Breaking
loading...
Showing posts with label pileg2019. Show all posts
Showing posts with label pileg2019. Show all posts

Saturday, May 18, 2019

Redaksi sukabumiNews

Tim Kuasa Hukum Habib Mustofa akan Usut Tuntas Kecurangan KPU Kota Sukabumi

Foto: Kuasa Hukum Habib Mustofa, Saleh Hidayat, SH. Saat diwawancarai wartawan, Sabtu (18/5) --  
sukabumiNews, CISAAT - Kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu terhadap suara Habib Mustofa Alhabsy, SE. atau HMA, caleg DPR RI Nomor Urut 3 dari Partai Gerindra Dapil Kota dan Kabupaten Sukabumi akhirnya di ungkap Tim Kuasa Hukum HMA, Saleh Hidayat, SH.

“Berdasarkan keputusan Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat (Bawaslu Jabar), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu,” ungkap Saleh Hidayat kepada wartawan dalam konferensi Pers yang digelar di kantornya, Sabtu (18/5/2019).

Menurut Saleh, menyikapi hal tersebut Tim Caleg DPR RI Nomor Urut 3 dari Partai Gerindra Dapil Kota dan Kabupaten Sukabumi, Habib Mustofa Alhabsy akan mengungkap fakta-fakta kecurangan yang telah terjadi.

Saleh mengatakan, keputusan Bawaslu Jabar menjadi dasar baginya untuk melakukan upaya hukum lebih lanjut.

"Ditafsirkan ada dua kesalahan KPU Kota Sukabumi, diantaranya kesalahan administratif human error, salah hitung, kesalahan catat, mungkin karena rumitnya sistem perhitungan atau karena faktor kelelahan,” kata Saleh.

Yang kedua, tutur Saleh, tidak menutup kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh KPU Kota Sukabumi adalah bentuk rekayasa yang dilakukan secara sistemik dan ini merupakan pelanggaran pidana pemilu..

"Kami selaku Kuasa Hukum dan Tim Mustofa telah mengantongi bukti-bukti yang akurat dan cukup kuat. Apabila KPU Kota Sukabumi tidak segera melakukan perubahan data serta mengembalikan klain kami yang seharusnya terpilih pada saat rekapitulasi, maka upaya hukum tindak pidana akan kami lakukan," tegasnya. 

Saleh menambahkan, berdasarkan tahapannya melalui Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI dan setelah melakukan pelaporan ke Sentra Gakkumdu Bawslu RI, maka pihaknya akan menindak lanjuti temuan ini dengan melaporkannya ke Polres Sukabumi Kota, Polda jabar atau ke Bareskrim Polri.

“Dan kami selaku kuasa hukum HMA akan menempuh jalur tersebut,” jelas Saleh Hidayat.

Berdasarkan hasil analisa tim yang telah dipelajarinya, Saleh menduga adanya pemanfaatan penggelembungan suara di 7 Kecamatan wilayah Kota Sukabumi serta penggunaan daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus yaitu 100 persen ada diangka 8.171. Sementara data yang kita pelajari,.untuk Kabupaten Sukabumi hanya di angka 4000.

"Artinya 100 persen pemilih tambahan yang telah di sediakan dengan aturan 2 persen setiap TPS itu semua datang ke TPS inilah yang irasional, secara normatif hukum boleh dan ini yang kita patut curigai selisih klain kami dengan calon partai tertentu," tutur Saleh.

Salah satu bukti kecurangan yang dilakukan KPUD Kota Sukabumi, ungkap Saleh, yaitu adanya coretan dan ada perubahan dari C1 plano ke DA1 dengan alasan salah tulis, lalu dari data DPTB, DPK dia kosong dan pas masuk ke data hak pilih DPTB serta DPK ada. Kemudian dari DA1 nya juga ada.

“Seandainya dari DPTB, sebelum ada hak pilih, harus ada DPTB dulu yang diatas, nah ini ko tiba-tiba ada di bawah sama DA1. Kemudian yang kedua dari data C1 DPTB, DPK, DPT disitu semua kosong tidak ada pemilih lalu kita samakan dari DA1 dari Kelurahan disitu tercatat 100 lebih. DPT inilah sebagi buktinya,” beber Saleh mengakhiri keterangannya.


Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Saturday, May 11, 2019

Redaksi sukabumiNews

PDIP Tuding KPU Gelembungkan Suara untuk PKS

sukabumiNews, BEKASI – Dugaan penggelembungan suara DPR RI untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) saat Rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk 4 kecamatan di Kabupaten Bekasi, disinyalir diamankan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi.

Pasalnya, Komisioner KPU yang diduga berafiliasi dengan Caleg DPR RI dari PKS selalu membela PPK Cibitung, PPK Cikarang Barat, PPK Babelan dan terakhir PPK Tambun Selatan, untuk tidak membuka kotak suara.

Pasalnya, data C1-Salinan DPR RI milik saksi PDI Perjuangan saat Rekapitulasi di PPK ada ratusan TPS untuk 1 Kecamatan tidak sinkron dengan DAA-1 (Desa) yang sudah diinput PPK. Sehingga saat mengajukan keberatan untuk bongkar kotak suara, namun ditolak oleh KPU dan PPK.

“Yang anehnya lagi Komisioner KPU Kabupaten Bekasi hendak mengintervensi untuk tidak membuka kotak suara DPR RI, saat Pleno Rekapitulasi di PPK Tambun Selatan,” kata kader PDI Perjuangan, Munan Supriyanto kepada wartawan.

Munan mengungkapkan, usai ada kesepakatan dengan para saksi, Panwascam, dan PPK Tambun Selatan. Namun, tiba-tiba seolah membisikkan Ketua PPK, Sahil untuk menyerahkan Rekapitulasi agar dilakukan KPU Kabupaten Bekasi, hal itu terlihat saat komisioner hadir di tempat rekapitulasi PPK.

Munan yang menyaksikan langsung saat Pleno Rekapitulasi di PPK Tambun Selatan, akhirnya membuktikan dugaan adanya penggelembungan suara untuk PKS di TPS 03 Desa Mangunjaya. Karena, PPK dan PPS Mangunjaya tidak bisa membuktikan C1-Hologram dan C1 Plano Hologram yang tidak ada didalam kotak suara.

“Untuk membuktikan adanya dugaan kecurangan, akhirnya saksi PDI Perjuangan dengan saksi partai lain hingga PPK serta Panwascam membongkar 5 kotak suara. Dan 1 TPS tidak ada C1-Plano dan C1-Hologram,” ucap Munan.

“Kecurigaan kita menjadi besar adanya pengelembungan suara, karena data otentik selain surat suara yang sudah dicoblos tidak ada. Akhirnya ditunda tanpa hitung surat suara yang sudah dicoblos,” tuturnya.

Sekadar diketahui, Pasal 505 Undang-undang Pemilihan Umum Tahun 2017 disebutkan, Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).


Pewarta: Okezone.com

Tuesday, April 23, 2019

Redaksi sukabumiNews

PKS Persilakan Sandiaga Kembali Jadi Wagub DKI

sukabumiNews, JAKARTA – Wakil Ketua Majelis Syuro DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid mempersilakan Sandiaga kembali menjabat sebagai Wagub. Meski begitu, ia menegaskan proses Pilpres belum selesai dan Sandi berpeluang menjadi Wapres.

“Ya monggo saja kalau beliau mau. Tapi kan belum tentu beliau kalah dalam Wapres, kalau beliau nanti menang sebagai Wapres? Ini proses belum selesai,” kata Hidayat di gedung DPR, Jakarta, dikutip sukabumiNews dari detikislami.com, Selasa (23/4/2019).

Ia menambahkan, sekarang semuanya fokus untuk penyelesian masalah Pemilu. Lalu PKS juga masih dalam menjaga proses dan perkembangan dalam rekapitulasi suara di kecamatan-kecamatan dan kabupaten dan seterusnya.

“Kami sedang maksimal hal itu, dan itu fokus kami tentang Wagub, sudah kami jelaskan bahwa bola sudah tak lagi di tangan kami, bola itu ada di DPRD,” kata Hidayat.

Ia mempersilakan DPRD untuk melakukan tindakan yang seharusnya dan sepatutnya. “Kami sekarang fokus pada penyelesaian masalah terkait dengan perolehan suara PKS dan presiden yang didukung PKS.” Pungkasnya. []

Friday, April 19, 2019

Redaksi sukabumiNews

Kiai Sepuh Pendukung Jokowi dan Prabowo Bersatu Serukan Perdamaian

Kiai sepuh Jawa Timur pendukung Jokowi dan Prabowo berkumpul di kediaman Ketua PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) Jumat (18/4/2019) petang, menyikapi dinamika politik pascapemilu 2019. (Foto: iNews.id/Ihya' Ulumuddin)
----------------
sukabumiNews, SURABAYA – Puluhan kiai sepuh pendukung Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi berkumpul di kediaman Ketua PBNU Saifullah Yusuf, Jumat (19/4/2019) petang. Mereka bersatu dan bermusyawarah untuk menyerukan perdamaian pascapemilu 2019.

Dari kubu 01 misalnya, ada Pengasuh Pesantren Lirboyo Kediri KH Anwar Manshur dan KH Abdullah Kafabihi; Pengasuh Pesantren Miftachussunnah Surabaya KH Miftahul Ahyar; Pengasuh Pesantren Ploso Kediri, KH Zainuddin Djazuli dan KH Nurul Huda Djazuli; serta Pengasuh Pesantren Sidogiri, Pasuruan KH Nawawi Abdul Djalil.

Sedangkan dari kubu 02 ada pengasuh Ponpes Al Ihsan Sampang, KH Makhrus Malik. Sementara pengasuh Ponpes Sunan Drajat KH Abdul Ghofur dan Kiai Cholil As’as batal hadir karena ada keperluan mendadak. Kendati demikian, keduanya ikut menandatangani kesepakatan untuk mengakhiri kompetisi 01-02.

Selain itu, ada pengasuh Pesantren Syaichona Kholil Bangkalan KH Fakhrillah Aschal; Pengasuh Pesantren Al Amin Kediri, KH Anwar Iskandar; Pengasuh Pesantren Sabilurrosyad, Malang KH Marzuqi Mustamar; Pengasuh Pesantren Bumi Sholawat, Sidoarjo KH Ali Masyhuri; serta Pengasuh Pesantren Al-Ihsan Jrangoan, Sampang KH Mahrus Malik.

Juga hadir Pengasuh Pesantren Salafiyah, Pasuruan KH Idris Hamid; Pengasuh Pesantren Gersempal Sampang, KH Syafiuddin Wahid; Pengasuh Pesantren Al-Hikam Tunjung, Burneh, Bangkalan, KH Nuruddin Rahman; Pengasuh Pesantren Langitan, Tuban, KH Maksum Faqih; Pengasuh Pesantren Panji Kidul Situbondo KH Zakky Abdullah.     

Bersatunya kiai dari dua kubu menegaskan bahwa kompetisi telah berakhir. Tak ada lagi kelompok 01 dan 02. Tetapi yang ada adalah satu Bangsa Indonesia. Bagi mereka, kesatuan bangsa lebih penting daripada sekadar mempertahankan ego untuk saling menang. 

“Hari ini Kiai-kiai berkumpul setelah kemarin proses pilihan presiden. Ibaratnya, ini adalah melupakan 01-02 untuk bermusyawarah dalam menyikapi dinamika paska pilpres,” kata Ketua PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) selaku tuan rumah, seperti dikutip dari iNews.id.

Mereka mengganggap proses dukung mendukung telah usai dan saatnya kini menatap ke depan demi keutuhan dan kemajuan bangsa.

Ketua Ikatan Gus Gus Indonesia KH Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) yang juga ikut dalam pertemuan mengatakan ada beberapa kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan kali ini.

“Kami mendukung aparatur keamanan negara bertindak tegas untuk mengantisipasi segala bentuk kerawanan sosial dan potensi konflik horizontal di tengah masyarakat," kata Gus Fahrur. []
Redaksi sukabumiNews

Fahri Hamzah Tak Terima Pengaduan Masyarakat soal Kecurangan Pemilu Diabaikan

sukabumiNews, JAKARTA – Sejumlah elemen masyarakat khususnya para pendukung paslon 02 melaporkan berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di lapangan. Namun, ada yang menilai pelaporan tersebut tidak diindahkan oleh pihak terkait.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyayangkan tindakan apatis para penyelenggara Pemilu terkait pengaduan masyarakat.

Fahri pun meminta agar KPU RI, Bawaslu dan DKPP tidak menganggap remeh kecurangan yang dilaporkan oleh masyarakat.

“Saya mohon kepada penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu RI dan DKPP RI khususnya jangan menganggap remeh kecurangan yang dilaporkan masyarakat melalui foto dan video,” ujar Fahri Hamzah, Jumat (19/4).

Politikus PKS ini menekankan, semua laporan pengaduan yang masuk atas dasar apapun harus ditanggapi serius oleh pihak-pihak yang terkait.

“Semua harus ditanggapi serius meski tidak dilaporkan. Untuk kepentingan itu saya akan coba bantu,” tambahnya. (Monitor)
Redaksi sukabumiNews

Jawab Tudingan Netizen, Yusril: Quick Count Pilpres Dengan Pileg Berbeda

sukabumiNews, JAKARTA – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menjawab tudingan netizen yang mengatakan ia tak percaya dengan hasil Quick Count (QC) yang mengunggulkan pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Maruf Amin.

Tudingan itu datang dari seorang netizen dengan nama akun @kuyupmenggigil dengan menuliskan “ Nah.. Timses Jokowi saja tidak percaya quick count,”. Tudingan dari netizen ini merespons kicauan Yusril yang mempublis link berita laman Abadikini.com di akun twitter miliknya dengan judul “Tak Percaya Quick Count, PBB Yakin Lolos Ke Senayan,”

Menurut Yusril, QC Pilpres dengan QC Pileg itu berbeda. Pilpres lebih sederhana dan tidak masalah.

“Pileg DPR itu ada tiga. Kemungkinan pemilih memilih partai yang berbeda bagi DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota selalu ada. Pemilih juga bisa memilih partai atau memilih caleg. Exit poll menjadi kurang akurat,” kata dia di akun twitternya @Yusrilihza_Mhd, Jumat (19/4/2019) dikutip Abadikini.

“Konteks berita ini adalah Pileg DPR terkait perhitungan suara PBB. Jadi harus dibaca utuh, jangan ambil kesimpulan menurut maunya sendiri,” tambah Profesor Hukum Tata Negara ini.

Sebelumnya diketahui, Yusril meminta kepada seluruh kader partai untuk tidak terpengaruh dengan hasil QC yang memprediksi PBB tidak lolos ke Senayan.

Pasalnya, kata Yusril hasil akhir pemilu adalah hasil yang secara resmi diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karenanya, dia meminta seluruh kader dan simpatisan untuk tidak lengah mengawal suara PBB.

“Tetaplah waspada dan jangan lengah. Kawal suara sampai perhitungan akhir. Insya Allah, Tuhan memberikan pertolongan dan kemenangan kepada Partai Bulan Bintang,” ujar Yusril.

Sementara itu, Ketua Bidang Pemenangan PBB, Sukmo Harsono mengatakan, tengah melakukan rekapitulasi suara yang berasal dari caleg partai di seluruh Indonesia. Dari sampling yang sudah masuk, pihaknya mengklaim telah memperoleh suara 4,4 persen.

Itu berdasarkan suara caleg di tingkat DPR RI pada dapil Aceh, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur dan DKI Jakarta. Atas dasar itu, Sukmo meyakini hitungannya tidak akan meleset dari hasil real count KPU.

“Hitungan kami saat ini suara PBB sudah 4,4 persen. Dan saya yakin real count KPU nanti akan sesuai dengan hitungan internal PBB,” pungkasnya. (sNews/AK)
Redaksi sukabumiNews

TKN: Dulu Waktu Pilkada DKI 2017 Prabowo Percaya Quick Count, Sembari Menunggu Hasil Rekapitulasi Nasional Resmi dari KPU

sukabumiNews, JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko "Jokowi” Widodo-Ma’ruf Amin meminta kepada pihak pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno agar tetap percaya terhadap hasil hitung cepat (Quick Qount) dari lembaga survei.

Pasalnya, beberapa partai pengusung mereka pun memercayai hasil hitung cepat dari masing-masing lembaga survei tersebut untuk menjadi acuan data di pemilihan legislatif (Pileg).

1.`Parpol pengusung BPN tidak percaya hasil hitung cepat untuk capres, tapi percaya untuk Pileg.

Hal tersebut disampaikan langsung Sekertaris TKN, Hasto Kristiyanto, saat mengadakan konferensi pers di kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat.

“Untuk itu kita melihat situasi sekarang parpol pendukung Prabowo-Sandi pun mengakui quick count untuk parpolnya. Sehingga sangat ironi ketika parpol quick qount diterima kemudian untuk quick qount Pilpres tidak diterima,” kata Hasto, Jumat (19/4).

2. Ironi TKN terhadap parpol pengusung Prabowo-Sandiaga

Oleh karena itu, Hasto menyebut sangat ironis dengan sikap yang ditunjukan dari partai politik (parpol) pengusung Prabowo-Sandiaga dalam menyikapi hasil hitung cepat tersebut. “Kemudian mengadakan secara sepihak, melakukan tiga kali pernyataan menang dengan data yang selalu berbeda-beda tersebut,” terang Hasto.

3. Prabowo pada Pilkada DKI percaya hasil hitung cepat

Sementara itu, sambung Hasto, Prabowo pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu memercayai keakuratan dari hasil hitung cepat yang dilakukan oleh lembaga para survei. “Pak Prabowo di DKI yang memenangkan Pak Anies-Sandi juga menggunakan quick count sebagai instrumen hitung cepat yang bisa dipertanggungjawabkan keakuratannya dari aspek metodologi,” ungkapnya.

4. TKN minta sama-sama menunggu hasil rekapitulasi nasional oleh KPU

Lebih jauh ia menegaskan kepada seluruh pihak agar sama-sama menjaga situasi agar tidak lebih memanas hingga akhirnya KPU menetapkan hasil akhir penghitungan suara secara nasional.

“Meski pun sekali lagi Ibu Megawati mengingatkan kami, kita semua sebaiknya menunggu proses rekapitulasi secara berjenjang oleh KPU,” pungkasnya.

Berita ini telah tayang sebelumnya di laman IDN Times
Redaksi sukabumiNews

KPU: Kesalahan Entri Tidak Hanya Lima, Tapi Sembilan Daerah

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid. (Foto: Istimewa)
----------------
sukabumiNews, JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Pramono Ubaid, mengakui ada kemungkinan pihaknya salah dalam mengentri atau memasukkan data penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) ke sistem penghitungan atau situng melalui website mereka. Dari informasi yang beredar di media sosial, ada kesalahan entri di lima TPS, di lima daerah yaitu Maluku, NTB, Jawa Tengah, Riau, dan Jakarta Timur.

"Ada kemungkinan pasti, di mana, staf kita di kabupaten/kota melakukan kesalahan dalam mengentri angka-angka, memindahkan angka di C1 ke dalam komputer," kata Pramono dalam wawancara dengan tvOne, Jumat, 19 April 2019.

Pramono menuturkan sejauh ini dari angka yang sudah masuk ke sistem penghitungan, mereka menemukan kesalahan tidak hanya terjadi di lima TPS tetapi bertambah 9 TPS.

"Nanti akan saya detailkan. Kira-kira sejauh ini sudah menemukan 9 TPS ada kesalahan entri tersebut," katanya.

Meskipun demikian, Pramono menekankan bahwa KPU tidak melakukan penghitungan resmi menggunakan situng. Mereka hanya mempublikasikan, menayangkan hasil penghitungan TPS di Indonesia.

"Selain menampilkan formulir C1 yang discan, entri dari staf. Bukan salah baca komputernya atas C1 yang discan. Ada pekerjaan yang berbeda di sana, (menampilkan formulir C1) sekaligus ada entrinya," ujarnya.

Pramono mengatakan pada prinsipnya, ada dua jalur yang berjalan secara paralel. Di satu sisi, ada jalur official, formal resmi, proses penghitungan suara hasil-hasil pemilu setiap TPS direkap secara berjenjang, di kecamatan, provinsi sampai tingkat nasional.

"Butuh waktu 35 hari," katanya.

Di satu sisi yang lain, lanjut Pramono, ada proses rekapitulasi secara terbuka. Tapi tentu yang mengetahiu hasilnya adalah peserta rapat pleno itu saja, yaitu jajaran KPU, pengawas pemilu, dan saksi-saksi.

"Karena itu selain jalur formal sebelah kiri, ada jalur sebelah kanan, menayangkan hasil penghitungan dari TPS. Pihak-pihak resmi, publik bisa mendownload di situng itu. Dua jalur yang berbeda. Untuk penentuan yang formal manual tadi," katanya.

Artikel ini telah tayang di laman VIVA.co.id, Jumat, 19 April 2019.

Thursday, April 18, 2019

Redaksi sukabumiNews

Ketua KPPS Desa Parungseah: Ada Perbedaan antara Pemilu 2019 dengan Pemilu Tahun Sebelumnya

Ketua KPPS TPS 13, Karim Ruspiandi, SE (kedua dari kanan) saat menunjukkan data yang harus di infut kepada anggotanya. (Foro: dok. Azis R.)

sukabumiNews, SUKABUMI - Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April 2019 di TPS 13 Desa Parungseah Kecamatan dan Kabupaten Sukabumi yang dilaksanakan di ruang SDN 1 Parungseah pada Rabu 17 April 2019 tersebut berlangsung sangat lancar.

"Dari mulai pelaksanan pencoblosan pukul 07.30 WIB hingga berakhir tepat pukul 13.00 WIB, penghitungan suara secara global berjalan aman dan lancar," ujar Ketua KPPS TPS 13, Karim Ruspian SE kepada sukabumiNews.

Menurut Karim, hal ini berkat ilmu dan pengalaman yang didapatkan para penyenyelenggara pemilu di Desa Parungseah dari Bimbingan Teknis (Bimtek) yang sebelumnya dilaksanakan di Balai Desa tersebut, termasuk Bimtek para saksi dari semua Partai peserta Pemilu 2019.

Karim menambahkan, jumlah DPT di TPS 13 sebanyak 213 orang, tapi yang menggunakan hak pilih sebanyak 204 orang. "Untuk Daftar Pemilih Khusus (DPK) sejumlah 20 orang, dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 2 orang," jelas Karim. 

Ketua KPPS itu juga mengungkapkan, ada perbedaan antara Pemilu tahun 2019 dengan Pemilu sebelumnya. "Sekarang ini PPS seolah melayani KPPS, karena  kebutuhan logistik di antar dan di jemput. Pada Bimtek pun petugas PPS pernah mendatangi calon anggota KPPS ke rumahnya untuk memberikan arahan tentang juklak dan juknis Pemilu 17 April 2019," ungkapnya. 

Dilain Pihak Akmal Billy Ghaza (17) salah seorang pemilih pemula merasa bangga bisa mengikuti Pemilu pada tanggal 17 April 2019 ini karena dapat menggunakan hak pilih untuk memberikan dukungan kepada salah satu calon yang dibanggakannya.

"Saya berharap dengan adanya Pemilu ini akan berdampak kepada perubahan yang diharapkan oleh rakyat dan untuk rakyat Indonesia ke arah yang lebih baik, adil, makmur dan sejahtera," tukasnya.



Pewarta : Azis. R

Tuesday, April 16, 2019

Redaksi sukabumiNews

Bagikan Uang di Masa Tenang, Caleg Partai Golkar Tertangkap Tangan Petugas TPS

Salah satu meme tolak politik uang yang disebar Bawaslu Sulsel jelang hari pencoblosan Pemilu 2019 yang jatuh pada 17 April mendatang. (Foto: dok. Istimewa)
Lagi, Caleg Golkar Bagikan Uang Ditangkap Petugas, Siapkan Amplop Isi Rp 200 Ribu

sukabumiNews, POLEWALI – Calon anggota Legislatif  atau Caleg Partai Golkar berinisial HSL membagikan uang kepada rakyat di Provinsi Sulawesi Barat atau Sulbar pada masa tenang kampanye. Sebagaimana telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) masa tenang kampanye berlangsung 14-16 April 2019.

HSL akan maju menjadi anggota DPRD Provinsi Sulbar dari daerah pemilihan atau dapil Sulbar 2. Dia tertangkap tangan oleh petugas TPS saat sedang membagi-bagikan uang Rp 200.000 kepada warga di salah satu rumah warga di Desa Sumarrang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Senin (15/4/2019).

Pembagian uang oleh HSL yang juga Ketua DPRD Polewali Mandar periode 2004-2009 ini diduga terkait pencalonan dirinya kembali sebagai caleg DPRD Sulbar.

Koordinator Wilayah Panwascam Campalagian, Usman, membenarkan adanya laporan petugas TPS yang memergoki salah satu caleg DPRD provinsi dari Partai Golkar yang maju di DPRD Provinsi dapil Sulbar 2.

Temuan oleh Pengawas TPS ini kemudian di laporkan dan ditindak lanjuti oleh Panwascam Campalagian.

"Kebetulan rumah yang didatangi oknum caleg yang bersangkutan, merupakan keluarga salah satu Pengawas TPS yang memergoki HSL," kata Usman.

Usman mengatakan, upaya pembagian uang ini dilakukan langsung oknum caleg tersebut di rumah salah satu warga. Saat sedang membagikan uang, salah satu pengawas TPS datang dan langsung mengambil foto dan rekaman video.

Sang caleg kaget saat dirinya jadi sorotan kamera ponsel petugas TPS yang merekam aktivitasnya. HSL bahkan sempat merampas HP petugas TPS dan meminta menghapus rekaman video dan foto-foto yang terekam kamera petugas.

"Sedang memberikan uang sebanyak Rp 200.000, masing-masing uang pecahan Rp 100.000 dua lembar. Pengawas TPS datang dan dia tidak tahu kalau itu pengawas TPS," kata Usman.

BACA Juga: Caleg PKS di Lombok Timur Terjaring OTT Politik Uang

Oknum caleg tersebut sempat memohon kepada pengawas TPS agar hal ini tidak dilaporkan dan disampaikan kepada Panwascam. Namun, hal ini tidak mempengaruhi tekad pengawas TPS untuk melaporkan ke Panwascam.

Pihak Panwascam Campalagian kemudian bergerak dan melalukan investigasi. Dari lokasi kejadian, Panwascam menyita barang bukti berupa sejumlah uang pecahan Rp 100.000 sebanyak dua lembar. "Kami sudah laporkan kasus ini ke Bawaslu Kabupaten dan sedang dalam pembahasan sentra Gakumdu)," kata dia.

Penjelasan Bawaslu Polewali Mandar

Komisioner Bawaslu Polman Divisi Penyelesaian Sengketa, Suaib Alimuddin, kepada wartawan mengungkapkan, peristiwa ini terjadi pada Jumat (12/4/2019). Hasil ini merupakan temuan dari Panwascam Campalagian. "Panwas sendiri yang menemukan. Barang bukti sudah diamankan berupa uang," kata Suaib.

Sesuai aturan, jika oknum caleg sendiri yang langsung membagikan uang, maka akan dibatalkan pelantikannya jika caleg tersebut terpilih. Namun, jika tim yang membagi, maka tim yang akan ditangkap dan diproses. Suaib mengimbau kepada masyarakat agar sadar dan menolak segala bentuk money politics, sebab pelakunya akan dikenakan pidana.

"Ancaman pidana minimal 2 tahun, denda Rp 24 juta sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," ujar dia.

Ketua Bawaslu Polman, Saifuddin, yang sedang melakukan rapat dengan tim Gakkumdu terkait kasus dugaan money politik ini mengatakan, bahwa kasus ini telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten. Saat ini, pihaknya sedang membahas dugaan laporan money politics tersebut oleh tim sentra Gakumdu.

"Itu masih dugaan ya. Kasusnya sedang kita rapatkan, nanti dihubungi kembali ya," kata Saifuddin. []

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul UPDATE TERKINI: Lagi, Caleg Golkar Bagikan Uang Ditangkap Petugas, Siapkan Amplop Isi Rp 200 Ribu
Redaksi sukabumiNews

Caleg PKS di Lombok Timur Terjaring OTT Politik Uang

Caleg PKS ditangkap karena politik uang. (Foto: dok. Viva)
sukabumiNews, LOMBOK – Oknum calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur dapil I dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Ali Akbar, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dan masyarakat, Senin malam, 15 April 2019.

Pelaku tertangkap saat membagikan amplop berisi uang dan stiker pada masyarakat di dua dusun. Pelaku kini dalam proses klarifikasi di Bawaslu Lombok Timur.

Ketua Panwaslu Lombok Timur, Retno Sirnopati, mengatakan oknum caleg tersebut diamankan saat tengah kampanye di masa tenang dengan memberikan amplop pada warga.

"Oleh pengawas TPS mendapatkan oknum caleg sedang kampanye di masa tenang di Kecamatan Selong. Kemudian dilaporkan ke pengawasan desa dan pengawasan kecamatan. Kemudian sama-sama dibawa ke Bawaslu Kabupaten," ujarnya.

Oknum caleg dan warga penerima amplop saat ini masih diklarifikasi dan didalami. Retno mengatakan, oknum caleg tersebut terancam dicoret dari kepesertaan dalam Pemilu 2019.

Ketua Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu NTB, Suhardi, mengatakan oknum caleg tersebut dapat dijerat Pasal 523 ayat (2) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dia dapat diancam pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp48 juta. []


Sumber: VIVA

BACA Juga: Bagikan Uang di Masa Tenang, CalegPartai Golkar Tertangkap Tangan Petugas TPS

Sunday, April 14, 2019

Redaksi sukabumiNews

Taat Aturan, Caleg Partai PBB Serentak Turunkan APK di Injury Time

sukabumiNews, CIKOLE – Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Sukabumi menurunkan ribuan Alat Praga Kampanye (APK) yang sebelumnya di tebar dan di pasang di seluruh titik di Kota Sukabumi. Dipimpin langsung oleh Ketua DPC, KH. Yan Hasanudin Malik, S.Pd.I, M.M, penurunan dilakukan secara serentak oleh para caleg beserta timsesnya, Sabtu (13/4/2019).

"Penurunan dilakukan di 3 wilayah terpisah sesuai dapilnya masing-masing," kata Yan Hasanudin kepada sukabumiNews saat penurunan APK berlangsung, Sabtu (kemarin).

Tiga Dapil tersebut yaitu Kota Sukabumi 1 meliputi Cikole dan Citamiang, Kota Sukabumi 2 meliputi wilayah Baros, Cibeureum, dan Lembursitu. Sementara Kota Sukabumi 3 meliputi wilayah Gunungpuyuh dan Warudoyong. "Hal ini dilakukan dalam rangka menyambut masa tenang yang terhitung sejak 14-16 April 2019 untuk  pemilihan umum yang akan dilangsungkan hari Rabu, 17 April 2019," terang pria yang akrab disapa Kang Boyan ini.

Selain itu tambah Yan, penurunan APK ini dilakukan lantaran telah telah beredarnya surat himbauan dari KPU Kota Sukabumi untuk segera menertibkan APK yang sudah terpasang serta menonaktifkan akun media sosial terhitung mulai hari minggu 14 April 2019 pukul 23.59 WIB.

Kang Boyan juga menyampaikan permohonan maaf kepada warga Kota Sukabumi jika selama ini APK yang dipasang para caleg beserta timsesnya dianggap tidak nyaman dipandang. "Kami atas nama DPC Partai Bulan Bintang Kota Sukabumi memohon  maaf kepada seluruh warga Kota Sukabumi, jika selama lebih kurang 6 bulan ini pandangan anda terganggu dengan sampah visual dari APK yang kami pasang,“ ungkap Kang Boyan.
Pantauan sukabumiNews di lapangan, memang saat itu saat ini masih banyak APK dari berbagai partai peserta pemilu 2019 yang masih terpasang (belum diturunkan). Hal ini tentunya akan mengganggu kenyamnan pandangan masyarakat sekitar. Bahkan bisa saja menjadi preseden buruk di mata konstituen atau pemilih.

Ya, Kami sejujurnya sebagai masyarakat merasa terganggu dengan pemasangan APK yang melanggar aturan, apalagi yang seenaknya memasang dengan cara di paku di pohon atau di tembok-tembok, fasilitas umum seperti halte dan lain," ujar salah seorang warga kelurahan Nanggeleng, Unang Wahyudi.

Menurut Unang, semua ini terjadi akibat tidak pernah ada sanksi tegas dari pihak penyelenggara sehingga hal ini terus kembali terulang di setiap hajat pemilihan umum di negeri ini. Namun demikian tambah Unang, semoga pemilu kali ini menghasilkan yang terbaik untuk kemaslahatan masyarakat Kota Sukabumi pada khususnya dan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya.

"Semoga pula pesta demokrasi ini dapat berlangsung dengan aman damai dan menentramkan  , seperti halnya idiom dari sebuah pesta yang harus dilalui dengan kegembiraan dan rasa suka cita," imbuh Unang. (TNR)


Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
Redaksi sukabumiNews

Di Injury Time, Caleg DPR RI Rita Irawati Priatna Kunjungi Pengusaha Burung Puyuh di Sukabumi

Pengusaha Peternakan Burung Puyuh, Pram, memperlihatkan burung puyuh hasil ternaknya kepada Rit Irawati Priatna, Caleg DPR RI nomor urut 1 dari Partai Berkarya, Sabtu (13/4/2019). [Foto: dok. Azis R.]
sukabumiNews, CIKEMBAR – Caleg DPR RI Nomor Urut 1 dari Partai Berkarya, Rita Irawati Priatna mengisi hari terakhir kampanye dengan mengunjungi salah satu pengusaha berbasis ekonomi kerakyatan di wilayah Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (13/4/19).

Pada kunjungannya, Rita Irawati Priatna yang merupakan Caleg untuk DPR RI dari Dapil JABAR IV Kabupaten dan Kota Sukabumi ini menyempatkan diri berbincang bersama pengelola peternakan burung puyuh, Pram.

“Kunjungan ini merupakan program yang tepat untuk memperluas jaringan demi menyusun kekuatan pada basis ekonomi kerakyatan yang akan dijalankan pada saat saya terpilih dan menjadi anggota DPR RI nanti,” ujar Rita Irawati Priatna kepada sukabumiNews, Sabtu.

“Insya Allah pertemuan hari ini menjadi pondasi kerjasama untuk mewujudkannya dalam waktu cepat,” tambah Rita yang dalam kampanyenya selalu melakukan pendekatan secara peronal demi memupuk persaudaraan dan tidak mengedepankan materi. 
Kendati demikian, sebagai pendatang baru di kancah politik, “Rita Efek” ternyata membawa dampak positif pada peningkatan trend elektabilitasnya. “Ya, meskipun belum menembus posisi Lima Besar, tapi berdasarkan data yang diolah secara berkala ini, menjadi satu indikator peningkatan electoral,” sambung Timsesnya.

Rita juga mengaku bangga karena telah berhasil menggugah hati nurani Warga Sukabumi hingga namanya mampu masuk dalam daftar “Caleg Populer Sukabumi” setara dengan Dewi Asmara, Dessy Ratnasari dan Reni Marlinawati.

Sementara itu selaku pengelola bisnis peternakan burung puyuh, Pram mengungkapkan bahwa bisnis yang dijalaninya saat ini merupakan solusi ekonomi kerakyatan yang akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat luas.

Oleh sebab itu Pram sangat menyambut baik kedatangan Rita Irawati Priatna dan siap memberikan dukungannya kepada Rita, juga Partainya. “Alhamdulillah hari ini menjadi awal untuk kerjasama kita bersama, semoga Rita Irawati Priatna dan Partai Berkarya dipercaya masyarakat Sukabumi,“ ucap Pram.


Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Saturday, April 13, 2019

Redaksi sukabumiNews

Calegnya Terindikasi Kasus Penipuan, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi Siap Berikan Bantuan Hukum

sukabumiNews, CIBADAK - Beredarnya informasi mengenai adanya Kader Caleg DPRD Kabupaten Sukabumi dari Partai Gerindra berinisial TS (45) yang ditangkap Sat Reskrim Polres Sukabumi di wilayah Kota Sukabumi lantaran diduga terlibat kasus penipuan pada Jumat (12/4/2019) sekitar pukul 16.00 WIB, Ketua DPC Partai Gerinda Kabupaten Sukabumi Yuda Sukmagara mengakui adanya hal tersebut. Namun demikian kata Yuda, pihaknya siap memberikan bantuan hukum.

"Ya benar, ada kader Gerinda Kabupaten Sukabumi yang saat ini sedang di perikasa terkait dugaan kasus penipuan," kata Yuda saat dihubungi sukabumiNews, Sabtu (12/4/2019).

Yuda menambahkan, hasil komfirmasi dari pihak Kepolisian, kasus TS itu masuk ke ranah pribadi (perdata, red) yakni urusan bisnis yang dijalani TS dan tidak ada kolerasinya dengan partai.

"Jadi untuk sementara ini Partai mengikuti proses hukum yang sedang berjalan sambil menunggu hasil pemeriksaan," jelasnya.

Dikatakan Yuda, sebagai Calon Legislatif, Partai bisa saja melakukan sanksi tegas kepada yang bersangkutan. Itu pun hemat Yuda, setelah ada keputusan hukum yang tetap dari pihak kepolisian. "Kalau belum, Partai tidak bisa mengeluarkan sanksi begitu saja," tegasnya.

Adapun tambah Yuda, mengenai posisi TS sebagai Caleg, tidak akan mempengaruhi proses pencalegannya sebelum ada keputusan hukum yang tetap dari pihak penyidik Polres.

"Perjalanan pencalonan yang sebentar lagi masuk pencoblosan ini mengalir saja tidak ada pengaruhnya, apa lagi belum ada hasil keputusan hukum yang tetap," tuturnya.

Dihubungi terpisah Kasatreskrim Polres Sukabumi AKP Yadi Kusyadi, menyatakan bahwa kasus tersebut berawal dari TS yang memberikan pekerjaan proyek borongan kepada JM.

Dijelaskan Yadi, JM sebagai sub kontraktor yang mengerjakan pemasangan material rumah seperti rolling door, pintu folding gate, plafond gypsum, service plafond, kusen alumunium, kaca polos, jendela alumunium, pintu alumunium di Pasar Semi Modern Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, dengan nilai opname pekerjaan sebesar Rp 636.271.450.

Dia menambahkan, setelah JM menyelesaikan pekerjaannya, TS kemudiaan membayarnya kepada JM bukan dengan uang tunai melainkan dengan satu unit ruko yang berlokasi di Pasar Semi Modern di Kecamatan Parungkuda. Perjanjian pun dibuat antara TS dengan JM dengan harga Include berikut pajak sebesar Rp 650 juta. “Perjanjian jual beli ruko dibuat antara TS dengan JM dibuat tanggal 18 Juni 2017," terang Kasatreskrim Polres Sukabumi itu.

Sementara kata Dia, ruko tersebut telah dijual kembali oleh TS kepada orang lain. Hal itu diketahui pada bulan Januari 2018. TS lalu memberikan dua lembar cek Bank Mayora senilai Rp 650 juta kepada JM namun cek tidak bisa dicairkan. "Itulah yang membuat JM kecewa," ujar Yadi.

Dikatakan Yadi, Ketika hendak dicairkan, dua lembar cek tersebut mendapat penolakan dari Bank Mayora lantaran dananya tidak ada (kosong, red). "Akibat kasus ini, TS terjerat Pasal 378 KUHPidana tentang penipuan," tutupnya.

Dilain Pihak, Ketua KPU Kabupaten Sukabumi, Ferry Gustaman saat dikonfirmasi terkait status pencalegan salah satu caleg dari salah satu parpol yang ditangkap menjelaskan, bahwa salah satu syarat menjadi caleg tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

“Kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Sedangkan ini baru terduga belum incrahcht,” jelas Feri melaui WhatsApp yang diterima sukabumiNews.


Pewarta: KR2*/Rudi Samsidi
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Friday, April 12, 2019

Redaksi sukabumiNews

Ribuan Anak Yatim Gelar Doa Bersama untuk Kemenangan Ma'ruf Amin

Doa bersama anak Yatim di Pondok Pesantren Al-Muslim, Jalan Kibitay Kampung Bangsanaya, Kelurahan Situmekar, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Kamis (11/4/2019).
sukabumiNews, LEMBURSITU - Lebih dari Seribu anak yatim menggelar doa bersama di Pondok Pesantren Al-Muslim, Jalan Kibitay Kampung Bangsanaya, Kelurahan Situmekar, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi.

Selain doa bersama, acara yang digagas oleh berbagai kelompok relawan yang tergabung dalam Aliansi Relawan Maruf Amin untuk Islam yang Ramah dan Istiqomah (Aljamiah) ini juga diisi dengan santuan kepada 1.070 anak yatim berupa bingkisan dan alat-alat sekolah.

"Doa bersama ini kami gelar untuk mendoakan kemenang Capres dan Cawapres nomor urut satu," terang Ketua Relawan Aljamiah, Wingwing Suhendar kepada wartawan, Kamis (11/04/2019).

Wingwing menjelaskan, acara doa bersama ini semula direncanakan akan mengundang seribu anak yatim saja, namun yang datang kemudian mencapai seribu lebih, yaitu 1.070 anak yatim, baik dari kota maupun Kabupaten Sukabumi.
"Alhamdulillah yang datang banyak, bahkan melebih target dari yang semula direncanakan. Semoga Allah mengabulkan doa kami supaya perjalan Jokowi-Maruf dilancarkan," ungkapnya.

Wingwing menegaskan, acara ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kegiatan kampanye. Hanya saja, tambah Wingwing, acara ini lebih kepada mendoakan Jokowi-Maruf Amin. 

"Doa bersama ini bukan kampanye, Tapi dimaksudkan demi kelancaran kami yang juga maju mencalonkan diri sebagai calon legislatif (Caleg) Dapil 2 Kota Sukabumi," jelas Wingwing.

Menurut Wingwing, sebagai partai koalisi Jokowi-Maruf, sudah menjadi keharusan mendoakan kemenangan beliau berdua. 

Dikatakan Wingwing, relawan Aljamiah ini dibentuk dari kesadaran dan kepedulian kultur. Bahkan tambah Dia, relawan ini tidak ada struktur didalamnya. Meski demikian, pihaknya terus bergerak secara masif dan selalu berkoordinasi dengan Tim Kampanye Nasional (TKN).


Pewarta: Diana (KR5/*)
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Thursday, April 11, 2019

Redaksi sukabumiNews

Rumah Caleg Partai Perindo Hangus Terbakar

sukabumiNews, CISAAT - Rumah Deri Heryadi, Calon Anggota Legislatip dari partai Perindo no urut 2 Dapil 4 Kabupaten Sukabumi di Kampung Cicadas, RT 30/06, Desa Gunungjaya Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi dilalap si jago merah pada Kamis (11/4/19).

Wakil Komandan (Wadan) Pos Damkar Cisaat, Didi Satibi mengatakan, peristiwa terjadi sekitar pukul 14. 00 wib dan rumah dalam keadaan kosong, karena pemiliknya sedang melakukan masa kampanye 01 di PLUT Cikembang Kabupaten Sukabumi.

"Penyebab kebakaran belum bisa diketahui karena saat itu seluruh penghuni rumah yang berjumlah empat orang tengah melakukan Kampanye," ungkap Didi kepada sukabumiNews.net ditempat kejadian.

“Untuk sementara diduga peristiwa ini diakibatkan oleh hubungan pendek arus listrik, kerugian ditaksir 200 juta," katanya.

Ditambahkan Didi, dalam menangani peristiwa kebakaran ini pihak Damkar Kabupaten Sukabumi setidaknya mengerahkan dua unit kendaraan damkar. Namun untuk mengantisipasi kejadian tidaklah mudah karena terkendala oleh akses jalan.

"Posisi rumah terdapat di dalam sebuah gang dan jalanya cukup sempit sehingga mobil damkar tidak bisa menjangkau. Tapi Alhamdulillah akhirnya api bisa dipadamkan setelah disiasati dengan menyambungkan selang air," terang Didi.

Akibat insiden ini selain rumah, sejumlah barang-barang di dalamnya juga hangus terbakar dan tidak banyak yang bisa diselamatkan termasuk termasuk sepeda motor dan beberapa mesin jahit milik korban.


Pewarta: Azis R.
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Tuesday, April 9, 2019

Redaksi sukabumiNews

Heri Gunawan Ajak Pendukung Prabowo-Sandi Bersikap Santun

sukabumiNews, WARUDOYONG - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyerukan kepada seluruh pendukungnya supaya bersikap santun. Seruan itu disampaikan Anggota BPN sekaligus Juru Kampanye Nasional (Jurkamnas) Prabowo-Sandi, Heri Gunawan (HG), agar suasana pemilu tetap teduh dan damai, terutama di akhir masa kampanye (injury time) Pemilu 17 April 2019.

HG menambahkan, seruan ini juga berlaku untuk semua calon anggota legislatif dan parpol pengusung, kader, tim sukses, simpatisan, dan relawan.

“Di hari-hari terakhir kampanye ini seringkali, 'image' justru memegang peranan penting di banding program. Makanya, yang terhomat kawan-kawan pendukung Prabowo-Sandi, sebaikya dapat menjaga lisannya agar tetap teduh dan baik,” ungkap HG kepada sukabumiNews di Rumah Aspirasinya Jln. Araha, Benteng, Warudoyong, Kota Sukabumi, Selasa (9/4/2019).


HG yang merupakan anggota Komisi XI DPR RI itu pun menyampaikan bahwa keharusan menjaga suasana damai ini seiring dengan menguatnya elektabilitas Prabowo-Sandi di berbagai survey. "Dari survey internal BPN menunjukan elektabilitas Prabowo-Sandi mencapai 68 persen, sementa Jokowi-Amin hanya 38 persen," akunya.

Begitupun hasil survey Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) menunjukkan bahwa pasangan nomor urut 02 unggul. Dengan demikian, jesas HG, Prabowo-Sandi berpeluang besar menang atas kubu petahana atau nomor urut 01 dengan selisih sekitar 2,14 %.

Belum lagi tambah HG, hasil  lembaga survey asal Amerika, Operations of Precision Public Policy Polling (PPPP) yang  menyimpulkan bahwa  Prabowo- Sandi akan memenangkan Pilpres 2019, dengan tingkat keterpilihan sebesar 55 persen. sementara Jokowi- Maruf hanya 39 persen atau selisih 16 persen.

“Mari simpan energi kita untuk saatnya nanti bergerak, menjaga dan mengawal suara Prabowo-Sandi mulai dari TPS masing-masing," ajak Caleg nomor urut 1 dari Partai Gerindra Dapil Jabar IV (Kota dan Kabupaten Sukabumi) ini.

HG juga mengajak kepada seluruh pendukung Prabowo-Sandi dan masyarakat lain supaya menggunakan hak pilihnya pada Pemilu serentak 17 April 2019 mendatang, jangan sampai ada yang golput. Sebab menurutnya, hal ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kita juga sebagai warga negara. (KR1/*)


Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Monday, April 8, 2019

Redaksi sukabumiNews

Caleg Dapil 5 Kabupaten Sukabumi dari Partai Nasdem Gelar Sosialisasi

sukabumiNews,NYALNDUNG - Syarif Hidayat, caleg DPRD Kabupaten Sukabumi dari Partai Nasdem menggelar sosialisasi dihadapan puluhan warga RW.04 Kp Cikarang Desa Sukamaju, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Sosialisasi dilaksanakan di teras rumah salah satu warga di kampung tersebut, Ahad (7/4/2019)

Syarif Hidayat merupaka Caleg nomor urut 3 Dapil 5 Kabupaten Sukabumi yang meliputi Kecamatan Cidadap, Cidolog, Curug Kembar, Jampang Tengah, Lengkong, Nyalindung, Pabuaran, Purabaya, dan Sagaranten.

Dalam sosialisasinya Syarif Hidayat yang akrab disapa Pak Pipih itu mengingatkan kepada masyakat yang sudah mempunyai hak pilih supaya pada 17 April 2019 nanti, hadir di TPS untuk meberikan hak suaranya.

“Jangan sampai ada yang tidak datang,” ucapnya, seraya mengajak dan meminta kepada wrga untuk mendukung dirinya agar bisa duduk di kursi DPR.

Pipih juga mengungkapkan maksud dan tujuan kenapa Ia mencalonkan diri untuk menjadi caleg. “Walaupun sudah banyak di dapil 5 ini yang menjadi Dewan atau Wakil Rakyat, tetapi mereka tidak bisa memberikan kontribusi sama sekali,” ungkap Pipih.

“Oleh kerenanya saya ingin membantu masyakat khususnya masyarakat bawah untuk bisa mendapatkan haknya. Saya bertekad dan berjaji akan selalu bekekerjasama, berkomunikasi dengan rakyat dan memberikan kontribusi,” jelas Pipih kepada sukabumiNews.net.


Pewarta: Ikin S.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
close
close