Breaking
Showing posts with label figur. Show all posts
Showing posts with label figur. Show all posts

Thursday, March 28, 2019

Redaksi sukabumiNews

Heni Mulyani Bertekad Perjuangkan Hak Kalangan Bawah, Kususnya Sosial, Pendidikan dan Kesehatan

sukabumiNews, GUNUNGGURUH - Heni Mulyani, caleg DPRD Kabupaten Sukabumi nomor urut 3 dari PDIP daerah pemilihan (dapil) 4 yang meliputi Kecamatan Cireunghas, Cisaat, Gegerbitung, Gunung Guruh, Kadudampit, Kebonpedes, Sukabumi, Sukalarang, dan Sukaraja siap menduduki kursi DPRD Kabupaten Sukabumi pada Pemilu 2019.

Pasalnya, sosok perempuan kelahiran Sukabumi 2 Juni 1972 ini selain sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia Perpolitikan, ia juga aktip di sejumlah Organisasi Kemasyarakatan yang tentunya tidak lepas dari berbagai kegiatan sosial, membantu masyarakat yang membutuhkan selama ia mampu membantunya.

FOTO: Heni Mulyani Caleg Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Dapil IV No 3, dari PDIP saat menyambangi dan menghadiri undangan masyarakat. (Foto: Rudi S/SN).
“Saya maju menjadi caleg karena ingin memperjuangkan dan meningkatkan bidang Sosial, Pendidikan dan Kesehatan, untuk masyarakat kalangan bawah kususnya yang berkaitan dengan hak-hak perempuan,” ujar Heni Mulyani, ditemui sukabumiNews.net di kediamanya Jalan Pajajaran II, Kampung Gunungguruh, Desa Cikujuang, Kabupaten Sukabumi, Kamis (28/03/19).


Selain itu kata Heni, dorongan dari keluarga, tokmas, pemuda, ulama dan sahabat-sahabatnya juga mengutkan tekadnya untuk maju agar bisa mengawal semua kebijakan, semua aspirasi masyarakat kalangan bawah.

Heni mengaku, menjadi seorang caleg tidaklah mudah dalam berjuang demi meraih suara, apalagi dihadapkan dengan caleg-caleg lain yang usianya lebih matang dan lebih memiliki pengalaman. Namun dirinya optimis dengan intens mendatangi pendukung siang maupun malam, cita-citanya akan mudah diraih.

"Saya maju dalam pertarungan pileg untuk DPRD Kabupaten Sukabumi karena dipicu oleh kondisi, masih perlunya pengawalan bidang sosial, pendidikan dan kesehatan, agar masyarakat bisa lebih merasakan program Pemerintah sampi ke kalangan bawah, dan merata," aku ibu dua anak ini.

Heni juga mengaku bahwa ketertarikannya di dunia politik dan menjadi caleg ini lantaran ingin berada di garda terdepan untuk memperjuangkan dan membela kalangan bawah, kususnya anak yatim, duafa dan yang berkaitan dengan hak-hak perempuan, kususnya Sosial, Pendidikan dan Kesehatan.


"Insyallah jika nanti saya terpilih menjadi anggota legislative, saya akan menjalankan amanah tugas sebagai bagian dari anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dapil IV, sesuai dengan fungsinya,” ucap Heni seraya berterimakasih dan mengapresiasi kepada semua relawan yang sampi saat ini masih konsisten berada di sampingnya.


Dengan modal pembekalan dan wawasan mejalankan pungsi sebagai anggota DPRD serta pengalaman di dunia plitik sejak tahun 2002 seiring perjalannya di dunia organisasi, seperti di Forum Rakyat Miskin Bersatu (FRMB) selaku ketua, kemudian menjadi Ketua Srikandi di organisasi masyarakat (ormas) Badan Pembina Potensi Keluarga Besar (BPPKB), juga selaku Anggota Generasi Peduli Narkoba, ia akan terus berjuang untuk meraih suara di pileg April 2019 nanti dengan target suara 8000.

“Saya yakin atas dorongan para ulama dan semua kalangan yang mengharapkan saya ada di DPRD, 5000 suara bisa mewujudkan harapan semua. Dan saya berharap masyarakat lebih cerdas dalam memilih wakil rakyatnya," pungkas Heni.


Heni yang senang menyantuni anak yatim piatu, bahkan saat ini memiliki anak angkat seorang yatim ini juga aktif bersama ibu-ibu lain mengikuti pengajian di lingkungan terdekat dengan rumahnya.
   

Perwarta: Rudi Samsidi
Editor: AM
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Sunday, September 9, 2018

Redaksi sukabumiNews

Dua Presiden Indonesia yang Terlupakan

SUKABUMINEWS.net - Di tengah situasi politik yang memanas terkait pemilihan presiden 2019 di Indonesia, terdapat kisah yang terlupakan tentang dua kepala negara Indonesia yang namanya jarang diberitakan bahkan diceritakan. Padahal, sejarah mencatat ada dua nama selain Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Joko Widodo, yang pernah menahkodai Negara Indonesia.

Siapakah mereka? Dua tokoh yang terlewat itu adalah Sjafruddin Prawiranegara dan Mr. Assaat.

Sjafruddin Prawiranegara

Sjafruddin Prawiranegara adalah Pemimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) ketika Presiden Soekarno dan Moh. Hatta ditangkap Belanda pada awal agresi militer kedua, sedangkan Mr. Assaat adalah Presiden RI saat Republik Indonesia ini menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat (1949).

Pada tanggal 19 Desember Tahun 1948, saat Belanda melakukan agresi militer II dengan menyerang dan menguasai ibu kota RI saat itu di Yogyakarta, mereka berhasil menangkap dan menahan Presiden Soekarno, Moh. Hatta, serta para pemimpin Indonesia lainnya untuk kemudian diasingkan ke Pulau Bangka.

Kabar penangkapan terhadap Soekarno dan para pemimpin Indonesia itu terdengar oleh Sjafrudin Prawiranegara yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran dan sedang berada di Bukittinggi, Sumatra Barat.

Untuk mengisi kekosongan kekuasaan, Sjafrudin mengusulkan dibentuknya pemerintahan darurat untuk meneruskan pemerintah RI.

Padahal, saat itu Soekarno – Hatta mengirimkan telegram berbunyi, “Kami, Presiden Republik Indonesia memberitakan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 jam 6 pagi Belanda telah mulai serangan atas Ibu Kota Jogjakarta.

Jika dalam keadaan pemerintah tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi, kami menguasakan kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran RI untuk membentuk Pemerintahan Darurat di Sumatra”.

Namun saat itu telegram tersebut tidak sampai ke Bukittinggi. Meski demikian, ternyata pada saat bersamaan Sjafruddin Prawiranegara telah mengambil inisiatif yang senada.

Dalam rapat di sebuah rumah dekat Ngarai Sianok Bukittinggi, 19 Desember 1948, ia mengusulkan pembentukan suatu pemerintah darurat (emergency government).

Gubernur Sumatra Mr. T.M. Hasan menyetujui usul itu “demi menyelamatkan Negara Republik Indonesia yang berada dalam bahaya, artinya kekosongan kepala pemerintahan, yang menjadi syarat internasional untuk diakui sebagai negara”.

Pada 22 Desember 1948, di Halaban, sekitar 15 km dari Payakumbuh, PDRI “diproklamasikan” . Sjafruddin duduk sebagai ketua/presiden merangkap Menteri Pertahanan, Penerangan, dan Luar Negeri, ad. interim.

Kabinatenya dibantu Mr. T.M. Hasan, Mr. S.M. Rasjid, Mr. Lukman Hakim, Ir. Mananti Sitompul, Ir. Indracahya, dan Marjono Danubroto. Adapun Jenderal Sudirman tetap sebagai Panglima Besar Angkatan Perang.

Sjafruddin menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 13 Juli 1949 di Yogyakarta. Dengan demikian, berakhirlah riwayat PDRI yang selama kurang lebih delapan bulan melanjutkan eksistensi Republik Indonesia.

Mr. Assaat

Dalam perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) yang ditandatangani di Belanda, 27 Desember 1949 diputuskan bahwa Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS terdiri dari 16 negara bagian, salah satunya adalah Republik Indonesia. Negara bagian lainnya seperti Negara Pasundan, Negara Indonesia Timur, dan lain-lain.

Karena Soekarno dan Moh. Hatta telah ditetapkan menjadi Presiden dan Perdana Menteri RIS, maka berarti terjadi kekosongan pimpinan pada Republik Indonesia.

Assaat adalah Pemangku Sementara Jabatan Presiden RI. Peran Assaat sangat penting. Kalau tidak ada RI saat itu, berarti ada kekosongan dalam sejarah Indonesia bahwa RI pernah menghilang dan kemudian muncul lagi.

Namun, dengan mengakui keberadaan RI dalam RIS yang hanya beberapa bulan, tampak bahwa sejarah Republik Indonesia sejak tahun 1945 tidak pernah terputus sampai kini. Kita ketahui bahwa kemudian RIS melebur menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 1950. Itu berarti, Assaat pernah memangku jabatan Presiden RI sekitar sembilan bulan. (Red*)

Sumber: Abadikini

Saturday, July 7, 2018

Redaksi sukabumiNews

Dimakamkan di Gunungpuyuh, Prof. Deddy Ismatullah Meninggalkan Puluhan Karya Ilmiah

[Prof. DR. Deddy Ismatullah, S.H., M.Hum]
sukabumiNews.net, GUNUNGPUYUH - Jasad tokoh pergerakan dan pemikir Islam terkemuka, Prof. DR. Deddy Ismatullah, S.H., M.Hum. dimakamkan di kompleks pemakaman keluarga besar KH. Ahmad Sanusi di Kampung Belpas RT 02 RW 05 Kelurahan/Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, Jumat (6/7/2018) siang. Ribuan pelayat mengantarkan jenazah cucu pahlawan dan tokoh Islam KH. Ahmad Sanusi tersebut.

Jenazah diberangkatkan dari rumah duka di lingkungan kompleks Ponpes Syamsul Ulum Gunungpuyuh. Deddy meninggal dunia di RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi sekitar pukul 08.40 WIB pada usia 61 tahun.

Kepergian Prof. Deddy meninggalkan duka yang mendalam bagi masyarakat Sukabumi dan Jawa Barat. Dia pernah menjabat Rektor UIN Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung periode 2011-2015. Selain menjabat guru besar di UIN SGD, Prof. Deddy juga memegang jabatan yang sama di Fakultas Hukum Unpad.
 
Semasa hidupnya, Deddy menulis berbagai karya ilmiah yang diterbitkan oleh kalangan kampus, jurnal, maupun pusat pengkajian. Beberapa karya yang pernah ditulisnya antara lain:

  1. Dakwah; Perlukah Direncanakan Secara Profesional? Jurnal Dakwah Islam, KODI, DKI Jakarta (2005)
  2. Demokratisasi Pengembangan Kurikulum di Sekolah, dalam jurnal Edukasi, Balai Litbang Penda Departemen Agama RI (2004)
  3. Etos Kerja dalam Pandangan Agama-Agama, dalam jurnal Mimbar Agama dan Budaya, UIN Jakarta (2003)
  4. Kurikulum Berbasis Kompetensi; Apa, Mengapa dan Bagaimana, dalam Jurnal Pendidikan Islam, UID, Jakarta (2003)
  5. Efektifitas Penyelenggaraan Pendidikan Dasar di DKI Jakarta, dalam jurnal Pendidikan Islam, UID, Jakarta (2002)
  6. “Chek And Balances” (Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia) yang dimuat di Majalah Civility (Jurnal Forum Indonesia Satu).
  7. Himpunan Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Sebelum Tahun 1945 (Koordinator Penyusun), Departemen Agama, Jakarta 1995
  8. Law Report Pengadilan Agama (Anggota Penyusun), Departemen Agama, 1996
  9. Kompilasi Hukum Pengadilan Agama (Anggota Penyusun), Departemen Agama, 1990
  10. Pedoman Dasar Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Melalui Pendidikan Keagamaan (Anggota Penyusun), Departemen Agama, Jakarta 1992
  11. Monografi Kelembagaan Agama di Indonesia (Anggota Penyusun), Departemen Agama, Jakarta 1993
  12. Kompilasi Hukum Acara Menurut Syariah, Attadzir, Bandung 1984
  13. Gagasan Pemerintahan Modern dalam Konstitusi Madinah, Attadzir, Bandung 2005
  14. Ilmu Negara Mutakhir, Attadzir, Bandung, 2003
  15. Ide Negara Kesejahteraan Menurut Al-Ghazali, Attdzir, Bandung 2002
  16. Sejarah Sosial Hukum Islam, Attadzir, Bandung 2007
  17. Seminar Internasional Perundang-undangan Islam: Muamalah dan Akhwal Syaksiyah dalam Konteks Indonesia dan Malaysia Kerja Sama UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan Faculty Pengajian Islam UKM Malaysia, November 2008
  18. Tinjauan Ketatanegaraan Terhadap Paradigma Agama dalam Sistem Peradilan Satu Atap, Pertemuan Forum Dekan Fak. Syariah dan Hukum Se-Indonesia, Maret 2007
  19. Optimasi Peran Pemuda Melalui RUU Kepemudaan DPD KNPI Propinsi Jawa Barat, Gedung Pemuda Kerta Negara DPD KNPI Jawa Barat, 22 November 2008
  20. Perilaku Partai Terhadap Keikutsertaan Perempuan dalam Politik Indonesia, Cipanas Cianjur KKPI Kab. Cianjur, 8 Mei 2007
  21. Keterwakilan Perempuan dalam Peta Politik Menyongsong Pemilu 2009, STH Pertiba Bangka Belitung Desember 2008
  22. “Problematika Sosialisasi Hukum Islam” dalam Mimbar Hukum, Jurnal duan Bulanan No. 3. 1990
  23. Kehadiran Kompilasi Hukum Islam dalam Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Teori “dalam Mimbar Hukum, Jurnal dua bulanan No. 7, 1992
  24. “Letigasi Pendidikan Agama” dalam Mimbar Hukum, Jurnal dua bulanan No. 8, 1993
  25. Fakultas Syari’ah Fungsi, Tugas dan Keluarnya dalam Mimbar Hukum, Jurnal dua bulanan No. 11, 1993
  26. “Permasalahan Hukum Kontemporer dan Kaitannya dengan Peradilan Agama” dalam Mimbar Hukum, Jurnal dua bulanan, No. 23, 1995
  27. Kepolisian Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Secapa News, September 2007
  28. Peradilan Agama dalam Sistem Peradilan Satu Atap, Jurnal I'tibar, Kopertais Wilayah Jawa Barat Banten, Juli 2007
  29. Peran Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta dalam Pembangunan di Daerah, Jurnal I'tibar, Kopertais Wilayah Jawa Barat Banten, Oktober 2007


Prof. Deddy menamatkan pendidikan S1 di Fakultas Syariah UIN/IAIN SGD Bandung dan Unpak Bogor, S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan S3 di Universitas Padjadjaran.

Saat meninggal, Deddy masih menjabat Ketua MUI Kota Sukabumi. Berbagai jabatan sebagai aktivis pergerakan dan pemikiran Islam yang pernah dipegangnya antara lain Ketua ICMI Orda Kota Sukabumi, Wakil Direktur Pusat Kajian Pengembangan Parlemen, Direktur Pusat Kajian Kebijakan Hukum dan Ekonomi, Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Pusat, Ketua Dewan Otonomi Daerah Kota Sukabumi Dewan Pakar KAHMI, dan Direktur Program Pasca Sarjana STIH PERTIBA Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung.

Di bidang pendidikan tinggi, Prof. Deddy pernah memegang beberapa jabatan antara lain Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana UNINUS, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Syamsul ‘Ulum Sukabumi, Pimpinan Pondok Pesantren Gunungpuyuh Sukabumi, Dosen Secapa (Setukpa) Lemdikpol Sukabumi, Dosen STAI dan STISIP Syamsul ‘Ulum Sukabumi, dan Dosen Ilmu Hukum Pasca Sarjana UNPAD Bandung. (*)

Pewarta: Rio Bagja Gumilar.
Editor: Red.

Monday, May 28, 2018

Redaksi sukabumiNews

Jokowi Peringkat 16 Tokoh Muslim Dunia Berpengaruh, Mari Bandingkan dengan Erdogan atau SBY

sukabumiNews.net, PRESIDEN Joko Widodo masuk dalam 'Top 500 Muslim' pada tahun ini. Jokowi berada diurutan ke-16 dari total 500 tokoh muslim yang paling berpengaruh dari hasil lembaga survei versi The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) yang berpusat di Amman, Yordania itu.

Sontak hasil survei ini dielu-elukan para pendukung Jokowi. Apalagi menjelang Pilpres 2019, tentu hal ini dianggap “madu” yang layak dijual pendukung Jokowi kepada masyarakat. Misalnya puji-puji yang dilontarkan Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni.

Dalam keterangan pers, Raja Juli merasa aneh dengan adanya masyakat Indonesia yang tidak mengakui Jokowi sebagai pemimpin berpengaruh. Padahal, jelas Raja Juli, kepemimpinan Jokowi diakui dunia intenasional.

Terlepas dari itu, dibanding tahun 2014, peringkat Jokowi pada 2017 dan 2018 berturut-turut mengalami penurunan. Pada 2014 beberapa saat terpilih sebagai Presiden RI, Jokowi berhasil menempati urutan ke-11 ‘Top 500 Muslim’. Kemudian pada 2017 mengalami penurunan ke peringkat 13. Hingga pada 2018 ini turun tiga strip menjadi peringkat 16.

Penurunan peringkat ini semestinya menjadi bahan evaluasi, bukan malah dijadikan madu-madu manis yang diumbar oleh para pendukung Jokowi. Siapa pun paham, penurunan peringkat berarti ada persoalan penurunan prestasi ataupun kinerja. Jika kita simak di dunia pendidikan, penurunan peringkat kelas seorang siswa sama artinya terjadi penuruan prestasi siswa tersebut.

Presiden RI sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga pernah masuk ‘Top 500 Muslim’ oleh RISSC. Pada 2011, SBY menempati peringkat 10. Kemudian mengalami kenaikan satu strip pada 2012, yakni menempati peringkat 9.

Patutnya pendukung Jokowi tak perlu jumawa dengan hasil survei RISSC yang nyatanya mengalami penurunan peringkat. Apalagi sampai membandingkan dengan lawan politik Jokowi yang memang belum pernah masuk sebagai Top 500 Muslim. Jika mau membandingkan ya dengan SBY yang berstatus sebagai Presiden RI sebelumnya. Bisa dikatakan prestasi SBY dalam survei RISSC lebih mengkilap dari Jokowi.

Atau bandingkan dengan kepemimpinan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang pada 2018 ini menempati peringkat 5 Top 500 Muslim. Tapi, menandingi SBY yang sama-sama ngurus Indonesia saja belum mampu, apalagi menandingi Erdogan.

Perlu diketahui pula, RISSC yang telah melakukan survei delapan tahun lalu ini kedepannya hampir bisa dipastikan terus memasukan Presiden Indonesia sebagai tokoh Muslim berpengaruh. Mungkin lain cerita jika Presiden RI kedepannya dari kalangan non-muslim.

Kenapa demikian? Sebab, selain melihat ketokohan setiap Presiden Indonesia yang menjabat RISSC juga melihat Indonesia sebagai negara dengan mayoritas berpenduduk Muslim. Seandainya tidak masuk 20 besar, Presiden RI kedepan setelah Jokowi akan tetap diperingkatkan. Tidak mungkin Presiden Indonesia tak masuk 500 tokoh muslim dunia berpengaruh.(*)

Sumber: voa-islam.com

Thursday, December 21, 2017

Redaksi sukabumiNews

Sosok Advokat Papan Atas Junaedi Tarigan, S.H., M.M.

Berbagi Waktu untuk Profesi, Mengajar, dan Berkebun

Tak ada yang menyangka, awal perjalanan pada tahun 1991 ke Kodya Sukabumi bagi Junaedi Tarigan, S.H., M.M. akan berbuah manis. Dari hidup menumpang di rumah kenalan dan kerabat, Junaedi muda setahap demi setahap meraih kemajuan hingga akhirnya menjadi salah satu advokat papan atas di wilayah Sukabumi dan sekitarnya.
Junaedi Tarigan SH. MH.
"Mengawali karier pada awal tahun 1990-an sangat berat. Apalagi di sebuah kota yang sama sekali asing bagi saya. Boleh dikatakan saya belum punya siapa-siapa ketika tiba di Kota Sukabumi yang waktu itu bernama Kotamadya Sukabumi. Saya harus mengawali semuanya dari nol," kata Junaedi ketika ditemui di kantornya, Jalan Lingkar Selatan, Balandongan, Kota Sukabumi, baru-baru ini.
           
Junaedi yang merupakan anak sulung dari enam bersaudara yang berasal dari keluarga petani jeruk itu lahir di kota berhawa sejuk Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatra Utara tanggal 3 Desember 1963. Bemodalkan ijazah sarjana hukum dan pakaian 3 setel yang dibawanya dengan ransel, Junaedi muda menginjakkan kaki di sebuah kota kecil yang belum dikenalnya bernama Sukabumi. Dia tinggal di rumah kerabat yang dipanggilnya Bang Sitepu di kawasan Cimanggah. Dari Bang Sitepu, dia bisa berkenalan dengan pegawai Dinas Tenaga Kerja Kotamadya Sukabumi bernama Liling Surbakti.
           
Waktu itu Kodya Sukabumi dipimpin oleh Wali Kota H. Zaenudin Mulaebary, S.H. dan Kabupaten Sukabumi dipimpin oleh Bupati Ir. H. Muhammad. Dia pun meneguhkan tekad untuk terjun di bidang hukum sebagai pengacara. Orang-orang dekatnya mendukung keinginan Junaedi tersebut. Perkenalan dengan Liling berkembang terus hingga dia mengenal beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah DT II Kodya Sukabumi dan Pemerintah DT II Kabupaten Sukabumi.           
Junaedi Tarigan saat mendampingi Ketua STT Nusantara Putra untuk Study Banding ke Negeri Jiran, Malaysia
Karena pembawaannya yang supel, Junaedi juga dekat dengan kalangan tokoh masyarakat, parpol, dan para pelaku pembangunan lainnya. Hanya butuh beberapa tahun, namanya sebagai advokat mulai dikenal oleh masyarakat Sukabumi. Sampai akhirnya dia berkenalan dan dapat menjalin hubungan yang akrab dengan salah seorang pejabat dengan karier yang terus bersinar yakni HM. Muslikh Abdussyukur, S.H., M.Si. yang sukses menjabat Wali Kota Sukabumi selama dua periode 2003-2008 dan 2008-2013.
           
Dengan Muslikh, Junaedi membangun persahabatan saling menghargai dan menghormati. Wajar kalau Junaedi merasa kehilangan dan terpukul ketika Muslikh meninggal dunia saat masih menjabat Ketua DPRD Kota Sukabumi pada tanggal 21 Mei 2016. Muslikh adalah salah satu sahabat baiknya di Sukabumi. 
           
Setelah pergaulan dan tingkat kehidupan sosialnya relatif mapan, Junaedi mendirikan  kantor hukum sendiri dengan nama Kantor Hukum Junaidi Tarigan, S.H., M.M. & Rekan. Karena nama Junaedi yang sudah dikenal, kantor hukum tersebut cepat meraih kepercayaan dari masyarakat, pemerintahan, maupun kalangan korporasi.
           
Dia juga dekat dengan kalangan wartawan. Junaedi sering mendorong para insan pers yang dikenalnya untuk menuntut ilmu agar wawasan dan pergaulan mereka bertambah luas. Pandangannya, dengan derajat ilmu pengetahuan yang tinggi, para wartawan dapat meningkatkan martabat dan kehormatannya. "Saya sangat bersemangat mendorong rekan-rekan wartawan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi," ujar dia.           
Junaedi Tarigan bersama Istri, sebagai dosen tetap di STT Nusa Putra Sukabumi
Di tengah kesibukannya sebagai advokat, Junaedi  mengisi waktu dengan menjadi dosen tetap di Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Nusa Putra Sukabumi bersama istrinya, Dra. Elin Paulina, M.M. Bapak dari 3 anak ini juga mendapat kepercayaan sebagai panasihat dan kuasa hukum di berbagai lembaga dan instansi seperti RSUD Sekarwangi dan PT GSI.           
Di samping itu, dia juga aktif di organisasi advokat. Jabatan di organisasi advokat yang saat ini diembannya adalah Ketua Dewan penasehat PERADI Sukabumi. Bidang olahraga juga ditekuninya, terutama golf. Junaedi pernah menjadi juara umum turnanen golf yang diselenggarakan oleh Setukpa Lemdik Polri. 
           
Pemilik suara keras dengan intonasi yang tegas ini juga kerap mengisi waktu luang dengan berkebun. Dia memiliki beberapa petak tanah di Jalan Lingkar Selatan yang tak jauh dari Terminal Tipe A Kota Sukabumi. Pada hari libur, tanpa ragu, Junaedi menenteng cangkul dari rumahnya ke kebun untuk mengurus tanaman. Dia memiliki latar belakang kuat sebagai petani dari masa kecilnya sebagai putra petani jeruk. Di kebunnya, dia menanam berbagai jenis sayuran.   

"Hasil dari kebun, saya bagikan kepada warga yang tinggal di dekat kebun. Sebagian saya bawa ke rumah untuk keluarga," ujar dia, mengakhiri perbincangannya dengan sukabumiNews. RED

Saturday, November 18, 2017

Redaksi sukabumiNews

Polisi yang Satu Ini Patut Mendapat Acungan Jempol dari Masyarakat

sukabumiNews.net, SUKALARANG – Acap kali masyarakat menganggap, bahwa sosok seorang polisi adalah sosok yang sangat ditakuti. Namun, anggapan tersebut akan hilang tatkala melihat dan mendengar apa yang telah dan sedang dilakukan oleh anggota polisi berpangkat Brigadir yang satu ini. Dengan keberadaanya, warga merasa senang dan bahagia. Apalagi saat kedatangan dia ke tengah-tengah masyarakat bisa memberikan manfaat sosial.

Adalah Amin (84), salah satu penerima manfaat sosial, warga Kp. Sunggareun RT 02/ 06 Desa Priangan Jaya, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi.yang kala itu ditemani cucu nya, Haikal (10) mengatakan, bahwa dirinya sangat bahagia dengan kedatangan anggota Polisi yang peduli kepada warga kurang mampu.
Brigpol Didi Dwi Purnomo (Bhabinkamtibmas Desa Priangan Jaya, Kanan) beserta Bhayangkari Ny. Rita Didi, Am. Keb. (Samping kiri ketika memberikan layanan kesehatan kepada Bapa Amin, Tengah) dan Cucunya, Haikal.
 Sosok polisi yang dimaksud Amin, tak lain adalah Brigadir Polisi (Brigpol) Didi Dwi Purnomo, anggota polisi yang bertugas selaku Babinkamtibmas di Desa tersebut. Dalam menjalankan serangkaian tugasnya, seorang polisi berpangkat Brigpol itu lekat dengan aksi sosial. Dan dalam melaksanakan tugas sosialnya, dia tak pernah luput dari dukungan sang istri, Ny. Rita Didi, Am. Keb. yang juga tidak lain merupakan Bhayangkari Ranting Mapolsek Sukalarang.

Sementara menurut informasi yang dihimpun sukabumiNews, dana yang dikeluarkan Brigpol Didi Dwi Purnomo bersama istri untuk menjalankan aksi sosialnya adalah berasal dari penghasilan pribadi. Menurutnya, hal itu mereka lakukan, semata-mata hanya untuk menjalankan syariat agama dan sebagai panggilan jiwa. Karena mereka yakin, bahwa dapat berbagi bersama anak yatim dan jompo, bisa menjadikan jiwa mereka tentram dan bahagia.

Oleh karenanya, Didi beserta Istri selalu menitikberatkan bantuan kepada anak-anak yatim dan orang tua jompo yang tidak mampu. Sementara itu, dalam menjaga kondusivitas di wilayah tugasnya, Didi tidak pernah kehilangan bantuan dari masyarakat, khususnya dari para Tokoh Masyarakat (Tokmas) dan pemuda setempat, seperti dukungan dari pemuda Karang Taruna Desa Priangan Jaya.

“Kepada Pak Polisi dan istri, kami ucapkan terima kasih atas segala bantuan nya. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah SWT.," sambung Amin kepada sukabumiNews, disela-sela acara aksi sosial yang berlangsung di rumah nya, Jumat (17/11/2017). 
Dalam aksi sosial tersebut,  dilakukan penyerahan sembako dan pemberian santunan uang jajan oleh Brigpol Didi Dwi Purnomo. Sementara Bhayangkari Ranting Polsek Sukalarang, Ny. Rita Didi, Am. Keb. memberikan bantuan layanan kesehatan berupa pemeriksakan kesehatan kepada Bapak Amin dan Cucu nya. "Saya senang dapat membantu warga di sini. Kebetulan saya juga berprofesi sebagi bidan, jadi bisa membantu suami dengan memberikan bantuan kesehatan," kata Rita Didi.

Ditemui terpisah, Kapolsek Sukalarang, AKP Ma'rup Murdianto, S.Pd. mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi setiap anggota yang dekat dengan masyarakat, terlebih yang bermanfaat bagi warga. Karena, menurut dia, tugas polisi adalah melayami masyarakat. “Jadi harus mengedepankan kepentingan masyarakat, sehingga dapat bersama-sama mewujudkan Kamtibmas,” tegasnya.


"Saya mendukung anggota untuk selalu dekat dengan warga. Apalagi manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh mereka, sehingga akan terwujud Kamtibmas di masyarakat kita," pungkas Kapolsek. (Agus S./BG)
close
close
close