Breaking
Showing posts with label jakarta. Show all posts
Showing posts with label jakarta. Show all posts

Monday, September 16, 2019

Redaksi sukabumiNews

Ketua Dewan Adat Raja-Raja Nusantara dan Anggota Kompolnas Apresiasi Munas 1 FPRN

Munas Forum Pimpinan Redaksi Nasional (FRN) ke-1
sukabumiNews, JAKARTA - Agenda Musyawarah Nasional (Munas) 1 Forum Pimpinan Redaksi Nasional (FPRN) yang dilaksanakan di Anjungan Sumatera Barat (Sumbar), Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur pada Ahad (15/9/2019), berjalan sukses dan lancar sesuai harapan.

Hadir pada Munas FPRN ke-1 tersebut Ketua Dewan Adat dan Raja-Raja Nusantara, YMP Prof. DR. H.E. Irwannul Latubual, MM., MH., Ph.D, dan Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Ir. Dede Farhan Aulawi, S.T., M.M.

Ketua Dewan Adat dan Raja-Raja Nusantara beserta Anggota Kompolnas itu menyambut baik keberadaan FPRN. Bahkan keduanya sangat mengapresiasi terbentuknya Forum Pimpinan Redaksi Nasional tersebut.

“Wartawan ada organisasinya. Sementara para Pimpinan Redaksi belum ada organisasinya. FPRN inilah merupakan wadah untuk mempersatukan para Pimpinan Redaksinya,” terang Dede Farhan Aulawi, dalam sambutannya pada Munas FPRN yang dibuka sekaligus diresmikan langsung oleh Ketua Dewan Adat dan Raja-Raja Nusantara, H.E. Irwannul Latubual itu.

anggota kompolnas, Ir. Dede Farhan Aulawi, S.T., M.M.
Anggota Kompolnas itu menyebut, sebagai penentu layaknya sebuah berita yang disampaikan ke publik, pimpinan redaksi diharapkan dapat meminimalisir produksi hoax yang saat ini kian ramai disuguhkan ke publik.

"Tentu kita berharap, pimpinan redaksi yang tergabung dalam FPRN ini dapat menyaring setiap berita yang akan disampaikan ke public. Cek dan ricek dalam waktu cepat harus ditempuh untuk memastikan bahwa berita tersebut bukan hoax,” tuturnya.

Dia menambahkan, selain memiliki keterampilan teknis, seorang pimpinan redaksi juga harus memiliki sentuhan seni. Olehnya itu, lanjut Dede Farlan, harus dilakukan validasi terkait kebenaran informasi yang akan dituangkan melalui materi pemberitaan.

"Sekali lagi saya sampaikan, penting untuk dilakukan validasi terlebih dahulu terkait kebenaran berita yang akan dipublish," imbuhnya.

Sementara itu Ketua Dewan Adat dan Raja-Raja Nusantara dalam sambutannya mengatakan, sebagai pemegang kebijakan atas kelayakan sebuah berita yang disuguhkan ke publik, Pemimpin Redaksi memiliki peran yang sangat penting.

*Ketua Dewan Adat dan Raja-Raja Nusantara, YMP Prof. DR. H.E. Irwannul Latubual, MM., MH., Ph.D*
“Baik buruknya, diterima atau tidaknya sebuah pemberitaan sangat dipengaruhi oleh kecakapan Pimred itu sendiri,” ujar H.E. Irwannul Latubual .

Oleh karena itu menurut Dia, Pemimpin Redaksi harus memiliki seperangkat pengetahuan keterampilan (kompetensi) di bidangnya, agar sebuah pemberitaan dapat diterima oleh berbagai kalangan, terutama masyarakat pembaca.

"Saya kira kehadiran FPRN ini sangat penting, agar sesama pemimpin redaksi di nusantara ini dapat saling menguatkan, terutama dapat bersama-sama dalam memerangi hoax," tuturnya.

Lebih jauh Dia mengatakan, FPRN bisa menjadi mitra bagi lembaga yang dipimpinnya dalam rangka melakukan edukasi ke masyarakat melalui pemberitaan terkait adat dan budaya Bangsa Indonesia, yang saat ini mulai terkikis.

*grup musik puisi geng sandal jepit*
Munas yang dihadiri ratusan Pimpinan Redaksi dari Berbagai Media massa, baik cetak dan elektronik itu dipandu oleh MC Indiska Handiana Mughni, S.Ikom, M.Ikom ini juga dihibur oleh grup Musickalisasi Puisi Geng Sandal Jepit, pimpinan Ubay Sakti.
Berdasarkan hasil Munas, lima pemimpin redaksi dari berbagai daerah, terpilih sebagai ketua Pimpinan Pusat (PP) FPRN. Kelima pemimpin redaksi tersebut yaitu Bayu Nugroho, Andi Muh. Safriansyah MS, Polman Manalu, Dedy HB, dan Hamdani.




Pewarta: AM/FPRN
Editor: Red.
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2019

Friday, September 13, 2019

Redaksi sukabumiNews

Ratusan Pimpinan Redaksi dari Berbagai Media Bakal Hadiri Munas di Jakarta

*Munas 1 FRN*
sukabumiNews, JAKARTA – Ratusan pimpinan redaksi dan pimpinan umum berbagai media, baik Televisi, cetak, dan online yang tergabung dalam Forum Pimpinan Redaksi Nasional (FPRN) bakal berkumpul di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, pada Ahad 15 September 2019.

Pertemuan para pimpinan redaksi dan pimpinan umum dari berbagai media massa ini merupakan rangkaian agenda Musyawarah Nasional (Munas) perdananya FPRN.

“Momentum ini akan menjadi nadi kehidupan Pers Indonesia kembali berdenyut,” ujar Inisiator FPRN, Bayu Nugroho kepada wartawan ditengah kesibukan mempersiapkan agenda Munas tersebut, Jum’at (13/9/2019).

Bayu berharap dengan bertemunya para pimpinan dari berbagai media, di Munas FPRN ini bisa menjadi ajang komunikasi antar sesama pimpinan redaksi dan pimpinan umum, untuk membahas berbagai persoalan terkait eksistensi media komunikasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Tujuan utama dilaksanakannya Munas ini salah satunya yakni untuk membangun komunikasi serta memperat hubungan persaudaraan antar para pimpinan media massa dari seluruh penjuru tanah air, supaya ikut berperan dalam pembangunan bangsa dan negara melaui karya tulis jurnalis,” terang Bayu dikutip dari grup WA FPRN, Jum’at (13/9/2019).

Selain itu tambah Bayu, pertemuan para pimpinan media yang dikemas dalam Munas ke-1 FPRN ini juga untuk saling berbagi informasi, sekaligus untuk membahas berbagai persoalan seputar kehidupan pers nasional, termasuk langkah-langkah strategis yang harus ditempuh, agar kehidupan pers dapat berjalan sesuai harapan.

“Berbagai persoalan tersebut diantaranya menyangkut kegaduhan pers dan kriminalisasi terhadap jurnalis,” jelasnya.

Sementara itu, Panitia Munas FPRN , Endang Ruhiyat mengatakan, hingga saat ini para pimpinan media yang tergabung dalam FPRN sudah mencapai 116 media dari seluruh tanah air.

Dikatakannya, berbagai persiapan demi suksesnya penyelenggaraan Munas ini sudah dilakukan. “Termasuk penyebaran undangan dan mempersiapkan penginapan bagi para peserta dari luar Jakarta,” jelas Endang.

Akan hadir dalam pelaksanaan Munas FPRN ini beberapa tokoh jurnalis senior dari berbagai disiplin ilmu. “Salah satunya adalah Ketua Dewan Adat Nasional dan Raja-Raja Nusantara, Prof DR H.E.Irwannul Latubual, MM,.MH,.Ph.D.” pungkas Endang.


BACA Juga:
Ketua Dewan Adat Raja-Raja Nusantara dan Anggota Kompolnas Apresiasi Munas 1 FPRN




Pewarta: AM/FPRN
Editor: Red.
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2019

Wednesday, September 11, 2019

Redaksi sukabumiNews

Forum Pimpinan Redaksi Nasional Akan Gelar Munas I di Jakarta

forum pimpinan redaksi nasional (FRN)
sukabumiNews, JAKARTA - Nadi kehidupan Pers Indonesia bakal kembali berdenyut dimana sejumlah pimpinan redaksi dan Pimpinan Umum media yang tergabung dalam Forum Pimpinan Redaksi Nasional (FPRN) akan menggelar Munas Perdana di Jakarta, Ahad (15/9/2019).

Munas FPRN 1 itu diharapkan bisa menjadi media komunikasi antar pimpinan Redaksi dan Pimpinan Umum media yang membahas  berbagai persoalan terkait eksistensi media komunikasi  baik Media Cetak, media elektronik dan media Online dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Inisiator FPRN, Bayu Nugroho kepada wartawan menjelaskan salah satu tujuan dilaksanakan munas yakni untuk membangun komunikasi dan memperat hubungan persaudaraan antar para pimpinan media dari berbagai penjuru Indonesia agar  ikut berperan dalam pembangunan bangsa dan negara melaui pers.

Dijelaskannya, pertemuan para pimpinan media yang dikemas dalam Munas 1 ini untuk saling berbagi informasi  sekaligus untuk membahas berbagai persoalan seputar kehidupan pers nasional termasuk langkah-langkah strategis yang harus ditempuh agar kehidupan pers kita dapat berjalan sesuai harapan bersama .

Munas juga akan membahas berbagai persoalan terkait kehidupan pers diantaranya  keprihatinan para pimpinan media nasional melihat kegaduhan pers dan kriminalisasi jurnalis.

Bayu menjelaskan dalam pelaksanaan munas kali ini akan menghadirkan Ketua Dewan Adat dan Raja-Raja Nusantara, Prof DR H.E.Irwannul Latubual, MM,.MH,.Ph.D untuk mendapatkan masukan terkait eksistensi pers versi dewan adat dengan pertimbangan dewan adat merupakan representasi dari komunitas masyarakat adat yang kesehariannya hidup dan tinggal bersama komunitas masyarakat, sehingga pemikiran-pemikiran mereka sangat dibutuhkan untuk memperkaya pemikiran dan pengetahuan para pemimpin media.

Humas Panitia Munas FPRN Boni Atolan, mengapresiasi penyelenggaraan Munas FPRN 1 yang melibatkan Dewan Adat Nusantara.

Menurut Boni, penyelenggaraan Munas 1 yang melibatkan dewan adat itu merupakan terobosan cerdas para pimpinan media Se Indonesia  untuk mendapatkan gambaran dan masukan tentang eksistensi media dengan kehidupan masyarakat yang sesungguhnya.

Dikatakan Boni, kehadiran media massa tidak hidup sendirian tetapi berada ditengah kehidupan masyarakat dan salah satunya komunitas masyarakat adat. "Ini sangat luar biasa bila ketua dewan adat Nusantara beserta para raja- raja nusantara bisa hadir dan terlibat dalam Munas perdana kali ini," tuturnya.

Sementara itu, Panitia Munas FPRN Endang Ruhiyat mengatakan, hingga saat ini para pimpinan media yang tergabung dalam FPRN sudah mencapai 116 media termasuk media cetak, media elekronik dan media online dari seluruh tanah air.

Endang juga mengatakan, berbagai persiapan sudah dilakukan baik tempat pelaksanaan Munas, penyebaran undangan dan  kegiatan Munas digelar pada Hari  Minggu, 15 september 2019 Pukul 8.00 WIB di Anjungan Sumbar - TMII - Jakarta Timur

Persiapan panitia sudah membuat kelengkapan munas, mengundang para peserta dan  memberikan informasi yang  dibutuhkan anggota munas mulai dari penginapan,  menyebarkan  undangan peserta serta membuat rencana dan protokol munas.

Pewarta : AM
Editor: Red.
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2019

Thursday, September 5, 2019

Redaksi sukabumiNews

Gugatan Fahri Hamzah Sita Harta Elit PKS Dikabulkan, Saat Ini dalam Proses Verifikasi

sukabumiNews, JAKARTA – Perselisihan antara Fahri Hamzah dengan lima elite Partai Keadilan (PKS), yang berujung dengan dikabulkannya gugatan Fahri Hamzah berupa sita harta para elite PKS sebesar 30 Miliar oleh pihak pengadilan, hingga kini masih dalam proses verifikasi dari pengadilan.

Demikian disampaikan salah satu lawyer Fahri Hamzah, Slamet Hasan SH., saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (3/9/2019), ditanya kelanjutan perkara kliennya dengan lima elite PKS, yakni Presiden PKS Sohibul, Ketua Dewan Syariah Surahman Hidayat, Wakil Ketua Dewan Syuro Hidayat Nur Wahid, Abdul Muis dan Abdi Sumaithi.

"Saat ini masih melengkapi verifikasi dari pengadilan. Nah waktunya kapan, dalam hukum acara tidak diatur secara limitatif, tergangtung pada ketua pengadilan dan tergantung pada kesibukan di pengadilan itu sendiri," kata Slamet.

Soal sita eksekusi itu, menurut Slamet, subjektif nanti di pengadilan yang menjalakannya. Pihaknya, pada saat mengajukan surat permohonan sita eksekusi ke pengadilan kemarin, melampirkan daftar nama-nama yang menjadi objek sita.

"Jadi kita bisa melakukan sita suatu barang sebagai jaminan. Barang-barang yang bergerak maupun tidak bergerak antara lain tanah dan bangunan, ada kendaraan. Termasuk kita pertimbangkan, karena ada yang dari mereka itu mantan pejabat negara. Jadi itu kita coba cek di LHKPN KPK. Secara detailnya kita tidak bisa menyampaikan karena dari para tergugat kita ketahui mantan pejabat negara dan khawatir kita ada pengamanan dari pihak terkait jika tahu yang mau disita ini dan itu,” papar Slamet.

Tetapi, lanjut Slamet, kalau merasa langkah yang dilakukan pengadilan terlalu lama, maka pihaknya akan maju lagi ke ketua pengadilan dan menyampaikan surat mempertanyakan bagaimana eksekusi yang diajukan itu.

"Pastinya akan kami tanyakan kembali (kepada pihak pengadilan), bagaimana kelanjutan dari eksekusi yang kami ajukan itu," ungkapnya.

Saat ditanya soal penolakan dari pihak tergugat, Slamet mengatakan kalau sebetulnya tergugat itu dengan tdak menjalankan keputusan, serta merta dia sudah menolak. Namun sekarang ini sdah tdak ada upaya untuk menolak, karna ini sudah dijalankan oleh pengadilan.

"Jadi dia mendiamkan putusan sudah menolak. Kalo di luar negeri itu, apa yang dilakukan Sohibul Cs itu sudah masuk dalam contemp of court (menghina lembaga peradilan). Dan kemungkinan nanti kita juga ingin usulkan ke DPR, di Undang-Undang Mahkah Agung (UU MA) bahwa para pihak yang tdak menjalankan putusan pengadilan itu, kita masukan atau dikategorikan sbagai contemp of court, dan harus dihukum pengadilan di luar amar putusan yang utuh," kata Slamet.

Namun, Slamet menegaskan bahwa upaya sita itu sudah upaya paksa dari pengadilan. Kalau pun mereka melawan, selama harta itu bukan harta mereka atau orang ketiga yang mengajukan perlawanan.

"Tetapi selama yang kita ajukan harta para tergugat maka tidak bisa dilawan," pungkasnya.

Sebelumnya, pihak Fahri Hamzah selaku penggugat telah dua kali berkirim surat, namun pihak DPP PKS tidak pernah mengindahkan dan beriktikad baik menjalankan putusan membayar ganti kerugian imateriil sebesar Rp 30 Miliar secara sukarela kepada pihak Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

“Karena tidak ada reaksi dari para tergugat, kemudian Bang Fahri melakukan permohonan sita eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,” kata Slamet.

Posisi terbaru kasus Fahri Vs PKS itu memang adalah pada eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (putusan kasasi Nomor: 1876 K/Pdt/2018 tertanggal 30 Juli 2018) yang menolak kasasi pihak PKS (Fahri menggugat karena dipecat sebagai anggota PKS dan berujung pula pada pemberhentiannya sebagai Wakil Ketua DPR).

Para pihak sudah mendapatkan pemberitahuan putusan kasasi pada Januari 2019. Khusus mengenai ganti kerugian imateriil sebesar Rp30 miliar, hakim kasasi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Putusan pengadilan juga harus memberi pesan agar tiap subjek hukum tanpa kecuali tidak dengan mudah melakukan perbuatan melawan hukum karena setiap perbuatan melawan hukum menimbulkan akibat-akibat hukum. Oleh karena itu, petitum ganti kerugian imaterial yang dikabulkan oleh Judex Facti dapat dibenarkan," pungkas Slamet.  [asp]

Pewarta: Telusur
Editor: Red
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Saturday, August 24, 2019

Redaksi sukabumiNews

Hadir di Milad FPI, Gubernur Anies Tegaskan Keadilan akan Tegak di Jakarta

Gubernur Anies hadir di milad FPI
sukabumiNews, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam peringatan milad FPI ke-21 sekaligus HUT RI ke-74 di Stadion Rawabadak, Jln Alur Laut, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Sabtu (24/8/2019) malam. Dalam sambutannya, Anies mengucapkan selamat milad kepada FPI dan berharap semoga FPI makin terasa manfaatnya bagi umat dan bangsa.

Anies menegaskan bahwa di Jakarta satu per satu keadilan akan dituntaskan. Ia juga mengungkapkan alasan Pemprov DKI tahun ini merayakan HUT RI di kawasan reklamasi. “HUT RI kali ini dilakukan di reklamasi, itu untuk mengirimkan pesan kepada mereka, bahwa ini tanah kita, ini air kita, ini tanah air kita, itu semua dilakukan untuk menegaskan kepada seluruh Indonesia bahwa di Jakarta tidak ada lagi jual beli kedaulatan, artinya kita berhadapan dengan mereka yang kepentingannya terganggu,” kata Anies.

Meski demikian, kata Anies, kalau semua diniatkan untuk perjuangan akan selalu ada jalan. “InsyaAllah kita yakini seperti masa awal pendirian negeri ini, kalau kita niatkan untuk perjuangan maka insyaallah akan selalu ada jalan. Dan tantangannya juga tidak sedikit, tetapi kita akan hadapi, kita akan tunjukkan bahwa di kota ini akan ada keadilan,” tegas Anies, dikutip suaraislam (SI).

Terkait keberadaan FPI, Anies mengatakan bahwa saat ini beruntung ada sosial media yang mengabarkan dimana ada bencana alam selalu ada FPI yang membantu. “Di Jakarta ada kebakaran, yang muncul pertama kali adalah rombongan FPI, jadi sosial media membuat kita melihat fakta yang sebenarnya,” ungkap Anies.

Ia berpesan, di masa-masa berikutnya tunjukkan bahwa kehadiran FPI menjadi perekat persatuan di umat dan bangsa ini.

Selain itu, Anies juga mengatakan akan selalu tegas terhadap pelanggaran khususnya kemaksiatan di ibu kota. “Setiap ada pelanggaran misalnya tempat-tempat prostitusi, laporkan kepada kami maka akan akan tutup. Penegakan hukum ada pada kami yang berseragam tetapi semangatamar makruf nahi munkar ada di semua orang,” jelasnya.

Gubernur Anies mendoakan insyaAllah ke depan FPI makin sukses, makin berkembang dan terasa keberadaannya. “Kita doakan juga imam besar kita (Habib Rizieq Syihab) supaya diberikan kesehatan dan kemudahan dalam setiap urusanya,” tutur Anies.


Pewarta: SI/Didi Muryadi
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Friday, August 23, 2019

Redaksi sukabumiNews

DPR: Pindah Ibu Kota Seharusnya Jajak Pendapat Rakyat Dulu

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron
sukabumiNews, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron meminta supaya pemerintah bisa terbuka kepada masyarakat soal kajian wacana pemindahan ibu kota. Bahkan, lanjut dia, pembahasan pemindahan ibu kota tersebut dilakukan di DPR RI dengan meminta pandangan kepada masyarakat dan para ahli.

"Jadi kita bahas dulu secara terbuka di DPR dan buat jajak pendapat kepada masyarakat," kata Herman di Jakarta, Jumat (23/8/2019).

"Sebaiknya dibicarakan berbagai aspek dan dampaknya, serta terencana dengan matang," tambahnya.

Ketua DPP Partai Demokrat ini melihat wacana pemindahan ibu kota belum mendesak untuk dilakukan dalam waktu dekat.

Hal paling penting dilakukan pemerintah adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan mensejahterakan rakyat.

Apalagi, lanjut dia, situasi ekonomi dunia sedang kurang baik, bahkan beberapa pengamat berpendapat akan terjadi resesi ekonomi di Asia, sehingga harus waspada dan fokus di ekonomi.

"Selain itu memindahkan ibu kota bukan hanya memindahkan kantor, tetapi memindahkan pegawainya. Berapa juta pegawai pusat yang harus berkantor di kalimantan? Bagaimana dengan keluarganya? Apakah sarana pendukungnya sudah diperhitungkan?" paparnya.

"Lalu rumah tinggal, rumah sakit, sekolah pada semua tingkatan, pangan, dan bagaimana kemampuan ekonomi pegawai jika harus pulang pergi ke rumahnya di Jakarta, Jabodetabek dan sekitarnya," jelasnya.


Pewarta : Didi Muryadi
Editor : Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
close
close
close