Breaking
loading...
Showing posts with label demo. Show all posts
Showing posts with label demo. Show all posts

Thursday, May 23, 2019

Redaksi sukabumiNews

Forum Warga Sukabumi Melawan, Kembali Gelar Aksi di PTUN Bandung terkait gugatan IMB Pabrik Semen PT SCG

Aksi FWSM pada sidangan ke-13 di PTUN Bandung terkait gugatan IMB Pabrik Semen PT. Siam Cement Group (SCG), Kamis (23/5/2019)
-- 
sukabumiNews, BANDUNG – Sejumlah perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Forum Warga Sukabumi Melawan (FWSM) beserta para korban pabrik semen di 4 dusun Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi Jawa Barat kembali melakukan aksi di depan Gudung Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jln. Diponegoro No 34 Bandung, Jawa Barat, Kamis (23/5/2019). Aksi mereka dilakukan pada persidangan ke-13 terkait gugatan IMB Pabrik Semen PT. Siam Cement Group (SCG).

Pihak tergugat adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Sukabumi dan tergugat intervensi PT SCG/Semen Jawa, nomor perkara 127/G/LH/2018/PTUN.BDG dan klasifikasi perkara mengenai hal-hal yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan di PTUN Bandung. Persidangan ke-13 ini mengagendakan pembacaan Kesimpulan Para Pihak  baik dari pihak penggugat maupun pihak tergugat.

Pada setiap persidangan penyampaian bukti dan fakta, penggugat fokus pada proses dalam penyusunan dokumen perizinan pembangunan dan lingkungan yang tidak melibatkan warga terdampak secara langsung.

“Dalam proses sidang yang berlangsung sebelumnya Pemkab Sukabumi sebagai tergugat dan Perusahaan PT. Siam Cement Group (SCG) sebagai tergugat intervensi tidak menjelaskan secara utuh bagaimana proses sosialisasi yang melibatkan warga yang akan terdampak langsung dari rencana pembangunan pabrik semen," ujar Wahyudin, Staf Ahli Advokasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat kepada Wartawan pesan tertulis yang diterima sukabumiNews.

Lebih jauh Wahyudin menjelaskan Pemkab Sukabumi hanya menyampaikan proses sosialisasi dilakukan dengan pemerintah desa dan para tokoh masyarakat setempat. Pihak tergugat tidak menjelaskan bahwa masyarakat yang akan terdampak dilibatkan dalam sosialisasi.

"Padahal jika mengacu terhadap Permen LH No 17 tahun 2012 tentang pedoman keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan Hidup, seharusnya sosialisasi mengutamakan  warga yang terkena dampak langsung pembangunan pabrik semen," jelasnya.

Sementara itu Salah seorang penggugat saudara Eman Sopandi menuturkan, Pemkab Sukabumi maupun perusahaan tidak bisa membuktikan secara utuh bahwa IMB yang dimiliki tidak melalui proses yang seharusnya dilakukan sebagaimana aturan perundang-undangan.

"Pada faktanya pemerintah dan perusahaan tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang akan terdampak langsung, sosialisasi hanya dihadiri oleh perwakilan pemerintah desa, Rt, Rw dan Tokoh masyarakat yang tidak merepresentatikan masyarakat terdampak secara langsung dan saya menilai bahwa para perwakilan yang hadir pun tidak melakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat lainnya secara utuh,” ungkap Eman Sopandi.

Masih ditempat yang sama, Endah sebagai Penggugat dari Dusun Pangleseran menuturkan, saya melihat bahwa setiap hal-hal yang dipertanyakan oleh hakim kepada para tergugat tidak bisa dijawab sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Salah satu contohnya apakah papan informasi dipasang oleh tergugat, tergugat menyampaikan dipasang namun lokasinya berada di dalam sehingga bisa jadi papan tersebut tidak terlihat oleh masyarakat sekitar dampak.

"Sementara yang warga ketahui papan informasi tersebut harus terlihat jelas oleh masyarakat sekitar, contoh kedua apakah pada proses diskusi publik melibatkan warga, tergugat menyampaikan terwakili, namun warga yang ada di empat dusun yang menolak saat ini tidak dihadirkan dalam diskusi publik, hal ini juga tidak menjawab terhadap keluhan kami yang mana kami tidak pernah merasa terlibat dalam diskusi publik tentang rencana pembangunan pabrik semen di kampung kami," tuturnya.

Dalam penyampaian kesimpulan ini, warga meyakini bahwa dalam setiap persidangan warga korban sebagai pihak penggugat sudah mengirimkan dan menyampaikan setiap alat bukti dan fakta yang cukup dan dapat memperkuat adanya pelanggaran prosedur perizinan lingkungan dan pembangunan yang dilakukan oleh pihak tergugat dan tergugat intervensi kepada majelis hakim.

“Sementara, pihak tergugat tidak memberikan cukup bukti dan saksi yang melemahkan bukti dan keterangan pihak penggugat." Pungkas Staf Ahli Advokasi Hukum Walhi Jabar.


Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Wednesday, May 22, 2019

Redaksi sukabumiNews

Tersangkan Perusuh Aksi 21 Mei Dinyatakan Melawan Petugas dan Rusak Asrama Polisi

Sejumlah massa menyerang polisi saat terjadi kerusuhan 21 Mei. [Foto: Istimewa]
-- 
sukabumiNews, JAKARTA – Polda Metro Jaya menyatakan 29 tersangka kericuhan pada aksi 21-22 Mei terlibat perusakan Polsek Gambir dan Asrama Brimob Petamburan.

"Para tersangka ini melakukan perusakan Polsek Gambir dan asrama polisi serta melawan para petugas yang menjaga ketertiban. Aksi tersangka ini terekam CCTV," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono, di Jakarta, dikutip dari PR, Rabu 22 Mei 2019.

Selain di Gambir, polisi juga dikabarkan telah mengamankan 72 tersangka yang melakukan perlawanan kepada petugas di Kantor Bawaslu RI serta 166 tersangka di daerah Petamburan Jakarta Pusat.

Para tersangka di Petamburan tersebut membakar sejumlah mobil. Dari tangan tersangka polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti mercon, petasan, dan celurit. Turut disita pula bom molotov uang operasional dan uang dalam amplop lengkap dengan nama-nama orang. [PR]


Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
Redaksi sukabumiNews

Kapolri: Pelaku Rusuh di Bawaslu Bukan Peserta Aksi Damai

Foto: Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
-- 
sukabumiNews, JAKARTA – Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan kerusuhan yang terjadi pada Selasa (21/5) malam terjadi setelah sekitar 300an pemuda dari arah Tanah Abang mendekati Gedung Bawaslu RI di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Kelompok tersebut, ujar Tito, menyatakan melakukan provokasi setelah sebelumnya massa yang melakukan aksi sejak siang hari telah sepakat dengan polisi bubar usai salat tarawih di kawasan tersebut.

"Jam setengah 10 sebenarnya sudah klir. Tapi, anggota tetap standby. Kira-kira jam 23.00 WIB datang sekelompok masyarakat, anak-anak muda sekitar 300-400 orang datang ke Bawaslu dari Tanah Abang, langsung lempar batu, bahkan konblok, molotov, dan petasan," ujar Tito dalam jumpa pers di Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).

Tito menegaskan penurunan pasukan polisi di kawasan sekitar Bawaslu sudah sesuai standar prosedur operasi pengamanan pascapengumuman pemilu 2019.

Selain itu, kata Tito, ada perbedaan jenis dari aksi yang dilakukan massa pada siang hingga tarawih di depan Bawaslu, dengan massa yang melakukan kerusuhan setelah sempat bubar dari lokasi tersebut.

"Bedakan penanganan dia aksi unjuk rasa itu dilakukan damai," kata Tito.

Ia menegaskan dua aksi tersebut berbeda segmen, karena yang terjadi pada siang hingga usai tarawih berlangsung damai sementara yang malam justru sengaja melakukan provokasi membuat kerusuhan.

"[Setelah] Selesai [aksi pertama] Jam 9 (malam), yang datang bukan unjuk rasa, langsung anarki. Mereka sudah perusuh. Menciptakan kejahatan. Menyerang petugas," tegas Tito.

"Jadi jangan sampai publik di-framing seolah-olah ada aksi damai yang dibubarkan secara represif. Itu tidak benar. Dua segmen yg berbeda. Segmen pertama aksi damai. [Segmen] kedua itu aksi langsung anarki oleh sekelompok orang yang menyerang. Sengaja menciptakan kerusuhan," ujar Tito. [CNN] 

Tuesday, May 21, 2019

Redaksi sukabumiNews

Puluhan Mahasiswa KAMMI Kibarkan Bendera Kuning di Kantor KPUD Kota Sukabumi

sukabumiNews, CITAMIANG - Puluhan Anggota Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sukabumi melakukan aksi pasang bendera kuning di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi dengan disaksikan langsung oleh ketua KPU Kota Sukabumi, Sri Utami (21/5/2019).

Pengibaran bendera kuning yang dipasang di pagar halaman kantor KPU Kota Sukabumi itu merupakan bentuk pernyataan sikap atas duka cita mereka terhadap peristiwa bergugurannya para anggota penyelenggara pemilu 2019.

"Menurut data dari KPU Kota Sukabumi, ada tiga orang yang meninggal dunia, baik itu dari Pamsung maupun dari KPPS. Yang jelas KAMMI prihatin atas terjadinya peristiwa itu," kata Oksa kepada wartawan saat aksi berlangsung

Oksa memengapresia sikap KPU Kota Sukabumi yang dinilai sangat responsif dan kooperatif menyambut aksi pemasangan bendera kuning tersebut. Ia berharap hal ini bisa menjadi trend yang lebih baik pada periode kedepan.

"Secara personal maupun organisasi, KAMMI mengapresiasi kinerja KPU Kota Sukabumi dengan berbagai pertimbangan yang sudah dimusyawarahkan personal antar pengurus," ungakp Oksa.

Di saat yang sama, Ketua KPU Kota Sukabumi, Sri Utami menyebut, beberapa waktu lalu Gubernur Jawa Barat memberikan santunan sebesar Rp 50 juta kepada korban meninggal dunia dengan aturan korban meninggal pada kurun waktu H-7 dan H+4 pencoblosan.

“Namun untuk beberapa kasus meninggalnya petugas penyelenggara pemilu khususnya di Sukabumi tidak termasuk kriteria tersebut (H-7 hingga H+4) sehingga tidak mendapat santunan dari Gubernur," jelas Dia.

Kendati demikian tambah Sri Utami, Pemerintah daerah berjanji akan menanggung biaya pendidikan kepada 3 orang anak korban yang meninggal dunia, selain itu dari KPU-RI juga sudah ada SK untuk memberikan tanggungan uang duka cita untuk yang meninggal dan sakit.

"Untuk yang meninggal akan mendapatkan santunan sebesar Rp 36 juta, dan untuk yang sakita akan ditanggung biaya pengobatannya selama sakit," tandas Sri Utami

Aksi yang dimulai pukul 14:00 hingga 15:00 WIB itu berlangsung dengan tertib dan aman. Meski demikian, puluhan personil dari kepolisian resort Sukabumi Kota tetap disiagakan demi mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi.


Pewarta: Telly NR.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Thursday, May 2, 2019

Redaksi sukabumiNews

GMNI Tuntut Perbaikan Sistem Pendidikan di Kabupaten Sukabumi

sukabumiNews, CIKEMBAR - Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam wadah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar Aksi Damai di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi di Kecamatan Cikembar pada Kamis (2/5/19). Mereka menuntut adanya perbaikan sistem pendidikan di Kabupaten Sukabumi yang masih memperihantinkan.

Aspirasi ini disampaikan GMNI pada Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2019.

“Pendidikan adalah indikator utama untuk kemajuan suatu Negara dan juga sebagai fundamental bangsa, pendidikan juga untuk menjembatani wawasan kebangsaan dan bela Negara. Oleh karna itu keberhasilan negara dapat diukur dari kualitas pendidikannya,” seru Ketua GMNI Abdullah Masyhudi dalam aksinya.

BACA Juga: Hardiknas, Bupati Marwan: Anak-Anak Kita Harus Berinovasi dan Berpikir Maju

Abdullah mengungkapkan, dalam undang undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional Bab IV pasal 3 dijelaskan bahwa setiap Warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memproleh pendidikan yang bermutu.

Akan tetapi, tambah Dia, pada faktanya di Kabupaten Sukabumi terindikasi kurangnya pemerataan Infrastruktur Pendidikan sehingga kualitas pendidikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

“Sedangkan sudah kita ketahui bersama bahwa Alokasi Dana Pendidikan itu sangat besar, 20% dari APBN dan penambahan Rp11 Triliun untuk Dana Pendididkan. Belum lagi ditambah dari APBD Kabupaten Sukabumi sebesar 20% dari Rp4 Triliun sekitar 8 miliyar untuk Alokasi Dana Pendidikan,” bebernya.

Dia memandang, dengan dana sebesar itu seharusnya pemerintah bisa menjangkau pemerataan infrastruktur pendidikan sampai ke daerah terpencil.

“Oleh karena itu Kami Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menyatakan sikap untuk menggelorakan beberapa tuntutan diantaranya; Transparansi Alokasi Anggaran Pendidikan Kabupaten Sukabumi serta Pemerataan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan,” tegas Abdullah.

GMNI juga menuntut kepada pemerintah agar melakukan Evaluasi kurikulum pendidikan dan Menolak kapitalisasi pendidikan.


Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Wednesday, May 1, 2019

Redaksi sukabumiNews

Polrestabes Bandung Amankan Sekelompok Massa Berseragam Hitam Saat Aksi Hari Buruh Internasional

Sekelompok pemuda berbaju Hitam menyusup saat Aksi Hari Buruh di Bandung, Rabu (1/5/2019)
--
sukabumiNews, BANDUNG – Polrestabes Bandung mengamankan sekelompok pemuda saat aksi Hari Buruh Internasional di Bandung pada Rabu (1/5/2019). Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Irman Sugema mengungkapkan, ada sekelompok pemuda berbaju hitam yang terindikasi akan mengganggu keamanan aksi para buruh pada peringatan May Day.

Untuk mencegah gesekan, aparat kepolisian Polrestabes Bandung segera mengamantan sekelompok pemuda tersebut sebagai tindakan antisipasi. “Para pemuda itu ditertibkan tak jauh dari Gedung Sate. Ini dilakukan karena kelompok tersebut bukan bagian dari massa buruh,” ujar Irman.

Irman menjelaskan, jajarannya terpaksa mengamankan massa yang berpakaian serba hita saat buruh beraksi karena ada indikasi terjadinya gesekan dengan buruh. “Berdasarkan Informasi dari masyarakat dan warga, kelompok massa tersebut ada yang menggunakan cat dan mencoret mobil buruh,” terang Irman.

Kemudian lanjut Iman, jajaran Polrestabes melakukan tindakan agar tidak terjadi potensi konflik sosial antara kelompok ini dengan buruh. “Ada sekitar 40 orang di Polrestabes Bandung yang kami lakukan pemeriksaan,” tandasnya.

Saat ini mereka dikumpulkan di Monumen Perjuangan dan polisi masih melakukan pemeriksaan.


Pewarta: Nopi Gumilar
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Friday, March 8, 2019

Redaksi sukabumiNews

Tidak Terima dengan Keputusan Perusahaan, Ratusan Buruh PT Nina Venus Indonesia Melakukan Aksi Mogok Kerja

sukabumiNews, PARUNGKUDA – Ratusan buruh PT. Nina Venus Indonusa 1 menggelar aksi mogok kerja dengan berkumpul di halaman pabrik yang berlokasi di Jalan Raya Angkrong, Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi pada Jumat (08/03).

Mereka melakukan aksi lantaran buruh pabrik yang bergerak di bidang produksi rambut palsu (wig) itu tidak terima dengan keputusan perusahaan yang akan mempekerjakan mereka dengan menggunakan sistem kerja borongan.

“Kami tidak terima dengan keputusan tersebut karena apabila menggunakan sistem borongan pendapatan akan lebih rendah,” ucap salah seorang peserta aksi yang identasnya oleh sukabumiNews minta dirahasiakan.

HRD PT Nina Venus Indonesia 1 Rudi Hermawan mengatakan, masa kerja buruh kontrak akan habis pada 30 Maret 2019. Pihaknya juga mengaku telah memberikan kebijakan untuk tetap memperkerjakan para buruh. Akan tetapi dengan menggunakan sistem kerja borongan. “Ini hanya salah faham saja,” ucapnya singkat.

Menindak lanjuti aksi ini, pemilik perusahaan dengan perwakilan buruh kemudian melakukan pertemuan. Hasilnya, para buruh bisa melanjutkan bekerja hingga Idul Fitri 1440 H mendatang lantaran ada order dari buyer.

[Pewarta: Telly NH]
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Thursday, March 7, 2019

Redaksi sukabumiNews

Aliansi CA Melakukan Aksi Tolak Penurunan Status Cagar Alam Kamojang dan Papandayan

sukabumiNews, JAKARTA – Sebanyak 56 perwakilan berasal dari Walhi Jabar, Walhi Eknas, YLBHI Jabar, YLBHI Nasional, dan Forum Komunikasi Pecinta Alam Bandung yang tergabung dalam Aliansi Cagar Alam (CA) Jawa Barat melakukan aksi long march dari Bandung ke Jakarta. Mereka akan menggelar aksi damai di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rabu (6/3/2019).

Aksi damai ini sebagai bentuk protes dari para pecinta alam dan lingkungan terhadap diterbitkannya Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.25/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Perubahan Fungsi dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan dari sebagian Cagar Alam Kamojang seluas ±2.391 ha dan Cagar Alam Gunung Papandayan seluas ±1.991 ha menjadi TWA, terletak di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.
 
“Kami minta SK dicabut dan Menteri LHK menurunkan instruksi untuk merestorasi Cagar Alam," ujar Wahyudin, Staff Advokasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jabar kepada wartawan, Rabu.

Menurut Wahyudin, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan Cagar Alam (CA) ini telah melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan melanggar RTRW Nasional, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut karena belum ada perubahan kebijakan RTRW.

Dalam aksinya juga mereka menyampaikan empat rekomendasi kepada KLHK, yaitu, 1) Meminta kepada Empat Dirjen terkait untuk merekomendasikan kepada Menteri LHK untuk menangguhkan SK.25/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2018; 2) Meminta kepada KLHK agar secepatnya membentuk tim kajian dengan melibatkan para pihak terkait, termasuk dari Aliansi Cagar Alam Jawa Barat; 3) Menghentikan sementara segala kegiatan di lokasi TWA; dan 4) Melakukan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan kawasan konservasi di wilayah kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Jawa Barat.
 Sementara itu mewakili KLHK, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK Wiratno, didampingi Eselon II terkait, menerima dengan baik 25 orang perwakilan aksi dari Aliansi CA Jabar beserta empat rekomendasinya tersebut.

Wiratno juga menyetuju usulan para perwakilan aksi supaya dibentuk tim kajian Kamojang dan Gunung Papandayan. “Saya setuju untuk dibentuk tim terpadu yang akan melakukan kajian komprehensif dengan melibatkan Aliansi Cagar Alam Jawa Barat," ucap Wiratno.

“Saya juga telah memerintahkan Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat untuk membentuk forum komunikasi konservasi Jawa Barat, agar terjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak dan tidak ada dusta di antara kita,” tambah Wiratno. [Red*]

Monday, February 25, 2019

Redaksi sukabumiNews

Buruh Korban PHP PT SCG Akhirnya Temui Bupati Sukabumi

Ketua Federasi Kehutanan Industri Umum Perkayuan Pertanian dan Perkebunan, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F Hukatan KSBSI), Nendar Supriatna mengatakan, hal ini dilakukan karena janji-janji dari pihak perusahaan selalu “ngaret” (molor), bahkan tidak kunjung ditepati.
sukabumiNews, GUNUNGGURUH – Setelah malakukan rentetan kegiatan Aksi Demonstrasi hingga pemasangan tenda di luar pagar pintu masuk pabrik PT. Sement Siam Group (SCG) selama hampir 2 hari, Senin hingga Selasa (18-19 Februari 2019) lalu dan tidak juga menghasilkan kesepakatan, buruh korban PHK pabrik yang beralamat di Jalan Pelabuhan II KM. 11, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Gunungguruh, Sukabumi tersebut akhirnya menemui Bupati Sukabumi, H. Marwan Hamami, belum lama ini.

Ketua Federasi Kehutanan Industri Umum Perkayuan Pertanian dan Perkebunan, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F Hukatan KSBSI), Nendar Supriatna mengatakan, hal ini dilakukan karena janji-janji dari pihak perusahaan selalu “ngaret” (molor), bahkan tidak kunjung ditepati.

“Para buruh sudah terlalu banyak bersabar dengan keadaan dan kondisi saat ini,” ungkapnya kepada sukabumiNews, Senin (25/2).
"Dari sejak awal Januari, baru satu perusahaan yang sudah mulai ada titik terang, itupun perjanjiannya “ngaret” terus. Pertama tanggal 6 Februari, mundur tanggal 15, sekarang di undur kembali menjadi tanggal 1 maret 2019. Itupun perjanjiannya tidak tertulis. Pihak perusahaan berjanji akan memperkerjakan pada tanggal 1 Maret 2019. Sementara sisanya sampai hari ini belum jelas bagaimana nasibnya,” terang Nendar.



Dia menambahkan, yang paling ia soroti adalah persoalan PT. Lina Jaya Persada yang berganti nama jadi PT. Harpati Anggun Perkasa. “Bagaimana tidak, seluruh anggota dan pengurus serikat di babad habis,” katanya.

Oleh karenanya Ketua F Hukatan KSBSI yang memiliki anggota sebanyak 160 orang dan terbagi dari 4 perusahaan rekanan PT. Sement Siam Group (SCG) itu meminta kepada Pemda Kabupaten Sukabumi agar menekan PT. Sement Siam Group (SCG) untuk ikut bertanggung jawab, karena menurut Nendar, dari sisi regulasinya jelas.

“Pihak perusahaan outsourcing yang belum mendapatkan tanda bukti pelaporan ke Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, ko bisa beroperasi?,” tanyanya. Sementara menurut Nendar, salah satu persyaratnya bisa beroprasinya perusahaan itu harus memiliki tanda bukti pelaporan.

Sementara itu, terkait hasil pertemuannya dengan Bupati Sukabumi di Pendopo, pada Jumat (22/2) lalu Nendar mengatakan, pada prinsipnya Bupati mendukung penuh perjuangan para buruh dan meminta pihak PT. Sement Siam Group (SCG) untuk tidak lepas tangan dari persoalan yang saat ini terjadi.

“Bupati juga meminta agar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi supaya lebih mendorong agar persoalan yang dialami  para Buruh bisa secepatnya tuntas,” jelasnya.

Nendar menuturkan, apabila sampai pada tanggal 1 Maret 2019 persoalan ini tidak tuntas, maka Bupati pun mempersilahkan F HUKATAN KSBSI untuk datang kembali menemuinya. “Dan Bupati Sukabumi akan melayangkan surat langsung ke PT. SCG yang berada ditingkat pusat,” tuturnya.


[Pewarta: Azis. R]
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Tuesday, February 19, 2019

Redaksi sukabumiNews

Belum Dapat Kesepakatan, Puluhan Buruh Korban PHP PT SCG Lanjutkan Aksinya

Aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan buruh yang merasa terkena harapan palsu (PHP) dari PT SCG pada Rabu (18/2/2019) kemarin ternya masih berlanjut.
sukabumiNews, GUNUNGGURUH – Aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan buruh yang merasa terkena harapan palsu (PHP) dari PT SCG pada Rabu (18/2/2019) kemarin ternya masih berlanjut. Hingga berita ini diturunkan mereka masih melakukan unjuk rasa dengan menggelar aksi duduk bersama di halaman depan luar pagar perusahaan milik Kerajaan Thailand itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, para pengunjuk rasa yang dimotori oleh Federasi Kehutanan Industri Umum Perkayuan Pertanian dan Perkebunan, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F Hukatan KSBSI) ini menuntut agar perusahaan milik Kerajaan Thailand ini mengangkat buruh menjadi karyawan tetap dan menghapuskan sistem kontrak.

Selain itu pada demo yang dilakukannya kemarin, mereka juga meminta agar perusahaan tersebut mempekerjakan kembali para buruh yang terkena PHK sebelah pihak serta menolak PHK massal.
Sementara, hasil dari pergerakan aksinya kemarin, mereka telah dipertemukan dengan pihak yang mewakili PT. SCG yang ditengahi oleh Kepolisian Sektor Gunung Guruh dan Polda Jabar.

Akan tetapi menurut Nendar Ketua F Hukatan KSBSI hingga kini masih belum menemui titik terang. Oleh karena itu kata Nendar, pihaknya akan melanjutkan aksinya kembali, besok sekitar pukul 10.00 wib dengan melibatkan pihak Outsourching.

"Apabila pihak perusahaan bertele-tele, maka kami tak akan segan untuk mendirikan tenda-tenda serta kita akan tegaskan bahwa pada saat mogok kerja itu tidak boleh digantikan. Maka secara otomatis pasti akan ada penjegalan untuk buruh dari perusahaan lain diarea kerja tertentu yang biasa dikerjakan oleh para buruh yang sedang mogok," jelas Nendar.

Dia menambahkan bahwa pada Kamis pekan ini pihaknya akan membawa persoalan ini kepada Bupati Sukabumi di pendopo. Mengingat persoalan ini sudah terlalu berlarut-larut, kami juga akan mendatangi Kedutaan Besar Negara Thailand yang berada di Jakarta,” tegasnya.


BACA Juga: Buruh Korban PHP PT SCG Akhirnya Temui BupatiSukabumi

Terkait jumlah yang menjadi korban PHK sepihak ini Nendar mengungkapkan, seluruhnya berjumlah 160 orang. Masing-masing adalah buruh dari PT. Mandala Kurnia Abadi sebanyak 92 orang, PT. Lina Jaya Persada 51 orang, PT. Ratu Buana Indonesia 6 orang, dan dari PT. Matrix Mitra Sentosa sebanyak 11 orang.

“Dari jumlah sebanyak itu, baru buruh eks PT. Mandala yang sudah diselesaikan yaitu sebanyak 92 orang,” jelasnya.


[Pewarta: Azis R.]
Editor: Red.
Copyright: sukabumiNews
Redaksi sukabumiNews

Merasa Kena PHP, Puluhan Buruh PT SCG Kembali Berunjuk Rasa di Halaman Pabrik

sukabumiNews, GUNUNGGURUH – Merasa diberi harapan palsu, puluhan Buruh PT Siam Cement Group (SCG) yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak melakukan aksi demo di depan pagar halaman pintu masuk pabrik yang beralamat di Jalan Pelabuhan II KM. 11, Kampung Talagasari, RT.04 / RW.06, Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi, Senin (18/2).

Mereka menuntut agar perusahaan milik Kerajaan Thailand itu mengangkat buruh menjadi karyawan tetap dan menghapuskan sistem kontrak. Selain itu mereka juga meminta agar perusahaan tersebut mempekerjakan kembali para buruh yang terkena PHK sebelah pihak serta menolak PHK massal.

"Kami akan terus bertahan untuk memperjuangkan hak-hak kami yang sampai saat ini belum terpenuhi,” kata Nendar, Ketua F Hukatan kepada sukabumiNews di sela-sela kegiatan aksi.
Pada demonya kali ini para buruh melakukan aksi duduk dibawah tenda yang sengaja dipasangnya. Menurutnya mereka akan bertahan disana hingga pagi hari, bahkan akan terus berlanjut hingga tuntutan mereka dipenuhi.

Nendar menjelaskan, ada 4 perusahaan Outsourcing yang bermasalah yang bekerja sama dengan PT. Semen Siam Group (SCG), diantaranya PT. Lina Jaya Persada, PT. Matrix Mitra Sentosa, PT. Ratu Buana Indonesia dan PT. Mandala Kurnia Abadi

“Dari 4 perusahaan tersebut hanya 2 perusahaan yang sanggup menyelesaikan dan bersedia memperkerjakan kembali para buruh yakni di PT. Rissil Bintang Jawara Group dan PT. Pelayanan Securti Nusantara,” sambung Nendar.

“Meski PT SCG tertanggal 15 Februari 2019 pernah menjanjikan akan memperkerjakan kembali 92 orang, namun pada kenyataannya PT. SCG hanya pemberi harapan palsu (PHP)," tuturnya.

Di pihak lain, pengamat perburuhan Jakarta Alia Mudira yang saat ini dikabarkan masih memiliki kedekatan dengan PT SCG, saat diminta tanggapan melalui selulernya menjelaskan bahwa pekerja Outsourching adalah pihak ketiga. Oleh karena itu menurutnya, ketika pekerja Outsourcing ini sudah tidak layak untuk dipekerjakan, maka tenaga kerja dikembalikan kepada perusahaan penyalur.

Kemudian tambah Alia, ketika penyalur tidak lagi mendapat tempat di PT. SCG, maka diberikan kesempatan kepada perusahaan penyalur yang lain untuk menggantikannya. “Bukankah ini persaingan berdasarkan kompetensi, hitungan profit, hitungan efesiensi dan tolok ukurnya adalah kinerja dan biaya yang harus di keluarkan?,” jelas Alia.

“Jika masalah Outsourching ini yang harus disalahkan adalah perusahaan pengguna, ini namanya salah sasaran,” tegasnya,

[Pewarta: Azis.R]
Editor: Red.

Tuesday, December 4, 2018

Redaksi sukabumiNews

PT Semen SCG Kembali Didemo, Warga Bermain Sepak Bola di Depan Pabrik

PT Semen SCG Kembali Didemo, Warga Bermain Sepak Bola di Depan Pabrik
Gunungguruh, SUKABUMINEWS.net – Puluhan warga menggelar unjuk rasa ke  PT Siam Cement Group (SCG) atau Semen Jawa di Jalan Palabuhan II, Kabupaten Sukabumi, Selasa (4/12/2018). Dalam aksinya, warga yang berasal dari dua desa yakni Desa Sirnaremi dan Desa Kebonmanggu, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi bermain sepak bola di pelataran parkir di luar areal pabrik PT. SCG.

"Aksi ini merupakan bentuk tuntutan kami kepada manajemen PT SCG untuk mengganti lapangan sepak bola di desa kami," kata tokoh masyarakat Desa Sirnaresmi Asep Ulung ketika ditemui di depan pintu masuk pabrik semen tersebut bersama para pengunjuk rasa.

Permainan sepak bola yang digelar para pengunjuk rasa, ujar Asep, menujukkan bahwa masyarakat di Desa Sirnaresmi dan Desa Kebonmanggu membutuhkan lapangan sepak bola. Lapangan yang dulu pernah ada telah hilang ditelan oleh areal pabrik. Wajar jika warga meminta lapangan sepak bola baru sebagai ganti lapangan yang hilang.

Dalam permainan yang digelarnya, pengunjuk rasa mendirikan dua buah gawang di sekitar pintu akses ke pabrik. Atraksi olah raga ini membuat akses masuk ke areal pabrik semen dan akses keluar terblokir.

Rekan Asep bernama Yadi Deple menerangkan, sebenarnya PT SCG telah mengganti lapangan sepak bola, namun lokasinya di pelosok yang tidak memiliki akses jalan yang memadai. Warga tidak sepakat dengan lokasi yang ditentukan oleh PT SCG.

"Tuntutan warga sekarang meninginkan lapangan sepak bola yang lokasinya tidak terlalu jauh dari jalan. Kami tidak akan mundur dari tuntutan ini. Warga akan terus bermain sepak bola di pintu masuk selama belum ada keputusan tuntutan kami akan dipenuhi," ujar Yadi.

Pada aksi itu, sejumlah aparat kepolisian berjaga-jaga di sekitar lokasi. Beberapa orang perwakilan dari pengunjuk rasa diminta masuk untuk berdialog dengan perwakilan dari perusahaan. Namun, dialog tidak menghasilkan kesepekatan. Pihak PT SCG bersikukuh pada sikapnya, lapangan sepak bola tetap berlokasi yang jauh dari jalan. (*)

Pewarta: Rio Bagja Gumilar/Bsk

Editor: Red.

Friday, October 19, 2018

Redaksi sukabumiNews

HMI Sukabumi Ontrog Kantor ESDM Tuntut PT SSR Ditutup

Cisaat, SUKABUMINEWS.net -- Puluhan orang yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sukabumi melakukan aksi dami dengan mendatangi Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Sukabumi di Komplek GOR Cisaat Jln Sukamanah Kecamatan Cisaat pada Jum'at (19/10/2018). Mereka menuntut supaya PT. Sukabumi Silika Resources (SSR) di tutup sebelum pihak perusahaan mengabulkan tuntutan yang diajukan oleh para peserta aksi.

Selain agar PT. SSR harus berhenti beroprasi secara permanent, meka juga menuntut supaya Dinas Industri dan ESDM bertanggung jawab atas dugaan pencemaran sungai Cicatih.

Selain itu mereka juga mempertayakan sikap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengenai aktivitas PT.SSR yang diduga mencemari sungai Cicatih.

“Dinas Industry dan ESDM juga harus mengkroscek industri-industri yang ada di Kabupaten Sukabumi, “ jelas Ripal Rinaldi, Korlap aksi sebagaimana dalam press rilis yang diterima sekabumiNews, Jum'at (19/10).

Sementara itu Kepala Dinas ESDM, Adi Purnomo saat menerima para peserta aksi dan melakukan dialog dengan mereka memaparkan bahwa beberapa tuntutan dari HMI sudah ditindak lanjut dengan melayangkan surat pemberhentian operasi kepada PT. SSR sesuai peraturan yang berlaku.

Adi Purnomo juga mengatakan, petugas Dinas ESDM Kabupaten Sukabumi selalu melakukan pengecekan ke lokasi penambangan karena setelah adanya surat pemberhentian per tanggal 10 Oktober 2018 itu di khawatirkan PT. SSR masih melakukan Aktifitas penambangan.

Di lain pihak, Kepala DPMPTST Kabupaten Sukabumi Dadang Eka menyebutkan,  PT. SSR memang berada diwilayah hukumnya. Namun lanjut Dadang Eka, pada dasarnya disini kami tidak sepenuhnya memiliki kewenangan untuk menutup dan memberhentikan segala bentuk aktifitas kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT SSR.

“Kami tidak hanya tinggal diam, secara Institusi kami sudah melayangkan surat ke DPMPTST Provinsi Jawa Barat agar segera menutup Lokasi Penambangan PT. SSR,” tegasnya.

Aksi berlangsung tertib dan damai. Meski demikian, puluhan aparat dari polres Sukabumi disiagakan untuk mengantisifasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi.

Pewarta: Karim
Editora: Red

Saturday, September 15, 2018

Redaksi sukabumiNews

Semakin Meluas, Aksi Mahasiswa Pekan Depan di Depan Istana Negara

JAKARTA, SUKABUMINEWS.net - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa atau Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguran Tinggi Agama Islam se-Indonesia dan aliansi Mahasiswa Primordial se-Jabodetabek  menggelar aksi damai guna mengkritisi kebijakan pemerintahan Joko Widodo, Jumat (14/9/2018).

Berbeda dengan mahasiswa Islam se-Jakarta, BEM Universitas Bung Karno dan Mercu Buana akan melakukan aksi demonstrasinya pada Kamis (20/9/2018) pekan depan.

"Aksi kita terpisah mas, kami akan (berdemo) Kamis depan di depan Istana Negara," ujar Ketua BEM Fakultas Teknik UBK Wirya Dhana kepada wartawan dilansir TeropongSenayan, Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Wirya menjelaskan, nantinya aksi tersebut tidak hanya diikuti dua kampus, tapi juga sejumlah kampus lainnya. "Nanti banyak kampus juga mas," ujarnya.

Namun, Wirya belum bisa menginformasikan semua nama-nama kampus yang akan melakukan aksinya pada kamis depan tersebut.

Wirya juga mengatakan, ada beberapa tuntutan yang akan disampaikan pada saat berdemonstrasi nanti. "Salah satunya meminta Jokowi mundur dari jabatannya," cetusnya. "Tapi aksi tersebut juga akan tetap berlangsung damai," imbuhnya.

Untuk persiapan sendiri, lanjut Wirya yang berkuliah di UBK itu, sudah masif dalam mengkonsolidasikan dengan rekan-rekan yang lainnya.

"Beberapa malam ini kita rutin adakan pertemuan, yang mungkin akan menghasilkan suatu gerakan aksi nantinya," pungkasnya.(Red*)

Friday, September 14, 2018

Redaksi sukabumiNews

Dinilai Gagal, Aliansi BEM PTAI Se-Indonesia Tuntut Jokowi Mundur

JAKARTA, SUKABUMINEWS.net - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa/Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguran Tinggi Agama Islam Se-Indonesia dan Aliansi Mahasiswa Primordial Se-Jabodetabek mendesak agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur dari tahta kepresidenan. Mereka menganggap pemerintahan Jokowi-JK telah gagal dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Kami Dewan eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) menganggap bahwa pemerintahan Jokowi-JK gagal dalam menjalankan roda pemerintahannya,” sebut Presnas BEM PTAI Cecep Hidayat,  dikutip RMOL, Rabu (12/9).

Sementara itu, Koordinator Lapangan Aksi Aliansi BEM PTAI pada Jumat (14/09), Ahmad Khori mengatakan bahwa pemerintah saat ini telah gagal dalam menyejahterakan rakyat. Terbukti, pemerintah gagal dalam menjaga nilai tukar rupiah yang sempat menembus angka Rp 15 ribu per dolar AS.

Tak hanya itu, pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) juga berdampak pada harga kebutuhan pokok yang melonjak.

“Impor besar-besaran yang dilakukan pemerintah menyebabkan harga diri bangsa saat ini seakan kehilangan kedaulatannya. Dan yang lebih memalukan lagi, pemerintah hari ini mengandalkan utang luar negeri dalam melakukan pembangunan,” pungkas Khori dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/09), dikutip dari RMOL.

Selain itu, mereka juga mempermasalahkan pernyataan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang meminta agar volume suara adzan dikurangi.

Pada akhirnya, BEM PTAI berkesimpulan bahwa Jokowi telah gagal dalam menjalankan roda pemerintahan.

Rencananya aksi tersebut akan digelar pada Jumat (14/9/2018) di depan Gedung DPR RI. Ada beberapa tuntutan yang akan disuarakan.

“Pertama, turunkan Jokowi dari tahta kepresidenan,” tegas Khori.

Selanjutnya, mereka mendesak kementerian terkait untuk bergerak cepat dalam membenahi perekonomian bangsa.

Kepada TNI dan Polri, mereka menuntut agar tetap menjaga netralitas dalam menjaga Pilpres 2019.

“Copot Lukman Hakim sebagai Menteri Agama. Turunkan harga dan stop impor luar negeri,” tukasnya.

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) se-Indonesia mengajak seluruh mahasiswa untuk turun ke jalan menyuarakan kebenaran yang dibungkam pemerintah.

“(Kami) mengajak seluruh teman-teman mahasiswa agar mari kita rapatkan barisan untuk menyuarakan kebenaran yang sengaja dibungkam oleh pemerintah/penguasa saat ini,” ujar Cecep Hidayat.

Aliansi BEM PTAI menyatakan, melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap dolar AS menjadi keprihatinan mereka terhadap bangsa hari ini.

“Bukan hanya itu, harga BBM yang telah dicabut subsidinya akhirnya berdampak dengan harga kebutuhan bahan pokok. Impor besar-besaran yang dilakukan pemerintah menyebabkan harga diri bangsa saat ini seakan kehilangan kedaulatannya”, tandasnya.

“Dan yang lebih memalukan lagi pemerintah hari ini mengandalkan utang luar negeri dalam melakukan pembangunannya,” ungkap Cecep.

Oleh karena itu, Aliansi BEM/DEMA PTAI menyampaikan sejumlah tuntutannya. Yaitu, turunkan Jokowi dari tahta kepresidenan, mendesak kementerian terkait untuk membenahi perekonomian bangsa, meminta TNI/Polri agar tetap menjaga netralitasnya dalam menjaga Pilpres 2019, turunkan harga BBM, stop impor luar negeri, dan hapus Perpres No 20 Tahun 2018 tentang TKA (Tenaga Kerja Asing). (Red*)
close
close