Breaking
Showing posts with label headline. Show all posts
Showing posts with label headline. Show all posts

Wednesday, September 18, 2019

Redaksi sukabumiNews

KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi Sebagai Tersangka

Menpora Imam Nahrawi (kanan) meninggalkan ruangan untuk menunggu giliran bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap dana hibah KONI dengan terdakwa Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (29/4/2019). Ending Fuad Hamidy didakwa menyuap Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Mulyana, pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Kemenpora Adhi Purnomo dan staf Kemenpora Eko Triyanto.(ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)  
sukabumiNews, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi beserta asisten pribadinya, Miftahul Ulum, sebagai tersangka.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyaluran dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia ( KONI) melalui Kemenpora tahun anggaran 2018.

"Dalam penyidikan tersebut ditetapkan dua orang tersangka yaitu IMR, Menteri Pemuda dan Olahraga dan MIU, Asisten Pribadi Menteri Pemuda dan Olahraga," kata Alex dalam konferensi pers di Gedung KPK, Rabu (18/9/2019).

Alex menuturkan, Imam diduga telah menerima suap sebanyak Rp 14.700.000.000 melalui Miftahul selama rentang waktu 2014-2018.

Selain itu, dalam rentang waktu 2016-2018 Imam juga diduga meminta uang senilai Rp 11.800.000.000.

"Sehingga total dugaan penerimaan Rp 26.500.000.000 tersebut diduga merupakan commitmen fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora Tahun Anggaran 2018," ujar Alex.

Akibat perbuatannya, Imam dan Miftahul disangka melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jadi Tersangka KPK, Menpora Imam Nahrawi Diduga Terima Uang Rp 26,5 Miliar"


Sumber: Kompas
Editor: Red.
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2019

Thursday, September 12, 2019

Redaksi sukabumiNews

Sebelum Wafat, BJ Habibie Pernah Ungkapkan Jika Ia Takut 'Mati'

sukabumiNews - PRESIDEN ke-3 RI, Bacharuddin Jusuf Habibie atau biasa dikenal dengan nama BJ Habibie, meninggal dunia (wafat) pada Rabu (11/9/2019) sekira pukul 18.05 WIB.

BJ Habibie meninggal dunia akibat penyakit yang ia derita di RSPAD Gatot Soebroto di usia 83 tahun.

Diketahui, BJ Habibie telah menjalani perawatan intensif di rumah sakit sejak 1 September 2019.

Rencananya, Almarhum BJ Habibie akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, tepat di samping makam Ibu Ainun.

Kabar wafatnya BJ Habibie ini disampaikan langsung oleh putranya, Thareq Kemal Habibie.

Seperti yang dikatakan Thareq, BJ Habibie menghembuskan napas terakhirnya akibat faktor usia, sehingga sejumlah organ tubuhnya mengalami degenerasi.

Sebelum meninggal dunia, BJ Habibie sempat mengungkapkan jika ia pernah takut 'mati'.

Hal tersebut diungkapkan pria dengan nama Rudi ini di acara Mata Najwa, yang ketika itu masih berada di stasiun MetroTV pada 2016 silam.

Awalnya, sang pembawa acara, Najwa Shihab, menanyakan pernyataan Habibie yang menyebutkan tentang cinta Illahi.

"Tadi Pak Habibie menyebutkan, cinta Illahi itu ketika, bahkan maut pun tidak dapat memisahkan. Pak Habibie masih setiap Jumat masih selalu ziarah ke makam Ibu Ainun," tanya Najwa Shihab.

Mendengarkan pertanyaan tersebut, Habibie pun mengaku jika dirinya tiap malam selalu membaca Surah Yasin dan Tahlil yang diperuntukkan kepada istrinya dan ibunya.

"Ya, ya, dan tiap malam saya selalu baca Yasin dan Tahlil untuk ibu yang melahirkan saya dan Ibu Ainun. Tiap malam, tiap hari," ungkap Habibie waktu itu.

Setelah itu, Habibie pun menceritakan ketika dirinya masih muda, pernah mengungkapkan jika ia takut 'mati'.

Ia pun menceritakan ketika dirinya mulai sakit-sakitan dan di operasi, Presiden ke-3 RI ini pun mengaku jika sangat takut dengan kematian.

Hal itu dikarenakan Habibie takut jika dirinya meninggal dunia, siapa yang akan menjaga istrinya, Ainun.

"Dulu waktu saya muda, terus jadi tua, agak sakit-sakitan, di operasi, saya takut sekali kalau saya mati," ujar Habibie.

"Takutnya, karena saya bertanya, kalau saya tiada lagi, siapa yang jaga Ainun? Siapa yang kawani dia? Tentunya ada Leila, ada yang lain, tapi harus ada 24 jam, who? saya gabisa jawab itu," ungkap Habibie.

"Karena saya tidak bisa jawab itu, saya takut sekali kalau saya mau mati," ujarnya sambil tersenyum.

Setelah mendengar pernyataan Habibie, Najwa Shihab pun menekankan kembali perkataan sang Presiden ke-3 RI ini.

"Takut mati waktu itu?" tanya Najwa Shihab.

"Waktu itu," jawab Habibie.

Habibie pun kembali mengatakan jika sekarang ia meninggal dunia, dirinya sudah tidak takut 'mati' seperti yang diungkapkan di awal.

"Kalau sekarang tidak, karena Ainun di dimensi yang lain, saya tahu dia di kavling nomor 121, di Kalibata, Taman Makam Pahlawan," ujar Habibie.

Setelah itu, Habibie pun mengaku jika ia sudah memesan kavling tepat di sebelah makam Ainun, sang istri tercintanya.

"Di kavling nomor 120, kosong, tempat saya nanti," ujar Habibie.

Najwa Shihab pun sampai heran dengan kesiapan Habibie yang sudah memesan kavling di sebelah Ainun.

"Pak Habibie bahkan sudah menyiapkan kavling di samping...?," tanya Najwa Shihab.

Mendengarkan pertanyaan Najwa Shihab, Habibie dengan tegas jika ia tidak mau kalau dirinya nanti meninggal dunia dan tidak dimakamkan di sebelah Ainun.

"Ya saya buat persyaratan, tidak mau istri saya dimakamkan di Taman Pahlawan, kavling itu kalau saya tidak disebelahnya. Kalau enggak, gausah. Itu persyaratan mutlak," tegas Habibie.

Najwa Shihab kembali bertanya jika sekarang Habibie dijemput ajal, apakah ketakutan akan kematian masih menyelimuti.

Dengan tegas, Habibie pun menjawab jika sekarang ia sudah tidak lagi takut dengan kematian.

Sambil berkelakar, Habibie mengungkapkan jika dirinya sekarang meninggal dunia, bukan hanya ibunya saja yang menjemput, melainkan juga istrinya.

"Jika dulu Pak Habibie takut mati, sekarang?," tanya Najwa Shihab.

"Sekarang tidak, karena kalau misalnya saya mati, saya tidak takut. Karena kalau andai kata saya sampai waktunya dipanggil masuk ke dalam dimensi dalam keadaan Ainun, ya saya tahu yang akan menemui saya pertama bukan ibu saya saja dan keluarga, tapi Ainun sudah 'hei, kamu sekarang di sini yaa?'," ujar Habibie diiringi tawa dan tepuk tangan penonton.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Sebelum Meninggal Dunia, BJ Habibie Pernah Ungkapkan Jika Ia Takut 'Mati'


Editor: Red.
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2019

Wednesday, September 11, 2019

Redaksi sukabumiNews

Eksepsi Dewan Pers Ditolak Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

sukabumiNews, JAKARTA – Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Dewan Pers yang dilayangkan Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia, Wilson Lalengke dan Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia Hence Mandagi kini memasuki babak baru.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memutuskan menerima permohonan banding dari para pembanding semula para penggugat dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.235/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. Bahkan, dalam putusan banding, disebutkan juga secara tegas bahwa eksepsi Dewan Pers yang disampaikan di pengadilan tingkat pertama dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Banding.

Adanya putusan ini disambut baik kuasa hukum pembanding semula penggugat Dolfi Rompas. Menurutnya, keputusan tingkat pertama yang menyatakan peraturan Dewan Pers dikategorikan sebagai peraturan yang mengikat bagi seluruh pekerja pers, setara dengan perundang-undangan telah dibatalkan.

Rompas mengatakan, dalam pertimbangan hukum yang disampaikannya dalam memori banding, keputusan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan peraturan Dewan Pers adalah kategori peraturan perundang-undangan adalah keliru.

“Kalau peraturan Dewan Pers dianggap sebagai produk perundang-undangan maka seharusnya dimasukan ke dalam lembaran negara dan harus berlogo lambang Garuda, tapi faktanya kan tidak ada,” ujar Rompas di Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Pengadilan Tinggi DKI juga menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

Seperti diketahui, dalam eksepsinya tergugat menyatakan Dewan Pers memiliki kewenangan dalam membuat peraturan-peraturan di bidang pers. “Dengan tidak diterimanya eksepsi pihak tergugat, maka Dewan Pers tidak bisa lagi menganggap lembaganya memiliki kewengan untuk membuat peraturan tentang pers tersebut,” ungkap pengacara yang pernah bertahun-tahun berprofesi sebagai wartawan ini.

Namun begitu, Rompas juga mengaku heran atas putusan tersebut karena dalam putusan yang sama hakim juga menolak gugatan dari pihak pembanding atau penggugat.

“Seharusnya ketika banding diterima maka gugatan kita juga harus diterima. Tapi sesungguhnya kami puas dan menghormati apapun keputusan hakim karena tanpa mengabulkan gugatan kita, putusan tingkat pertama sudah dibatalkan dan eksepsi Dewan Pers juga tidak diterima,” katanya.

Menanggapi putusan ini, Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke mengatakan Keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sesungguhnya memberi harapan baru bagi insan pers. “Permohonan banding kita telah dimenangkan dan itu membuktikan peraturan Dewan Pers tidak mengikat bagi seluruh wartawan,” ujar alumni PPRA-48 Lemhanas RI di Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Lalengke menambahkan, sudah saatnya seluruh kekuatan pers Indonesia bersatu kembali untuk menyelesaikan permasalahan pers yang sangat besar ini. “Dua lembaga peradilan saja (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) bisa berbeda persepsi tentang persoalan pers yang ada saat ini, maka sebaiknya solusi masalah pers harus diselesaikan juga lewat jalur politik,” pungkasnya.


Sementara itu, Ketua Umum SPRI Hence Mandagi mengaku lega atas putusan banding yang telah ditetapkan PT DKI Jakarta. “Hari ini kemerdekaan pers yang kita perjuangkan bersama ribuan wartawan dari penjuru tanah air bisa didengar majelis hakim pengadilan tinggi, dan itu patut disyukuri,” ujar Mandagi dalam keterangan persnya di Jakarta Selasa 10/9/2019).

Pada intinya, menurut Mandagi, PT DKI Jakarta telah membatalkan putusan tingkat pertama yang menyatakan Dewan Pers tidak memiliki kewenangan dalam membuat peraturan di bidang pers yang mengatasnamakan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

“Ketika eksepsi Dewan Pers dinyatakan tidak diterima oleh PT maka menjadi tidak penting gugatan kami ditolak karena sesungguhnya klaim Dewan Pers atas kewenangannya sudah dinyatakan tidak dapat diterima,” terangnya.

Pewarta: AM
Editor: Red.
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2019

Sunday, July 14, 2019

Redaksi3

Diduga Selingkuh, Oknum Bidan Puskesmas dan Pegawai Dinkes Kabupaten Sukabumi Dipolisikan

oknum bidan
sukabumiNews, BANTARGADUNG - Seorang Bidan berinisial CT (26) diduga melakukan perselingkuhan dengan oknum pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, berinisial TGH (38). Mereka belum lama ini dilaporkan oleh Dika (28) yang diketahui sebagai suami CT. Laporan polisi itu tertanggal 13-06-2019 di Polsek Warungkiara, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

"Saya melaporkan mereka karena memiliki bukti perselingkuhan. Ada komunikasi syur yang saya ketahui dari HP istri. Ada bukti Screenshoot WA dan SC Video Call nya," kata Dika kepada sukabumiNews melalui sellulernya, Sabtu (14/07/2019).

Kepada sukabumiNews Dika menuturkan kronologi masalah yang dia hadapi hingga terjadinya melaporkan ke Polsek Warungkiara. Dikatakan Dika, sebelumnya ia secara tidak sengaja membaca pesan whatAps di Hp milik Istrinya. Kemudian Dika langsung mengscreenshot semua percapakan. Dika menuturkan, komunikasi itu terjadi hampir setiap hari baik siang maupun malam.

Tadinya lanjut Dika, ia mencoba positif thingking saja, namun ketika dirasa sudah berlebihan, Dika memberanikan diri mengambil HP istrinya dan menemukan fakta atas semua kecurigaannya yang tampak pada komunikasi antara istri dan selingkuhannya itu.

"Istri Saya masih berstatus sebagai Bidan Puskesmas. awalnya, saya kira hanya sebatas komunikasi dengan rekan kerja saja, lama-lama terlihat berlebihan, saya curiga karena isteri bersikap tidak biasa kepada saya layaknya seorang suami," tutur Dika.

Setelah kejadian itu, dia dibantu oleh keluarganya mulai mencari fakta lain terkait hubungan istrinya itu. Akhirnya, tidak membutuhkan waktu lama, Dika pun langsung mengetahui profil selingkuhan istrinya itu. Selingkuhannya diketahui tercatat sebagai pegawai honorer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, lengkap dengan alamat dan aktivitas sehari-harinya.

Setelah dirasa cukup bukti, akhirnya pada tanggal 13 Juni lalu, dirinya memberanikan diri melaporkan istri dan terduga selingkuhannya ke Polsek Warungkiara.

"Saya sudah membuat laporan resmi ke Polsek Warungkiara dan membuat pengaduan ke Puskesmas Bantargadung agar ditindaklanjuti ke Dinas Kesehatan. Tapi, hingga saat ini mereka masih belum diberikan sanksi apa pun," ungkap Dika terdengar kecewa.

Dikonfirmasi sukabumiNews, Kepala Puskesmas Bantargadung Unaryadi membenarkan adanya informasi skandal yang dilakukan oleh pegawainya itu bernama Bidan CT(26).

"Kami sudah panggil yang bersangkutan atas permohonan pelapor yang diketahui suaminya bernama DiKa (28). Kami juga sudah melayangkan surat ke bagian umum dan kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi untuk memanggil terlapor yang diduga menjadi selingkuhan Bidan CT," jelas Kapus Bantargadung itu.

Sementara dihubungi terpisah, Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, H. Harun Al-Rasyid menegaskan, pihak Dinas Kesehatan akan menindak tegas para pelaku pelanggaran kode etik pegawai. Apalagi, kata Harun, kasusnya berupa skandal pegawai yang dapat mencoreng nama baik lembaga.

"Jika terbukti melakukan pelanggaran etik atau perbuatan skandal, kami tidak segan-segan memberi Sanksi administrasi hingga pemberhentian kerja," tegas Sekdinkes, H. Harun Al-Rasyid.


Pewarta : Azis. R
Editor: Agus. S
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Thursday, July 11, 2019

Redaktur sukabumiNews.net

Dianggap Mengekang Tugas Wartawan, Liga Jurnalis Sukabumi Gelar Aksi Demo Tolak Raperda KIP di Halaman Pendopo

sukabumiNews, SUKABUMI – Liga Jurnalis Sukabumi (LJS) melakukan aksi unjuk rasa di halaman Pendopo Kabupaten Sukabumi guna menolak Raperda KIP yang dianggap mengekang tugas peliputan wartawan sebagaimana yang telah diusulkan oleh Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian (DKIP) Kabupaten Sukabumi. Aksi yang di gelar di halaman Pendopo Kabupaten Sukabumi pada Kamis (11/07/2019) itu, dihadiri oleh beberapa organisasi wartawan yang tergabung dalam Liga Jurnalis Sukabumi.

Ketua Aksi Liga Jurnalis Sukabumi, Ahmad Fikri menilai, Raperda KIP itu sangat jelas melanggar UU Pers No 40 dan dapat melukai demokrasi kebebasan pers di Kabupaten Sukabumi. Dia menjelaskan, Raperda yang terdiri dari 35 pasal itu memuat pasal yang yang tidak memiliki dasar hukum apapun.
Pasal yang dumaksud Ahmad Fikri adalah pasal 15 ayat 2 yang isinya mengatur wartawan yang hendak melakukan peliputan di Pemkab Sukabumi harus sesuai dengan ketetapan DKIP, bahwa wartawan harus memiliki rekomendasi dari DKIP. Apabila tidak memiliki izin, wartawan tersebut akan dikenai sanksi administrasi dan akan dilaporkan ke dewan pers.

"Pasal itu bertujuan membatasi tugas jurnalis di Kabupaten Sukabumi," kata Ahmad Fikri kepada sukabumiNews disela-sela aksi unjuk rasa di halaman Pendopo Sukabumi, Kamis (11/07/2019) siang.

Adapun tuntutan penolakan LJS sebagai berikut:

1. DPRD dan Pemkab Sukabumi  membatalkan Raperda penyelenggaran Komunikasi, Informasi dan Persandian;

2. DPRD harus bersifat transfaran terkait Raperda penyelenggaran Komunikasi, Informasi dan Persandian;

3. Bupati Sukabumi harus mengkaji ulang pimpinan DKIP Kabupaten Sukabumi;

Pembubuhan tanda tangan mennadai penolakan Raperda yang di rancang Diskominfo Kabsi dan Kabag Hukum Kabsi
Ahmad Fikri menegaskan, jika pihak berkapasitas tidak mengindahkan tuntutan rekan-rekan wartawan yang tergabung ke dalam Liga Jurnalis Sukabumi (LJS), pihaknya akan membuat permohonan ke MA untuk menggugat Pemerintah Kabupaten Sukabumi. "Apabila tuntutan kami tidak di sepakati, maka kami akan melayangkan gugatan atau permohonan keberatan ke MA," tegasnya.

Menyikapi tuntutan LJS, Kabid Diskominfo Kabupaten Sukabumi, Herdi Somantri mengungkapkan, DKIP saat ini memiliki harapan yang sama dengan apa yang diharapkan oleh rekan-rekan jurnalis. Artinya, kata Dia, seorang jurnalis memiliki badan hukum dan hanya mematuhi kode etik jurnalistik. "Harapan kita sama, untuk masalah ini kita kembalikan ke undang-undang yang berlaku," ungkap Herdi menjawab bias tuntutan wartawan.


Pewarta: Azis R
Editor: Agus Setiawan
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Wednesday, June 26, 2019

Redaksi sukabumiNews

Hampir Satu Tahun Mengundurkan Diri, Mantan Kades Cibatu Dody Ridho Gumilar Belum Serahkan LPJ

Selama 2 priode menjabat, Mantan Kades Cibatu ini disinyalir banyak meninggalkan permasalahan administrasi, terutama terkait masalah bumdes
Kades Cibatu Cisaat, Dody Ridho Gumilar saat serah terima jabatan secara simbolis kepada Pjs Kades Ajat, Senin (10/10/2018) lalu.
sukabumiNews, CISAAT – Sudah berjalan hampir satu tahun mengundurkan diri, mantan kepala desa (kades) Cibatu, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Dody Ridho Gumilar, belum menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Padahal sesuai peraturan yang berlaku, mantan kades wajib menyampaikan laporan kepada BPD.

“Aturan yang berkenaan dengan itu kan sudah sangat jelas. Tidak hanya diatur pada Permendagri, tapi juga pada Perda 17 tentang BPD. Didalamnya menyatakan, seorang kades harus memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD,” jelas Ketua BPD, H. Dadang Rusnandar kepada sukabumiNews, usai dirinya dilantik sebagai ketua BPD yang baru untuk priode 2019 – 2025, Rabu (26/6/2019).

Dadang menuturkan, kades tetap harus menyampaikan LKPJ kepada BPD pada akhir masa jabatannya. “Jangan sampai BPD seolah diremehkan, tidak dianggap,” tegas Dadang.

Sebelumnya, pihak BPD telah menanyakan kepada sekdes terkait Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa tahun anggaran 2018 yang tidak selesai. Bahkan pihaknya pernah memanggil mantan kades Dody terkait hal tersebut. Akan tetapi tambah Dadang, hingga kini LPJ tersebut masih juga belum diterimanya.

BACA: Camat Cisaat Lantik Pjs Kades Cibatu

Dadang berjanji dan bertekat untuk memperbaiki segala kekurang yang telah dikerjakan oleh BPD sebelumnya dan melanjutkan kinerja yang dianggapnya baik yang telah dijalankan oleh BPD sebelumnya.

Dengan tidak adanya LPJ, perjalanan pemerintahan Desa Cibatu menjadi tersendat. Bahkan menurut informasi yang didapat dari sumber terpercaya sukabumiNews, diketahui bahwa untuk tunjangan kades dan aparat desa, yang dikenal dengan Penghasilan Tetap (Siltap) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun ini saja harus meminjam dari pihak lain.

“Anehnya, hampir semua perangkat desa tida ada yang berani mengungkap, seolah tutup mata. Ada apa dibalik semua ini,” ucap sumber tersebut.

Padahal menurut dia, desanya telah sempat dijabat oleh penjabat sementara dan terselang oleh pemilihan kades sementara.

Ketika ingin dikonfirmasi, mantan kades dimaksud hingga diselenggarakannya pelantikan ketua BPD yang baru ini sangat sulit dihubungi.

Hadir pada pelantikan BPD yang dilaksanakan di Aula Desa Cibatu itu, Kasi Pemerintahan Kecamatan Cisaat beserta Staf, Babinsa dan Bhabin Kamtibmas, Ketua RW dan RT desa setempat, serta undangan lainnya.

Pelantikan yang dimulai  pukul 09.15 Wib dan selesai sekitar pukul 11.00 Wib itu dipimpin langsung oleh Camat Cisaat, Budianto.

Budianto berpesan kepada BPD yang baru untuk segera membentuk panitia pilkades, disamping tugas-tugas lain yang kesemuanya harus didasari rasa ikhlas dan amanah.


Pewarta: AM
Editor: Red
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Thursday, June 20, 2019

Redaksi sukabumiNews

Korupsi Rp1,1 Milyar Dua Kades di Kabupaten Sukabumi Divonis 4,5 Tahun Penjara

sukabumiNews, CIBADAK – Dua oknum kepala desa (kades) di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang menggerogoti dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) masing-masing divonis 4,5 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat.

Dua oknum Kades tersebut yakni Yosef Lesmana selaku kades Cibuntu, Kecamatan Simpenan dan Kades Pagelaran Kecamatan Purabaya, Enung Nuryadi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) meyakini, kedua Oknum Kades itu secara sah dan terbukti melanggar Pasal 2 dan 3 junto Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2001.

“Vonis tersebut sesuai dengan putusan PN Tipikor Bandung bernomor: 23/Pid.Sus/2019/PN. Bdg tanggal 17 Juni 2019,” kata Kepala Kejari Kabupaten Sukabumi, Alex Sumarna melalui Kasi Pidsus, Da’wan Manggalupang, Rabu (19/6/2019) kemarin.

Kasi Pidsus Kejari Cibadak, Da’wan Manggalupang
Dak’wan menjelaskan, selain hukuman kurungan, kepada mereka juga diharuskan harus membayar uang pengganti kerugian

Kepada Kades Yosef selain divonis 4 tahun 6 bulan, dia juga diharuskan membayar denda sebesar Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan penjara dan uang pengganti kerugian sebesar Rp551.049.731. Sementara kepada Enung Nuryadi disamping divonis 4 tahun 6 bulan, dia juga juga diharuskan mengganti uang kerugian negara sebesar Rp 636 juta.

“Bilamana terdakwa tidak sanggup membayar dalam jangka waktu satu bulan, maka harta bendanya akan disita dan dilelang guna menutupi uang pengganti. Dalam hal terdakwa tidak memiliki harta untuk uang pengganti, diganti dengan kurungan penjara selama dua tahun,” jelas Da’wan.

Akibat perbuatan yang dilakukan kedua Kades ini Negara telah dirugikan lebih kurang sebesar Rp1,1 Miliyar.

Sementara, Vonis Majelis Hakim ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntu Umum (JPU) Kejari Kabupaten Sukabumi. Sebelumnya mereka masing-masing 6,5 tahun.

Hanya tuntutan nilai uang pengganti dan denda keduanya sudah sesuai dengan tuntutan JPU.



Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Friday, June 14, 2019

Redaksi sukabumiNews

Klaim Kemenangan Berbeda-Beda, Ini Penjelasan Tim Hukum Prabowo-Sandi

Calon Presiden Prabowo Subianto sejak selesai pemungutan suara mengklaim menang dalam pilpres 2019. Enam jam setelah pemungutan dia mengaku mendapat suara 62 persen.

sukabumiNews, JAKARTA – Calon Presiden Prabowo Subianto sejak selesai pemungutan suara mengklaim menang dalam pilpres 2019. Enam jam setelah pemungutan dia mengaku mendapat suara 62 persen.

Akan tetapi berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditetapkan Jokowi-Ma'ruf meraup 85.607.362 suara (55,50 persen) dan Prabowo-Sandi meraup 68.650.239 suara (44,50 persen).

Kuasa hukum Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 selaku pemohon Bambang Widjojanto membacakan materi gugatan dalam sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6). Agenda persidangan kali ini adalah pembacaan materi gugatan dari pemohon./JIBI - Bisnis/Felix Jody Kinarwan  
Tidak terima, pasangan nomor urut 02 ini mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum. Pada revisi gugatan, Senin (10/6/2019) lalu, klaim kemenangan itu berubah dengan perolehan 68.650.239 suara (52 persen) melawan Jokowi-Ma'ruf 63.573.169 suara (48 persen). Empat hari berselang naik sedikit jadi untuk pasangan 01 62.886.362 (48 persen) dan suara 02 71.247.792 (52 persen).

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto mengatakan bahwa perbedaan klaim kemenangan terbaru ini diduga dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi karena ditemukannya indikasi proses rekayasa. Ini menurutnya sedari awal sudah didesain dengan komposisi atau target tertentu.

Berdasakan hasil analisis TI dan forensik tim Prabowo-Sandi atas sistem informasi hasil penghitungan suara KPU, ada kecurangan berupa penggelembungan suara di 25 provinsi. Ini menyebar di beberapa propinsi di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Bali, Nusa Tenggara Timur dan terjadi lebih dari 400 Kabupaten/Kota.

“Jika dilihat dari besar jumlah suara, penggelembungan suara terbesar terjadi di Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Lampung,” jelasnya, dikutop dari laman Bisnis.com.

Jika dilihat dari persentase suara penggelembungan pasangan 01 dibandingkan dengan kehadiran pemilih, maka penggelembungan terbesar terjadi di Provinsi Jawa tengah, Jawa Timur, Banten, Jawa Barat dan Jambi, Kalimantan Selatan dan Bengkulu.

Perubahan kemenangan ini jelas Bambang karena ada perkembangan hasil perolehan dari tim TI Prabowo-Sandi. Inilah kenapa suara berubah-ubah.

“Data IT itu yang dijadikan dasar. Data itu kan lagi diproses terus menerus. Kita kan jeda saat menulis permohonan. Lalu ada perkembangan terus menerus,” jelasnya.

Pewarta: Bisnis.com
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
Redaksi sukabumiNews

Geger, Seorang Satpam Tewas Gantung Diri di Cikembar

Korban tergantung di dahan sebuah pohon (kiti). Korban saat ditolong untuk diturunkan oleh aparat dibantu oleh warga. (foto: Azis R/sukabumiNews)   
sukabumiNews, CIKEMBAR – Geger, seorang pria ditemukan tewas tergantung di ketinggian lebih kurang 1 meter di dahan sebuah pohon dengan leher terjerat seutas tali tambang. Peristiwa ini terjadi di Kampung Cilaksana Bojongkembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi Jawa Barat sekira pukul 07.00 Wib, Jumat (14/6/2019) pagi.

"Sekitar pukul 07.00 Wib pagi tadi kami menerima laporan dari warga telah ditemukan sesosok pria tergantung di pohon, kita langsung meluncur ke tempat kejadian perkara (TKP). kemudian kami membawa ke puskesmas dahulu untuk memastikan apakah masih bernyawa, dan ada luka lainnya atau tidak," ujar Kapolsek Cikembar, AKP. I. Djubaedi kepada sukabumiNews dikantornya, Jum'at.

AKP. I. Djubaedi mengungkapkan, korban diketahui bernama Eda Afriansyah (45) tahun, warga Kp. Cipanas Cikundul Rw. 006 Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi.

Menurut Informasi yang dihimpun, sebelum kerjadian, korban mengalami cekcok (perselisihan) dengan istrinya. Setelahnya, korban pergi ke rumah saudaranya di Kp. Cilaksana, Bojongkembar untuk menghadiri acara syukuran.

“Ke-esokan harinya korban sudah tergantung dengan kondisi tali terjerat di lehernya dengan lidah menjulur," terang AKP. I. Djubaedi.


Kapolsek menjelaskan, menurut warganya korban merupakan sosok yang baik dan mudah bergaul, akrab dengan masyarakat. Selain itu, tambah Kapolsek, dia bekerja sebagai Satpam di tempat pemandian Air Panas Cikundul.

Hingga berita ini ditayangkan, Pihak Polsek Cikembar belum bisa memastikan penyebab pasti dari kejadian ini. Pihak keluarga korban  pun tidak menginginkan untuk dilakukan Otopsi, bahkan saat instri korban dimintai keterangan oleh Aparat Kepolisian, ia malah tidak sadarkan diri.

“Dugaan sementara, korban melakukan gantung diri akibat depresi lantaran tuntutan ekonomi," tutup Kapolsek.


Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Thursday, June 13, 2019

Redaksi sukabumiNews

Diduga Selewengkan Dana, 6 Kepala Desa di Kabupaten Sukabumi Dibidik Kejari Cibadak

sukabumiNews, SUKABUMI - Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibadak Kabupaten Sukabumi tengah membidik sedikitnya 6 Kepala Desa di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat yang diduga tersangkut kasus penyelewengan anggaran. Kejari mengetahui hal tersebut atas adanya laporan dari masyarakat.

"Ya saat ini kami masih melakukan pengumpulan data, jadi kita menerima laporan terus, kamudian kami telisuri kebenarannya apakah betul ada penyimpangan Dana. Kalaupun betul ya kita pastinya akan menindak lanjuti," beber Kepala Kejari Cibadak, Alex Sumarna, SH.,MH., kepada sukabumiNews di Aula Pendopo Kabupaten Subumi, Rabu (12/6/19) malam.

Namun terkain daftar nama-nama Kepala Desa di 6 desa yang kini tengah dibidiknya atas laporan dugaan adanya tindak penyelewengan anggaran tersebut Kajari belum bisa menyebutnya.

"Itu rahasia, tidak boleh ada yang tahu, nanti mereka orang malu, apalagi (ditanya) namanya siapa, jenis kelaminnya apa, desa mana," tegas Alex.

Kendati demikian, Alex memastikan dalam waktu dekat pihaknya akan segera menintindak lanjutinya dengan proses penyidikan dan penyelidikan.

"Secepat mungkin kita akan menggarapnya, selagi tenaganya masih ekstra kuat usai satu bulan menjalankan ibadah puasa," pungkas Alex.


BACA Juga:
Korupsi Rp1,1 Milyar Dua Kades di Kabupaten Sukabumi Divonis 4,5 Tahun Penjara


Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Wednesday, June 5, 2019

Ust Manatahan

Rahasia Tersirat Dibalik Doa “Taqabbalallaahu Minna Wa Minkum”

sukabumiNews - RASA sedih dalam balut kegembiraan sangat terasa dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Dari sudut hati, keceriaan dan rasa syukur itu kan tetap terpancar dari aura wajah seorang mukmin: “Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (QS Al-Baqarah : 185). Namun dari lubuk hati terdalam, rona kesedihan tetap kan terasa, antara rasa takut dan berharap, apakah amalan-amalan shalih dalam Bulan Ramadhan ini telah benar-benar diterima oleh Allah ta’ala atau tidak.

Oleh karena itu, untuk menutupi rasa sedih dan harap-harap cemas ini, sangatlah tepat bila dalam rangkaian euphoria Hari Raya selalu dianjurkan saling mengucapkan selamat yang terrangkai dari lafaz-lafaz doa dan harapan diterimanya suatu amalan, demi menghibur hati yang tengah gundah dalam harapan, serta mensirnakan rasa cemas dalam suasana bahagia, “Katakanlah: ‘Dengan (sebab) karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira.” (QS Yunus: 58)

Para salaf kita sangatlah paham dengan hal yang seperti ini, sehingga “Taqabbalallaahu Minnaa wa Minkum” yang merupakan salah satu doa selamat yang mereka ajarkan sangatlah tepat dan menyentuh dalam suasana keceriaan Hari Raya Ied.  Makna doa ini adalah “Semoga Allah menerima (amalan shalih/doa) dari kami dan dari kalian”. Sebuah doa yang memberikan harapan agar amalan ketaatan berupa puasa, qiyamullail, sedekah, zakat, doa dan amalan lainnya yang kita lakukan dalam Bulan Ramadhan diterima dan diberikan pahala oleh Allah ta’ala.  Berikut beberapa faedah terkait lafaz doa ini:
  
Diterimanya suatu amalan harus memiliki dua syarat:

Pertama: Amalan tersebut adalah baik/sesuai sunnah dan ikhlas, bukan amalan buruk, bid’ah atau dengan tujuan riya’. Dengan dalil: “Sesungguhnya Allah itu Baik dan Dia tidak menerima kecuali yang baik-baik”. (HR Muslim)

Kedua: Orang yang mengamalkannya adalah orang yang bertaqwa. Dalam ayat: “Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa.”  (QS Al-Maaidah: 27). Sebab itu seseorang semakin bertaqwa, maka semakin sempurna proses penerimaan amalan dan pemberian pahalanya, bila taqwanya kurang, maka amalannya diterima sesuai dengan kadar taqwanya tersebut. Jadi, semua amalan tergantung pada taqwanya orang yang melakukannya. Wallaahu a’lam.

(lihat: Mirqaat Al-Mafaatih: 7/2905, dan Faidhul-Qadir: 2/144).

Hakikat Qabuul/diterimanya suatu amalan adalah amalan tersebut dianggap sah oleh Allah ta’ala dan diberikan pahala atasnya. Dan kadang amalan tersebut sah (artinya tidak diwajibkan lagi untuk diganti) namun pahala dan ganjaran amalan tersebut tidak diterima oleh Allah dan sama sekali tidak ada. Sebab itu para salaf termasuk Ibnu Umar radhiyallahu’anhu berkata: “Bila satu shalatku diterima oleh Allah, maka itu lebih aku cintai daripada seluruh isi dunia ini”.

(lihat: Fathul-Bari: 1/235, dan juga At-Taisir Syarh Jami’ Shaghir: 1/89).

Yang banyak dikhawatirkan oleh para salaf baik dari kalangan sahabat ataupun tabiin adalah apakah amalan mereka benar-benar diterima oleh Allah ta’ala atau tidak?? Sebab walaupun seorang hamba sepanjang hidupnya beramal shalih, namun yang menentukan bahagia tidaknya ia diakhirat adalah penerimaan amalannya disisi Allah ta’ala.

Ibnu Umar radhiyallahu’anhu berkata pada puteranya: “Seandainya saya tahu bahwa Allah menerima satu sujud saja dariku, atau sedekah satu dirham saja, maka tidak ada sesuatupun yang lebih aku cintai kecuali ingin mati saja (setelah itu), sebab tahukah engkau orang yang diterima amalannya oleh Allah ta’ala?? “Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa.”  (QS Al-Maaidah: 27).

((Atsar ini Riwayat Ibnu Abdil-Barr dalam At-Tamhid; 4/256).

Simaklah kisah ‘Amir bin Abdullah bin Az-Zubair bin Awwaam, seorang ulama tabiin yang ahli ibadah dan zuhud, beliau memiliki kebun berisi 500 pohon kurma, setiap hari beliau shalat dua rakaat dibawah setiap pohon tersebut, dan ketika dalam keadaan sekarat beliau menangis, lalu ditanya: apa yang membuatmu menangis? Beliau menjawab: “Yang membuatku menangis adalah salah satu ayat dalam kitab Allah: “Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa.”  (QS Al-Maaidah: 27).

((HR Ibnu Abi Dunya sebagaimana dinukil oleh As-Suyuthi dalam Dur Mantsur: 3/57, juga ada dalam Al-Qabs Syarh Muwaththa: 1/1176).

Adalah sebuah ucapan/ungkapan kegembiraan dan harapan bagi diri kita dan oranglain akan diterimanya amalan-amalan kita dalam Bulan ini. Syaikh Ibnul-‘Utsaimin rahimahullah berkata: “Berikanlah kabar gembira untuk diri kalian sendiri dan juga untuk orang lain… bila anda telah melakukan amalan shalih maka berikanlah kabar gembira untuk dirimu bahwa amalan tersebut akan diterima oleh Allah darimu bila engkau bertaqwa kepada-Nya dalam amalan tersebut, karena Allah ta’ala berfirman: “Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa.”  (QS Al-Maaidah: 27). Dan apabila engkau berdoa kepada Allah, maka berikanlah kabar gembira pada dirimu bahwa Dia akan mengabulkannya, karena Dia berfirman: “Dan Rabb kalian berfirman: Berdoalah memohon kepada-Ku, niscaya Aku akan mengabulkannya” (QS Ghafir: 60).

(Syarah Riyadh Ash-Shalihin: 3/589).

Semoga ucapan doa sekaligus selamat ini menjadi kabar gembira diterimanya amalan-amalan kita semua dan dikabulkan oleh-Nya…aamiin.

# “Taqabbalallaahu Minnaa wa Minkum”

Kata “Taqabbala” sama maknanya dengan “Qabila” yaitu menerima, namun dalam doa ini secara khusus dengan lafaz “Taqabbala/Taqabbul” karena maknanya lebih umum dari pada ” Qabila/Qabuul”, lantaran “Taqabbala/Taqabbul” menggabungkan dua makna yaitu:

Pertama: Makna   “Taqabbala/Taqabbul” sendiri secara khusus yaitu penerimaan amalan yang terus meningkat dari waktu-waktu.

Kedua: Makna ” Qabila/Qabuul” penerimaan amalan yang menyebabkan adanya pahala dan ridha Allah ta’ala.

(lihat: Taaj Al-‘Aruus: 30/209).

Jadi, doa ini selain mengharapkan penerimaan amalan dan adanya pahala dan ridha Allah atas amalan-amalannya yang telah berlalu, juga mengharapkan penerimaan amalan-amalannya dimasa mendatang ditingkatkan oleh Allah ta’ala.

Wallaahu a’lam

Selamat Hari Raya Idul Fitri, Taqabbalallaahu Minnaa Wa Minkum !!!

Oleh Maulana La Eda, L.c


#khazanahIsalm
[Wadah.or.id]

Tuesday, June 4, 2019

Redaksi sukabumiNews

Polres Sukabumi Kota Ringkus 7 Geng Motor XTC yang Kerap Meresahkan Warga

Geng Motor XTC diringkus Polisi.
-- 
sukabumiNews, CIKOLE - Polres Sukabumi Kota meringkus 7 Geng Motor XTC. Dari ketujuh Geng Motor tersebut polisi berhasil mengamankan 16 orang yang di duga akan melakukan tindak pidana termasuk satu orang diantaranya akan melukai dan melawan Aparat Kepolisian.

Anggota kelompok yang kerap meresahkan warga itu diciduk polisi saat aparat kepolisaian sedang melaksanakan razia di Jln. Veteran pada Selasa (4/6/2019).

"Saat dilakukan razia, salah seorang dari 7 geng motor tersebut hendak melawan kepada petugas,” ujar Kapolres Sukabumi Kota AKBP Susatyo Purnomo Condro saat konfersi pers usai menggelar Apel Kesiap siagaan Hari Raya Idul Fitri 1440 H di halaman Gedung Juang Kota Sukabumi, Selasa (4/6/2019).

Kapolres Sukabumi Kota tunjukkan barang bukti sajam yang disita.
Polisi juga berhasil menyita 1 Sajam pedang patimuran, 11 butir Obat Tramadol, 4 butir Trihexphendydyl dan 5 butir Hexyner.

“Yang kami tangkap adalah Genk Motor XTC dan dilakukan tes Urine, alhasil dari 10 orang positif mengkonsumsi Narkoba dan obat keras lainnya,” jelas Kapolres.

Dalam razia tersebut, polisi juga menindak sebanyak 385 pelanggar lalu lintas. Adapun terhadap pelanggal lalulintas polisi menyita 82 lembar SIM,, 224 Stnk, serta 79 unit kendaraan type R 2 dari berbagai merk yang berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Barang Bukti Motor yang disita.
Kendaraan mereka disita petugas lantaran menggunakan perlengkapan yang tidak sesuai dengan standarnya, baik itu menggunakan knalpot trondol dan sebagainya.

“Dengan adanya kegiatan ini kami harapakan pada malam takbiran diwilayah kota Sukabumi dan sekitarnya bisa aman dan kondusif,” tegas AKBP Susatyo.

Di akhir konferensinya, Kapolres menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga kerabat kita dari lingkungan yang tidak baik supaya tidak terpengaruh, baik dalam mengkonsumsi Narkoba, Alkhol dan Obat keras lainnya.

Hadir pada Konfefeni Pers tersebut Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi didampingi Wakil Wali Kota, Andi S. Hamami.

Sementara Walikota sukabumi dalan kesempatan tersebut menuturkan bahwa ia akan melakukan koordinasi dengan Polres Sukabumi Kota. Menurut Fahmi, para pelaku ini tampaknya para pelaku baru yang muncul dari generasi yang ada di wilayah Kota Sukabumi juga.

“Mudah-mudahan kegiatan yang sering dilakukan Kapolres ini bisa semakin menekan dan dapat meminimalisir keberadaan Genk Motor yang hidup kembali di wilayah Kota Sukabumi," tutup Fahmi.


Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
close
close
close