Breaking
Showing posts with label dprd. Show all posts
Showing posts with label dprd. Show all posts

Monday, April 8, 2019

Redaksi sukabumiNews

DPRD Kota Sukabumi Terindikasi Melakukan Pemborosan Anggaran Perjalanan Dinas Sebesar Rp10 Milyar

sukabumiNews, CIKOLE – Kinerja DPRD Kota Sukabumi dalam kurun waktu 4 tahun belakangan dinilai tidak Nampak, Padahal Posisi Legislatif merupakan posisi stragegis sebagai salah satu penyelenggara pemerintah dalam fungsinya. Pandangan tersebut mengemuka pada acara Diskusi dan Konferensi Pers tentang “Refleksi Kinerja DPRD Kota Sukabumi” yang diselenggarakan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sukabumi di salah satu CafĂ© di Jl. Siliwangi Kota Sukabumi, Ahad (7/4/2019) siang.

“Dalam fungsinya, DPRD memiliki tiga peran strategis yaitu Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Anggaran. Dari fungsi legislasi sejauh ini belum efektif dijalankan oleh DPRD,” kata Direktur FITRA Sukabumi Abubakar A. Hasan dalam release yang diterima sukabumiNews.net.

Abubakar menjelaskan, salah satu peraturan daerah yang cenderung terabaikan oleh DPRD dan Pemerintah Kota adalah Transparansi Informasi Publik. “Imbas dari belum hadirnya perda dimaksud, sejauh ini Pemerintahan Kota Sukabumi tak serius menyuguhkan informasi public,” terang Abubakar.

Sebagaimana diketuhui keterbukaan informasi publik merupakan amanah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi publik yang dimaksud oleh UU diatas, Peraturan Komisi Informasi mewajibkan pemerintah (baik pusat dan daerah) untuk membuka dokumen-dokumen publik.

Dijelaskan Abubakar, dokumen-dokumen publik itu antara lain yaitu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD, Renstra OPD, Renja OPD, RKPD), Dokumen Anggaran Daerah (RKA OPD, KUA-PPAS, APBD, APBD Penjabaran, DPA OPD), LAKIP OPD, LPPD, dan lain lain.

Kemudian, lanjut Dia, website resmi Pemerintah Kota Sukabumi dan DPRD Kota Sukabumi yang diharapkan sebagai media transparansi informasi publik, sejauh ini masih loyo dan tak memiliki daya untuk kepentingan keterbukanaan informasi publik, terlebih pada item-item dokumen publik sebagaimana disebut di atas.

“DPRD terjebak pada rutinitas yang cenderung tak subtantif serta boros, hal ini dapat dilihat dari alokasi anggaran kegiatan DPRD Kota Sukabumi,” ucap Direktur FITRA Sukabumi itu

Dia juga menyebutkan, Tahun Anggaran 2019 ini, alokasi anggaran untuk DPRD sebesar Rp.28,6 Milyar. Dari jumlah anggaran tersebut Rp.4,9 Milyar dialokasikan untuk Belan Tidak Langsung / Belanja Non Program. Sementara alokasi Belanja Langsung /Belanja Program sebesar Rp.23,7 Milyar, yang kemudian dialokasikan dalam tiga struktur belanja, yaitu : Belenja Barang dan Jasa Rp.23,2 Milyar, Belanja Modal Rp.235,1 Juta, dan Belanja Pegawai Rp.250,9 Juta.

Catatan FITRA terhadap Belanja DPRD Kota Sukabumi, Alokasi Anggaran dalam Belanja Langsung sebagaimana disebut di atas yaitu Rp.23,7 Milyar, DPRD mengalokasikan Rp.15,2 Milyar untuk Belanja Perjalanan Dinas. Tragisnya, sebut FITRA Sukabumi, dari total Belanja Perjalanan Dinas, DPRD mengalokasikan 99,8% atau 15,17 untuk perjalanan dinas luar daerah dan untuk perjalanan dinas dalam daerah hanya 0,2% atau Rp.32,38 Juta.

“Dari telaahan FITRA Sukabumi, DPRD terindikasi melakukan pemborosan anggaran perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 10 Milyar patut dipertanyakan seberapa pentingnya,” tegasnya.

Berikut adalah Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh DPRD dan Setwan yang di ungkap FITRA Sukabumi:

1. Pembahasan Kebijakan Anggaran Badan Anggaran sebesar Rp.958,150,000.00

2. Pembahasan Penegakan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Badan Kehormatan
sebesar Rp.235,850,000.00

3. Pembahasan rancangan peraturan daerah sebesar Rp.4,034,850,000.00

4. Pengadaan mebeleur sebesar Rp.18,000,000.00

5. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya sebesar Rp.64,460,000.00

6. Pengawasan Pemerintah di Bidang Kesejahteraan Komisi III sebesar  Rp.1,672,450,000.00

7. Pengawasan Pemerintahan di Bidang Hukum dan Pemerintahan komisi I
sebesar Rp.1,432,700,000.00

8. Pengawasan Pemerintahan diBidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Komisi II
sebesar Rp.1,727,750,000.00

9. Peningkatan Pengembangan Informasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD sebesar Rp.770,600,000.00
10. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor sebesar Rp.41,000,000.00
11. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebesar Rp.54,600,000.00

Disamping pemborosan anggaran perjalanan dinas luar daerah, FITRA menemukan anggaran makan-minum yang cukup signifikan sebesar Rp.1,5 Milyar. Dari beberapa bentuk pemborosan anggaran pada kegiatan-kegiatan di atas, FITRA memandangnya sebagai upaya penghabisan anggaran tanpa mempertimbangkan out put dan out comes atau juga jebakan eksekutif untuk menyenangkan DPRD sehingga DPRD canggung dan lalai mengawasi eksekutif.

Sayang, diskusi yang digagas Tim FITRA Sukabumi dan dipandu oleh Isman Shafa penyiar segaligus reporter Megaswara (MGS) TV yang rencananya akan menghadirkan 3 Pembicara, yakni Yunus Suhandi (Ketua DPRD Kota Sukabumi), Agus Subagja (Pemerhati DPRD Kota Sukabumi) dan Direktur FITRA Sukabumi A. Hasan itu tidak hanya dihadiri oleh 2 Pembicara.

Sementara, satu Pembicara lain yang diharapkan bisa memberi kejelasan terkait indikasi adanya pemborosan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp.10 Milyar tersebut, yaitu Ketua DPRD Kota Sukabumi tidak hadir. Tidak diketahui pasti alasan kenapa pihaknya tidak bisa hadir di acara diskusi FITRA saat itu. 

Acara diskusi diikuti oleh HMI Cabang Sukabumi, PMII Cabang Sukabumi, KAMMI Daerah Sukabumi, IMM Cabang Sukabumi, Pemuda Muhammadiyah Sukabumi, GP Ansor Kota Sukabumi, Lima Pilar Institute, Sukabumi Crisis Center, Sukabumi Update Institute, Komunitas Budaya, LPM dari 7 Kelurahan, serta Jurnalis Media Cetak dan Online.


Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Sunday, April 7, 2019

Redaksi sukabumiNews

UU Berbau Islam Selalu Ditolak PDIP, Ini Bantahan Ribka Tjiptaning

sukabumiNews, CISAAT – Belakangan ini, kita sering mendengar berita bahwa Undang-Undang (UU) atau pun Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berbau Islam selalu ditolak oleh Partai Demokrai Indonesia Perjuangan (PDIP), dari UU Pendidikan, UU Ekonomi Syariah, UU Jaminan Produk Halal untuk Obat dan Makanan, sampai UU Pornografi pun ditolaknya. Padahal, terkait pornografi, semua umat beragama apapun di Indonesia, tentu tidak akan ada yang mau menerima.

Baru-baru ini juga kita dengar bahwa Fraksi PDIP di DPR RI tidak mendukung adanya Rencana Undang Undang (RUU) Pesantren dan Pedidikan Agama untuk disahkan menjadi Undang Undang.

Terkait hal ini Anggota DPR RI yang juga Ketua Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP), Dr. Ribka Tjiptaning menyangkal jika Fraksinya di DPR RI tidak mendukung adanya Rencana Undang Undang (RUU) Pesantren dan Pedidikan Agama untuk disahkan menjadi Undang Undang.

Bahkan ia menegaskan, jika ada yang menyatakan bahwa selaku Politisi PDIP, ia beserta partainnya menolak Undang-Undang Pendidikan Agama dan Pondok Pesantren itu, tidak benar.

"Aneh-aneh saja pertanyaannya,” ucap Ribka seraya terbahak tertawa ketika diminta tanggapan oleh sukabumiNews terkait isu tersebut, usai menghadiri acara Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Cabang Sukabumi di salah satu Gedung di Jl. Lingkar Selatan, Sabtu (6/4/2019).

“Iseng amat sih, hoax itu tidak benar, mau di bilang apa-apa juga tidak apa, ga penting dan tidak usah dilayani," ucap politikus yang sempat menulis buku "Aku Bangga Jadi Anak PKI" itu.

“Bahkan saya yang membuat BLK (Balai Latihan Kerja, red) di enam titik di wilayah Kabupaten Sukabumi untuk Pondok Pesantren seperti di daerah Ciracap, Pabuaran, Gegerbitung, Caringin, Cisolok dan Palabuhanratu,” akunya Ketua Komisi IX DPR RI itu


Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Monday, April 1, 2019

Redaksi sukabumiNews

FKPPI Rayon X. 06.01 Sukaraja Deklarasi Dukung Caleg Partai Golkar, Dewi Asmara dan Asep Mensils

sukabumiNews, SUKARAJA - Ratusan Anggota Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI/Polri (FKPPI) Rayon X. 06.01 Sukaraja menggelar Pertemuan Akbar dalam Acara pembangunan Sekretariat bersama H. Asep Sopyan, ST bertempat di Asrama Cibeureum Cimahpar Jl. Raya Sukaraja, Ahad (31/3/19), kemarin.

Pada pertemuan Akbar itu juga sebanyak 300 anggota FKPPI Rayon X. 06.01 Sukaraja sekaligus mendeklarasikan diri mendukung Asep Sopyan, ST yang dikenal dengan sebutan Asep Mensil’s maju menjadi Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Sukabumi dari Partai Golkar.

Asep Mensil’s maju menjadi caleg nomor urut 2 di Daerah Pemilihan (Dapil) 4 Kabupaten Sukabumi yang meliputi Kecamatan Cireunghas, Cisaat, Gegerbitung, Gunung Guruh, Kadudampit, Kebonpedes, Sukabumi, Sukalarang, dan Sukaraja.

Ketua Rayon X.06.01 FKPPI Sukaraja Asep Herdiansyah mengatakan, selain acara silaturahmi ia juga mempunyai rencana untuk pembangunan Sekretariat, yang mana menurutnya sampai saat ini pembangunan secretariat itu baru mencapai 45 persen. “Ini menjadi beban moril bagi kita sehingga menjadi tanggung jawab kita sebagai pengurus FKPPI Rayon Sukaraja,” terangnya kepada sukabumiNews.net.

Ketua FKPPI Rayon X.06.01 Sukaraja Asep Herdiansyah (kiri) kuatkan dukungan kepada Caleg DPRRI  dari Wilayah IV Sukabumi Hj. Dewi Asmara (tengah) dan Caleg DPRD Kabupaten Sukabumi Dapil IV, H. Asep Sofyan, ST (kanan).
“Kami selaku pengurus FKPPI Rayon X.06.01 Sukaraja juga menyatakan sikap mendukung penuh kepada pengurus senior (FKPPI) H. Asep Sopyan, ST yang mencalonkan dalam Pileg 2019 sebagai Calon Legislatif DPRD Kabupaten Sukabumi dari Partai Golkar di Daerah pemilihan 4 dan Caleg DPR RI Hj. Dewi Asmara,” ungkap Asep Herdiansyah.

Semoga, tambah dia, dengan bentuk usaha perjuangannya untuk mendukung dan memilih H. Asep Sopyan pada tanggal 17 April 2019 dapat menjadi bukti atas kemenangan dia sehingga dapat terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi.

Sementara itu H. Asep Sopyan ST mengucapkan terimakasih kepada pengurus FKPPI Rayon X.06.01 Sukaraja atas dukungan penuh yang diberikan kepadanya juga kepada Hj. Dewi Asmara untuk maju pada pileg 17 April 2019 mendatang.


Pewarta: Azis R.
Editor: AM
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Wednesday, February 13, 2019

Redaksi sukabumiNews

Sejumlah Harapan Tumbuh dari dari Berbagai Kalangan di Hari Pers Nasional 2019

Sejumlah harapan diutarakan berbagai pihak agar kedepannya insan pers lebih profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik sesuai fungsinya. Salahsatunya seperti yang diutarakan Ketua DPRD Kota Sukabumi, Yunus Suhandi, S.IP.

Yunus berharap, jurnalis dapat meningkatkan sinergitas dengan pemerintah dan lembaga pemerintah daerah dalam pembangunan bangsa secara umum, khususnya masyarakat Kota Sukabumi.

“Semoga Pers dapat menjadi Inspirasi bagi masyarakat Kota Sukabumi dan bangsa ini pada umumnya," harap Ketua DPRD Kota Sukabumi di Hari Pers Nasional yang jatuh pada tanggal 9 Februari, yang baru lalu.[Red/*]

Monday, February 11, 2019

Redaksi sukabumiNews

Video: Pemda dan DPRD Kota Sukabumi Sahkan 2 Perda


sukabumiNews, CIKOLE – Pemerintah Kota Sukabumi dan DPRD Kota Sukabumi mengesahkan dua rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daaerah (Perda). Dua Perda yang baru saja disahkan ini yakni Perda sekaitan dengan Penyiarana Publik Lokal Radio dan Perda Pengelolaan Limbah Domestik.

Pengesahan dua raperda ini ditandai dengan penandatanganan oleh Ketua DPRD Kota Sukabumi, Walikota Sukabumi Achmad Fahmi dan Ketua Raperda Media Lokal Radio dan Televisi yang sekaligus menjadi ketua Pansus Dua Raperda,Olih Solihin.pada sidang paripurna DPRD Kota Sukabumi, Rabu 6 Februari 2019.

Hadir dalam kesempatan tersebut Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi didampingi Wakil Walikota Sukabumi, Andri Hamami. [Red/*]

Sunday, January 20, 2019

Redaksi sukabumiNews

Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat Kunjungi KPU Kota Sukabumi

Dalam pertemuannya dengan jajaran Komisioner KPU Kota Sukabumi, anggota Komisi I DPRD Provinisi Jawa Barat menyampaikan beberapa hal terkait proses tahapan dan kendala yang dihadapi KPU.
sukabumiNews, CITAMIANGSejumlah anggota Komisi I DPRD Jawa Barat belum lama ini mengunjungi sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi, Jalan Otto Iskandardinata Nomor 175, Kelurahan Nanggeleng, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi. Kehadiran para wakil rakyat provinisi tersebut dalam rangka melakukan pengecekan kesiapan pemilu 2019 di seluruh KPU kota kabupaten di Jawa Barat.

Dalam pertemuannya dengan jajaran Komisioner KPU Kota Sukabumi, anggota Komisi I DPRD Provinisi Jawa Barat menyampaikan beberapa hal terkait proses tahapan dan kendala yang dihadapi KPU.

Sekretaris Komisi I DPRD Provini Jawa Barat, Diding Saepudin Zuhri mengatakan, setiap kendala yang dihadapi pihak KPU di seluruh kota kabupaten di Jawa Barat akan menjadi catatan pihaknya untuk dicarikan solusinya.

Seperti halnya penambahan jumlah tempat pemungutan suara yang memiliki anggaran yang kurang, sehingga pihaknya mendorong setiap KPU kota kabupaten untuk mengajukan dana hibah ke pemerintah setempat.

Dijelaskannya, sejauh ini komisi I DPRD Provinisi Jawa barat sudah melakukan kunjungan ke 13 KPU kota kabupaten di Jawa Bawat.

Sementara itu Ketua KPU Kota Sukabumi Sri Utami mengatakan, beberapa hal yang disampaikan pihaknya ke komisi satu DPRD provinisi yakni kesiapan logistik dan gudang penyimpanan kotak dan bilik suara, alat-alat kelengkapan TPS dan beberapa anggaran kegiatan yang tidak tercover anggaran dari APBN.

“Untuk menutupi kekurangan anggran, sejauh ini KPU Kota Sukabumi sudah melakukan konsolidasi dengan pemerintah kota,” kata Sri Utami di sekretariat KPU Kota Sukabumi, Rabu (16/1/2019).

[Pewarta: Isman Safa]
Editor: Red
close
close