Breaking
loading...
Showing posts with label headline. Show all posts
Showing posts with label headline. Show all posts

Thursday, June 20, 2019

Redaksi sukabumiNews

Korupsi Rp1,1 Milyar Dua Kades di Kabupaten Sukabumi Divonis 4,5 Tahun Penjara

sukabumiNews, CIBADAK – Dua oknum kepala desa (kades) di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang menggerogoti dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) masing-masing divonis 4,5 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat.

Dua oknum Kades tersebut yakni Yosef Lesmana selaku kades Cibuntu, Kecamatan Simpenan dan Kades Pagelaran Kecamatan Purabaya, Enung Nuryadi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) meyakini, kedua Oknum Kades itu secara sah dan terbukti melanggar Pasal 2 dan 3 junto Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2001.

“Vonis tersebut sesuai dengan putusan PN Tipikor Bandung bernomor: 23/Pid.Sus/2019/PN. Bdg tanggal 17 Juni 2019,” kata Kepala Kejari Kabupaten Sukabumi, Alex Sumarna melalui Kasi Pidsus, Da’wan Manggalupang, Rabu (19/6/2019) kemarin.

Kasi Pidsus Kejari Cibadak, Da’wan Manggalupang
Dak’wan menjelaskan, selain hukuman kurungan, kepada mereka juga diharuskan harus membayar uang pengganti kerugian

Kepada Kades Yosef selain divonis 4 tahun 6 bulan, dia juga diharuskan membayar denda sebesar Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan penjara dan uang pengganti kerugian sebesar Rp551.049.731. Sementara kepada Enung Nuryadi disamping divonis 4 tahun 6 bulan, dia juga juga diharuskan mengganti uang kerugian negara sebesar Rp 636 juta.

“Bilamana terdakwa tidak sanggup membayar dalam jangka waktu satu bulan, maka harta bendanya akan disita dan dilelang guna menutupi uang pengganti. Dalam hal terdakwa tidak memiliki harta untuk uang pengganti, diganti dengan kurungan penjara selama dua tahun,” jelas Da’wan.

Akibat perbuatan yang dilakukan kedua Kades ini Negara telah dirugikan lebih kurang sebesar Rp1,1 Miliyar.

Sementara, Vonis Majelis Hakim ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntu Umum (JPU) Kejari Kabupaten Sukabumi. Sebelumnya mereka masing-masing 6,5 tahun.

Hanya tuntutan nilai uang pengganti dan denda keduanya sudah sesuai dengan tuntutan JPU.



Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Friday, June 14, 2019

Redaksi sukabumiNews

Klaim Kemenangan Berbeda-Beda, Ini Penjelasan Tim Hukum Prabowo-Sandi

Calon Presiden Prabowo Subianto sejak selesai pemungutan suara mengklaim menang dalam pilpres 2019. Enam jam setelah pemungutan dia mengaku mendapat suara 62 persen.

sukabumiNews, JAKARTA – Calon Presiden Prabowo Subianto sejak selesai pemungutan suara mengklaim menang dalam pilpres 2019. Enam jam setelah pemungutan dia mengaku mendapat suara 62 persen.

Akan tetapi berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditetapkan Jokowi-Ma'ruf meraup 85.607.362 suara (55,50 persen) dan Prabowo-Sandi meraup 68.650.239 suara (44,50 persen).

Kuasa hukum Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 selaku pemohon Bambang Widjojanto membacakan materi gugatan dalam sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6). Agenda persidangan kali ini adalah pembacaan materi gugatan dari pemohon./JIBI - Bisnis/Felix Jody Kinarwan  
Tidak terima, pasangan nomor urut 02 ini mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum. Pada revisi gugatan, Senin (10/6/2019) lalu, klaim kemenangan itu berubah dengan perolehan 68.650.239 suara (52 persen) melawan Jokowi-Ma'ruf 63.573.169 suara (48 persen). Empat hari berselang naik sedikit jadi untuk pasangan 01 62.886.362 (48 persen) dan suara 02 71.247.792 (52 persen).

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto mengatakan bahwa perbedaan klaim kemenangan terbaru ini diduga dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi karena ditemukannya indikasi proses rekayasa. Ini menurutnya sedari awal sudah didesain dengan komposisi atau target tertentu.

Berdasakan hasil analisis TI dan forensik tim Prabowo-Sandi atas sistem informasi hasil penghitungan suara KPU, ada kecurangan berupa penggelembungan suara di 25 provinsi. Ini menyebar di beberapa propinsi di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Bali, Nusa Tenggara Timur dan terjadi lebih dari 400 Kabupaten/Kota.

“Jika dilihat dari besar jumlah suara, penggelembungan suara terbesar terjadi di Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Lampung,” jelasnya, dikutop dari laman Bisnis.com.

Jika dilihat dari persentase suara penggelembungan pasangan 01 dibandingkan dengan kehadiran pemilih, maka penggelembungan terbesar terjadi di Provinsi Jawa tengah, Jawa Timur, Banten, Jawa Barat dan Jambi, Kalimantan Selatan dan Bengkulu.

Perubahan kemenangan ini jelas Bambang karena ada perkembangan hasil perolehan dari tim TI Prabowo-Sandi. Inilah kenapa suara berubah-ubah.

“Data IT itu yang dijadikan dasar. Data itu kan lagi diproses terus menerus. Kita kan jeda saat menulis permohonan. Lalu ada perkembangan terus menerus,” jelasnya.

Pewarta: Bisnis.com
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
Redaksi sukabumiNews

Geger, Seorang Satpam Tewas Gantung Diri di Cikembar

Korban tergantung di dahan sebuah pohon (kiti). Korban saat ditolong untuk diturunkan oleh aparat dibantu oleh warga. (foto: Azis R/sukabumiNews)   
sukabumiNews, CIKEMBAR – Geger, seorang pria ditemukan tewas tergantung di ketinggian lebih kurang 1 meter di dahan sebuah pohon dengan leher terjerat seutas tali tambang. Peristiwa ini terjadi di Kampung Cilaksana Bojongkembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi Jawa Barat sekira pukul 07.00 Wib, Jumat (14/6/2019) pagi.

"Sekitar pukul 07.00 Wib pagi tadi kami menerima laporan dari warga telah ditemukan sesosok pria tergantung di pohon, kita langsung meluncur ke tempat kejadian perkara (TKP). kemudian kami membawa ke puskesmas dahulu untuk memastikan apakah masih bernyawa, dan ada luka lainnya atau tidak," ujar Kapolsek Cikembar, AKP. I. Djubaedi kepada sukabumiNews dikantornya, Jum'at.

AKP. I. Djubaedi mengungkapkan, korban diketahui bernama Eda Afriansyah (45) tahun, warga Kp. Cipanas Cikundul Rw. 006 Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi.

Menurut Informasi yang dihimpun, sebelum kerjadian, korban mengalami cekcok (perselisihan) dengan istrinya. Setelahnya, korban pergi ke rumah saudaranya di Kp. Cilaksana, Bojongkembar untuk menghadiri acara syukuran.

“Ke-esokan harinya korban sudah tergantung dengan kondisi tali terjerat di lehernya dengan lidah menjulur," terang AKP. I. Djubaedi.


Kapolsek menjelaskan, menurut warganya korban merupakan sosok yang baik dan mudah bergaul, akrab dengan masyarakat. Selain itu, tambah Kapolsek, dia bekerja sebagai Satpam di tempat pemandian Air Panas Cikundul.

Hingga berita ini ditayangkan, Pihak Polsek Cikembar belum bisa memastikan penyebab pasti dari kejadian ini. Pihak keluarga korban  pun tidak menginginkan untuk dilakukan Otopsi, bahkan saat instri korban dimintai keterangan oleh Aparat Kepolisian, ia malah tidak sadarkan diri.

“Dugaan sementara, korban melakukan gantung diri akibat depresi lantaran tuntutan ekonomi," tutup Kapolsek.


Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Thursday, June 13, 2019

Redaksi sukabumiNews

Diduga Selewengkan Dana, 6 Kepala Desa di Kabupaten Sukabumi Dibidik Kejari Cibadak

sukabumiNews, SUKABUMI - Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibadak Kabupaten Sukabumi tengah membidik sedikitnya 6 Kepala Desa di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat yang diduga tersangkut kasus penyelewengan anggaran. Kejari mengetahui hal tersebut atas adanya laporan dari masyarakat.

"Ya saat ini kami masih melakukan pengumpulan data, jadi kita menerima laporan terus, kamudian kami telisuri kebenarannya apakah betul ada penyimpangan Dana. Kalaupun betul ya kita pastinya akan menindak lanjuti," beber Kepala Kejari Cibadak, Alex Sumarna, SH.,MH., kepada sukabumiNews di Aula Pendopo Kabupaten Subumi, Rabu (12/6/19) malam.

Namun terkain daftar nama-nama Kepala Desa di 6 desa yang kini tengah dibidiknya atas laporan dugaan adanya tindak penyelewengan anggaran tersebut Kajari belum bisa menyebutnya.

"Itu rahasia, tidak boleh ada yang tahu, nanti mereka orang malu, apalagi (ditanya) namanya siapa, jenis kelaminnya apa, desa mana," tegas Alex.

Kendati demikian, Alex memastikan dalam waktu dekat pihaknya akan segera menintindak lanjutinya dengan proses penyidikan dan penyelidikan.

"Secepat mungkin kita akan menggarapnya, selagi tenaganya masih ekstra kuat usai satu bulan menjalankan ibadah puasa," pungkas Alex.


BACA Juga:
Korupsi Rp1,1 Milyar Dua Kades di Kabupaten Sukabumi Divonis 4,5 Tahun Penjara


Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Wednesday, June 5, 2019

Ust Manatahan

Rahasia Tersirat Dibalik Doa “Taqabbalallaahu Minna Wa Minkum”

sukabumiNews - RASA sedih dalam balut kegembiraan sangat terasa dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Dari sudut hati, keceriaan dan rasa syukur itu kan tetap terpancar dari aura wajah seorang mukmin: “Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (QS Al-Baqarah : 185). Namun dari lubuk hati terdalam, rona kesedihan tetap kan terasa, antara rasa takut dan berharap, apakah amalan-amalan shalih dalam Bulan Ramadhan ini telah benar-benar diterima oleh Allah ta’ala atau tidak.

Oleh karena itu, untuk menutupi rasa sedih dan harap-harap cemas ini, sangatlah tepat bila dalam rangkaian euphoria Hari Raya selalu dianjurkan saling mengucapkan selamat yang terrangkai dari lafaz-lafaz doa dan harapan diterimanya suatu amalan, demi menghibur hati yang tengah gundah dalam harapan, serta mensirnakan rasa cemas dalam suasana bahagia, “Katakanlah: ‘Dengan (sebab) karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira.” (QS Yunus: 58)

Para salaf kita sangatlah paham dengan hal yang seperti ini, sehingga “Taqabbalallaahu Minnaa wa Minkum” yang merupakan salah satu doa selamat yang mereka ajarkan sangatlah tepat dan menyentuh dalam suasana keceriaan Hari Raya Ied.  Makna doa ini adalah “Semoga Allah menerima (amalan shalih/doa) dari kami dan dari kalian”. Sebuah doa yang memberikan harapan agar amalan ketaatan berupa puasa, qiyamullail, sedekah, zakat, doa dan amalan lainnya yang kita lakukan dalam Bulan Ramadhan diterima dan diberikan pahala oleh Allah ta’ala.  Berikut beberapa faedah terkait lafaz doa ini:
  
Diterimanya suatu amalan harus memiliki dua syarat:

Pertama: Amalan tersebut adalah baik/sesuai sunnah dan ikhlas, bukan amalan buruk, bid’ah atau dengan tujuan riya’. Dengan dalil: “Sesungguhnya Allah itu Baik dan Dia tidak menerima kecuali yang baik-baik”. (HR Muslim)

Kedua: Orang yang mengamalkannya adalah orang yang bertaqwa. Dalam ayat: “Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa.”  (QS Al-Maaidah: 27). Sebab itu seseorang semakin bertaqwa, maka semakin sempurna proses penerimaan amalan dan pemberian pahalanya, bila taqwanya kurang, maka amalannya diterima sesuai dengan kadar taqwanya tersebut. Jadi, semua amalan tergantung pada taqwanya orang yang melakukannya. Wallaahu a’lam.

(lihat: Mirqaat Al-Mafaatih: 7/2905, dan Faidhul-Qadir: 2/144).

Hakikat Qabuul/diterimanya suatu amalan adalah amalan tersebut dianggap sah oleh Allah ta’ala dan diberikan pahala atasnya. Dan kadang amalan tersebut sah (artinya tidak diwajibkan lagi untuk diganti) namun pahala dan ganjaran amalan tersebut tidak diterima oleh Allah dan sama sekali tidak ada. Sebab itu para salaf termasuk Ibnu Umar radhiyallahu’anhu berkata: “Bila satu shalatku diterima oleh Allah, maka itu lebih aku cintai daripada seluruh isi dunia ini”.

(lihat: Fathul-Bari: 1/235, dan juga At-Taisir Syarh Jami’ Shaghir: 1/89).

Yang banyak dikhawatirkan oleh para salaf baik dari kalangan sahabat ataupun tabiin adalah apakah amalan mereka benar-benar diterima oleh Allah ta’ala atau tidak?? Sebab walaupun seorang hamba sepanjang hidupnya beramal shalih, namun yang menentukan bahagia tidaknya ia diakhirat adalah penerimaan amalannya disisi Allah ta’ala.

Ibnu Umar radhiyallahu’anhu berkata pada puteranya: “Seandainya saya tahu bahwa Allah menerima satu sujud saja dariku, atau sedekah satu dirham saja, maka tidak ada sesuatupun yang lebih aku cintai kecuali ingin mati saja (setelah itu), sebab tahukah engkau orang yang diterima amalannya oleh Allah ta’ala?? “Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa.”  (QS Al-Maaidah: 27).

((Atsar ini Riwayat Ibnu Abdil-Barr dalam At-Tamhid; 4/256).

Simaklah kisah ‘Amir bin Abdullah bin Az-Zubair bin Awwaam, seorang ulama tabiin yang ahli ibadah dan zuhud, beliau memiliki kebun berisi 500 pohon kurma, setiap hari beliau shalat dua rakaat dibawah setiap pohon tersebut, dan ketika dalam keadaan sekarat beliau menangis, lalu ditanya: apa yang membuatmu menangis? Beliau menjawab: “Yang membuatku menangis adalah salah satu ayat dalam kitab Allah: “Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa.”  (QS Al-Maaidah: 27).

((HR Ibnu Abi Dunya sebagaimana dinukil oleh As-Suyuthi dalam Dur Mantsur: 3/57, juga ada dalam Al-Qabs Syarh Muwaththa: 1/1176).

Adalah sebuah ucapan/ungkapan kegembiraan dan harapan bagi diri kita dan oranglain akan diterimanya amalan-amalan kita dalam Bulan ini. Syaikh Ibnul-‘Utsaimin rahimahullah berkata: “Berikanlah kabar gembira untuk diri kalian sendiri dan juga untuk orang lain… bila anda telah melakukan amalan shalih maka berikanlah kabar gembira untuk dirimu bahwa amalan tersebut akan diterima oleh Allah darimu bila engkau bertaqwa kepada-Nya dalam amalan tersebut, karena Allah ta’ala berfirman: “Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa.”  (QS Al-Maaidah: 27). Dan apabila engkau berdoa kepada Allah, maka berikanlah kabar gembira pada dirimu bahwa Dia akan mengabulkannya, karena Dia berfirman: “Dan Rabb kalian berfirman: Berdoalah memohon kepada-Ku, niscaya Aku akan mengabulkannya” (QS Ghafir: 60).

(Syarah Riyadh Ash-Shalihin: 3/589).

Semoga ucapan doa sekaligus selamat ini menjadi kabar gembira diterimanya amalan-amalan kita semua dan dikabulkan oleh-Nya…aamiin.

# “Taqabbalallaahu Minnaa wa Minkum”

Kata “Taqabbala” sama maknanya dengan “Qabila” yaitu menerima, namun dalam doa ini secara khusus dengan lafaz “Taqabbala/Taqabbul” karena maknanya lebih umum dari pada ” Qabila/Qabuul”, lantaran “Taqabbala/Taqabbul” menggabungkan dua makna yaitu:

Pertama: Makna   “Taqabbala/Taqabbul” sendiri secara khusus yaitu penerimaan amalan yang terus meningkat dari waktu-waktu.

Kedua: Makna ” Qabila/Qabuul” penerimaan amalan yang menyebabkan adanya pahala dan ridha Allah ta’ala.

(lihat: Taaj Al-‘Aruus: 30/209).

Jadi, doa ini selain mengharapkan penerimaan amalan dan adanya pahala dan ridha Allah atas amalan-amalannya yang telah berlalu, juga mengharapkan penerimaan amalan-amalannya dimasa mendatang ditingkatkan oleh Allah ta’ala.

Wallaahu a’lam

Selamat Hari Raya Idul Fitri, Taqabbalallaahu Minnaa Wa Minkum !!!

Oleh Maulana La Eda, L.c


#khazanahIsalm
[Wadah.or.id]

Tuesday, June 4, 2019

Redaksi sukabumiNews

Polres Sukabumi Kota Ringkus 7 Geng Motor XTC yang Kerap Meresahkan Warga

Geng Motor XTC diringkus Polisi.
-- 
sukabumiNews, CIKOLE - Polres Sukabumi Kota meringkus 7 Geng Motor XTC. Dari ketujuh Geng Motor tersebut polisi berhasil mengamankan 16 orang yang di duga akan melakukan tindak pidana termasuk satu orang diantaranya akan melukai dan melawan Aparat Kepolisian.

Anggota kelompok yang kerap meresahkan warga itu diciduk polisi saat aparat kepolisaian sedang melaksanakan razia di Jln. Veteran pada Selasa (4/6/2019).

"Saat dilakukan razia, salah seorang dari 7 geng motor tersebut hendak melawan kepada petugas,” ujar Kapolres Sukabumi Kota AKBP Susatyo Purnomo Condro saat konfersi pers usai menggelar Apel Kesiap siagaan Hari Raya Idul Fitri 1440 H di halaman Gedung Juang Kota Sukabumi, Selasa (4/6/2019).

Kapolres Sukabumi Kota tunjukkan barang bukti sajam yang disita.
Polisi juga berhasil menyita 1 Sajam pedang patimuran, 11 butir Obat Tramadol, 4 butir Trihexphendydyl dan 5 butir Hexyner.

“Yang kami tangkap adalah Genk Motor XTC dan dilakukan tes Urine, alhasil dari 10 orang positif mengkonsumsi Narkoba dan obat keras lainnya,” jelas Kapolres.

Dalam razia tersebut, polisi juga menindak sebanyak 385 pelanggar lalu lintas. Adapun terhadap pelanggal lalulintas polisi menyita 82 lembar SIM,, 224 Stnk, serta 79 unit kendaraan type R 2 dari berbagai merk yang berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Barang Bukti Motor yang disita.
Kendaraan mereka disita petugas lantaran menggunakan perlengkapan yang tidak sesuai dengan standarnya, baik itu menggunakan knalpot trondol dan sebagainya.

“Dengan adanya kegiatan ini kami harapakan pada malam takbiran diwilayah kota Sukabumi dan sekitarnya bisa aman dan kondusif,” tegas AKBP Susatyo.

Di akhir konferensinya, Kapolres menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga kerabat kita dari lingkungan yang tidak baik supaya tidak terpengaruh, baik dalam mengkonsumsi Narkoba, Alkhol dan Obat keras lainnya.

Hadir pada Konfefeni Pers tersebut Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi didampingi Wakil Wali Kota, Andi S. Hamami.

Sementara Walikota sukabumi dalan kesempatan tersebut menuturkan bahwa ia akan melakukan koordinasi dengan Polres Sukabumi Kota. Menurut Fahmi, para pelaku ini tampaknya para pelaku baru yang muncul dari generasi yang ada di wilayah Kota Sukabumi juga.

“Mudah-mudahan kegiatan yang sering dilakukan Kapolres ini bisa semakin menekan dan dapat meminimalisir keberadaan Genk Motor yang hidup kembali di wilayah Kota Sukabumi," tutup Fahmi.


Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
Redaksi sukabumiNews

Pemerintah Resmi Putuskan Idul Fitri 1 Syawal 1440 H Jatuh pada Rabu, 5 Juni 2019

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (tengah) didampingi Ketua MUI Yusnar Yusuf (kanan) dan Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher (kiri) memberikan keterangan usai melaksanakan Sidang Isbat di kantor Kementerian Agama, Jakarta, Senin (3/6/2019)
sukabumiNews, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah jatuh pada Rabu, 5 Juni 2019.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama pada Senin (3/6/2019), telah memutuskan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriyah.

"1 Syawal 1440 Hijriyah jatuh pada hari Rabu, 5 Juni 2019," ujar Mendag saat konferensi pers usai sidang isbat di Kemenag Jakarta, Senin (3/6) petang.

Saat menggelar Konferensi pers Menag didampingi oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Yusnar Yusuf dan Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong.


Pewarta: D. Muryadi
Editor: Red
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Friday, May 17, 2019

Redaksi sukabumiNews

Aliansi Grasi Tuding Empat SKPD di Kabupaten Sukabumi Selewengkan Anggaran DID Tahun 2018

GRASI saat melakukan Audiensi dengan Pemkab Sukabumi di Gedung Pendopo Jln. A Yani Kota Sukabumi, Kamis (16/5/2019). 
-- 
sukabumiNews, WARUDOYONG - Sekelompok Pemuda dan Mahasiswa yang tergabung dalam wadah Gerakan Reformasi Birokrasi (GRASI) melakukan Audiensi dengan Pemkab Sukabumi di Gedung Pendopo Jln. A Yani Kota Sukabumi, Kamis (16/5/2019).

Hal ini dilakukan menyusul diduga adanya penyelewengan program fiktif dan pengalihan penggunaan Dana Insentif Daerah (DID) yang bersumber dari Dana APBN Tahun 2018 oleh Pemkab Sukabumi di sektor Perhubungan.

“Dimana Anggaran tersebut melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di empat sektor, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sukabumi,” kata Ketua Koordinator Antar Kampus Aliansi Pemuda dan Mahasiswa GRASI, Alan Efendi dalam keterangannya kepada sukabumiNews.

Lebih lanjut Alan mengatakan, dalam audiensinya GRASI meminta kepada Bupati Sukabumi, Marwan Hamami untuk mengklarifikasi atau memperlihatkan hasil laporan pertanggung jawaban mengenai Dana Insentif Daerah (DID) itu lantaran pihaknya sudah mengantongi sejumlah barang bukti terkait permohonan dana tersebut.

“Kami juga meminta kepada beliau untuk memanggil empat SKPD ini, bagaimana laporan pertanggung jawaban beliau, sebab kami juga berkewajiban untuk mengawal program kerja menuju Kabupaten Sukabumi, " tegasnya.

Dalam kesempatan itu GRASI menunjukkan sejumlah barang bukti. Salah satu bukti yang ditunjukkannya yaitu berupa surat permohonan kepada Kementrian Keuangan yang dibubuhi tanda tangan langsung oleh Bupati Marwan. “Kami minta kejelasan pak Bupati terkait hal ini,” betus Alan.

Sementara itu Sekertaris Kesbangpol Kabupaten Sukabumi, Ridwan SH, MM yang ikut hadir pada kesempatan audiensi itu menyebut bahwa sejumlah surat yang dijadikan barang bukti oleh GRASI masih diragukan keasliannya lantaran tidak ada tanggal dan cap resmi dari Bupati.

"Isi surat tersebut adalah proposal permohonan Dana Intensif Daerah (DID) Tahun 2018 yang dimohonkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan, Mentri Perhubungan dan Kepala Bappenas dengan jumlah usulan sebesar Rp.18, 750 Milyar. GRASI fokus mempertanyakan hal itu kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi," jelas Ridwan.

Lebih jauh Ridwan menjelaskan, bahwa yang didugakan GRASI itu dapat terbantahkan oleh surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi (saat itu dijabat oleh H. Thendy Hedrayana) yang menerangkan bahwa semenjak tahun 2016-2018 Dishub Kabupaten Sukabumi tidak pernah menerima Anngaran Dana Insentif Daerah (DID).

"Jadi pertanyaan GRASI sudah terjawabkan dan indikasi dugaan adanya dana fiktif yang dialihkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi tidak terbukti," tuturnya.

Meski demikian, Ridwan membenarkan adanya dana sebesar Rp 18, 750 Milyar yang masuk ke Pemerintah Daerah, akan tapi peruntukannya tidak seperti yang tertera didalam surat yang dijadikan dasar sebagi barang bukti oleh GRASI. Karena menurut Ridwan, DID itu peruntukannya sudah ditentukan oleh pusat dan bukan berdasarkan permohonan, sesuai surat edaran Menteri Keuangan yang merujuk kepada Undang-undang N0 15, Tahun Anggaran 2018.

"Yang mana dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa DID dialokasikan sebagai reward kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mempunyai kinerja baik dalam kesehatan viskal pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik dibilang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan umum Pemerintahan serta dalam peningkatkan pelayanan masyarakat," tandasnya.


Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Friday, April 12, 2019

Redaksi sukabumiNews

Jokowi Berkunjung ke Kabupaten Sukabumi, DEEP: Bupati Tak ‘Becus’ Tertibkan OPD

Siswa salah satu SD Negri di Sukabumi digiring oleh sekolahnya untuk menyambut Presiden Jokowi sambil mengenakan atribut Capres-Cawapres nomor urut 01, Kamis (11/4/2019).
sukabumiNews, SUKABUMI - Koordinator Divisi Hukum dan Advokasi Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Kabupaten Sukabumi, Rajib Rivaldi memandang, Bupati Sukabumi tidak becus (bisa,red) menertibkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)-nya. Anggapan ini mengemuka saat DEEP menggelar Press realis di salah satu Cafe di jln. Siliwangi Kota Sukabumi terkait Kehadiran Presiden Joko Widodo di Kabupaten Sukabumi pada Kamis 11 April 2019, kemarin.

Menurut Rajib, Kehadirannya di Kabupaten Sukabumi kemarin banyak mengundang reaksi dan tanda Tanya. Pasalnya ada beredar surat yang dikeluarkan oleh dua OPD di Kabupaten Sukabumi yaitu Dinas Perhubungan dan Kecamatan Cibadak.

Kepala Dishub Ir. Lukman Sudrajat melalui surat No. 551.2/1852/B.Lalin/2019 menghimbau kepada perusahan-perusahan yang berada di wilayah Kabupaten Sukabumi agar menghentikan sementara operasional kendaraan angkutan barang dari jam 06:00 s/d 18:00 dikarenakan Presiden melaksanakan kunjungan kerja ke PT Daihan Global yang berada di Kecamatan Cibadak dan Pusbangdai yang berada di Kecamatan Cikembar.

Di sisi lain Camat Cibadak juga menerbitkan surat No. 300/33-Trantib yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SD sampai SMA sederajat yang berada di jalur yang dilewati oleh Presiden RI untuk melibatkan guru dan murid dalam penyambutan.

“Faktanya, beberapa foto di media sosial yang menggambarkan adanya murid SD sederajat yang pakaiannya tertempel stiker Joko Widodo – Ma’ruf Amin sebagai Capres dan Cawapres. Sementara kegiatan Jokowi yang bertempat di Pusbangdai juga dipenuhi dengan atribut kampanye, bahkan Bupati Sukabumi, Marwan Hamami menggunakan baju dengan tulisan yang menunjukan dukungan ke Calon tertentu,” jelas Rajib kepada sukabumiNews di Sukabumi, Jum’at (12/4/2019).

Rajib menuturkan, dengan beredarnya surat dari dua instansi diatas, maka DEEP Kabupaten Sukabumi memandang perlu untuk meminta klarifikasi dari yang bersangkutan.

“Merujuk kepada surat dimaksud, bentuk kegiatan Jokowi yang sebenarnya apakah Kunjungan Kerja atau Kampanye. Jika kehadiran Jokowi adalah kunjungan kerja, mengapa ada simbol-simbol capres cawapres?” Tanya Rajib seraya menambahkan, “jika kegiatan ini adalah kampanye, apakah Bupati Sukabumi mengajukan cuti? Lantas mengapa murid-murid SD sederajat ditempelkan stiker Joko Widodo – Ma’ruf Amin?”

“Oleh karenanya Bawaslu Kabupaten Sukabumi harus menindak dan memanggil pihak-pihak terkait." Tegasnya.


Pewarta: Azis R.
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Tuesday, April 9, 2019

Redaksi sukabumiNews

Diduga Sengaja Dibuang, Jasad Janin Bayi Ini Ditemukan Bocah 10 Tahun di Tepi Sungai

sukabumiNews, BANTARGADUNG - Seorang Bocah, Azam (10) menemukan Jasad Janin Bayi yang masih bersimpah darah di bantaran sungan di wilayah Kp. Panyairan Lingga Manik Rt. 002/004 Desa Bantargadung Kec. Bantargadung, Selasa (9/4/19) sekira pukul 16.00 WIB.

Informasi yang di peroleh sukabumiNews dari seorang warga bernama Yopi (30), kejadian berawal ketika Azam bocah SD ini hendak pergi mencari Bungkreung (ikan kecil-kecil, red.) di sungai.

Saat itu Azam merasa kaget karena melihat Jasad Janin Bayi tergeletak di tepi sungai dan Azam pun langsung melaporkan apa yang ditemukannya kepada Yopi.

“Setelah mendengar kabar dari Azam, Saya langsung menuju lokasi yang ditunjukkan Azam untuk memastikan kabar yang saya dapatkan. Setelah terbukti, Saya langsung memotretnya dengan kamera Hp saya dan membawa hasilnya ke Polsek Warungkiara seraya melapor,” papar Yopy.

Saat dikonfirmasi, Kapolsek Warungkiara AKP Ridwan membenarkan, pihaknya telah mendapat laporan dari warga bahwa ada yang membuang Jasad Janin bayi di Wilayah Panyairan, yang ditemukan oleh Azam, anak SD yang hendak mencari ikan di sungai.

“Kita langsung meluncur kelokasi dan berembuk dengan pihak Muspika. Dugaan sementara, ini adalah janin usia empat bulan hasil Aborsi yang sengaja dibuang pelaku ke tepi sungai,” kata AKP Ridwan.

Selain itu tambah Kapolsek, bukti-bukti dan saksi-saksi sudah dikumpulkan dan masih dalam penyelidikan. “Mudah-mudahan akan terungkap siapa pelaku pembuang Janin ini,” imbuhnya.


Pewarta : Azis. R
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Monday, April 8, 2019

Redaksi sukabumiNews

DPRD Kota Sukabumi Terindikasi Melakukan Pemborosan Anggaran Perjalanan Dinas Sebesar Rp10 Milyar

sukabumiNews, CIKOLE – Kinerja DPRD Kota Sukabumi dalam kurun waktu 4 tahun belakangan dinilai tidak Nampak, Padahal Posisi Legislatif merupakan posisi stragegis sebagai salah satu penyelenggara pemerintah dalam fungsinya. Pandangan tersebut mengemuka pada acara Diskusi dan Konferensi Pers tentang “Refleksi Kinerja DPRD Kota Sukabumi” yang diselenggarakan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sukabumi di salah satu Café di Jl. Siliwangi Kota Sukabumi, Ahad (7/4/2019) siang.

“Dalam fungsinya, DPRD memiliki tiga peran strategis yaitu Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Anggaran. Dari fungsi legislasi sejauh ini belum efektif dijalankan oleh DPRD,” kata Direktur FITRA Sukabumi Abubakar A. Hasan dalam release yang diterima sukabumiNews.net.

Abubakar menjelaskan, salah satu peraturan daerah yang cenderung terabaikan oleh DPRD dan Pemerintah Kota adalah Transparansi Informasi Publik. “Imbas dari belum hadirnya perda dimaksud, sejauh ini Pemerintahan Kota Sukabumi tak serius menyuguhkan informasi public,” terang Abubakar.

Sebagaimana diketuhui keterbukaan informasi publik merupakan amanah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi publik yang dimaksud oleh UU diatas, Peraturan Komisi Informasi mewajibkan pemerintah (baik pusat dan daerah) untuk membuka dokumen-dokumen publik.

Dijelaskan Abubakar, dokumen-dokumen publik itu antara lain yaitu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD, Renstra OPD, Renja OPD, RKPD), Dokumen Anggaran Daerah (RKA OPD, KUA-PPAS, APBD, APBD Penjabaran, DPA OPD), LAKIP OPD, LPPD, dan lain lain.

Kemudian, lanjut Dia, website resmi Pemerintah Kota Sukabumi dan DPRD Kota Sukabumi yang diharapkan sebagai media transparansi informasi publik, sejauh ini masih loyo dan tak memiliki daya untuk kepentingan keterbukanaan informasi publik, terlebih pada item-item dokumen publik sebagaimana disebut di atas.

“DPRD terjebak pada rutinitas yang cenderung tak subtantif serta boros, hal ini dapat dilihat dari alokasi anggaran kegiatan DPRD Kota Sukabumi,” ucap Direktur FITRA Sukabumi itu

Dia juga menyebutkan, Tahun Anggaran 2019 ini, alokasi anggaran untuk DPRD sebesar Rp.28,6 Milyar. Dari jumlah anggaran tersebut Rp.4,9 Milyar dialokasikan untuk Belan Tidak Langsung / Belanja Non Program. Sementara alokasi Belanja Langsung /Belanja Program sebesar Rp.23,7 Milyar, yang kemudian dialokasikan dalam tiga struktur belanja, yaitu : Belenja Barang dan Jasa Rp.23,2 Milyar, Belanja Modal Rp.235,1 Juta, dan Belanja Pegawai Rp.250,9 Juta.

Catatan FITRA terhadap Belanja DPRD Kota Sukabumi, Alokasi Anggaran dalam Belanja Langsung sebagaimana disebut di atas yaitu Rp.23,7 Milyar, DPRD mengalokasikan Rp.15,2 Milyar untuk Belanja Perjalanan Dinas. Tragisnya, sebut FITRA Sukabumi, dari total Belanja Perjalanan Dinas, DPRD mengalokasikan 99,8% atau 15,17 untuk perjalanan dinas luar daerah dan untuk perjalanan dinas dalam daerah hanya 0,2% atau Rp.32,38 Juta.

“Dari telaahan FITRA Sukabumi, DPRD terindikasi melakukan pemborosan anggaran perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 10 Milyar patut dipertanyakan seberapa pentingnya,” tegasnya.

Berikut adalah Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh DPRD dan Setwan yang di ungkap FITRA Sukabumi:

1. Pembahasan Kebijakan Anggaran Badan Anggaran sebesar Rp.958,150,000.00

2. Pembahasan Penegakan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Badan Kehormatan
sebesar Rp.235,850,000.00

3. Pembahasan rancangan peraturan daerah sebesar Rp.4,034,850,000.00

4. Pengadaan mebeleur sebesar Rp.18,000,000.00

5. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya sebesar Rp.64,460,000.00

6. Pengawasan Pemerintah di Bidang Kesejahteraan Komisi III sebesar  Rp.1,672,450,000.00

7. Pengawasan Pemerintahan di Bidang Hukum dan Pemerintahan komisi I
sebesar Rp.1,432,700,000.00

8. Pengawasan Pemerintahan diBidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Komisi II
sebesar Rp.1,727,750,000.00

9. Peningkatan Pengembangan Informasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD sebesar Rp.770,600,000.00
10. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor sebesar Rp.41,000,000.00
11. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebesar Rp.54,600,000.00

Disamping pemborosan anggaran perjalanan dinas luar daerah, FITRA menemukan anggaran makan-minum yang cukup signifikan sebesar Rp.1,5 Milyar. Dari beberapa bentuk pemborosan anggaran pada kegiatan-kegiatan di atas, FITRA memandangnya sebagai upaya penghabisan anggaran tanpa mempertimbangkan out put dan out comes atau juga jebakan eksekutif untuk menyenangkan DPRD sehingga DPRD canggung dan lalai mengawasi eksekutif.

Sayang, diskusi yang digagas Tim FITRA Sukabumi dan dipandu oleh Isman Shafa penyiar segaligus reporter Megaswara (MGS) TV yang rencananya akan menghadirkan 3 Pembicara, yakni Yunus Suhandi (Ketua DPRD Kota Sukabumi), Agus Subagja (Pemerhati DPRD Kota Sukabumi) dan Direktur FITRA Sukabumi A. Hasan itu tidak hanya dihadiri oleh 2 Pembicara.

Sementara, satu Pembicara lain yang diharapkan bisa memberi kejelasan terkait indikasi adanya pemborosan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp.10 Milyar tersebut, yaitu Ketua DPRD Kota Sukabumi tidak hadir. Tidak diketahui pasti alasan kenapa pihaknya tidak bisa hadir di acara diskusi FITRA saat itu. 

Acara diskusi diikuti oleh HMI Cabang Sukabumi, PMII Cabang Sukabumi, KAMMI Daerah Sukabumi, IMM Cabang Sukabumi, Pemuda Muhammadiyah Sukabumi, GP Ansor Kota Sukabumi, Lima Pilar Institute, Sukabumi Crisis Center, Sukabumi Update Institute, Komunitas Budaya, LPM dari 7 Kelurahan, serta Jurnalis Media Cetak dan Online.


Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Wednesday, March 27, 2019

Redaksi sukabumiNews

Hentikan Kasus Video Deklarasi Belasan Kades Dukung Capres-Cawapres, Ketum MPH: Preseden Buruk bagi Kelangsungan Pesta Demokrasi

"Kami kesulitan mendapatkan saksi-saksi," ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi, Teguh Harianto kepada awak media, dalam press release di Gedung Bawaslu Kabupaten Sukabumi, Jalan Karangtengah Cibadak, Selasa (26/3/2019).

sukabumiNews, CIBADAK - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukabumi menyatakan, pihaknya tidak bisa melanjutkan penanganan kasus viralnya video deklarasi dukungan kepada salah satu pasangan capres-cawapres untuk pilpres 17 April 2019 yakni kepada pasangan O1 yang diduga dilakukan oleh 12 kades aktif dari Kecamatan Warungkiara dan Kecamatan Bantargadung di salah satu Hotel di wilayah Sukabumi.

BACA: Viral, Belasan Kades Aktif di Kabupaten Sukabumi Deklarasikan Diri Dukung Jokowi-Amin

"Kami kesulitan mendapatkan saksi-saksi," ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi, Teguh Harianto kepada awak media, dalam press release di Gedung Bawaslu Kabupaten Sukabumi, Jalan Karangtengah Cibadak, Selasa (26/3/2019).

Namun demikian lanjut Teguh, pihaknya telah bekerja nyata menindak lanjuti kasus tersebut, bekerjasama dengan dengan Gakumdu, pihak Kepolisian dan Kejaksaan demi tegaknya keadilan Pemilu.

"Bawaslu telah melakukan kajian bersama berdasarkan pasal 477 UU, no 2 tahun 2017 dan KUHP pasal 1 angka 26, dimana saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipengadilan tentang tindak lanjut adanya peristiwa dugaan tindak pelanggaran," jelas Teguh.

"Disini kita tidak bisa memaksakan untuk melanjutkan kasus ini karena cacat materi dengan tidak adanya saksi," tandas Teguh.

Sementara itu, Ketua Umum Masyarakat Peduli Hukum dan Hak Asasi Manusia (MPH & HAM) AA Brata Soedirja berpendapat, seharusnya kasus tersebut jadi temuan pelanggaran pemilu dan bisa di bawa ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Pusat.

"Ini sudah jadi temuan, kalau hasil Bawaslu seperti itu salah satu jalan terahir harus di bawa ke DKPP Pusat selaku lembaga yang dikhususkan untuk mengimbangi dan mengawasi (check and balance) kinerja dari KPU dan Bawaslu serta jajarannya," ujar AA Brata.
Masalahnya tambah Brata, siapa yang berani dan siap menjadi pelapor disini harus di pikirkan. "Kalau berbicara soal Bawaslu kesulitan mencari saksi-saksi, kegitan dalam video tersebut kan bukan dihadiri oleh satu orang tapi oleh banyak orang," tuturnya.

"Lantas, kenapa jadi ada hasil kesulitan tidak ada saksi dalam mengungkap pelanggaran tersebut," ucapnya, heran.

Brata menilai dalam hal ini Bawaslu tidak profesional dan tidak ada kesungguhan untuk memproses lebih lanjut kasus ini. Jika hasil akhirnya seperti ini tutur Brata, ini bakal jadi preseden buruk bagi kelangsungan pesta Demokrasi yang diharapkan adil dan bersih.

Keperayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu yang didalamnya termasuk KPU dan Bawaslu akan pudar karena ketidak tegasan mereka dalam penyikapi berbagai macam pelanggaran.

"Ini akan membuka peluang bagi pelanggaran lain, jika sikap dan cara kerja penyelenggara pemilu itu sendiri terkesan tidak tegas," tanda AA Brata.

BACA Juga: Menanggapi Dugaan Pelanggaran Kampanye oleh Para Kades dan Oknum Jaksa, Bawaslu Sukabumi Diminta Tegakkan Aturan dan Sanksi Tanpa Pandang Bulu

Pewarta : Rudi Samsidi
Editor: AM
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Monday, March 18, 2019

Redaksi sukabumiNews

KPK Sita Uang Ratusan Juta dari Ruang Menag Lukman Hakim

sukabumiNews, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai ratusan juta rupiah di ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin dari hasil penggeledahan di kantor Kemenag, Jakarta, Senin (18/3). Uang tersebut disita dalam bentuk rupiah dan dolar.

"Dari hasil penggeledahan ditemukan dokumen-dokumen dan penyitaan uang dalam jumlah ratusan juta rupiah. Uang sedang dihitung secara rinci, belum ada info terkait kepemilikan uang," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta.
KPK sita dokumen dan uang jutaan rupiah dari ruang Menteri Agama Lukman Hakim. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Penggeledahan ini merupakan tindak lanjut dari penyidikan kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kemenag yang menjerat mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Selain uang, penyidik KPK juga menyita sejumlah dokumen di ruang kerja Lukman.

Penyidik, kata Febri, juga menggeledah ruang kerja sekjen dan ruang biro kepegawaian Kemenag. Dari ruangan tersebut, penyidik menyita dokumen terkait proses seleksi kepegawaian di Kemenag.

"Ada dokumen-dokumen terkait proses seleksi yang diamankan, baik terkait tahapannya maupun proses hasil seleksi," katanya

Penyidik juga menyita dokumen yang memuat hukuman disiplin salah satu tersangka yakni Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanuddin.

Selain di Kemenag, lanjut Febri, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dari hasil penggeledahan kantor pusat DPP PPP. Dari hasil penggeledahan, penyidik menyita dokumen kepengurusan DPP PPP.

"Dokumen itu perlu dipelajari lebih lanjut untuk memahami konstruksi kasus, karena ada pihak-pihak yang tidak punya kewenangan secara formil untuk mengatur proses seleksi jabatan di Kemenag," kata Febri.

KPK menduga ada proses kerja sama antara Romy dengan Kemenag terkait jual beli jabatan. "Ada risiko intervensi oleh aktor-aktor politik terhadap birokrasi. Kami duga ada perbuatan bersama antara tersangka RMY dengan pihak di Kemenag untuk menduduki posisi tersebut," imbuhnya.

Sementara itu Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan belum mengetahui dokumen apa saja yang diambil oleh penyidik KPK setelah ruangannya disegel KPK sejak Jumat.

"Saya belum mengetahui apa yang diambil karena baru akan masuk," kata Lukman jelang masuk ruang kerjanya seperti dilansir dari Antara.

Romy sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka usai terjerat operasi tangkap tangan di Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat (15/3). Ia diduga melakukan jual beli jabatan di Kemenag dengan menerima suap dari Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanuddin, dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi.

Romy sendiri telah mengajukan surat pengunduran diri sebelum dipecat PPP pasca penangkapan tersebut.

Sumber: CNN Indonesia
close
close
close