Breaking
Showing posts with label dprd. Show all posts
Showing posts with label dprd. Show all posts

Monday, September 2, 2019

Redaktur

35 Anggota DPRD Kota Sukabumi 2019 Resmi Dilantik

sukabumiNews, GUNUNGPUYUH – Sebanyak 35 anggota DPRD Kota Sukabumi masa bakti 2019-2024 resmi dilantik dan diambil sumpah. Pengucapan sumpah dan janji Anggota DPRD Kota Sukabumi ini dilaksanakan di Gedung Anton Soedjarwo Stukpa Polri, Bhayangkara, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, Senin (02/09/2019).

Pada pelantikan tersebut, Momi Soraya dari partai Gerindra dan Jona Arizona dari partai Golkar dilegalisasi menjadi ketua dan wakil DPRD Kota Sukabumi sementara.

Pengucapan sumpah dan janji dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Sukabumi, Kristijan Purwandono.

Mewakil Gubernur Jawa Barat, Walikota Sukabumi, H. Achmad Fahmi dalam sambutannya, mengucapkan selamat kepada 35 aggota DPRD Kota Sukabumi yang sudah dilantik serta telah diambil janji dan sumpah jabatannya untuk mengabdi selama periode 2019-2024.

"Alhamdulillah, selamat kepada anggota DPRD Kota Sukabumi yang sudah dilantik dan diambil sumpah jabatannya. Semoga bisa bersama-sama memberikan kontribusi besar untuk kemajuan Kota Sukabumi," ungkap Walikota.

Diketahui, para anggota DPRD Kota Sukabumi terpilih sebagian merupakan wajah lama. Ada sebanyak 16 orang lama dan 17 orang pendatang baru.


BACA juga:
KPU Kota Sukabumi Tetapkan 35 Caleg DPRD Terpilih, Golkar dan Gerindra Peraih Kursi Terbanyak

BACA Juga:
Usai Dilantik, Politisi PDIP Kota Sukabumi Akui Masih Banyak "PR" Belum Diselesaikan


Pewarta: Azis R.
Editor: Agus Setiawan.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Thursday, August 15, 2019

Redaksi sukabumiNews

KPU Kota Sukabumi Tetapkan 35 Caleg DPRD Terpilih, Golkar dan Gerindra Peraih Kursi Terbanyak

penetapan caleg DPRD Kota Sukabumi terpilih
Ketua KPU Kota Sukabumi Sri Utami dan Komisioner KPU Kota Sukabumi, Agung Dugaswara. (FOTO: IS/sukabumiNews)  

sukabumiNews, CIKOLE – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi menetapkan 35 calon anggota DPR Kota Sukabumi terpilih hasil Pemilu dan Pileg  2019. Pada penetapan yang dilaksanakan di Gedung DPRD Kota Sukabumi, Rabu (14/8/2019) itu diketahui bahwa Partai Golkar dan Partai Gerindra meraih kursi terbanyak.

Kedua partai tersebut sama-sama memperoleh 6 kursi. Disusul Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang masing-masing meraih 5 kursi. Sedangkan PDI Perjuangan hanya pemperoleh 4 kursi.

Sementara Partai Nasdem dan Partai Amanat Nasional (PAN) meraih 3 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meraih dua kursi dan Partai Hanura hanya mendapat 1 kursi.

Sedangkan partai lainnya seperti PBB, PKB, dan PKPI tidak meraih satu kursi pun.

Ketua KPU Kota Sukabumi Sri Utami mengatakan, 35 caleg terpilih itu mewakili tiga dapil, di mana dapil I sebanyak 12 orang, dapil II sejumlah 12 orang dan dapil III 11 orang.

"Semua sudah ditetapkan dan tidak ada keberatan dari para saksi parpol," terang Sri Utami usai rapat pleno penetapan calon terpilih, Rabu (14/8/2019).

BACA Juga: 35 Anggota DPRD Kota Sukabumi 2019 Resmi Dilantik


Pewarta: Isman S.
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Tuesday, July 30, 2019

Redaksi sukabumiNews

Wakil Wali Kota Sukabumi Sampaikan Penjelasan Wali Kota terhadap Tiga Raperda

Wakil Wali Kota Sukabumi
Wakil Wali Kota Sukabumi Andri Setiawan Hamami saat menyampaikan penjelasan Wali Kota Sukabumi terhadap tiga Raperda Kota Sukabumi dalam rapat paripurna DPRD Kota Sukabumi, Senin (29/7/2019)*    
sukabumiNews, SUKABUMI – Wakil Wali Kota Sukabumi Andri Setiawan Hamami menyampaikan penjelasan Wali Kota Sukabumi terhadap tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) Kota Sukabumi dalam rapat paripurna DPRD Kota Sukabumi, Senin (29/7). Raperda tersebut masuk dalam program pembentukan peraturan daerah (propemperda) tahun anggaran 2019.

Ketiga raperda itu yakni perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019, penyelenggaraan pelayanan publik, dan penyelenggaraan pengelolaan pangan. ‘’Penyusunan ketiga raperda ini sebagai pelaksanaan dari Propemperda Tahun Anggaran 2019,’’ ujar Waki Wali Kota Sukabumi Andri Setiawan Hamami, Senin (29/7/2019).

Dimana hal ini, jelas Andri, tertuang dalam keputusan DPRD Kota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Sukabumi tahun anggaran 2019. Selain itu, kata dia, pengusulan ketiga raperda ini adalah sebagai salah satu bentuk dalam mewujudkan tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Keberadaan raperda ini juga kata Andri, memberikan kesempatan kepada daerah untuk menetapkan kebijakan dan mengimplementasikan kebijakannya secara mandiri dalam bingkai desentralisasi untuk menciptakan pembangunan daerah bagi kesejahteraan rakyat.

Andri menuturkan, perubahan APBD diperlukan guna membelanjakan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya dan perubahan pendapatan, serta penyesuaian terhadap akibat dari perubahan situasi dan kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran (KUA). Kondisi ini menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar belanja.

Dia menambahkan, dalam perjalanan APBD 2019 ini pemerintah telah melaksanakan pesta demokrasi dalam pemilihan umum Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2019-2024 dan pemilu baik DPRD Kota Sukabumi, DPRD Jabar dan DPR RI serta DPD RI. “Penyampaian perubahan APBD 2019 ini terdapat perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya, mengingat adanya transisi perubahan anggota DPRD Kota Sukabumi hasil pemilihan legislatif 2019,” ungkap Andri.

Selain itu, terang Andri, dari segi waktu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD. Di mana diatur bahwa persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 20 19 ditetapkan paling lambat akhir September 2019.

“Dalam hal persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2019 ditetapkan setelah akhir September 2019. Maka pemerintah daerah dianggap tidak melakukan perubahan APBD,” jelas dia.

Wakil Wali Kota berharap, perubahan APBD tahun anggaran 2019 ini dapat diselesaikan dengan anggota dan pimpinan DPRD yang lama. Sehingga, lanjut dia, pelaksanaan program-program dan kegiatan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2019 bisa dilakukan pada akhir triwulan ke  III atau bulan 6 terakhir pada September tahun anggaran 2019.

Seperti dikutip dari laman humpro.sukabumikota.go.id, pada kesempatan itu Andri menerangkan bahwa rencana perubahan APBD ini tetap melanjutkan APBD murni yang mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2018 2023. “Pembangunan tetap difokuskan untuk mewujudkan secara bertahap visi Kota Sukabumi yaitu ter wujudnya Kota Sukabumi yang religius, nyaman dan sejahtera,” jelasnya.

Andri juga memaparkan, komposisi dalam rancangan perubahan APBD Kota Sukabumi tahun anggaran 2019 ini adalah gambaran umum mengenai komponen pendapatan adalah sebesar Rp 1.334.854.084.189,00 (satu triliyun tiga ratus tiga puluh empat milyar delapan ratus lima puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).

“Pendapatan asli daerah (PAD), dalam rencana perubahan APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp363.683.852.127,00 mengalami penurunan sebesar Rp12.462.604.749 atau berkurang 3.31 persen.” Papar Wakil Wali Kota Sukabumi.


Pewarta: Telly NR.
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Monday, April 8, 2019

Redaksi sukabumiNews

DPRD Kota Sukabumi Terindikasi Melakukan Pemborosan Anggaran Perjalanan Dinas Sebesar Rp10 Milyar

sukabumiNews, CIKOLE – Kinerja DPRD Kota Sukabumi dalam kurun waktu 4 tahun belakangan dinilai tidak Nampak, Padahal Posisi Legislatif merupakan posisi stragegis sebagai salah satu penyelenggara pemerintah dalam fungsinya. Pandangan tersebut mengemuka pada acara Diskusi dan Konferensi Pers tentang “Refleksi Kinerja DPRD Kota Sukabumi” yang diselenggarakan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sukabumi di salah satu CafĂ© di Jl. Siliwangi Kota Sukabumi, Ahad (7/4/2019) siang.

“Dalam fungsinya, DPRD memiliki tiga peran strategis yaitu Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Anggaran. Dari fungsi legislasi sejauh ini belum efektif dijalankan oleh DPRD,” kata Direktur FITRA Sukabumi Abubakar A. Hasan dalam release yang diterima sukabumiNews.net.

Abubakar menjelaskan, salah satu peraturan daerah yang cenderung terabaikan oleh DPRD dan Pemerintah Kota adalah Transparansi Informasi Publik. “Imbas dari belum hadirnya perda dimaksud, sejauh ini Pemerintahan Kota Sukabumi tak serius menyuguhkan informasi public,” terang Abubakar.

Sebagaimana diketuhui keterbukaan informasi publik merupakan amanah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi publik yang dimaksud oleh UU diatas, Peraturan Komisi Informasi mewajibkan pemerintah (baik pusat dan daerah) untuk membuka dokumen-dokumen publik.

Dijelaskan Abubakar, dokumen-dokumen publik itu antara lain yaitu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD, Renstra OPD, Renja OPD, RKPD), Dokumen Anggaran Daerah (RKA OPD, KUA-PPAS, APBD, APBD Penjabaran, DPA OPD), LAKIP OPD, LPPD, dan lain lain.

Kemudian, lanjut Dia, website resmi Pemerintah Kota Sukabumi dan DPRD Kota Sukabumi yang diharapkan sebagai media transparansi informasi publik, sejauh ini masih loyo dan tak memiliki daya untuk kepentingan keterbukanaan informasi publik, terlebih pada item-item dokumen publik sebagaimana disebut di atas.

“DPRD terjebak pada rutinitas yang cenderung tak subtantif serta boros, hal ini dapat dilihat dari alokasi anggaran kegiatan DPRD Kota Sukabumi,” ucap Direktur FITRA Sukabumi itu

Dia juga menyebutkan, Tahun Anggaran 2019 ini, alokasi anggaran untuk DPRD sebesar Rp.28,6 Milyar. Dari jumlah anggaran tersebut Rp.4,9 Milyar dialokasikan untuk Belan Tidak Langsung / Belanja Non Program. Sementara alokasi Belanja Langsung /Belanja Program sebesar Rp.23,7 Milyar, yang kemudian dialokasikan dalam tiga struktur belanja, yaitu : Belenja Barang dan Jasa Rp.23,2 Milyar, Belanja Modal Rp.235,1 Juta, dan Belanja Pegawai Rp.250,9 Juta.

Catatan FITRA terhadap Belanja DPRD Kota Sukabumi, Alokasi Anggaran dalam Belanja Langsung sebagaimana disebut di atas yaitu Rp.23,7 Milyar, DPRD mengalokasikan Rp.15,2 Milyar untuk Belanja Perjalanan Dinas. Tragisnya, sebut FITRA Sukabumi, dari total Belanja Perjalanan Dinas, DPRD mengalokasikan 99,8% atau 15,17 untuk perjalanan dinas luar daerah dan untuk perjalanan dinas dalam daerah hanya 0,2% atau Rp.32,38 Juta.

“Dari telaahan FITRA Sukabumi, DPRD terindikasi melakukan pemborosan anggaran perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 10 Milyar patut dipertanyakan seberapa pentingnya,” tegasnya.

Berikut adalah Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh DPRD dan Setwan yang di ungkap FITRA Sukabumi:

1. Pembahasan Kebijakan Anggaran Badan Anggaran sebesar Rp.958,150,000.00

2. Pembahasan Penegakan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Badan Kehormatan
sebesar Rp.235,850,000.00

3. Pembahasan rancangan peraturan daerah sebesar Rp.4,034,850,000.00

4. Pengadaan mebeleur sebesar Rp.18,000,000.00

5. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya sebesar Rp.64,460,000.00

6. Pengawasan Pemerintah di Bidang Kesejahteraan Komisi III sebesar  Rp.1,672,450,000.00

7. Pengawasan Pemerintahan di Bidang Hukum dan Pemerintahan komisi I
sebesar Rp.1,432,700,000.00

8. Pengawasan Pemerintahan diBidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Komisi II
sebesar Rp.1,727,750,000.00

9. Peningkatan Pengembangan Informasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD sebesar Rp.770,600,000.00
10. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor sebesar Rp.41,000,000.00
11. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebesar Rp.54,600,000.00

Disamping pemborosan anggaran perjalanan dinas luar daerah, FITRA menemukan anggaran makan-minum yang cukup signifikan sebesar Rp.1,5 Milyar. Dari beberapa bentuk pemborosan anggaran pada kegiatan-kegiatan di atas, FITRA memandangnya sebagai upaya penghabisan anggaran tanpa mempertimbangkan out put dan out comes atau juga jebakan eksekutif untuk menyenangkan DPRD sehingga DPRD canggung dan lalai mengawasi eksekutif.

Sayang, diskusi yang digagas Tim FITRA Sukabumi dan dipandu oleh Isman Shafa penyiar segaligus reporter Megaswara (MGS) TV yang rencananya akan menghadirkan 3 Pembicara, yakni Yunus Suhandi (Ketua DPRD Kota Sukabumi), Agus Subagja (Pemerhati DPRD Kota Sukabumi) dan Direktur FITRA Sukabumi A. Hasan itu tidak hanya dihadiri oleh 2 Pembicara.

Sementara, satu Pembicara lain yang diharapkan bisa memberi kejelasan terkait indikasi adanya pemborosan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp.10 Milyar tersebut, yaitu Ketua DPRD Kota Sukabumi tidak hadir. Tidak diketahui pasti alasan kenapa pihaknya tidak bisa hadir di acara diskusi FITRA saat itu. 

Acara diskusi diikuti oleh HMI Cabang Sukabumi, PMII Cabang Sukabumi, KAMMI Daerah Sukabumi, IMM Cabang Sukabumi, Pemuda Muhammadiyah Sukabumi, GP Ansor Kota Sukabumi, Lima Pilar Institute, Sukabumi Crisis Center, Sukabumi Update Institute, Komunitas Budaya, LPM dari 7 Kelurahan, serta Jurnalis Media Cetak dan Online.


Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Sunday, April 7, 2019

Redaksi sukabumiNews

UU Berbau Islam Selalu Ditolak PDIP, Ini Bantahan Ribka Tjiptaning

sukabumiNews, CISAAT – Belakangan ini, kita sering mendengar berita bahwa Undang-Undang (UU) atau pun Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berbau Islam selalu ditolak oleh Partai Demokrai Indonesia Perjuangan (PDIP), dari UU Pendidikan, UU Ekonomi Syariah, UU Jaminan Produk Halal untuk Obat dan Makanan, sampai UU Pornografi pun ditolaknya. Padahal, terkait pornografi, semua umat beragama apapun di Indonesia, tentu tidak akan ada yang mau menerima.

Baru-baru ini juga kita dengar bahwa Fraksi PDIP di DPR RI tidak mendukung adanya Rencana Undang Undang (RUU) Pesantren dan Pedidikan Agama untuk disahkan menjadi Undang Undang.

Terkait hal ini Anggota DPR RI yang juga Ketua Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP), Dr. Ribka Tjiptaning menyangkal jika Fraksinya di DPR RI tidak mendukung adanya Rencana Undang Undang (RUU) Pesantren dan Pedidikan Agama untuk disahkan menjadi Undang Undang.

Bahkan ia menegaskan, jika ada yang menyatakan bahwa selaku Politisi PDIP, ia beserta partainnya menolak Undang-Undang Pendidikan Agama dan Pondok Pesantren itu, tidak benar.

"Aneh-aneh saja pertanyaannya,” ucap Ribka seraya terbahak tertawa ketika diminta tanggapan oleh sukabumiNews terkait isu tersebut, usai menghadiri acara Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Cabang Sukabumi di salah satu Gedung di Jl. Lingkar Selatan, Sabtu (6/4/2019).

“Iseng amat sih, hoax itu tidak benar, mau di bilang apa-apa juga tidak apa, ga penting dan tidak usah dilayani," ucap politikus yang sempat menulis buku "Aku Bangga Jadi Anak PKI" itu.

“Bahkan saya yang membuat BLK (Balai Latihan Kerja, red) di enam titik di wilayah Kabupaten Sukabumi untuk Pondok Pesantren seperti di daerah Ciracap, Pabuaran, Gegerbitung, Caringin, Cisolok dan Palabuhanratu,” akunya Ketua Komisi IX DPR RI itu


Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Monday, April 1, 2019

Redaksi sukabumiNews

FKPPI Rayon X. 06.01 Sukaraja Deklarasi Dukung Caleg Partai Golkar, Dewi Asmara dan Asep Mensils

sukabumiNews, SUKARAJA - Ratusan Anggota Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI/Polri (FKPPI) Rayon X. 06.01 Sukaraja menggelar Pertemuan Akbar dalam Acara pembangunan Sekretariat bersama H. Asep Sopyan, ST bertempat di Asrama Cibeureum Cimahpar Jl. Raya Sukaraja, Ahad (31/3/19), kemarin.

Pada pertemuan Akbar itu juga sebanyak 300 anggota FKPPI Rayon X. 06.01 Sukaraja sekaligus mendeklarasikan diri mendukung Asep Sopyan, ST yang dikenal dengan sebutan Asep Mensil’s maju menjadi Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Sukabumi dari Partai Golkar.

Asep Mensil’s maju menjadi caleg nomor urut 2 di Daerah Pemilihan (Dapil) 4 Kabupaten Sukabumi yang meliputi Kecamatan Cireunghas, Cisaat, Gegerbitung, Gunung Guruh, Kadudampit, Kebonpedes, Sukabumi, Sukalarang, dan Sukaraja.

Ketua Rayon X.06.01 FKPPI Sukaraja Asep Herdiansyah mengatakan, selain acara silaturahmi ia juga mempunyai rencana untuk pembangunan Sekretariat, yang mana menurutnya sampai saat ini pembangunan secretariat itu baru mencapai 45 persen. “Ini menjadi beban moril bagi kita sehingga menjadi tanggung jawab kita sebagai pengurus FKPPI Rayon Sukaraja,” terangnya kepada sukabumiNews.net.

Ketua FKPPI Rayon X.06.01 Sukaraja Asep Herdiansyah (kiri) kuatkan dukungan kepada Caleg DPRRI  dari Wilayah IV Sukabumi Hj. Dewi Asmara (tengah) dan Caleg DPRD Kabupaten Sukabumi Dapil IV, H. Asep Sofyan, ST (kanan).
“Kami selaku pengurus FKPPI Rayon X.06.01 Sukaraja juga menyatakan sikap mendukung penuh kepada pengurus senior (FKPPI) H. Asep Sopyan, ST yang mencalonkan dalam Pileg 2019 sebagai Calon Legislatif DPRD Kabupaten Sukabumi dari Partai Golkar di Daerah pemilihan 4 dan Caleg DPR RI Hj. Dewi Asmara,” ungkap Asep Herdiansyah.

Semoga, tambah dia, dengan bentuk usaha perjuangannya untuk mendukung dan memilih H. Asep Sopyan pada tanggal 17 April 2019 dapat menjadi bukti atas kemenangan dia sehingga dapat terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi.

Sementara itu H. Asep Sopyan ST mengucapkan terimakasih kepada pengurus FKPPI Rayon X.06.01 Sukaraja atas dukungan penuh yang diberikan kepadanya juga kepada Hj. Dewi Asmara untuk maju pada pileg 17 April 2019 mendatang.


Pewarta: Azis R.
Editor: AM
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
close
close
close