Breaking
Showing posts with label demo. Show all posts
Showing posts with label demo. Show all posts

Friday, September 6, 2019

Redaktur

Kerahkan Ratusan Massa, AMIR Gelar Demo Tolak OBOR-BRI Project

*aksi damai Aliansi Muslim Sukabumi Raya (AMIR) tolak “Obor” China dan pemindahan Ibukota*
sukabumiNews, CIKOLE – Organisasi masyarakat Aliansi Muslim Indonesia Raya (AMIR) melakukan aksi demo menolak program One Belt One Road (OBOR) atau Belt and Road Inisiative (BRI) yang digagas oleh pemerintahan Cina. AMIR menilai, program yang kabarnya akan diikuti Pemerintah Republik Indonesia itu, memiliki preferensi menguntungkan pengusaha Cina dan para broker proyek.

Aksi demo oleh hampir seribu massa AMIR itu berlangsung di depan gedung DPRD Kota Sukabumi di Jalan H. Juanda Kecamatan Cikole, Jumat (06/09/2019). Sebelumnya, AMIR bersama ratusan massa melaksanakan long march, dimulai dari lapang merdeka dengan konvoi kendaraan melalui jalan Ahmad Yani, jalur Zaenal Zakse dan berakhir dengan orasi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi.

"Kami menolak program pemindahan Ibu Kota. Itu bukan solusi melainkan pemborosan anggaran. Pemindahan Ibu Kota hanya mengkonfirmasi kegagalan pemerintah Jokowidodo. Kami juga menolak kenaikan BPJS dan hentikan kriminalisasi ulama," ungkap perwakilan AMIR yang lantang berorasi di depan gedung DPRD Kota Sukabumi, Jumat (26/09/2019).

Melalui DPRD Kota Sukabumi, AMIR berharap, ekspektasi warga Sukabumi sejatinya mewakili masyarakat Indonesia yang ingin negaranya maju tanpa dijajah kembali oleh asing, agar dapat disampaikan kepada pemerintah pusat.

Aksi berlangsung damai dan massa tampak membubarkan diri setelah Ketua Presidium Bang Japar, Budi Lesmana memberikan petisi untuk di sampaikan kepada pemerintah pusat melalui Muspida Kota Sukabumi.

Petisi yang dibebankan kepada Walikota, DPRD dan BPJS Cabang Sukabumi itu berupa penolakan OBOR Project, Kenaikan BPJS dan pengakuan bendera tauhid sebagai bendera umat islam yang tidak bisa diklaim oleh organisasi manapun.

"Kami serahkan petisi ini untuk ditindaklanjuti oleh Wali Kota kepada presiden. DPRD juga harus menyampaikan aspirasi kami kepada DPR RI. Ini kami lakukan agar beban rakyat tidak berat dan terbebas dari penjajahanan Cina," tuturnya.

Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi Saat Menerima Petisi Dari Ketua Presidium Bang Japar Budi Lesmana.  
Sementara itu, menyikapi tuntutan AMIR, Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi menyambut baik ekspektasi yang disampaikan AMIR. Menunaikan tanggung jawabnya kepada warga Sukabumi, Wali Kota memastikan akan meneruskan harapan warga sukabumi ke pemerintah pusat.

"Kami terima dengan baik aspirasi kawan-kawan AMIR. Insyaallah, nanti akan kita sampaikan aspirasinya mereka kepada pemerintah pusat," jelas Walikota.



Pewarta : Azis R
Editor : Agus Setiawan
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
Redaksi sukabumiNews

FOTO: Aksi Damai AMIR Tolak “Obor” China dan Pemindahan Ibukota

aksi damai aliansi muslim sukabumi raya (amir)
Inilah Pernyataan Sikap ALIANSI MUSLIM SUKABUMI RAYA (AMIR) Pada Aksi Damai Tolak “Obor” China dan Pemindahan Ibukota yang dilaksanakan pada 6 Muharam 1441 H bertepatan dengan 6 September 2019 M di Sukabumi:

1. Kami rakyat dan masyarakat Muslim Sukabumi yang tergabung dalam Aliansi Muslim Indonesia Raya dengan ini menyatakan sikap. 

2. Mendesak untuk menindak kelompok separatism yang hendak memisahkan diri dari NKRI.

3. Menolak Pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta.

4. Hentikan Kriminalisasi Bendera Tauhid dan mengakui sebagai bendera umat Islam.

5. Hentikan Kriminalisasi Ulama dengan alasan Radikalisme.

6. Menolak Kenaikan Iuran BPJS, Kenaikan TDL dan kebijakan lain yang tidak berpihak kepada mayoritas rakyat Indonesia.

Uploader : Red.
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2019

Monday, September 2, 2019

Redaksi sukabumiNews

Liga Mahasiswa Gelar Aksi Demo Kritisi Kinerja DPRD Kota Sukabumi

Demo Liga Persatuan Mahasiswa Sukabumi
sukabumiNews, CIKOLE – Organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Liga Persatuan Mahasiswa Sukabumi (LPMS) menggelar aksi demo di halaman depan Gedung DPRD Kota Sukabumi, Jalan Ir. H. Juanda Kecamatan Cikole, Senin (02/09/2019).

Aksi Demo oleh sekumpulan mahasiwa dari GMNI, PB HIMASI, IMM Sukabumi, PMII ini dilakukan guna mengkritisi kinerja DRPD Kota Sukabumi yang dianggap masih belum maksimal.

Dalam orasinya, mahasiswa menyeru agar kinerja DPRD Kota Sukabumi dievaluasi dan posisi jabatan yang saat ini diemban jangan dijadikan alat komersil untuk kepentingan golongan dan partainya sendiri.

"Mereka wakil rakyat, wakil suara warga Kota Sukabumi. Jangan menjadi penguasa yang tidak berpihak kepada rakyat," ungkap salahsatu mahasiswa yang tampak bersemangat dan lantang dalam berorasi.

Pantauan sukabumiNews di lapangan, 3 anggota DPRD Kota Sukabumi yakni Momi Soraya selaku ketua, dan wakil ketua DPRD Kota Sukabumi Zona Arizona beserta anggota lainnya, Bah Gagan menemui langsung para peserta aksi.

Mereka melakukan tatap muka dan mengakomodir aspirasi yang disampaikan para mahasiswa.

Kepada para Mahasiswa, Momi Soraya, Jona Arizona dan Bah Gagan berjanji akan mengakomodir semua harapan teman-teman Mahasiswa, khususnya masalah uji materi perda yang harus berpihak kepada rakyat. Dia juga menegaskan, jabatannya saat ini sebagai anggota DPRD Kota Sukabumi tidak akan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi melainkan akan diabdikan sepenuhnya untuk warga Kota Sukabumi.

"Isyaallah, mewakili DPRD Kota Sukabumi, Saya bersama ketua sementara, Ibu Momi akan mengakomodir semua harapan teman-teman Mahasiswa demi terciptanya kesejahteraan warga Kota Sukabumi. Kami semua membuka diri, siap menerima kritik dan saran dari semua pihak yang menginginkan kota ini lebih baik," ungkap Jona Arizona menjawab tuntutan Mahasiswa Kota Sukabumi.

Berikut tuntatan yang disampaikan para mahasiswa yang tergabung dalam Liga Persatuan Mahasiswa Sukabumi ini:

1. Jalankan tugas pokok dan fungsi legislatif yang berpihak kepada rakyat bukan untuk birokrat;
2. Revisi perda-perda yang tidak pro rakyat;
3. Libatkan tokoh masyarakat dan mahasiswa dalam penyusunan tata tertib DPRD Kota Sukabumi;
4. Masukan kode etik DPRD dalam tata tertib;
5. Jangan jadikan kursi wakil rakyat sebagai barang komersil;
6. Penentapan perda harus dikaji lebih dalam, jangan sampai ditunggangi oleh kepentingan para elite;
7. Kurangi anggaran perjalanan dinas.

Aksi berlangsung tertib dan aman. Meski demikian puluhan aparat kepolisian dari Polres Sukabumi Kota tetap disiagakan guna mengantisipasi berbagi kemungkinan yang terjadi.


BACA Juga:
Usai Dilantik, Politisi PDIP Kota Sukabumi Akui Masih Banyak "PR" Belum Diselesaikan


Pewarta: Azis R.
Editor: Agus Setiawan.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Tuesday, August 27, 2019

Redaktur

Dianggap Banyak Bermasalah, Kinerja Kades Cibentang Diprotes Warga

warga desa cibentang datangi kantor desa
Warga Desa Cibentang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi Saat mendatangi Aula Kantor Desanya untuk memprotes Kinerja Kepala Desa bersama Stafnya, Senin (26/8/2019)  
sukabumiNews, GUNUNGGURUH – Warga Desa Cibentang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi mendatangi Kantor Aula Desa Cibentang, Mereka datang untuk memprotes kinerja kepala desa (kades) Asep Sukandar bersama staf yang dianggapnya banyak berbuat masalah (bermasalah), terutama menyangkut Anggaran Dana Desa 2019.

“Sepertinya banyak permasalahan yang harus di musyawarahkan, kami selaku masyarakat sangat sedih mendengar Anggaran Danan Desa 2019 yang tidak akan keluar tahun ini karena banyak permasalahan,” ujar Ahmad Madria, warga setempat.

“Makanya kami langsung sigap konfirmasi ke desa dengan menemui BPD,” jelasnya kepada sukabumiNews, usai menyampaikan protes, Senin (26/8/2019).

Ahmad beserta warganya menduga, bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga sangat kurang. Pasalnya menurut Ahmad, saat ditanya tentang Peraturan Desa (perdes) selama 2,5 tahun, malah BPD menjawabnya baru dua Perdes yang dikeluarkan.

“Dari sini kami sudah bisa menyimpulkan, jelas kinerjanya BPD sangat kurang,” tegasnya.

Karena itu tambah Ahmad, Dia bersama warga lainnya ingin meyakinkan dengan menemui kepala desa tentang kebenaran 2 perdes yang telah dikeluarkan tersebut, agar Ia selaku masyarakat bisa mengawasi mengenai anggaran yang sangat besar dari pemerintah yang diserap oleh desa.

“Desa ini desa yang paling kecil wilayahnya di Kabupaten Sukabumi. Kalau untuk pengalokasian kami suka ngecek, terkadang ada kesimpang siuran karena di beberapa pembangunan pihak RT tidak mengetahui anggaran pekerjaan di daerahnya tersebut dikarnakan tidak terpampangnya papan proyek,” beber Ahmad.

“Kami menginginkan keterbukaan informasi tentang semua anggaran yang diserap oleh desa kami, sehingga masyarakat mengetahui semua anggaran yang diserap oleh desa dan semua pembangunan yang di kerjakan oleh desa,” tegasnya.


Pewarta : Azis R/Rio
Editor : Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Monday, August 26, 2019

Redaksi sukabumiNews

7 Hari Berturut-turut, Warga dari Berbagai Kota di Papua Berdemo Menentang Rasisme

Ribuan Warga dari berbagai kota di Papui menentang rasisme. (FOTO: instgram Natalius Pigai)  
sukabumiNews, WAMENA (Papua) – Ribuan warga dari berbagai kota di Papua seperti Wamena, Deiyai, Dogiai dan Paniai, hari ini kembali berdemo menentang rasisme.

"Jangan menutupi fakta! Demo telah berlangsung 7 hari berturut tetapi jakarta menutupi," tulis Natalius Pigai dalam instagramnya @nataliuspigai, Senin (26/8/2019).

Dikatakan Pigai, rakyat sudah lawan dan akan terus melawan karena anti rasialisme adalah semangat mainstream dunia internasional.

"Indonesia adalah satu satunya negara di dunia ini yang masih tersisa dan menerapkan politik segregasi rasial di Dunia pada abad ke 21. Perlawanan terhadap rasialisme adalah perang tanpa titik dan koma," tegasnya.


Pewarta: AM
Editor : Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Monday, August 12, 2019

Redaktur sukabumiNews.net

Menindaklanjuti Protes Warga, Kapolres Sukabumi Lakukan Inspeksi Blasting Tambang Semen Sukabumi

Kapolres Sukabumi saat Inpeksi blasting
sukabumiNews, JAMPANG TENGAH – Menindaklanjuti protes warga Leuwidinding, Jampang Tengah yang menolak aktivitas blasting oleh PT. Tambang Semen Sukabumi (TSS) pada 09 Agustus 2019 melalui aksi demo di areal PT. SCG, Kapolres Sukabumi melakukan pemeriksaan secara langsung (inspeksi) dengan mengahdirkan pihak perusahaan dan warga terdampak, Senin (12/08/2019). Inspeksi tersebut dilakukan untuk membuktikan sejauh mana aktivitas blasting dapat merugikan masyarakat.

"Hari ini realisasi kesepakatan antara masyarakat Leuwidinding dengan PT. SCG untuk melakukan uji tes blasting. Setelah kita tes, warga merasa heran karena ledakan hari ini tidak sama dengan ledakan sebelumnya. Nanti kita akan evaluasi kembali," kata Kapolres Sukabumi, AKBP Nasriadi kepada sukabumiNews di lokasi kegiatan ledakan di Kp. Leuwidinding, Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, Senin (12/08/2019).

Pasca melakukan uji tes itu, Kapolres berharap agar pihak perusahaan dapat menjakankan kegiatan tambangnya sesuai standar operasional prosedur. Soalnya, kata Kapolres, saat melihat dan mendengar langsung proses blasting, ledakannya terdengar kecil dan tidak sesuai dengan apa yang dipersoalkan warga Leuwidinding. Sehingga, tutur Dia, warga menduga ada rekayasa ledakan yang dilakukan oleh pihak Tambang Semen Sukabumi.


"Nanti kita akan cek penggunaan bahan peledaknya (handak). Terus, kita juga akan pantau titik-titik ledakannya. Apa Volumenya sama atau berbeda-beda? agar harapan warga benar-benar terjamin. Untuk pelaksanaannya, nanti akan dibantu oleh Dinas ESDM Provinsi dan Kabupaten Sukabumi," tuturnya.


Kapolres menegaskan, jika hasilnya ada potensi yang membahayakan masyarakat, pihaknya berjanji akan melakukan evaluasi penggunaan Handak pada perusahaan tersebut. Atau, kata Kapolres, jika terbukti ada kesalahan operasional, pihaknya akan mengeluarkan izin penggunaan Handak dengan volume yang dibatasi.

"Jika aktivitas blasting perusahaan tidak sesuai, kita akan batasi volume handaknya. Tapi tetap harus melalui mekanisme. Intinya, untuk keselamatan warga, aktivitas perusahaan harus sesuai standar operasional prosedur," tegas Kapolres.

Sementara itu, sikap warga pada pelaksanaan uji tes blasting tetap berpendirian sama yakni tetap menolak aktivitas blasting yang dilakukan oleh PT. TSS selama aktivitas tersebut belum menjamin keselamatan warga setempat.

"Tes ledakan hari ini tidak sesuai dengan ledakan-ledakan sebelumnya. Perusahaan mengada-ada karena ada Pak Kapolres. Logikanya, kami tidak mungkin protes kalau ledakannya kecil. Kami hanya ingin nyaman. Jika perusahaan tidak bisa menjamin itu, kami tetap menolak aktivitas blasting ini," ungkap Ifah Latifah (45), warga asal leuwidinding RT 04, RW 01, Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi.
Menanggapi soal sistem operasional dan aktivitas Blasting yang dilalukan oleh PT Tambang Semen Sukabumi sebagai mitra perusahaan yang melakukan aktivitas penambangan di areal PT SCG, pihak SCG memberikan klarifikasi resminya melalui surat elektronik kepada sukabumiNews.

Dalam surat resminya itu, Somchai Dumrongsil, Director of PT Semen Jawa menuturkan bahwa PT Tambang Semen Sukabumi telah mematuhi seluruh peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan diketahui PT. SCG telah bekerjasama dengan instansi terkait dengan menjalankan semua rekomendasi resmi yang telah diberikan.

"PT Tambang Semen Sukabumi sangat memprioritaskan keamanan dan keselamatan dalam setiap operasinya. Begitupula dengan metode blasting yang dilakukan dengan tetap mengedepankan aspek keamanan lingkungan dan dirancang dengan baik menggunakan teknologi kelas dunia dan bahkan lebih baik dari standar industri," jelas Somchai dalam jawaban resminya kepada sukabumiNews, Senin (12/08/2019).

Lebih jauh Dia mengungkapkan, dalam menjalankan tugasnya, PT. SCG dan PT. TSS sangat menjunjung tinggi kepatuhan, dan berkomitmen untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di seluruh tingkat pemerintahan di Indonesia. Dia juga mengungkapkan, pihaknya tetap menjaga komitmen untuk menjaga lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar.

"Kami mengoperasikan pabrik dengan praktik Green Manufacturing terbaik. Sebagai salah satu prinsip utama, kami juga mengedepankan pembangunan berkelanjutan dengan menyeimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan pembangunan ekonomi di setiap bagian operasi bisnis. Semua aspek telah dipersiapkan dengan matang untuk mencapai hasil yang lebih baik dari standar yang disyaratkan," pungkas Somchai Dumrongsil, Director of PT Semen Jawa.


BACA Juga:
Aktivitas Blasting oleh PT. Citatih Putra Sukabumi Diprotes Warga


Pewarta: Azis R.
Editor: Agus Setiawan
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
close
close
close