten Sukabumi, 2 kursi DPRD Provinsi Jawa Barat, dan 1 kursi DPR RI.

"9 kursi diraih oleh Partai Gerindra, berarti sudah dipastikan bahwa Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi akan di pimpin oleh Partai Gerindra,” katanya.

Karena 72 persen ini milik kita semua, tambah Yudha, dan ada bentuk dukungan dari semua relawan akan berapiliasi kepada pasangan 02, maka Partai Gerindra  mengaku merasa terhormat menjadi bagian dari apiliasi dari para semua relawan ini.

“Semua ini merupakan karunia yang diberikan oleh Allah Swt bahwa masyarakat kabupaten sukabumi menginginkan kita, Alhamdulilah !,” ungkap Yudha. 

“Kami berkomitmen kami adalah milik bapak dan ibu, dan akan mendengarkan aspirasi semua masyarakat,” tandasnya.


Yudha mengaku, pihaknya mendengar bahwa semua para relawan pendukungnya akan terus bersama-sama untuk menciptakan kondisi politik di Kabupaten Sukabumi.

"Pemilihan bupati tahun 2020 ini merupakan strategi besar yang kalau saja orang mendengar pasti semua akan merinding." Tutupnya.

Di akhir sambutannya, Dia mohon do'a dan restu supaya selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam membawa dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Sukabumi dan Bangsa Indonesia pada umumnya.

Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
Redaksi sukabumiNews

Forum Relawan Probowo Sandi Sukabumi Raya Gelar Halal Bihalal Syawal 1440 H

sukabumiNews, GUNUNGPUYUH - Forum Relawan Sukabumi Raya menggelar silaturahmi dan Halal Bihalal Syawal 1440 Hijriyah. Acara yang mengambil tema “Satukan Tekad untuk Rakyat Berdaulat” ini digelar di salah satu Hotel yang berlokasi di Jln. Bhayangkara Kelurahan Keramat, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, Jawa Barat, pada Ahad (23/6/2019) sore.

"Halal Bihalal antar semua relawan Prabowo Sandi Sukabumi Raya ini tidak lain untuk mempererat tali silaturahmi, dimana semua relawan bisa bersatu dalam pemikiran yang sama dalam kontek kebersamaan dan turut serta dalam membangun demokrasi yang adil, baik secara nasinal maupun di setiap daerah," ucap Ketua Panitia Yana Sam, SE., kepada sukabumiNews usai acara.

Yana Sam mengatakan, relawan 02 ini sudah saatnya memberikan eksistensi atau gairah yang menggelora demi mendukung pemerintah berdaulat pro rakyat seperti yang tertuang dalam tema Halal Bihalal tersebut.

Yana juga berpesan kepada para relawan agar relawan ini jangan sampai seolah tidak nampak atau organisasi tanpa bentuk. “Kita harus tunjukkan bahwa kita masing-masing mempunyai atribut serta kita tetap eksis untuk membangun Kota dan Kabupaten Sukabumi," tegas Yana.

Ketua DPD Sang Prabu E. Ruhyana saat menandatangani Fakta Integritas.
Pada Kesempatan itu Forum Relawan Sukabumi Raya juga menandatangani dan membacakan Pakta Integritas sebagai bentuk kebersamaan untuk menjalin lebih erat antar sesama relawan guna mendukung kemajuan dan pembangunan di sukabumi. Semua relawan juga menyatakan bahwa mereka bersedia mendukung serta menyukseskan Pilbup atau pun Pilkot yang akan datang.

BACA Juga:
PartaiGerindra akan Usung Kader Sendiri di Pilbup Sukabumi 2020

Sementara itu terkait permasalahan gugatan keberatan atas hasil pilpres 2019 oleh pasangan 02 (Prabowo-Sandi) yang saat ini tengah disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK), para relawan sepakat akan menerima hasil keputusan akhir yang diputuskan olah MK.

“Apabila MK memberikan keputusan yang tidak berdasar dan keberpihakan kami pun pastinya merasa kecewa,” ungkap Ketua DPP Relawan Sang Prabu E. Ruhyana.

Meski pada intinya, tambah E Ruhyana, pihaknya akan taat pada aturan Hukum dan Undang-Undang yang berlaku.

Turut hadir pada acara Halal Bihalal tersebut Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara dan Anggota Dewan dari Parta Gerindra terpilih pada pileg 2019.


Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Thursday, June 20, 2019

Redaksi sukabumiNews

Partai Demokrat akan Usung Adjo Sardjono jadi Cabup Sukabumi 2020

Wakil Bupati Sukabumi, Adjo Sardjono dan Partai Demokrat.  
sukabumiNews, SUKABUMI - Pengurus Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat berencana untuk mengusung Adjo Sardjono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati (Wabup) Sukabumi, untuk maju sebagai Calon Bupati (Cabup) pada ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sukabumi tahun 2020 mendatang.

“Rencana tersebut sudah diketahui Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat yang meliputi wilayah Kota dan Kabupaten Sukabumi. Jika tidak percaya, tanya saja sama pak Muraz,” terang Anggota Pengurus Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat, Aldo Andreas kepada sukabumiNews, belum lama ini.

Partai Demokrat menilai, Adjo Sardjono sudah layak maju menjadi Bupati di Kabupaten Sukabumi.

Aldo juga mengatakan, Pilkada Kabupaten Sukabumi tidak akan menarik jika Wakil Bupati Sukabumi, Adjo Sardjono kembali berpasangan dengan Bupati Sukabumi, Marwan Hamami yang saat ini masih menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati.

“Diatas kertas jika keduanya bisa bersaing dan berpisah di pilkada mendatang, sudah tentu konstalasi politik di Kabupaten Sukabumi akan menarik kita simak karena keduanya merupakan tokoh yang sama-sama cukup berpengaruh,” jelasnya.

Aldo menuturkan, Adjo Sarjono saat ini adalah merupakan Kader Partai Demokrat dimana dirinya kini selalu anggota Majelis Tinggi Daerah. Untuk itu, lanjut Aldo, sesama pengurus partai dia sangat mendukung Adjo untuk mencalonkan diri sebagai Cabup Sukabumi Periode 2020 – 2025.

“Bagi Partai Demokrat, F1 sudah merupakan harga mati dan tak bisa terbantahkan lagi. Terlebih ini merupakan prestasi bagi partai bilamana bisa menjadikan Pak Adjo sebagai F1,” tegasnya.

Adapun, jelas Aldo, dengan partai mana partainya akan berkoalisi nanti, ia akan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak DPP. “Segala sesuatu sudah jelas keputusan tergantung DPP. Tapi kalaupun ada keinginan, kami kepincut untuk menggandeng PKS,” tutupnya.

Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Thursday, May 30, 2019

Redaksi sukabumiNews

Gerindra Jawab Tudingan ‘Materi Gugatan Tidak Sesuai dengan Aturan MK’

sukabumiNews, JAKARTA – DPP Gerindra menjawab tudingan bahwa materi gugatan Capres 02 tidak sesuai dengan aturan Mahkamah Konstutisi (MK). Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, disebutkan bahwa peserta pemilu termasuk capres dan cawapres memang bisa didiskualifikasi jika terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu.

“Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu,” demikian cuitan akun resmi partai, Rabu (29/05/2019) kemarin.

Maka, kata Gerindra seharusnya KPU sebelumnya juga harus menindakLanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu.

“Pelanggaran administratif pemilu memang bisa berakibat fatal jika benar terjadi.”

Bahkan, kata akun itu, potensi untuk didiskualifikasi pun bisa saja terwujud jika memenuhi syarat yang ada yakni laporan bukti-bukti. [Red*/VOA

Saturday, May 18, 2019

Redaksi sukabumiNews

Partai Demokrat Menilai Prabowo Subianto Justru Telah Menyerang SBY yang Jadi Sekutunya Sendiri

FOTO: Wasekjen DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik. (Dok. Istimewa)
-- 
sukabumiNews, JAKARTA - Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik menilai Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto secara sengaja menyerang Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Padahal, SBY merupakan sekutunya sendiri.

Rachland mengatakan, selama ini Prabowo Subianto selalu menghindar menyerang Capres nomor urut 01 Jokowi dalam setiap debat pilpres. Namun, di luar itu, Prabowo Subianto justru menyerang sekutunya sendiri.

"Pak Prabowo dalam debat selalu menghindar menyerang Jokowi. Tapi membiarkan pendukungnya menyerang dengan isu rasial dan sektarian. Pak Prabowo malah menyerang SBY, sekutunya sendiri," kata Rachland Nashidik seperti dikutip dari Suara.com, Sabtu (18/5/2019).

Meskipun capresnya adalah Prabowo Subianto, SBY didesak untuk berjuang di garis terdepan.

Bahkan, ketika istri SBY yakni Ani Yudhoyono divonis mengidap kanker darah dan harus menjalani pengobatan di Singapura, banyak pihak yang menuding bila Ani sakit palsu dan tak sedikit pula yang menyumpahinya cepat mati.

Sementara, saat berbagai isu miring menerpa SBY, justru sosok Prabowo Subianto bergeming. Ia seolah tak peduli dengan hal itu.

"Capresnya Prabowo. Tapi nuntut SBY yang berjuang di front paling depan. SBY dituding 'abu-abu', 'licik', 'pengkhianat', karena curahkan waktu untuk Ibu Ani yang sakit di Singapura. Ibu Ani bahkan dituding sakit palsu. Ada yang menyumpahi cepat mati. Pak Prabowo? Diam saja," ungkap Rachland.

Rachlan Nashidik membandingkan sikap Prabowo Subianto tersebut dengan seorang pahlawan perang Amerika bernama McCain.

McCain menegur pendukungnya sendiri lantaran menyerang Obama secara rasis. Hal itulah yang seharusnya dilakukan oleh Prabowo Subianto.

"McCain, pahlawan perang Amerika pernah menegur pendukungnya sendiri gegara menyerang Obama secara rasis. Pemimpin harusnya begitu. Mampu mendidik dan mendisiplinkan pendukungnya. Bukan cuma ngompori," pungkasnya.


Pewarta: Suara.com

Wednesday, May 15, 2019

Redaksi sukabumiNews

Soal Pembentukan Kabinet, Relawan: Jangan Intervensi Jokowi

sukabumiNews, JAKARTA - Berbagai organisasi relawan Jokowi yang tergabung dalam Komite Penggerak Nawacita (KPN) meminta jangan ada pihak yang mengintervensi pembentukan kabinet Jokowi periode 2019-2024. Hal ini merespon klaim sepihak Tim Penjaring Calon Menteri Kabinet Jokowi yang mengatakan telah menginventarisir sejumlah nama.

Ketua Umum Masyarakat Peduli Pangan Indonesia (MAPPAN Indonesia), Wignyo dalam siaran persnya mengatakan, merupakan hak presiden jika beliau menunjuk pembantunya.


"Itu hak prerogatif presiden untuk menunjuk menteri-menteri pembantunya. Jangan sampai ada penggiringan opini dan klaim seakan-akan ada tim yang sudah 'menggarap' kabinet," tegas Wignyo saat memberikan keterangan di Jakarta, Selasa (14/5/2019) kemarin.

Menurut Wignyo sikap seperti itu tidak baik dan berbahaya. “Berilah keleluasaan kepada presiden,” pintanya.

Di tempat yang sama, salah satu Ketua DPP Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara-JP), Viktor Sirait menuturkan, bahwa Presiden Jokowi sangat paham siapa menteri yang dianggapnya tepat untuk untuk membantu kinerjanya.

"Pak Jokowi sudah satu periode, tentu sudah sangat paham terkait apa menurutnya siapa yang tepat untuk menduduki jabatan menteri, semua harus memberikan ruang agar Jokowi memilih kabinetnya, itu hak prerogatif presiden" kata Viktor.

Viktor juga menghimbau kepada semua pihak supaya menahan diri dan tidak membangun opini yang akan merusak tatanan demokrasi.

Himbauan yang sama diungkapkan Sekretaris Jenderal Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT), Bambang J Pramono. Bahkan Bambang mengajak kepada semua lapisan untuk menyatukan kekuatan demi membangun negeri.

"Sayang negeri ini dipecah-pecah untuk kepentingan sempit, kami berharap Presiden bisa membangun the winning team untuk menjalankan program nawacita jilid 2," ucap Bambang.

Bambang memandang, sikap yang diperlihatkan oleh kubu sebelah sangatlah berlebihan. “Rasanya sangat tidak elok pengumuman KPU belum tuntas, tetapi sudah ada tim yang mengiming-imingi jabatan menteri melampaui kewenangan Presiden,” ungkapnya.

Perlu diketahui, Organisasi Gabungan Relawan Jokowi yang tergabung dalam Komite Penggerak Nawacita (KPN) itu antara lain terdiri dari Seknas Jokowi, Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT), Bara JP,  Relawan Penggerak Jakarta Baru (RPJB), MAPPAN Indonesia, Kornas-Jokowi, Almisbat dan Paguyuban Relawan Nusantara (PRN).


Pewarta: Didi Muryadi/Red*
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Saturday, May 11, 2019

Redaksi sukabumiNews

PDIP Tuding KPU Gelembungkan Suara untuk PKS

sukabumiNews, BEKASI – Dugaan penggelembungan suara DPR RI untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) saat Rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk 4 kecamatan di Kabupaten Bekasi, disinyalir diamankan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi.

Pasalnya, Komisioner KPU yang diduga berafiliasi dengan Caleg DPR RI dari PKS selalu membela PPK Cibitung, PPK Cikarang Barat, PPK Babelan dan terakhir PPK Tambun Selatan, untuk tidak membuka kotak suara.

Pasalnya, data C1-Salinan DPR RI milik saksi PDI Perjuangan saat Rekapitulasi di PPK ada ratusan TPS untuk 1 Kecamatan tidak sinkron dengan DAA-1 (Desa) yang sudah diinput PPK. Sehingga saat mengajukan keberatan untuk bongkar kotak suara, namun ditolak oleh KPU dan PPK.

“Yang anehnya lagi Komisioner KPU Kabupaten Bekasi hendak mengintervensi untuk tidak membuka kotak suara DPR RI, saat Pleno Rekapitulasi di PPK Tambun Selatan,” kata kader PDI Perjuangan, Munan Supriyanto kepada wartawan.

Munan mengungkapkan, usai ada kesepakatan dengan para saksi, Panwascam, dan PPK Tambun Selatan. Namun, tiba-tiba seolah membisikkan Ketua PPK, Sahil untuk menyerahkan Rekapitulasi agar dilakukan KPU Kabupaten Bekasi, hal itu terlihat saat komisioner hadir di tempat rekapitulasi PPK.

Munan yang menyaksikan langsung saat Pleno Rekapitulasi di PPK Tambun Selatan, akhirnya membuktikan dugaan adanya penggelembungan suara untuk PKS di TPS 03 Desa Mangunjaya. Karena, PPK dan PPS Mangunjaya tidak bisa membuktikan C1-Hologram dan C1 Plano Hologram yang tidak ada didalam kotak suara.

“Untuk membuktikan adanya dugaan kecurangan, akhirnya saksi PDI Perjuangan dengan saksi partai lain hingga PPK serta Panwascam membongkar 5 kotak suara. Dan 1 TPS tidak ada C1-Plano dan C1-Hologram,” ucap Munan.

“Kecurigaan kita menjadi besar adanya pengelembungan suara, karena data otentik selain surat suara yang sudah dicoblos tidak ada. Akhirnya ditunda tanpa hitung surat suara yang sudah dicoblos,” tuturnya.

Sekadar diketahui, Pasal 505 Undang-undang Pemilihan Umum Tahun 2017 disebutkan, Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).


Pewarta: Okezone.com

Thursday, May 9, 2019

Redaksi sukabumiNews

Kivlan Zen Sebut SBY Tak Rela Prabowo Terpilih Presiden

FOTO: Mayjen TNI (Purn) Kovlan Zen.
-- 
sukabumiNews, JAKARTA – Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein, menyebut Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono licik dan tak ingin melihat Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden.

Hal itu diutarakan Kivlan mengomentari sikap politik Demokrat dan komentar Wakil Sekjen Demokrat, Andi Arief, soal setan gundul di sekeliling Prabowo.

"Sampaikan saja bahwa SBY licik. Dia junior saya, saya yang mendidik dia, saya tahu dia orangnya licik, dia mendukung 01 waktu menang di tahun 2014," kata Kivlan di kawasan Thamrin, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Menurut Kivlan SBY dan Prabowo terlibat persaingan. SBY disebutnya tak rela ada jenderal purnawirawan lain yang menjadi presiden selain dirinya.

"Dia [SBY] mau mencopot Prabowo supaya jangan jadi calon presiden dengan gayanya segala macam," ujar Kivlan.

"Mereka ini saling bersaing antara Prabowo dan SBY. Dia tak ingin ada jenderal lain yang jadi presiden, dia ingin dirinya sendiri dan dia orangnya licik," katanya mengulangi sebutan SBY licik.

Sementara terkait pernyataan Andi Arief soal setan gundul, Kivlan menuding balik bahwa Andi lah sosok setan gundul itu.

"Andi Arief setan gundul, dia yang setan. Masa kita dibilang setan gundul," kata Kivlan.

Setan gundul yang dimaksud Andi adalah kelompok tidak rasional dan memberikan masukan sesat kepada Prabowo Subianto tentang kemenangan di Pilpres 2019 dengan total suara mencapai 62 persen.

Frasa setan gundul itu diuitkan Andi lewat akun Twitter-nya pada Senin (6/5) pagi.


Pewarta: CNN Indonesia
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Tuesday, April 30, 2019

Redaksi sukabumiNews

Kejahatan Partai Politik Pemilu 2019

Kok Suara PPP dan PBB Di Masohi, Masuk Ke PKS?

sukabumiNews, MASOHI – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) mengaku kini tengah mengusut praktek manipulasi dengan mendongkrak perolehan suara yang terjadi di Kecamatan Seram Utara Barat.

Tindakan ini dilakukan, menyusul adanya laporan yang disampaikan salah satu caleg  PDI-P  terkait  penggeseran perolehan suara dari caleg Partai Persatuan Pembagunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB) ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Kita telah menerima laporan  adanya kejahatan pemilu yang terjadi di beberapa TPS di Negeri Saleman, Kecamatan Seram Utara Barat,” kata Ketua Bawaslu Malteng Rizal Sahupala kepada wartawan di kantornya, Senin (29/4/19), seperti dikutip Abadikini.

Menurut Sahupala,  informasi yang  diterima oleh Bawaslu Malteng  tindakan manipulasi dengan cara menggeser suara  PPP dan PBB  ke PKS ini diduga kuat melibatkan penyelenggara pemilu di tingkat bawah, terutama Kelompok Peyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hingga pengawas di tingkat kecamatan.

“Laporannya bahwa ada indikasi penyelenggara juga terlibat, tapi nanti kita lihat,” tandas Sahupala.

Sahupala menjelaskan, dalam proses rekapitulasi di tingkat PPK Serut Barat,  saksi dari  PDI-P, telah meminta untuk dibuka lagi dokumen C-1 Plano.  Permintaan itu disampaikan untuk beberapa TPS di Negeri Saleman, karena terdapat kejanggalan data dengan meningkatnya perolehan suara PKS.

Dan itu terlihat dalam sertifikat hasil perhitungan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota model C-1, serta berkurangnya perolehan suara dari PPP dan PBB.

Ironisnya, kata Sahupala,  permintaan dari saksi PDI-P saat itu tidak di akomodir oleh PPK dan Panwascam.  PPK bahkan tetap menyetujui laporan dari KPPS Negeri Saleman. “Ini yang menjadi indikasi ada  keterlibatan PPK dan Panwas dalam rekapan suara PKS di Negeri Saleman,”katanya.

Selain itu, lanjut Sahupala,  kejanggalan makin terlihat dengan adanya perbedaan tanda tangan C-1, di setiap saksi parpol. “Bawaslu Malteng akan meminta semua C-1 KWK setiap saksi parpol untuk dikumpulkan, dan selanjutnya akan dipelajari C-1 saksi parpol yang tanda tangannya sama dan tidak sama kemudian akan dicocokkan,” jelas Sahupala.

Sebelumnya kata Sahupala, Fungsionaris PDl-P, Zeth Latukarlutu pada tanggal 27 April 2019  telah melaporkan ke Bawaslu terkait kejanggalan yang terjadi di PPK Serut Barat.

“Kami sudah menerima laporan dari PDI-P, tetapi kami juga belum bisa memastikan apakah data dari saksi PDI-P dan saksi lain benar. Dan  kami belum bisa memastikan data Panwascam juga benar, jadi nanti akan kami sandingkan,” katanya.

Penentuan dari kebenaran  laporan itu ada pada C-1 Plano. Sampai sekarang C-1 Plano belum dibuka. Selain itu, ada juga dua berita acara keberatan saksi yang akan dipelajari oleh Bawaslu Malteng. [Red*/Ak]
close
close
close