Breaking
loading...
Showing posts with label pilpres2019. Show all posts
Showing posts with label pilpres2019. Show all posts

Sunday, June 16, 2019

Redaksi sukabumiNews

Profil Singkat 9 Hakim Konstitusi yang Menangani Gugatan Pilpres 2019

Siapa saja sembilan hakim konstitusi tersebut? Berikut ini profil singkat dari para hakim konstitusi yang menangani gugatan pilpres 2019

1. Dr Anwar Usman, S.H., M.H.

Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2 April 2018-2 Oktober 2020 ini mengawali kariernya sebagai guru honorer hingga enam tahun lamanya. SD Kalibaru menjadi persinggahan terakhirnya sebagai pendidik. Meskipun tidak pernah terbayang untuk menjadi hakim konstitusi, ia memberanikan diri banting setir untuk melanjutkan studi S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta.

Pria berkelahiran Bima, 31 Desember 1956 itu melanjutkan pilihannya sebagai sarjana hukum dengan mendaftar sebagai calon hakim. Pada 1985 ia lulus tes dan diangkat menjadi calon hakim Pengadilan Negeri Bogor. Anwar juga melanjutkan pendidikannya di Program Studi Magister Hukum STIH IBLAM Jakarta pada 2001 dan Program Bidang Ilmu Studi Kebijakan Sekolah Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada 2010.

Sosok yang mencintai teater ini memiliki segudang prestasi di dunia peradilan. Ia pernah menjabat sebagai Asisten Hakim Agung di Mahkamah Agung pada 1997-2003. Selanjutnya menjadi Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung pada 2003-2006. Kemudian Anwar diangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dengan tetap dipekerjakan sebagai Kepala Biro Kepegawaian.

2. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM

Aswanto juga mengabdikan diri selama bertahun-tahun sebagai pendidik. Ia merupakan Guru Besar Ilmu Pidana Universitas Hasanuddin dan menjadi dosen untuk mahasiswa S1 hingga S3. Kiprahnya sebagai hakim tidak selalu berjalan mulus.Selain latar belakangnya sebagai pendidik, Aswanto juga harus banting setir mempelajari kembali seluk-beluk dunia hukum tata negara dan hukum administrasi negara karena sebelumnya ia adalah ahli hukum pidana.

Selain itu, latar belakang pendidikan Aswanto juga tidak sejalan satu sama lain. Aswanto meraih gelar sarjana hukum pidana dari Universitas Hasanuddin. Pendidikan selanjutnya ia tempuh di UGM dengan program pascasarjana Ilmu Ketahanan sedangkan gelar doktor diperolehnya dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Airlangga dengan disertasi yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Saat mencalonkan menjadi hakim konstitusi, ada surat kaleng yang menolak pencalonan Aswanto. Ia mengklarifikasi tulisan ini dengan mengucap sumpah. Pria kelahiran Palopo ini juga memberikan tanggapan mengenai latarnya sebagai ahli hukum pidana. Disertasinya tentang HAM berkaitan dengan konstitusi, ia juga memiliki nilai tambah dari pengalamannya sebagai ketua Panwas.

“Orang mengatakan MK lebih kepada persoalan ketatanegaraan, tapi kan tidak melulu selalu berkaitan dengan hukum administrasi negara dan hukum tata negara," kata Aswanto, seperti dikutip dari laman Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, persoalan ketatanegaraan mencakup seluruh aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

Arief yang lahir di Semarang, 3 Februari 1956 ini juga memiliki latar belakang di dunia pendidikan. Ia merupakan Guru Besar Universitas Diponegoro pada 2008. Arief juga pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Undip.

Kaderisasi merupakan caranya untuk menularkan virus-virus penegakan hukum kepada anak didiknya. Hal ini juga diterapkan Arief saat menjadi anggota Tim Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, serta anggota Tim Penilai Angka Kredit Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud.

Pilihannya menjadi hakim konstitusi didukung oleh berbagai pihak, termasuk akademisi di Fakultas Hukum Undip, Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Andalas Saldi Isra, dan pusat studi konstitusi dari berbagai perguruan tinggi. Ia mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi III DPR dan mengusung makalah bertajuk “Prinsip Ultra Petita dalam Putusan MK terkait Pengujian UU terhadap UUD 1945”. Arief pun menang dengan dukungan 42 suara dari 48 anggota Komisi III DPR.

Kapabilitas Arief tidak perlu diragukan karena sejak lama ia telah berkiprah di bidang hukum, khususnya hukum tata negara. Ia pernah menjadi Ketua Asosiasi Pengajar HTN-HAN Jawa Tengah, Ketua Pusat Studi Hukum Demokrasi dan Konstitusi, Ketua Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Berperspektif Gender Indonesia, dan Ketua Pusat Studi Hukum Lingkungan.

4. Dr. Wahiduddin Adams, S.H, M.A

Wahiduddin mengawali kariernya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selayaknya hakim konstitusi sebelumnya, Wahid berencana untuk menghabiskan masa purnabaktinya dengan menjadi dosen, bahkan SK PNS-nya telah dipindahkan menjadi pendidik di UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum. Namun, ia terpanggil untuk mengabdi lebih jauh dibidang hukum saat DPR membuka kesempatan untuk menjadi hakim konstitusi.

Pengalamannya yang pernah menjabat sebagai Dirjen Peraturan Perundang-Undangan mengantarkannya meraih kursi hakim konstitusi. Menteri Hukum dan HAM kerap membawa Wahid untuk memberikan otoritas kepadanya sebagai wapres pada sidang pengujian undang-undang dan sengketa kewenangan lembaga negara di MK. Wahid juga pernah menjadi pemohon mewakili Kementerian Hukum dan HAM dalam sengketa kewenangan lembaga negara antara Presiden dengan DPR dan BPK.

Sedari kecil Wahid dikenal dengan sosok yang religius dan sederhana. Orang tuanya mengarahkan untuk menempuh pendidikan di madrasah Tsanawiyah hingga Aliyah di Salatiga. Ia melanjutkan pendidikannya di S1 Peradilan Islam, Fakultas Syariah, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 1979 dan De Postdoctorale Cursus Wetgevingsleer di Leiden, Belanda (1987). Selanjutnya Wahid melanjutkan program magister dan doktor di Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dari 1991-2002. Terakhir, ia menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah untuk jenjang S1 pada 2005.

5. Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.

Hakim kelahiran Sleman, Yogyakarta pada 15 November 1959 ini mengawali kariernya sebagai hakim di Pengadilan Negeri. Sarjana hukum lulusan Universitas Islam Indonesia 1983 ini memulai kiprahnya sebagai calon hakim di PN Bandar Lampung pada 1986. Tiga tahun kemudian, ia menjadi hakim PN Curup 1989, PN Metro pada 1995, hingga menjadi Wakil Ketua PN Kotabumi pada 1999.

Kariernya terus berlanjut sebagai hakim PN Tangerang 2001, Ketua PN Praya 2004, lalu kembali ke Jawa sebagai  hakim PN Bekasi pada 2006. Ia lantas menjabat sebagai wakil ketua PN Pontianak pada 2009 hingga menjadi ketua di sana setahun setelahnya. Satu tahun kemudian Suhartoyo menjadi Wakil Ketua PN Jakarta Timur lalu menjadi Ketua PN Jakarta Selatan pada 2011. Jabatan terakhirnya sebelum di MK adalah hakim Pengadilan Tinggi Denpasar hingga 2015.

Suhartoyo mendapatkan gelar S2 dari Universitas Tarumanegara pada 2003 dan gelar doktor dari Universitas Jayabaya pada 2014. Saat pencalonan sebagai hakim konstitusi, Suhartoyo pernah tersandung penolakan Komisi Yudisial. Pasalnya, ada dugaan pelanggaran etik pada perkara buron Sudjiono Timan dalam kasus Peninjauan Kembali perkara korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

KY menyebut Suhartoyo bolak balik ke Singapura 18 kali pada 2013 atau pada periode PK tersebut. Ia juga membantah bertemu adik Sudjiono di Singapura. “Saya hanya satu kali terbang ke Singapura,” kata dia.

6. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

Hakim konstitusi kelahiran Pangkal Pinang, 27 Juni 1962 ini merupakan alumni Fakultas Hukum UGM 1981. Hakim yang dilantik menggantikan Maria Farida Indrati ini lama bergelut dengan urusan akademi pada Hukum Tata Negara di FH UGM. Lulusan S2 Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran dan S3 Hukum UGM ini bersama mantan ketua MK Mahfud M.D. sempat membuat Parliament Watch pada 1998.

Enny pernah menjadi tim seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Yogyakarta. Ia juga turut membuat aturan Pemilihan Walikota Yogyakarta pada 2006. Jabatan terakhirnya sebelum menjadi hakim MK adalah Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Saat dilantik, Enny mengatakan akan independen dalam menjalankan tugasnya. Hal ini menjawab pertanyaan para wartawan terkait jabatan sebelumnya sebagai Kepala BPHN Kementerian Hukum dan Hal Azasi Manusia (Kumham) yang bertugas merumuskan Undang-Undang. Menurutnya, independensi merupakan kunci dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. "Kalau bisa melakukan itu, kita bisa menanggalkan posisi di mana kita berada," kata Enny saat itu.

7. Dr. Manahan M.P. Sitompul S.H., M.Hum.

Pria kelahiran Tarutung, 8 Desember 1953 ini sempat berkarir di dunia penerbangan dengan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Unit Keselamatan Penerbangan di Bandara Polonia, Medan. Namun belakangan ia banting setir lantaran mengambil kuliah jurusan Hukum Internasional di kelas karyawan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan lulus 1982.

Setelahnya ia memulai karier di dunia pengadilan dengan dilantik menjadi hakim di Pengadilan Negeri Kabanjahe. Karier Manahan banyak berputar-putar seputaran Sumatera Utara hingga tahun 2002 dilantik menjadi Ketua PN Simalungun, hakim di PN Pontianak tahun 2003, Wakil Ketua PN Sragen tahun 2005, hingga 2007 dipercaya menjadi Ketua PN Cilacap. Usai menjabat di sejumlah PN daerah, Manahan lantas menjadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Manado pada tahun 2010.

Tahun 2013, ia sempat mengikuti tes sebagai calon hakim agung di Mahkamah Agung namun gagal saat uji kepatutan di Dewan Perwakilan Rakyat. Manahan akhirnya dipanggil ikut uji kepatutan menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi di Pangkal Pinang dan lolos. Tahun 2015, suami dari Hartaty Malau ini ikut fit and proper test sebagai hakim konstitusi di MK dan lolos.

Manahan juga mendapatkan seluruh gelar akademiknya dari USU. Pada tahun 2001, ia meraih gelar magister dari jurusan Hukum Bisnis di 2001, menyusul tahun 2009 mendapatkan gelar Doktor dari jurusan yang sama.

8. Prof. Dr. Saldi Isra., S.H., MPA.

Nama terakhir ini sebelum dilantik di MK dikenal sebagai pengamat hukum tata negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Andalas ini awalnya bekerja sebagai dosen Universitas Bung Hatta, Padang pada 1995. Tidak berapa lama di tahun yang sama, Saldi kembali ke almamaternya untuk mengajar selama 22 tahun.

Pria kelahiran 20 Agustus 1968 ini juga sempat kuliah di Universiti Malaya dan mendapat gelar Master of Public Administration pada 2001. Ia meraih gelar Doktor di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2009 dan dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas setahun kemudian.

Saldi sejak lama memimpikan karier sebagai hakim konstitusi. Ia semakin mantap mencalonkan diri sebagai hakim konstitusi pada 2017 setelah berdiskusi dengan Mahfud M.D.  Saat itu Mahfud mengatakan, apabila Saldi tak mau mendaftar sama saja dengan menutup peluang generasi baru di MK. Setelah menyisihkan dua orang kandidat lain, Saldi akhirnya dilantik Presiden Joko Widodo menjadi hakim konstitusi menggantikan Patrialis Akbar. "Itu beberapa pertimbangan saya," kata Saldi seperti dikutip dari situs MK.

9. Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum

Palguna sempat menolak saat ditawari menjadi hakim konstitusi untuk kedua kalinya. Pertama kali tawaran untuk melanjutkan profesi yang pernah digelutinya selama lima tahun tersebut datang dari Jimly Asshiddiqie yang saat itu menjabat ketua MK. Palguna menolak secara halus tawaran ini karena ingin melanjutkan studi S3-nya.

Pada 2013, ia kembali menerima tawaran untuk mendaftar sebagai hakim konstitusi dari anggota DPR. Palguna lagi-lagi menolak dengan alasan ingin fokus di ranah akademis dan membantu almamaternya untuk proses akreditasi.

Permintaan terakhir pada 2014 datang dari Presiden Joko Widodo. Palguna sungguh tidak menyangka presiden akan memilihnya. Pria yang pernah bercita-cita menjadi tentara ini akhirnya menerima tawaran menjadi hakim konstitusi untuk periode kedua. Sebelumnya pada 1999-2004, Palguna pernah menjadi anggota MPR RI sebagai utusan daerah. Ia merupakan salah satu pelaku sejarah ketika MPR RI mengamandemen UUD 1945.

Palguna menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bidang Kajian Utama Hukum Tata Negara pada 1987. Ia mendapat gelar master pada Program Pasccasarjana Universitas Padjajaran, Bidang Kajian Utama Hukum Internasional pada 1994. Program doktoral ia tempuh linier di bidang hukum, yaitu Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan Bidang Kajian Hukum Tata Negara pada 2011.


Sumber: Katadata
Editor: Red.

Monday, May 27, 2019

Redaksi sukabumiNews

Yusril Ihza Mahendra: Gugatan ke MK adalah Langkah Terhormat

TIM hukum BPN Prabowo-Sandi menyampaikan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil Pemilihan Presiden 2019, Jumat, 24 Mei 2019 malam.*/REUTERS
-- 
sukabumiNews, JAKARTA – Ketua Tim Advokasi Jokowi-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan menyambut baik pendaftaran sengketa Pilpres oleh Kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana diketahui Tim Kuasa Hukum O2 dipimpin oleh Advokat dan mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto serta Advokat dan mantan Wamenkumham Denny Indrayana.

Yusril mengatakan, membawa ketidakpuasan hasil Pilpres ke MK adalah langkah yang tepat dan terhormat. Semua pihak harus mengedepankan penyelesaian sengketa melalui badan peradilan yang bebas dan mandiri serta terlepas dari pengaruh pihak manapun juga.

“Saya percaya bahwa hukum adalah mekanisme penyelesaian konflik secara damai, adil dan bermartabat,” kata Yusril, dikutip dari PR, 25 Mei 2019 kemarin.

Menurut Yusril, terlepas dari kekurangannya, MK tetap merupakan lembaga yang terpercaya untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang menjadi kewenangannya. "Sembilan hakim MK yang ada sekarang ini adalah negarawan pengawal konstitusi yang berintegritas tinggi," ujarnya.

Dengan dibawanya sengketa Pilpres ke MK, Yusril meminta agar masyarakat tenang dan tidak lagi melakukan unjuk rasa yang berujung kerusuhan. Unjuk rasa secara damai merupakan hak warganegara yang dijamin konstitusi.

Namun tuntutan dalam unjuk rasa oleh sebagian orang tidak bisa diklaim sebagai pelaksanaan dari asas kedaulatan rakyat.

"Kedaulatan memang ada di tangan rakyat. Tetapi pelaksanannya dilakukan menurut mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang Dasar. Itulah amanat amandemen UUD 45 yang wajib kita pedomani,” katanya.

Menurut dia, kedaulatan rakyat jangan disalah-artikan seolah-olah rakyat boleh melakukan apa saja yang dia kehendaki di bidang ketatanegaraan. Kedaulatan rakyat yang paling esensial, ujar dia menambahkan, baru saja dilaksanakan melalui Pemilu yang lalu.

Ia mengatakan, kalau terjadi sengketa hasil Pemilu itu, maka MK sebagai lembaga pelaksana kedaulatan rakyat di bidang hukum sebagaimana diatur oleh UUD 45 yang berwenang untuk memutuskannya. Tidak ada pihak manapun, termasuk Paslon Capres-Cawapres beserta rakyat yang menjadi pendukungnya yang dapat memutuskan sengketa itu kecuali MK.

Putusan MK yang diktumnya memutuskan siapa yang memperoleh suara terbanyak dalam hasil Pilpres yang disengketakan, nantinya wajib ditindaklanjuti oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Menurut dia, KPU merupakan satu-satunya lembaga negara yang berwenang membuat Surat Keputusan tentang pasangan mana yang menjadi Pemenang Pilpres.

SK KPU itulah yang pada tanggal 20 Oktober 2019 nanti akan menjadi dasar bagi MPR untuk melantik dan mengambil sumpah Presiden RI Periode 2019-2024.

"Agar MK bersidang secara fair, jujur dan adil, silahkan rakyat mengawasi jalannya persidangan. Bambang Widjajanto adalah seorang advokat yang berilmu dan berintegritas. Kita beri kesempatan seluas-luasnya kepada beliau dan tim untuk mengemukan argumentasi hukum, menghadirkan alat bukti yang sah, saksi-saksi dan ahli ke persidangan untuk membuktikan dugaan kecurangan Pilpres yang menyebabkan kekalahan Pasangan 02. Kewajiban untuk membuktikan dugaan itu ada pada beliau selaku Pemohon dalam sengketa," ujar Yusril.

Dia mengatakan, selaku Kuasa Hukum Pasangan 01, akan menjamin untuk bersikap fair, jujur dan adil dalam persidangan. Ia mengatakan, tidak akan ada lobi-lobi yang dilakukan kepada para hakim MK, apalagi suap menyuap.


Pewarta: PR
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Friday, May 24, 2019

Redaksi sukabumiNews

Resmi! Prabowo Ajukan Gugatan Sengketa Hasil Pilpres di MK

Tim hukum Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga mengajukan gugatan hasil pilpres kepada Mahkamah Konstitusi, Jumat (24/5/2019). [FOTO: KOMPAS.com/JESSI CARINA]
-- 
sukabumiNews, JAKARTA – Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno secara resmi mengajukan gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (24/5/2019) malam.

Gugatan tersebut diajukan kedua pasangan tersebut jelang tenggat akhir pendaftaran. Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi tiba di gedung MK pada pukul 22.35 WIB.

Tampak hadir Penanggung Jawab Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi Hashim Djojohadikusumo dan Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto beserta anggota tim Denny Indrayana. Sedangkan Prabowo dan Sandiaga tak tampak dalam kesempatan tersebut.

"Alhamdulillah kami sudah menyelesaikan permohonan sengketa mengenai perselisihan hasil pemilihan umum. Kami akan menyerahkan secara resmi permohonan itu dilengkapi daftar alat bukti. Mudah-mudahan kita bisa melengkapi daftar alat bukti yang dibutuhkan," ujar Bambang, dikutip dari CNBC Indonesia.

Menurut dia, gugatan diajukan sebagai bagian penting untuk mewujudkan negara hukum. Lebih lanjut, Bambang sempat mengutarakan kekecewaannya.

"Untuk sampai ke sini effort-nya harus dicegat di mana-mana. Kami harap persidangan kita tidak dihambat seperti ini lagi. Saya percaya MK tidak punya maksud apapun," katanya.

"Secara resmi saya sampaikan permohonan resminya," lanjut mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut.

Setelah pendaftaran ini, bagaimana tahapan-tahapan yang akan dilalui BPN Prabowo-Sandi?

Berdasarkan keterangan resmi yang diterima CNBC Indonesia, berkas sengketa yang diajukan pemohon akan dilakukan pencatatan permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) pada 11 Juni 2019.

Di hari yang sama, akan disampaikan penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan sidang pertama kepada pemohon, termohon, pihak terkait, serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Setelah itu, pada 14 Juni 2019, berkas akan dilakukan pemeriksaan pendahuluan dalam sidang perdana oleh hakim MK, sekaligus penyerahan perbaikan jawaban dan keterangan.

Kemudian pada periode 17 Juni hingga 24 Juni 2019, akan dilakukan pemeriksaan persidangan. Setelah proses pemeriksaan selesai, pada periode 25 Juni-27 Juni 2019, MK akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim.

Adapun sidang pengucapan putusan akan digelar pada 28 Juni 2019. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, penanganan sengketa Pilpres di MK akan dibatas selama 14 hari kerja. [Red*]
Redaksi sukabumiNews

Prabowo-Sandi akan Ajukan Gugatan ke MK Malam Ini

sukabumiNews, JAKARTA – Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto- Sandiaga Uno, Andre Rosiade, mengatakan pihak Prabowo-Sandi menunjuk mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto, sebagai ketua tim hukum kasus sengketa Pilpres 2019

Total anggota lawyer disebut ada 8 orang,  namun Andre belum dapat menyebut siapa saja nama yang akan menjadi tim lawyer Prabowo-Sandi.

"Total anggota lawyer ada 8, nanti nama resmi diumumkan sore sebelum Maghrib, " Katanya.

Sebelumnya, Prabowo - Sandi akan mendaftarkan gugatan ke MK pada sore hari ini, namun pihaknya menunda jadwal. Menurut Andre, mereka akan ke Mahkamah Konstitusi pada pukul 20.30 WIB, dengan pertimbangan pimpinan akan berkumpul di kediaman Prabowo menjelang sore.

"Nanti ada rapat internal setelah itu,  salat tarawih dulu, baru berangkat ke Mahkamah Konstitusi," katanya pada Jumat (24/5).

Pewarta: IDN Times
Editor: Red
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Tuesday, May 21, 2019

Redaksi sukabumiNews

KPU Umumkan Hasil Pilpres 2019: Apa Kata Joko Widodo dan Prabowo Subianto?

Pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak hasil penghitungan rekapitulasi KPU Pemilu 2019, sementara pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia atas perhitungan rekapitulasi KPU. [ANTARA FOTO]
-- 
sukabumiNews, JAKARTA – Pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak hasil penghitungan rekapitulasi KPU Pemilu 2019, sementara pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia atas perhitungan rekapitulasi KPU.

Mereka mengutarakan hal itu di waktu hampir bersamaan, tetapi di lokasi yang berbeda di Jakarta, Selasa (21/05) siang.

Di kediamannya, pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memutuskan untuk menempuh "upaya hukum sesuai konstitusi" setelah menolak hasil penghitungan rekapitulasi KPU terkait Pemilu 2019 karena dianggap dipenuhi kecurangan

"Kami tidak akan menerima hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU selama penghitungan tersebut bersumber pada kecurangan," kata Prabowo Subianto dalam jumpa pers di kediamannya, Jakarta, Selasa (21/05).

Pernyataan Prabowo ini disampaikan usai pihaknya menggelar rapat internal di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (21/05), menyikapi pengumuman KPU atashasil rekapitulasi nasional Pemilu 2019.

Di tempat terpisah, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia atas hasil rekapitulasi pilpres yang menunjukkan keduanya menang atas paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam jumpa pers di Kampung Deret, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (21/05).

"Saya dan pak Kyai Haji Ma'ruf Amin berterima kasih kepada rakyat Indonesia atas kepercayaan yang diberikan kepada kami berdua. Kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada kami tersebut akan kami wujudkan dalam program pembangunan yang adil dan merata untuk seluruh golongan dan seluruh lapisan masyarakat di seluru pelosok tanah air Indonesia," kata Jokowi.

Prabowo: 'Janggal dan di luar kebiasaan'

Lebih lanjut Prabowo mengatakan, tidak ada upaya KPU untuk memperbaiki apa yang disebutnya sebagai kecurangan tersebut.

"Karena itu, seperti yang pernah kami sampaikan pada 14 Mei di Hotel Sahid, kami menolak semua hasil penghitungan suara pilpres yang diumumkan KPU dini hari tadi," katanya.

Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menyapa media seusai memberikan keterangan pers di kediaman Prabowo, Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (21/05). SIGID KURNIAWAN/ANTARA FOTO
Di hadapan wartawan, Prabowo juga mengatakan bahwa pengumuman KPU itu dilaksanakan pada waktu yang janggal di luar kebiasaan.

Prabowo juga menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan "seluruh upaya hukum" sesuai konstitusi dalam apa yang disebutnya sebagai "membela kedaulatan rakyat yang hak-hak konstitusinya dirampas pada Pemilu 2019".

Kepada pendukungnya, Prabowo meminta agar mereka tetap menjaga keamanan dan ketertiban umum.

"Serta selalu menjaga agar aksi-aksi menyampaikan pendapat di depan umum selalu dilakukan damai, berakhlak dan konstitusional," kata Prabowo.

Joko Widodo: 'Terima kasih rakyat Indonesia atas kepercayaan kepada kami'

Di tempat terpisah, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia atas hasil rekapitulasi pilpres yang menunjukkan keduanya menang atas paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam jumpa pers di Kampung Deret, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (21/05).

"Saya dan pak Kyai Haji Ma'ruf Amin berterima kasih kepada rakyat Indonesia atas kepercayaan yang diberikan kepada kami berdua. Kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada kami tersebut akan kami wujudkan dalam program pembangunan yang adil dan merata untuk seluruh golongan dan seluruh lapisan masyarakat di seluru pelosok tanah air Indonesia," kata Jokowi.

Dalam pidatonya, Jokowi secara implisit merangkul para pendukung Prabowo-Sandiaga.

"Setelah dilantik di bulan Oktober nanti, kami adalah presiden dan wakil presiden seluruh rakyat Indonesia. Kami adalah pemimpin dan pengayom dari 100% rakyat Indonesia, paparnya.

Menanggapi pihak yang tidak mau mengakui hasil rekapitulasi KPU, Jokowi mengajak semua kalangan untuk dewasa dalam berdemokrasi.

"Rakyat telah dewasa dalam berdemokrasi, telah berkehendak, itu adalah kedaulatan rakyat dalam bentuk pemilu. Oleh sebab itu marilah kita hargai kehendak rakyat yang telah dilaksanakan, marilah kita hargai. Itu yang namanya dewasa dalam berdemokrasi, dewasa dalam melaksanakan pemilu."

'Ajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi'

Walaupun Prabowo dalam jumpa pers tidak menyebut secara detil tentang langkah hukumnya, Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandiaga, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

"Rapat hari ini memutuskan bahwa paslon 02 akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi," kata Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandiaga, Sufmi Dasco Ahmad, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (21/05).

Pernyataan Dasco ini berbeda dengan sikap dan pernyataan kubu Prabowo sebelumnya yang menolak mengajukan gugatan ke MK dan memilih mengerahkan massa di jalanan.

Secara terpisah, Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan BBC News Indonesia, Jerome Wirawan, sekitar pukul 12.20 WIB, Selasa, bahwa keputusan untuk mengajukan gugatan ke MK "sudah confirm".

Kepada wartawan, lebih lanjut Dasco mengatakan, bahwa pihaknya dalam beberapa hari ini akan mempersiapkan materi gugatan.

"Dalam tempo beberapa hari ini kami akan mempersiapkan materi sesuai dengan tenggat waktu yang ada untuk memajukan gugatan ke MK," jelasnya.

Ditanya tentang alasan pihaknya akan melakukan gugatan ke MK, Dasco mengatakan: "Kami melihat bahwa ada pertimbangan-pertimbangan kemudian ada hal-hal sangat krusial trrutama mengenai perhitungan-perhitungan yang sangat signifikan yang bisa dibawa ke MK."

Seperti diketahui, KPU telah menuntaskan rekapitulasi nasional hasil Pilpres 2019, yang menyebutkan bahwa Jokowi-Ma'ruf Amin mendapat 55.50%, sementara Prabowo-Sandi mendapatkan 44.50%.


Pewarta: BBC Indonesia
Redaksi sukabumiNews

Jokowi Nyatakan Niat Merangkul Pendukung Prabowo-Sandiaga

Joko Widodo dan cawapres Ma'ruf Amin menyampaikan pidato kemenangannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 di Kampung Deret, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019). Foto:Antara
-- 
sukabumiNews,  JAKARTA – Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menyatakan keinginannya untuk terus bersilaturahmi dengan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Selain itu, Jokowi juga menyatakan komitmennya merangkul seluruh pendukungan Prabowo dan Sandiaga.

Sebelumnya Jokowi juga menyatakan keinginannya untuk bertemu dengan Prabowo - Sandi. Namun, hal itu belum terwujud dikarenakan sulitnya waktu. "Rencana kan sudah sejak awal, tapi yang jelas kita ingin terus bersahabat bersilaturahmi dengan Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno," ujar Jokowi saat menyampaikan pidato kemenangan di Kampung Deret, Jakarta Pusat, Selasa (21/5).

Tidak hanya kepada pasangan lawan, Jokowi juga ingin merangkul masa pendukung pasangan tersebut. Jokowi berharap masyarakat dewasa menerima hasil pemilu 2019.

Jokowi bilang hasil pemilu merupakan bentuk kedaulatan rakyat. Oleh karena itu seluruh masyarakat perlu menghormati hasil pemilu yang disampaikan KPU.

"Oleh sebab itu kedaulatan rakyat yang telah dilaksanakan itu marilah kita hargai," terang Jokowi.

Meski begitu, kritik terkait pelaksanaan pemilu tidak dilarang. Pada kesempatan tersebut Jokowi bilang akan menghargai bila pasangan Prabowo - Sandi melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Mekaniseme tersebut dinilai sesuai dengan aturan yang ada. "Itu memang sebuah proses yang sesuai konstitusi, sesuai dengan hukum dan undang-undang yang kita miliki," jelas Jokowi.


Pewarta: Kontan.co.id

Monday, May 20, 2019

Redaksi sukabumiNews

Jelang 22 Mei, Ini Hasil Pilpres 2019 Pleno KPU di 32 Provinsi Jokowi vs Prabowo, Tersisa 2 Provinsi

Rapat pleno KPU (Foto: Danang Triatmojo/Tribunnews.com)
-- 
sukabumiNews, JAKARTA – Berita terbaru hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 atau rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyajikan perolehan suara pasangan 01 Joko Widodo-Maruf Amin dan pasangan 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bisa anda simak di sini.

Berita terbaru hasil Pilpres 2019 ini merupakan rangkuman dari rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat nasional dimulai pada Jumat (10/5/2019) lalu dan masih terus berjalan hingga saat ini.

Hingga berita ini diturunkan pada Senin malam, di tingkat nasional, KPU telah menyelesaikan rekapitulasi di 32 provinsi.

Dari jumlah rekapitulasi yang telah selesai, Jokowi-Maruf menang di 20 provinsi.

Sedangkan Prabowo-Sandi menguasai 12 provinsi.

Dua belas provinsi tempat Prabowo-Sandi menang yakni di Kalimantan Selatan, Aceh, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Jambi, NTB, Banten, Sumatera Barat, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan.

KPU masih menyisakan 2 provinsi tersisa.

Wilayah tersisa itu meliputi Papua, dan Maluku.

Rencananya, sisa provinsi dan PPLN yang belum selesai, akan dirampungkan seluruhnya Senin (20/5) ini.

Bila seluruh tingkatan rampung, selanjutnya KPU RI bisa langsung mengumumkan pemenang hasil rekap Pemilu 2019 pada hari yang sama.

"Bisa (diumumkan). Kalau hari ini yang diumumkan itu hasil perolehan suaranya," kata Ketua KPU RI Arief Budiman di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019) seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Berikut rincian hasil Pilpres 2019 rekapitulasi Pleno KPU tingkat nasional di 32 provinsi hingga Senin:

1. Bali

Jokowi-Maruf: 2.351.057 atau 91,68 persen.

Prabowo-Sandi: 213.415 suara atau 8,32 persen.

Selisih suara di antara keduanya mencapai 2.137.642 atau 83,36 persen.

2. Kepulauan Bangka Belitung

Jokowi-Ma'ruf berhasil mengungguli Prabowo-Sandi.

Jokowi-Ma'ruf mendapat 495.729 suara, sedangkan Prabowo-Sandiaga meraih 288.235 suara.

Kedua kandidat Pilpres 2019 terpaut selisih suara yang cukup besar, yaitu 207.494 suara.

Presiden Jokowi meninjau langsung olahraga Paralayang di Desa Wisata Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali, Jumat (17/5/2019).

3. Kalimantan Utara

Berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara hasil Pilpres 2019 tingkat nasional Provinsi Kalimantan Utara, Jokowi-Ma'ruf unggul dari Prabowo-Sandi.

Jokowi-Ma'ruf mendapatkan 248.239 suara, sedangkan Prabowo-Sandi memperoleh 106.162.

4. Kalimantan Tengah

Jokowi-Ma'ruf unggul dari pasangan Prabowo-Sandi berdasar rekapitulasi penghitungan suara hasil Pilpres 2019 di Provinsi Kalimantan Tengah.

Jokowi-Maruf memperoleh 830.948 suara.

Sementara, Prabowo-Sandi mendapat 537.138 suara.

Atas perolehan tersebut selisih suara Jokowi-Maruf dengan Prabowo-Sandi terpaut 293.810 suara.

5. Gorontalo

Berdasarkan rekapitulasi tingkat nasional KPU RI, di Provinsi Gorontalo, Jokowi-Maaruf menang tipis atas Prabowo-Sandi.
Jokowi-Maruf memperoleh suara sebanyak 369.803, sedangkan Prabowo-Sandi 345.129 suara.

Dari angka tersebut, selisih suara sebesar 24.674 suara.

6. Bengkulu

Prabowo-Sandi unggul atas Jokowi-Maruf dengan selisih tipis sebesar 2.511 suara di Bengkulu.

Jokowi-Ma'ruf mendapatkan 583.488 suara, sedangkan Prabowo-Sandi 585.999 suara.

"Nomor urut 01, 583.488 suara. Nomor urut 02, 585.999 suara," kata Ketua KPUD Bengkulu, Irwan Saputra membacakan rekap di Kantor KPU RI, Minggu (12/5/2019).

7. Kalimantan Selatan

Berdasar hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional dalam negeri dan penetapan hasil Pilpres 2019, Prabowo-Sandi memperoleh 1.470.163 suara atau 64,09 persen.

Sedangkan Jokowi-Ma'ruf memperoleh 823.939 suara 35,91 persen.

8. Kalimantan Barat

Rekapitulasi penghitungan suara hasil Pilpres 2019 tingkat Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) telah rampung, Jumat (10/5/2019) malam.

Hasilnya, Joko-Ma’ruf unggul di Kalbar dengan memperoleh 1.709.896 suara.

Sementara Prabowo-Sandi meraih 1.263.757 suara.

9. Sulawesi Barat

Berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara hasil Pilpres 2019 untuk Sulawesi Barat, Jokowi-Ma'ruf mendapat suara 475.312 atau 64,32 persen.

Sementara Prabowo-Sandi mendapat 263.620 suara atau 28,64 persen.

10. DIY Yogyakarta

Jokowi-Ma'ruf menyapu bersih kemenangan di lima kabupaten/kota DI Yogyakarta dengan memperoleh 1.655.174 suara atau 69,03 persen.

Sementara Prabowo-Sandi memperoleh 742.481 suara atau 30,97 persen.

11. Kalimantan Timur

Berdasar rekapitulasi penghitungan suara hasil Pilpres 2019 untuk Kalimantan Timur, Jokowi-Ma'ruf unggul atas Prabowo-Sandi.

Hasil tersebut disahkan komisioner KPU RI, Viryan Aziz di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/5/2019).

Jokowi-Ma'ruf mendapat suara 1.094.845, sedangkan Prabowo-Sandi mendapat 870.443 suara.

12. Lampung

Dikutip dari Kompas.com, berdasarkan hasil rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional Senin (13/5/2019), Jokowi-Ma'ruf mendapatkan suara 2.853.585, sementara Prabowo-Sandi mendapat 1.955.689 suara.

Selisih suara di antara keduanya mencapai 897.896.

13. Maluku Utara

Berdasarkan rekapitulasi tingkat nasional, Jokowi-Ma’ruf Amin meraih 310.548 suara di Provinsi Maluku Utara.

Sedangkan pasangan Prabowo-Sandi meraih 344.823 atau selisih 34.275 suara.

14. Sulawesi Utara

Dikutip dari Kompas.com, KPU RI menyelesaikan rapat pleno rekapitulasi nasional hasil penghitungan suara Pilpres 2019 di Provinsi Sulawesi Utara, Senin (13/5/2019).

Hasilnya, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin unggul atas Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Berdasarkan rekapitulasi Jokowi berhasil meraup 1.220.524 suara. Sedangkan Prabowo mendapatkan 359.685 suara.

15. Jambi

Dikutip dari Kompas.com, berdasarkan hasil rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara di kantor KPU RI Selasa (14/5/2019), Jokowi-Ma'ruf mendapat 859.833 suara.

Sementara, Prabowo-Sandi mendapat 1.203.025 suara.

Selisih suara di antara keduanya mencapai 343.202 suara.

16. Sulawesi Tengah

Dari hasil rekapitulasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Jokowi-Maruf unggul dengan raihan suara sebanyak 914.588 suara.

Sementara Prabowo-Sandi meraih 706.654 suara.

17. Jawa Timur

Berdasrkan rekapitulasi penghitungan suara hasil Pilpres 2019 oleh KPU, Jokowi-Ma'ruf berhasil meraup 16.231.668 suara atau 65,7 persen di Jawa Timur.

Sementara Prabowo-Sandi hanya mendapat 8.441.247 dengan persentase 34,3 persen.

18. Nusa Tenggara Timur

Jokowi-Ma'ruf kembali menang telak di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan meraih suara sebanyak 2.368.982.

Sementara Prabowo-Sandi meraih 305.587 suara di NTT.

19. Sumatera Selatan

Dari rekapitulasi penghitungan suara hasil Pilpres 2019 di Sumatera Selatan, Prabowo-Sandi sukses meraih 2.877.781 suara.

Sementara Jokowi-Ma'ruf mendapat 1.942.987 suara.

20. Sulawesi Tenggara

Dikutip dari Kompas.com, berdasarkan hasil rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara untuk provinsi Sulawesi Tenggara, Rabu (15/5/2019), Prabowo-Sandiaga unggul dengan mendapat 842.117 suara.

Sedangkan Jokowi-Ma'ruf mendapat 555.664 suara. Selisih di antara keduanya mencapai 286.453 suara.

21. Aceh

Di Aceh, pasangan Prabowo-Sandi unggul atas Jokowi-Maruf.

Berdasarkan hasil rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara, Prabowo-Sandiaga mendapatkan suara 2.400.746.

Sedangkan Jokowi-Ma'ruf mendapat 404.188 suara.

22. Nusa Tenggara Barat (NTB)

Prabowo-Sandi juga menang di NTB.

Berdasarkan hasil rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara, Prabowo-Sandiaga mendapat suara 2.011.319.

Sedangkan Jokowi-Ma'ruf mendapat 951.242 suara.

Selisih suara di antara keduanya mencapai 1.050.077.

23. Banten

Di Banten, Prabowo-Sandi unggul atas Jokowi Maruf.

Berdasarkan hasil rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara, Prabowo-Sandiaga mendapat suara 4.059.514.

Sedangkan Jokowi-Ma'ruf mendapat 2.537.524 suara.

Selisih suara di antara keduanya mencapai 1.521.990.

24. Kepulauan Riau

Jokowi-Ma'ruf menang tipis atas paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Berdasarkan hasil rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara, Jokowi-Ma'ruf mendapat suara 550.692.

Sedangkan Prabowo-Sandi mendapat 465.511 suara.

Selisih suara di antara keduanya mencapai 85.181.

25. Jateng

Joko Widodo-Ma'ruf Amin menang telak atas Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Berdasarkan hasil rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara, Jokowi-Ma'ruf mendapat suara 16.825.511 atau 77,29 persen.

Sedangkan Prabowo-Sandi mendapat 4.944.447 suara atau 22,71 persen.

Perolehan suara yang didapat Jokowi-Ma'ruf hampir empat kali lipat dari perolehan suara Prabowo-Sandi.

Selisih suara di antara keduanya mencapai 11.881.064.

26. Sumatera Barat

Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menang telak atas paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Berdasarkan hasil rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara, Prabowo-Sandiaga mendapat 2.488.733 suara.

Angka itu terpaut jauh dari Jokowi-Ma'ruf yang hanya mendapat 407.761 suara.

Selisih di antara keduanya mencapai 2.080.972 suara.

27. Jawa Barat

Prabowo-Sandi menang telak di Jawa Barat.

Berdasarkan hasil rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara, Prabowo-Sandi mendapat suara 16.077.446.

Sedangkan Jokowi-Ma'ruf mendapat 10.750.568 suara.

Selisih suara di antara keduanya mencapai 5.326.878.

28. DKI Jakarta

Berdasarkan hasil rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara, Jokowi-Ma'ruf mendapatkan 3.279.547 suara.

Sementara itu, Prabowo-Sandi mendapatkan 3.066.137 suara. Selisih suara di antara keduanya 213.410

29. Papua Barat

Berdasarkan hasil rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara, Jokowi-Ma'ruf mendapat suara 508.997.

Sedangkan Prabowo-Sandi mendapat 128.732 suara. Selisih suara di antara keduanya mencapai 380.265.

30. Sulawesi Selatan

Di Sulawesi Selatan, Prabowo-Sandi mengungguli pasangan Jokowi-Ma'ruf.

Berdasarkan hasil rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara, Jokowi-Ma'ruf mendapatkan 2.117.591 suara, sedangkan Prabowo-Sandiaga mendapatkan 2.809.393 suara.

31. Riau

Berdasarkan hasil rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara, Prabowo-Sandi mendapat suara 1.975.287.

Sedangkan Jokowi-Ma'ruf mendapat 1.248.713 suara. Selisih suara di antara keduanya mencapai 726.574.

Jokowi-Maruf unggul atas Prabowo-Sandi.

Berdasar rekapitulasi KPU, Jokowi-Maruf memperoleh 3.936.515 suara, sedangkan Prabowo-Sandiaga memperoleh 3.587.786 suara.


Pewarta: Tribunnews
close
close
close