Breaking
loading...
Showing posts with label kotasukabumi. Show all posts
Showing posts with label kotasukabumi. Show all posts

Tuesday, May 21, 2019

Redaksi sukabumiNews

Puluhan Mahasiswa KAMMI Kibarkan Bendera Kuning di Kantor KPUD Kota Sukabumi

sukabumiNews, CITAMIANG - Puluhan Anggota Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sukabumi melakukan aksi pasang bendera kuning di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi dengan disaksikan langsung oleh ketua KPU Kota Sukabumi, Sri Utami (21/5/2019).

Pengibaran bendera kuning yang dipasang di pagar halaman kantor KPU Kota Sukabumi itu merupakan bentuk pernyataan sikap atas duka cita mereka terhadap peristiwa bergugurannya para anggota penyelenggara pemilu 2019.

"Menurut data dari KPU Kota Sukabumi, ada tiga orang yang meninggal dunia, baik itu dari Pamsung maupun dari KPPS. Yang jelas KAMMI prihatin atas terjadinya peristiwa itu," kata Oksa kepada wartawan saat aksi berlangsung

Oksa memengapresia sikap KPU Kota Sukabumi yang dinilai sangat responsif dan kooperatif menyambut aksi pemasangan bendera kuning tersebut. Ia berharap hal ini bisa menjadi trend yang lebih baik pada periode kedepan.

"Secara personal maupun organisasi, KAMMI mengapresiasi kinerja KPU Kota Sukabumi dengan berbagai pertimbangan yang sudah dimusyawarahkan personal antar pengurus," ungakp Oksa.

Di saat yang sama, Ketua KPU Kota Sukabumi, Sri Utami menyebut, beberapa waktu lalu Gubernur Jawa Barat memberikan santunan sebesar Rp 50 juta kepada korban meninggal dunia dengan aturan korban meninggal pada kurun waktu H-7 dan H+4 pencoblosan.

“Namun untuk beberapa kasus meninggalnya petugas penyelenggara pemilu khususnya di Sukabumi tidak termasuk kriteria tersebut (H-7 hingga H+4) sehingga tidak mendapat santunan dari Gubernur," jelas Dia.

Kendati demikian tambah Sri Utami, Pemerintah daerah berjanji akan menanggung biaya pendidikan kepada 3 orang anak korban yang meninggal dunia, selain itu dari KPU-RI juga sudah ada SK untuk memberikan tanggungan uang duka cita untuk yang meninggal dan sakit.

"Untuk yang meninggal akan mendapatkan santunan sebesar Rp 36 juta, dan untuk yang sakita akan ditanggung biaya pengobatannya selama sakit," tandas Sri Utami

Aksi yang dimulai pukul 14:00 hingga 15:00 WIB itu berlangsung dengan tertib dan aman. Meski demikian, puluhan personil dari kepolisian resort Sukabumi Kota tetap disiagakan demi mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi.


Pewarta: Telly NR.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Thursday, March 21, 2019

Redaksi sukabumiNews

Anggota DPR RI Komisi XI Heri Gunawan Adakan Sosialisasi Edukasi Uang Rupiah di SMK Persada Sukabumi

FOTO : Heri Gunawan saat melakukan Sosialisasi Edukasi di SMK Persada Kota Sukabumi, Kamis (21/3/2019).
sukabumiNews, CIKOLE - Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan mengadakan sosialisasi dan edukasi uang rupiah sebagai simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sosialisasi di gelar di Aula SMK Persada Subang jaya Kota Sukabumi, Kamis (21/3/2019).

Pada kesempatan itu Heri menghimbau kepada generasi milenial untuk bijak dalam memperlakukan Rupiah. Pasalnya biaya untuk mencetak uang baru cukup besar dan biaya tersebut bisa membebani Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN).

"Kita melakukan sosialisasi di beberapa sekolah agar masyarakat paham, khususnya anak-anak muda supaya lebih mengerti mengenai masalah uang agar bisa mencintai Rupiah," kata Heri Gunawan kepada sukabumiNews, Kamis.

Anggota Komisi XI DPR RI dari fraksi Partai Gerindra itu mengaku miris ketika melihat generasi muda sekarang yang dianggapnya kurang baik memperlakukan Rupiah, sehingga menyebabkan kerusakan pada uang tersebut. Sementara menurutnya perlakuan mereka terhadap mata uang asing terlihat begitu diistimewakan.

"Kadang-kadang sisa dari uang jajan mereka di kepal-kepal sampai kucel, sementara mata uang asing di elus-elus sampai rapi," ucapnya.

Heri meminta agar masyarakat menjaga Rupiah, jangan sampai rusak ataupun basah, karena secara tidak langsung ongkos pencetakan uang itu relatif tinggi dan mahal.

"Jadi jika ada uang jelek maka akan di destroy (dihancurkan) sampai dicetak kembali, ini mengeluarkan biaya yang cukup besar dan biayanya bisa membebani APBN kita," jelas Heri, seraya berharap kepada anak-anak muda Sukabumi untuk bisa mengerti dan bijak memperlakukan Rupiah.

Dia juga menghimbau kepada generasi milenial untuk waspada terhadap uang palsu, pasalnya dimasa pemilu 2019 ini tidak menutup kemungkinan akan beredar uang palsu.

"Intinya kita ajak masyarakat agar waspada, apalagi ini tahun Pemilu tidak ada salahnya kita menghimbau anak-anak kita, karena mereka ini kita harapkan sebagai Agen of Development kedepannya, sehingga bisa membantu menularkan kepada lingkungan keluarganya, tentang pengetahuan yang mereka dapatkan dari sosialisasi ini," beber Heri Gunawan.


Pewarta : Azis. R
Editor: AM
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Wednesday, February 13, 2019

Redaksi sukabumiNews

Sejumlah Harapan Tumbuh dari dari Berbagai Kalangan di Hari Pers Nasional 2019

Sejumlah harapan diutarakan berbagai pihak agar kedepannya insan pers lebih profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik sesuai fungsinya. Salahsatunya seperti yang diutarakan Ketua DPRD Kota Sukabumi, Yunus Suhandi, S.IP.

Yunus berharap, jurnalis dapat meningkatkan sinergitas dengan pemerintah dan lembaga pemerintah daerah dalam pembangunan bangsa secara umum, khususnya masyarakat Kota Sukabumi.

“Semoga Pers dapat menjadi Inspirasi bagi masyarakat Kota Sukabumi dan bangsa ini pada umumnya," harap Ketua DPRD Kota Sukabumi di Hari Pers Nasional yang jatuh pada tanggal 9 Februari, yang baru lalu.[Red/*]

Monday, February 11, 2019

Redaksi sukabumiNews

Video: Pemda dan DPRD Kota Sukabumi Sahkan 2 Perda


sukabumiNews, CIKOLE – Pemerintah Kota Sukabumi dan DPRD Kota Sukabumi mengesahkan dua rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daaerah (Perda). Dua Perda yang baru saja disahkan ini yakni Perda sekaitan dengan Penyiarana Publik Lokal Radio dan Perda Pengelolaan Limbah Domestik.

Pengesahan dua raperda ini ditandai dengan penandatanganan oleh Ketua DPRD Kota Sukabumi, Walikota Sukabumi Achmad Fahmi dan Ketua Raperda Media Lokal Radio dan Televisi yang sekaligus menjadi ketua Pansus Dua Raperda,Olih Solihin.pada sidang paripurna DPRD Kota Sukabumi, Rabu 6 Februari 2019.

Hadir dalam kesempatan tersebut Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi didampingi Wakil Walikota Sukabumi, Andri Hamami. [Red/*]

Friday, January 11, 2019

Redaksi sukabumiNews

Pesan KPUD Kota Sukabumi Menuju Pemilu Serentak 17 April 2019

Pastikan Nama Anda Sudah Terdaftar dalam DPT.

Sunday, December 2, 2018

Redaksi sukabumiNews

Honorer di Kota Sukabumi akan Segera Terima SK

Walikota Sukabumi Achmad Fahmi (duduk paling kanan) berdialog dengan Ketua PPHI (kiri) di Rumah Dinas Walikota, Kamis (29/11/2018)
Cikole, SUKABUMINEWS.net – Para honorer di Kota Sukabumi yang semula bertanya-tanya akibat ketidak jelasan nasibnya kini patut bangga. Pasalnya dalam waktu dekat mereka akan segera menerima SK Walikota.

Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua Umum Forum Honorer Indonesia (Ketum FHI) Nanan Surahman, M.Pd. kepada sukabumiNews, usai bersilaturahmi dengan Walikota Sukabumi Achmad Fahmi, di Rumah Dinas Walikota, Kamis 29 November 2018 belum lama ini.

“Alhamdulillah silaturahim tindak lanjut mengenai SK Walikota bagi Honorer Kota Sukabumi berjalan lancar. Insya Allah dalam waktu dekat SK Walikota bisa segera honorer terima,” kata Nanan kepada sukabumiNews, Ahad (2/11/2018).

Namun demikian Nanan yang juga selaku Pembina Presidium Peduli Honorer Indonesia (PPHI) itu tidak menyebutkan dengan pasti, kapan SK tersebut akan diterima guru honorer.

Sementara itu Walikota Sukabumi Ahmad Fahmi membenarkan pernyataan yang diungkapkan Ketum FHI itu. Bahkan menurutnya, semua honorer akan mendapatkan SK mulai dari nol tahun.

Hanya saja tambah dia, bagi guru Tenaga Harian Lepas (THL) penggajiannya dari Kepala Sekolah.

Dalam dialognya dengan Ketua PPHI itu Walikota juga menjanjikan Surat Perintah Tenaga Harian Lepas (SP-THL) yang semula telah di serahkan oleh Walikota Sukabumi sebelumnya akan di rubah dengan Surat Keputusan (SK).

Menanggapi hal tersebut Nanan berpendapat bahwa memang SK sangat berbeda dengan Surat Perintah (SP). “Ketika si honorer hendak mengurus proses Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan Sertifikasi, yang di pinta itu adalah SK Kepala Daerah, bukan SP. Dan SP seakan-akan tidak ada nilainya,” jelas Nanan. (Red*)
close
close
close