Breaking
loading...
Showing posts with label demo. Show all posts
Showing posts with label demo. Show all posts

Monday, August 12, 2019

Redaktur sukabumiNews.net

Menindaklanjuti Protes Warga, Kapolres Sukabumi Lakukan Inspeksi Blasting Tambang Semen Sukabumi

Kapolres Sukabumi saat Inpeksi blasting
sukabumiNews, JAMPANG TENGAH – Menindaklanjuti protes warga Leuwidinding, Jampang Tengah yang menolak aktivitas blasting oleh PT. Tambang Semen Sukabumi (TSS) pada 09 Agustus 2019 melalui aksi demo di areal PT. SCG, Kapolres Sukabumi melakukan pemeriksaan secara langsung (inspeksi) dengan mengahdirkan pihak perusahaan dan warga terdampak, Senin (12/08/2019). Inspeksi tersebut dilakukan untuk membuktikan sejauh mana aktivitas blasting dapat merugikan masyarakat.

"Hari ini realisasi kesepakatan antara masyarakat Leuwidinding dengan PT. SCG untuk melakukan uji tes blasting. Setelah kita tes, warga merasa heran karena ledakan hari ini tidak sama dengan ledakan sebelumnya. Nanti kita akan evaluasi kembali," kata Kapolres Sukabumi, AKBP Nasriadi kepada sukabumiNews di lokasi kegiatan ledakan di Kp. Leuwidinding, Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, Senin (12/08/2019).

Pasca melakukan uji tes itu, Kapolres berharap agar pihak perusahaan dapat menjakankan kegiatan tambangnya sesuai standar operasional prosedur. Soalnya, kata Kapolres, saat melihat dan mendengar langsung proses blasting, ledakannya terdengar kecil dan tidak sesuai dengan apa yang dipersoalkan warga Leuwidinding. Sehingga, tutur Dia, warga menduga ada rekayasa ledakan yang dilakukan oleh pihak Tambang Semen Sukabumi.


"Nanti kita akan cek penggunaan bahan peledaknya (handak). Terus, kita juga akan pantau titik-titik ledakannya. Apa Volumenya sama atau berbeda-beda? agar harapan warga benar-benar terjamin. Untuk pelaksanaannya, nanti akan dibantu oleh Dinas ESDM Provinsi dan Kabupaten Sukabumi," tuturnya.


Kapolres menegaskan, jika hasilnya ada potensi yang membahayakan masyarakat, pihaknya berjanji akan melakukan evaluasi penggunaan Handak pada perusahaan tersebut. Atau, kata Kapolres, jika terbukti ada kesalahan operasional, pihaknya akan mengeluarkan izin penggunaan Handak dengan volume yang dibatasi.

"Jika aktivitas blasting perusahaan tidak sesuai, kita akan batasi volume handaknya. Tapi tetap harus melalui mekanisme. Intinya, untuk keselamatan warga, aktivitas perusahaan harus sesuai standar operasional prosedur," tegas Kapolres.

Sementara itu, sikap warga pada pelaksanaan uji tes blasting tetap berpendirian sama yakni tetap menolak aktivitas blasting yang dilakukan oleh PT. TSS selama aktivitas tersebut belum menjamin keselamatan warga setempat.

"Tes ledakan hari ini tidak sesuai dengan ledakan-ledakan sebelumnya. Perusahaan mengada-ada karena ada Pak Kapolres. Logikanya, kami tidak mungkin protes kalau ledakannya kecil. Kami hanya ingin nyaman. Jika perusahaan tidak bisa menjamin itu, kami tetap menolak aktivitas blasting ini," ungkap Ifah Latifah (45), warga asal leuwidinding RT 04, RW 01, Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi.
Menanggapi soal sistem operasional dan aktivitas Blasting yang dilalukan oleh PT Tambang Semen Sukabumi sebagai mitra perusahaan yang melakukan aktivitas penambangan di areal PT SCG, pihak SCG memberikan klarifikasi resminya melalui surat elektronik kepada sukabumiNews.

Dalam surat resminya itu, Somchai Dumrongsil, Director of PT Semen Jawa menuturkan bahwa PT Tambang Semen Sukabumi telah mematuhi seluruh peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan diketahui PT. SCG telah bekerjasama dengan instansi terkait dengan menjalankan semua rekomendasi resmi yang telah diberikan.

"PT Tambang Semen Sukabumi sangat memprioritaskan keamanan dan keselamatan dalam setiap operasinya. Begitupula dengan metode blasting yang dilakukan dengan tetap mengedepankan aspek keamanan lingkungan dan dirancang dengan baik menggunakan teknologi kelas dunia dan bahkan lebih baik dari standar industri," jelas Somchai dalam jawaban resminya kepada sukabumiNews, Senin (12/08/2019).

Lebih jauh Dia mengungkapkan, dalam menjalankan tugasnya, PT. SCG dan PT. TSS sangat menjunjung tinggi kepatuhan, dan berkomitmen untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di seluruh tingkat pemerintahan di Indonesia. Dia juga mengungkapkan, pihaknya tetap menjaga komitmen untuk menjaga lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar.

"Kami mengoperasikan pabrik dengan praktik Green Manufacturing terbaik. Sebagai salah satu prinsip utama, kami juga mengedepankan pembangunan berkelanjutan dengan menyeimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan pembangunan ekonomi di setiap bagian operasi bisnis. Semua aspek telah dipersiapkan dengan matang untuk mencapai hasil yang lebih baik dari standar yang disyaratkan," pungkas Somchai Dumrongsil, Director of PT Semen Jawa.


BACA Juga:
Aktivitas Blasting oleh PT. Citatih Putra Sukabumi Diprotes Warga


Pewarta: Azis R.
Editor: Agus Setiawan
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Saturday, August 10, 2019

Redaksi3

Warga Tanjungsari Jampang Tengah Kembali Mendemo PT. TSS Terkait Aktifitas Blasting

demo PT TSS
sukabumiNews, JAMPANG TENGAH - Aksi demo menolak aktivitas peledakan atau blasting yang dilakukan PT. Tambang Semen Sukabumi (TSS), kembali dilakukan warga Kp. Leuwidinding, Desa Tanjungsari, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi. Sebanyak 200 warga tampak bersemangat menggeruduk kantar PT. TSS sambil berteriak "Stop Blasting!".

"Aksi demo menolak aktivitas blasting PT. TSS sudah sering kali kami lakukan. Tapi, tidak pernah membuahkan hasil. Kami hanya ingin aktivitas blasting dihentikan. Rumah kami retak-retak, air dan udara jadi tercemar dan yang lebih parah dari proses blasting, kami semua tidak tenang dengan suara ledakannya," ungkap Saepuloh, ketua rukun warga (RW) 1 Kedusunan Leuwidinding kepada sukabumiNews, Sabtu (10/8/2019).

Teras Rumah Warga akibat terdampak Blasting
Dia menjelaskan, informasi yang didapat dari hasil demo yang dilakukan di depan kantor PT. TSS, Jumat (09/08/2019) kemarin, perusahaan menyebutkan ada 900 jiwa yang tercatat pada 625 KK di Kp. Leuwidinding yang masuk kategori ring 1 sebagai wilayah terdampak lantaran memiliki jarak 100 meter dari area aktivitas blasting. Dia juga menyebut, pihak perusahaan memperlihatkan data rumah yang mengalami retak-retak ada 148 unit.

"Itu perusahaan sudah mendata kerugian warga akibat aktivitas blasting ini, mereka juga bilang, ada 148 unit rumah yang rusak akibat blasting. Tapi, kenapa belum ada yang diperbaiki?," ungkap Saepuloh.

"Hari ini masih belum ada keputusan. Rencananya, hari Senin depan akan ada dari pihak perusahaan menemui warga Leuwidinding," tambahnya

Informasi yang dihimpun sukabumiNews, operasi blasting yang dilakukan PT. TSS sudah ada sejak 11 Mei 2018 hingga sekarang. Jika dirunut ke belakang, aktivitas blasting sudah dilakukan sebanyak 144 kali dengan rincian, dalam satu minggu dilakukan 3 kali blasting, tepatnya pada hari Senin, Rabu dan Jumat menjelang pukul 15.00 WIB. PT. TSS merupakan mitra kerja PT. SCG dalam melakukan penambangan di lokasi milik PT. SCG.

Selama aksi demo berlangsung, tampak siaga pengamanan dari pihak kepolisian dan keamanan perusahaan. Hingga aksi selesai, suasana tetap terkendali dan kondusif." tegasnya.

BACA:

Menindaklanjuti Protes Warga, Kapolres Sukabumi Lakukan Inspeksi Blasting Tambang Semen Sukabumi


Pewarta : Azis R
Editor : Agus Setiawan
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Tuesday, August 6, 2019

Redaksi3

LPMS Meminta DPRD Kabupaten Sukabumi Tuntaskan Soal TKA

Demo Mahasiswa LPM
Liga Persatua Mahasiswa Sukabumi saa menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (5/8/2019).*  
sukabumiNews, PALABUHANRATU – Liga Persatuan Mahasiswa Sukabumi (LPMS) meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi untuk menuntaskan permasalahan mengenai Tenaga Kerja Asing (TKA) dan menuntut keadilan bagi para pencari kerja pribumi di Kabupaten Sukabumi.

“Pada waktunya nanti, semua aspirasi warga yang primer dan realistis harus segera diperhatikan dan diprioritaskan penyelesaiannya,” ujar ketua PB Himasi, Eki kepada sukabumiNews usai menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (05/08/2019).

Eki meminta, Perda tentang pengawasan dan sanksi bagi perusahaan yang masih memperkerjakan tenaga kerja asing (TKA) harus segera dibuat dan sangat penting. Dia menegaskan keberadaan TKA dapat mengancam SDM pribumi di masa depan.

"TKA itu tidak memihak. Belum lagi soal prosentase tenaga kerja laki-laki dan perempuan masih jauh dari proporsional. Masih maraknya pergerakan oknum calo, juga harus diawasi maksimal. Ini pekerjaan yang harus mereka (eksekutif dan legislatif) selesaikan tanpa kompromi," tegas Ketua PB Himasi.

Aspirasi LPM Sukabumi tersebut ditanggapi oleh Ketua DPRD terpilih, Yudha Sukmanagara, Yuda yang baru saja dilantik menjadi Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi untuk masa periode 2019-2024 itu menanggapinya langsung dengan menggelar audiensi.

Dalam audensi bersama ketua DPRD terpilih Mahasiswa menegaskan, tidak ada kompromi terkait aspirasi warga terkait mengenai persoalan tersebut.

Usai melakukan audiensi Eki mengungkapkan, pertemuan dengan ketua DPRD terpilih hanya prolog untuk mengurai lebih dalam berbagai aspirasi warga. Namun demikian, Mahasiswa menganggap jawaban dari ketua DPRD masih jauh dari memuaskan. Audiensi pun akhirnya diisepakati untuk dijadwal ulang minggu depan.

“Nanti kita akan kupas tuntas kinerja anggota dewan yang gagal memenuhi aspirasi warga. Seperti aspirasi mengenai tenaga kerja pribumi dan asing. Harus ada Perda yang jelas mengatur keberpihakan kepada warga kita," tegas Eki.


Pewarta: Azis R
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Wednesday, July 24, 2019

Redaksi3

Tolak UU Naker, DPD SPN Jabar Apresiasi SPN Sukabumi Kerahkan Massa ke Istana Presiden

Dadan Sudiana Ketua SPN Jabar
sukabumiNews, CIBADAK – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Barat berkunjung ke Kabupaten Sukabumi guna mengapresiasi soal tenaga kerja yang akan berangkat ke Istana Presiden untuk melakukan aksi unjuk rasa menolak Revisi UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

Rencana pemberangkatan mereka ke Gedung Istana Presiden yang dijadwalkan pada tanggal 31 Juli 2019 mendatang itu atas gagasan Federasi SPN Se-Indonesia.

"Kami mengapresiasi kawan-kawan SPN Kabupaten Sukabumi yang sudah mempersiapkan massa sebanyak 10 bus untuk mengikuti aksi di depan Istana Negara nanti, " kata Dadan Sudiana kepada sukabumiNews di Cibadak, Rabu (24/07/2019).

Dadan menilai, usulan revisi UU ketenagakerjaan tersebut belum memenuhi standar urgensi. Bagaimana pun, kata dia, merevisi UU itu harus berkesesuaian dengan dampak positif bagi masyarakat. Dia menyoal, UU yang ada saat ini masih belum maksimal dilaksanakan oleh pemerintah sehingga isu revisi menjadi tidak relevan.

Dia menegaskan, seharusnya Pemerintah Indonesia fokus pada penegakan hukum, norma dan syarat Ketenagakerjaan serta mendorong perusahaan untuk memberikan hak pesangon bagi pekerja guna mendukung terwujudnya kesejateraan para pekerja.

"Seharusnya, yang paling penting untuk tenaga kerja kita adalah menolak penghapusan pesangon, Jaminan sosial tanpa syarat, PKWT yang tidak sesuai pasal 59 dan tolak TKA Unskill. Itu baru berpihak," tegasnya.

Dadan menambahkan, ada sebanyak 20 ribu orang pekerja dari berbagai PSP yang tersebar di 18 Ko/Kab se-Jawa Barat yang sudah siap berangkat ke Jakarta. Sementara dari kota-kota lain se-Indonesia, ada 50 ribu orang. "Ada 20ribu massa dari Jabar yang siap berangkat," jelas Dadan Sudiana.

Hera Iskandar
Senada dengan Dadan Sudiana, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar menegaskan menolak revisi UU tersebut dan siap akan mengerahkan ratusan massa agar mengikuti aksi demo yang akan dilaksanakan di depan Istana Negara pada 31 Juli mendatang.

"Hari ini kami menerima kunjungan kerja ketua DPD SPN Jabar. Agendanya silaturahmi dan konsolidasi membahas kesiapan aksi menolak revisi UU Naker di Istana Negara nanti," kata Hera Iskandar.

Konsolidasi untuk pengerahan massa dari Kabupaten Sukabumi, lanjut Hera, semuanya sudah dibahas matang dengan beberapa PSP perusahaan di Kabupaten Sukabumi.

"Ini, kami sedang konsolidasi juga dengan ketua PSP PT. GSI dan PT. Muara Tunggal. Insyaallah, semuanya sudah disiapkan dengan baik. Sudah siap 10 bus. Sambil menunggu waktu, kami terus melakukan konsolidasi dengan beberapa PSP dan DPC," tutur dia.


Pewarta : Azis. R
Editor : Agus. Setiawan
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Thursday, July 11, 2019

Redaktur sukabumiNews.net

Dianggap Mengekang Tugas Wartawan, Liga Jurnalis Sukabumi Gelar Aksi Demo Tolak Raperda KIP di Halaman Pendopo

sukabumiNews, SUKABUMI – Liga Jurnalis Sukabumi (LJS) melakukan aksi unjuk rasa di halaman Pendopo Kabupaten Sukabumi guna menolak Raperda KIP yang dianggap mengekang tugas peliputan wartawan sebagaimana yang telah diusulkan oleh Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian (DKIP) Kabupaten Sukabumi. Aksi yang di gelar di halaman Pendopo Kabupaten Sukabumi pada Kamis (11/07/2019) itu, dihadiri oleh beberapa organisasi wartawan yang tergabung dalam Liga Jurnalis Sukabumi.

Ketua Aksi Liga Jurnalis Sukabumi, Ahmad Fikri menilai, Raperda KIP itu sangat jelas melanggar UU Pers No 40 dan dapat melukai demokrasi kebebasan pers di Kabupaten Sukabumi. Dia menjelaskan, Raperda yang terdiri dari 35 pasal itu memuat pasal yang yang tidak memiliki dasar hukum apapun.
Pasal yang dumaksud Ahmad Fikri adalah pasal 15 ayat 2 yang isinya mengatur wartawan yang hendak melakukan peliputan di Pemkab Sukabumi harus sesuai dengan ketetapan DKIP, bahwa wartawan harus memiliki rekomendasi dari DKIP. Apabila tidak memiliki izin, wartawan tersebut akan dikenai sanksi administrasi dan akan dilaporkan ke dewan pers.

"Pasal itu bertujuan membatasi tugas jurnalis di Kabupaten Sukabumi," kata Ahmad Fikri kepada sukabumiNews disela-sela aksi unjuk rasa di halaman Pendopo Sukabumi, Kamis (11/07/2019) siang.

Adapun tuntutan penolakan LJS sebagai berikut:

1. DPRD dan Pemkab Sukabumi  membatalkan Raperda penyelenggaran Komunikasi, Informasi dan Persandian;

2. DPRD harus bersifat transfaran terkait Raperda penyelenggaran Komunikasi, Informasi dan Persandian;

3. Bupati Sukabumi harus mengkaji ulang pimpinan DKIP Kabupaten Sukabumi;

Pembubuhan tanda tangan mennadai penolakan Raperda yang di rancang Diskominfo Kabsi dan Kabag Hukum Kabsi
Ahmad Fikri menegaskan, jika pihak berkapasitas tidak mengindahkan tuntutan rekan-rekan wartawan yang tergabung ke dalam Liga Jurnalis Sukabumi (LJS), pihaknya akan membuat permohonan ke MA untuk menggugat Pemerintah Kabupaten Sukabumi. "Apabila tuntutan kami tidak di sepakati, maka kami akan melayangkan gugatan atau permohonan keberatan ke MA," tegasnya.

Menyikapi tuntutan LJS, Kabid Diskominfo Kabupaten Sukabumi, Herdi Somantri mengungkapkan, DKIP saat ini memiliki harapan yang sama dengan apa yang diharapkan oleh rekan-rekan jurnalis. Artinya, kata Dia, seorang jurnalis memiliki badan hukum dan hanya mematuhi kode etik jurnalistik. "Harapan kita sama, untuk masalah ini kita kembalikan ke undang-undang yang berlaku," ungkap Herdi menjawab bias tuntutan wartawan.


Pewarta: Azis R
Editor: Agus Setiawan
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Tuesday, May 28, 2019

Redaksi sukabumiNews

IMM PC Kota Sukabumi Geruduk Ruang Gedung DPRD Kota Sukabumi

sukabumiNews, CIKOLE - Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM) Cabang Sukabumi melakukan unjukrasa di halaman Kantor DPRD Kota Sukabumi, Senin (27/5/2019). Mereka kecewa terhadap penyelenggaraan pemilu 2019 yang dinilainya berpotensi terjadinya gejolak.

Namun sayang, saat mereka menggelar aksi tak satu pun perwakilan DPRD  Kota Sukabumi yang hadir dan menemui mereka, hingga mereka merasuk masuk ke ruang gedung dan berorasi di dalamnya. Mereka juga sempat menabur bunga sebagai tanda kekecewaan mereka.

Beberpa petugas keamanan  pun tak kuasa menahan massa IMM yang memasuki gedung wakil rakyat yang berlokasi di Jln. Ir. H Juanda Kota Sukabumi itu.

Ketua PC IMM Kota Sukabumi, Rajib Rivaldi mengatakan, pelaksanaan pemilu 17 April 2019 merupakan pesta demokrasi pertama yang diselenggarakan secara serentak setelah Indonesia mengalami reformasi pasca jatuhnya Presiden Soeharto tahun 1998.

“Dampak dari Pemilu 2019 ini berpotensi terjadinya gejolak yang terjadi di Indonesia diantaranya konflik horizontal, penyebaran berita Hoax, ujaran kebencian hingga permasalahan SARA," ujar Rajib Rivaldi.

Selain itu kata Rajib, hal-hal sensitif ini tentu saja tidak etis digunakan dalam pertarungan di Pemilu 2019, meski pada kenyatannya hal sensitif ini dianggap sebagai peluang bagus guna meraup suara sehingga tidak sedikit para politisi yang menggunakan sentimen seperti ini.

Lebih dari itu Rajib menyebut, ada suatu hal yang lebih fundamental yang harus kita sikapi bersama mengenai Pasca Pesta Demokrasi 2019, yaitu banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia.

"Menurut data terkahir yang dikeluarkan oleh Ombudsmen tercatat ada sekitar 608 orang yang terdiri dari 486 Petugas KPPS, 9 Bawaslu, 25 dari Polri yang meninggal Dunia," sebut Rajib

Dia menambahkan, ada satu hal lagi yang masih teringat dalam benak masyarakat Indonesia Pasca pesta Demokrasi adalah peristiwa 22 Mei yang menewaskan beberapa pengunjuk rasa atas tindakan refresif yang dilakukan oleh para oknum Polri.

Hal tersebut, jelas Rajib, adalah hal yang memilukan karena seharusnya pemerintah pusat mampu memberikan keamanan dan ketertiban pasca demokrasi ini. “Tapi pada kenyataannya Pemerintah tidak mampu mengkondusifkan Oknum Kepolisian yang bersifat Refresif terhadap pengunjuk rasa,” terang Dia.

Dalam aksinya di halaman Kantor DPRD Kota Sukabum itu PC IMM Kota Sukabumi menuntut;

1. Revisi Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017

2. Mengusut tuntas kasus banyaknya Anggota KPPS yang meninggal dunia dan menjamin kehidupan keluarga yang ditinggalkan.

3. Mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum yang refresif terhadap masyarakat sipil pada peristiwa tanggal 21 dan 22 Mei 2019 yang mengakibatkan jatuhnya beberapa korban.

4. Menjamin kepada Polri untuk mentaati aturan KAPOLRI No. 9 Tahun 2008 tentang tata cara penyelenggara pelayanan, pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pe dapat di muka umum.

5. Menjalankan amanah UUD 1945 pasal 28 dan peraturan Hak Asasi Manusia No. 39 tahun 1999 sebagai perlindungan terhadap masyarakat sipil.


Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
Redaksi sukabumiNews

GMNI Cabang Sukabumi, Minta Aparat Kepolisian Tidak Tegas Pelaku Kerusuhan 21-22 Mei di Jakarta

sukabumiNews, CIKOLE – Sejumlah Mahasiswa yang yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Sukabumi menggelar Aksi Damai di depan Mapolresta Sukabumi pada Senin (27/5/19). Mereka meminta Aparat Kepolisian untuk menindak tegas para Pelaku Kerusuhan di Jakarta, pada Aksi 21 dan 22 Mei lalu.

"Bulan Mei 2019 menjadi catatan baru dalam Sejarah Demokrasi Indonesia tepatnya tanggal 21- 22 mei 2019 kemarin, dimana ada satu golongan atau kelompok yang menolak hasil pemilu 2019," ungkap Ketua GMNI Cabang Sukabumi, Abdulah Masyhudi kepada wartawan saat aksi berlangsung, Senin (27/5).

"Kami GMNI Cabang Sukabumi mengecam keras atas kerusuhan yang terjadi pada aksi 21-22 Mei 2019 yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan memprovokasi masa aksi untuk melakukan tindakan-tindakan diluar hukum,” tegasnya.

Terkait peristiwa tersebut, GMNI juga turut berduka cita kepada keluarga korban yang meninggal dunia.

GMNI menilai, kerusuhan yang terjadi pada peristiwa tanggal 21- 22 Mei 2019 kemarin sangat berpotensi mengancam kedaulatan sebuah Negara, dimana telah terjadi bentrok antara masa aksi dengan aparat keamanan.

“Banyak fasilitas umum yang dirusak oleh oknum yang tidak bertanggungjawab sehinggga mengganggu keamanan masyrakat sekitar dan banyak orang-orang yang tidak bersalah dirugikan akibat dari kejadian tersebut,” beber Abdullah.

Untuk itu, GMNI Cabang Sukabumi meminta kepada aparat keamanan agar bertindak tegas dalam menyikapi persoalan tersebut. "Kami meminta Aparat keamanan (TNI & POLRI) untuk menindak tegas Oknum pelaku kerusuhan 21-22 mei 2019 kemarin,” terangnya.

Selain meminta Aparat keamanan untuk bertindak tegas, dalam aksinya GMNI juga menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat Kota dan Kabupaten Sukabumi untuk bersama sama menjungjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa.

Aksi berlangsung tertib dan damai meski tanpa dengan banyak pengawalan dari aparat kepolisian.


Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Thursday, May 23, 2019

Redaksi sukabumiNews

Forum Warga Sukabumi Melawan, Kembali Gelar Aksi di PTUN Bandung terkait gugatan IMB Pabrik Semen PT SCG

Aksi FWSM pada sidangan ke-13 di PTUN Bandung terkait gugatan IMB Pabrik Semen PT. Siam Cement Group (SCG), Kamis (23/5/2019)
-- 
sukabumiNews, BANDUNG – Sejumlah perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Forum Warga Sukabumi Melawan (FWSM) beserta para korban pabrik semen di 4 dusun Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi Jawa Barat kembali melakukan aksi di depan Gudung Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jln. Diponegoro No 34 Bandung, Jawa Barat, Kamis (23/5/2019). Aksi mereka dilakukan pada persidangan ke-13 terkait gugatan IMB Pabrik Semen PT. Siam Cement Group (SCG).

Pihak tergugat adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Sukabumi dan tergugat intervensi PT SCG/Semen Jawa, nomor perkara 127/G/LH/2018/PTUN.BDG dan klasifikasi perkara mengenai hal-hal yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan di PTUN Bandung. Persidangan ke-13 ini mengagendakan pembacaan Kesimpulan Para Pihak  baik dari pihak penggugat maupun pihak tergugat.

Pada setiap persidangan penyampaian bukti dan fakta, penggugat fokus pada proses dalam penyusunan dokumen perizinan pembangunan dan lingkungan yang tidak melibatkan warga terdampak secara langsung.

“Dalam proses sidang yang berlangsung sebelumnya Pemkab Sukabumi sebagai tergugat dan Perusahaan PT. Siam Cement Group (SCG) sebagai tergugat intervensi tidak menjelaskan secara utuh bagaimana proses sosialisasi yang melibatkan warga yang akan terdampak langsung dari rencana pembangunan pabrik semen," ujar Wahyudin, Staf Ahli Advokasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat kepada Wartawan pesan tertulis yang diterima sukabumiNews.

Lebih jauh Wahyudin menjelaskan Pemkab Sukabumi hanya menyampaikan proses sosialisasi dilakukan dengan pemerintah desa dan para tokoh masyarakat setempat. Pihak tergugat tidak menjelaskan bahwa masyarakat yang akan terdampak dilibatkan dalam sosialisasi.

"Padahal jika mengacu terhadap Permen LH No 17 tahun 2012 tentang pedoman keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan Hidup, seharusnya sosialisasi mengutamakan  warga yang terkena dampak langsung pembangunan pabrik semen," jelasnya.

Sementara itu Salah seorang penggugat saudara Eman Sopandi menuturkan, Pemkab Sukabumi maupun perusahaan tidak bisa membuktikan secara utuh bahwa IMB yang dimiliki tidak melalui proses yang seharusnya dilakukan sebagaimana aturan perundang-undangan.

"Pada faktanya pemerintah dan perusahaan tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang akan terdampak langsung, sosialisasi hanya dihadiri oleh perwakilan pemerintah desa, Rt, Rw dan Tokoh masyarakat yang tidak merepresentatikan masyarakat terdampak secara langsung dan saya menilai bahwa para perwakilan yang hadir pun tidak melakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat lainnya secara utuh,” ungkap Eman Sopandi.

Masih ditempat yang sama, Endah sebagai Penggugat dari Dusun Pangleseran menuturkan, saya melihat bahwa setiap hal-hal yang dipertanyakan oleh hakim kepada para tergugat tidak bisa dijawab sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Salah satu contohnya apakah papan informasi dipasang oleh tergugat, tergugat menyampaikan dipasang namun lokasinya berada di dalam sehingga bisa jadi papan tersebut tidak terlihat oleh masyarakat sekitar dampak.

"Sementara yang warga ketahui papan informasi tersebut harus terlihat jelas oleh masyarakat sekitar, contoh kedua apakah pada proses diskusi publik melibatkan warga, tergugat menyampaikan terwakili, namun warga yang ada di empat dusun yang menolak saat ini tidak dihadirkan dalam diskusi publik, hal ini juga tidak menjawab terhadap keluhan kami yang mana kami tidak pernah merasa terlibat dalam diskusi publik tentang rencana pembangunan pabrik semen di kampung kami," tuturnya.

Dalam penyampaian kesimpulan ini, warga meyakini bahwa dalam setiap persidangan warga korban sebagai pihak penggugat sudah mengirimkan dan menyampaikan setiap alat bukti dan fakta yang cukup dan dapat memperkuat adanya pelanggaran prosedur perizinan lingkungan dan pembangunan yang dilakukan oleh pihak tergugat dan tergugat intervensi kepada majelis hakim.

“Sementara, pihak tergugat tidak memberikan cukup bukti dan saksi yang melemahkan bukti dan keterangan pihak penggugat." Pungkas Staf Ahli Advokasi Hukum Walhi Jabar.


Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Wednesday, May 22, 2019

Redaksi sukabumiNews

Tersangkan Perusuh Aksi 21 Mei Dinyatakan Melawan Petugas dan Rusak Asrama Polisi

Sejumlah massa menyerang polisi saat terjadi kerusuhan 21 Mei. [Foto: Istimewa]
-- 
sukabumiNews, JAKARTA – Polda Metro Jaya menyatakan 29 tersangka kericuhan pada aksi 21-22 Mei terlibat perusakan Polsek Gambir dan Asrama Brimob Petamburan.

"Para tersangka ini melakukan perusakan Polsek Gambir dan asrama polisi serta melawan para petugas yang menjaga ketertiban. Aksi tersangka ini terekam CCTV," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono, di Jakarta, dikutip dari PR, Rabu 22 Mei 2019.

Selain di Gambir, polisi juga dikabarkan telah mengamankan 72 tersangka yang melakukan perlawanan kepada petugas di Kantor Bawaslu RI serta 166 tersangka di daerah Petamburan Jakarta Pusat.

Para tersangka di Petamburan tersebut membakar sejumlah mobil. Dari tangan tersangka polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti mercon, petasan, dan celurit. Turut disita pula bom molotov uang operasional dan uang dalam amplop lengkap dengan nama-nama orang. [PR]


Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
Redaksi sukabumiNews

Kapolri: Pelaku Rusuh di Bawaslu Bukan Peserta Aksi Damai

Foto: Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
-- 
sukabumiNews, JAKARTA – Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan kerusuhan yang terjadi pada Selasa (21/5) malam terjadi setelah sekitar 300an pemuda dari arah Tanah Abang mendekati Gedung Bawaslu RI di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Kelompok tersebut, ujar Tito, menyatakan melakukan provokasi setelah sebelumnya massa yang melakukan aksi sejak siang hari telah sepakat dengan polisi bubar usai salat tarawih di kawasan tersebut.

"Jam setengah 10 sebenarnya sudah klir. Tapi, anggota tetap standby. Kira-kira jam 23.00 WIB datang sekelompok masyarakat, anak-anak muda sekitar 300-400 orang datang ke Bawaslu dari Tanah Abang, langsung lempar batu, bahkan konblok, molotov, dan petasan," ujar Tito dalam jumpa pers di Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).

Tito menegaskan penurunan pasukan polisi di kawasan sekitar Bawaslu sudah sesuai standar prosedur operasi pengamanan pascapengumuman pemilu 2019.

Selain itu, kata Tito, ada perbedaan jenis dari aksi yang dilakukan massa pada siang hingga tarawih di depan Bawaslu, dengan massa yang melakukan kerusuhan setelah sempat bubar dari lokasi tersebut.

"Bedakan penanganan dia aksi unjuk rasa itu dilakukan damai," kata Tito.

Ia menegaskan dua aksi tersebut berbeda segmen, karena yang terjadi pada siang hingga usai tarawih berlangsung damai sementara yang malam justru sengaja melakukan provokasi membuat kerusuhan.

"[Setelah] Selesai [aksi pertama] Jam 9 (malam), yang datang bukan unjuk rasa, langsung anarki. Mereka sudah perusuh. Menciptakan kejahatan. Menyerang petugas," tegas Tito.

"Jadi jangan sampai publik di-framing seolah-olah ada aksi damai yang dibubarkan secara represif. Itu tidak benar. Dua segmen yg berbeda. Segmen pertama aksi damai. [Segmen] kedua itu aksi langsung anarki oleh sekelompok orang yang menyerang. Sengaja menciptakan kerusuhan," ujar Tito. [CNN] 

Tuesday, May 21, 2019

Redaksi sukabumiNews

Puluhan Mahasiswa KAMMI Kibarkan Bendera Kuning di Kantor KPUD Kota Sukabumi

sukabumiNews, CITAMIANG - Puluhan Anggota Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sukabumi melakukan aksi pasang bendera kuning di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi dengan disaksikan langsung oleh ketua KPU Kota Sukabumi, Sri Utami (21/5/2019).

Pengibaran bendera kuning yang dipasang di pagar halaman kantor KPU Kota Sukabumi itu merupakan bentuk pernyataan sikap atas duka cita mereka terhadap peristiwa bergugurannya para anggota penyelenggara pemilu 2019.

"Menurut data dari KPU Kota Sukabumi, ada tiga orang yang meninggal dunia, baik itu dari Pamsung maupun dari KPPS. Yang jelas KAMMI prihatin atas terjadinya peristiwa itu," kata Oksa kepada wartawan saat aksi berlangsung

Oksa memengapresia sikap KPU Kota Sukabumi yang dinilai sangat responsif dan kooperatif menyambut aksi pemasangan bendera kuning tersebut. Ia berharap hal ini bisa menjadi trend yang lebih baik pada periode kedepan.

"Secara personal maupun organisasi, KAMMI mengapresiasi kinerja KPU Kota Sukabumi dengan berbagai pertimbangan yang sudah dimusyawarahkan personal antar pengurus," ungakp Oksa.

Di saat yang sama, Ketua KPU Kota Sukabumi, Sri Utami menyebut, beberapa waktu lalu Gubernur Jawa Barat memberikan santunan sebesar Rp 50 juta kepada korban meninggal dunia dengan aturan korban meninggal pada kurun waktu H-7 dan H+4 pencoblosan.

“Namun untuk beberapa kasus meninggalnya petugas penyelenggara pemilu khususnya di Sukabumi tidak termasuk kriteria tersebut (H-7 hingga H+4) sehingga tidak mendapat santunan dari Gubernur," jelas Dia.

Kendati demikian tambah Sri Utami, Pemerintah daerah berjanji akan menanggung biaya pendidikan kepada 3 orang anak korban yang meninggal dunia, selain itu dari KPU-RI juga sudah ada SK untuk memberikan tanggungan uang duka cita untuk yang meninggal dan sakit.

"Untuk yang meninggal akan mendapatkan santunan sebesar Rp 36 juta, dan untuk yang sakita akan ditanggung biaya pengobatannya selama sakit," tandas Sri Utami

Aksi yang dimulai pukul 14:00 hingga 15:00 WIB itu berlangsung dengan tertib dan aman. Meski demikian, puluhan personil dari kepolisian resort Sukabumi Kota tetap disiagakan demi mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi.


Pewarta: Telly NR.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Thursday, May 2, 2019

Redaksi sukabumiNews

GMNI Tuntut Perbaikan Sistem Pendidikan di Kabupaten Sukabumi

sukabumiNews, CIKEMBAR - Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam wadah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar Aksi Damai di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi di Kecamatan Cikembar pada Kamis (2/5/19). Mereka menuntut adanya perbaikan sistem pendidikan di Kabupaten Sukabumi yang masih memperihantinkan.

Aspirasi ini disampaikan GMNI pada Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2019.

“Pendidikan adalah indikator utama untuk kemajuan suatu Negara dan juga sebagai fundamental bangsa, pendidikan juga untuk menjembatani wawasan kebangsaan dan bela Negara. Oleh karna itu keberhasilan negara dapat diukur dari kualitas pendidikannya,” seru Ketua GMNI Abdullah Masyhudi dalam aksinya.

BACA Juga: Hardiknas, Bupati Marwan: Anak-Anak Kita Harus Berinovasi dan Berpikir Maju

Abdullah mengungkapkan, dalam undang undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional Bab IV pasal 3 dijelaskan bahwa setiap Warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memproleh pendidikan yang bermutu.

Akan tetapi, tambah Dia, pada faktanya di Kabupaten Sukabumi terindikasi kurangnya pemerataan Infrastruktur Pendidikan sehingga kualitas pendidikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

“Sedangkan sudah kita ketahui bersama bahwa Alokasi Dana Pendidikan itu sangat besar, 20% dari APBN dan penambahan Rp11 Triliun untuk Dana Pendididkan. Belum lagi ditambah dari APBD Kabupaten Sukabumi sebesar 20% dari Rp4 Triliun sekitar 8 miliyar untuk Alokasi Dana Pendidikan,” bebernya.

Dia memandang, dengan dana sebesar itu seharusnya pemerintah bisa menjangkau pemerataan infrastruktur pendidikan sampai ke daerah terpencil.

“Oleh karena itu Kami Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menyatakan sikap untuk menggelorakan beberapa tuntutan diantaranya; Transparansi Alokasi Anggaran Pendidikan Kabupaten Sukabumi serta Pemerataan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan,” tegas Abdullah.

GMNI juga menuntut kepada pemerintah agar melakukan Evaluasi kurikulum pendidikan dan Menolak kapitalisasi pendidikan.


Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Wednesday, May 1, 2019

Redaksi sukabumiNews

Polrestabes Bandung Amankan Sekelompok Massa Berseragam Hitam Saat Aksi Hari Buruh Internasional

Sekelompok pemuda berbaju Hitam menyusup saat Aksi Hari Buruh di Bandung, Rabu (1/5/2019)
--
sukabumiNews, BANDUNG – Polrestabes Bandung mengamankan sekelompok pemuda saat aksi Hari Buruh Internasional di Bandung pada Rabu (1/5/2019). Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Irman Sugema mengungkapkan, ada sekelompok pemuda berbaju hitam yang terindikasi akan mengganggu keamanan aksi para buruh pada peringatan May Day.

Untuk mencegah gesekan, aparat kepolisian Polrestabes Bandung segera mengamantan sekelompok pemuda tersebut sebagai tindakan antisipasi. “Para pemuda itu ditertibkan tak jauh dari Gedung Sate. Ini dilakukan karena kelompok tersebut bukan bagian dari massa buruh,” ujar Irman.

Irman menjelaskan, jajarannya terpaksa mengamankan massa yang berpakaian serba hita saat buruh beraksi karena ada indikasi terjadinya gesekan dengan buruh. “Berdasarkan Informasi dari masyarakat dan warga, kelompok massa tersebut ada yang menggunakan cat dan mencoret mobil buruh,” terang Irman.

Kemudian lanjut Iman, jajaran Polrestabes melakukan tindakan agar tidak terjadi potensi konflik sosial antara kelompok ini dengan buruh. “Ada sekitar 40 orang di Polrestabes Bandung yang kami lakukan pemeriksaan,” tandasnya.

Saat ini mereka dikumpulkan di Monumen Perjuangan dan polisi masih melakukan pemeriksaan.


Pewarta: Nopi Gumilar
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Friday, March 8, 2019

Redaksi sukabumiNews

Tidak Terima dengan Keputusan Perusahaan, Ratusan Buruh PT Nina Venus Indonesia Melakukan Aksi Mogok Kerja

sukabumiNews, PARUNGKUDA – Ratusan buruh PT. Nina Venus Indonusa 1 menggelar aksi mogok kerja dengan berkumpul di halaman pabrik yang berlokasi di Jalan Raya Angkrong, Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi pada Jumat (08/03).

Mereka melakukan aksi lantaran buruh pabrik yang bergerak di bidang produksi rambut palsu (wig) itu tidak terima dengan keputusan perusahaan yang akan mempekerjakan mereka dengan menggunakan sistem kerja borongan.

“Kami tidak terima dengan keputusan tersebut karena apabila menggunakan sistem borongan pendapatan akan lebih rendah,” ucap salah seorang peserta aksi yang identasnya oleh sukabumiNews minta dirahasiakan.

HRD PT Nina Venus Indonesia 1 Rudi Hermawan mengatakan, masa kerja buruh kontrak akan habis pada 30 Maret 2019. Pihaknya juga mengaku telah memberikan kebijakan untuk tetap memperkerjakan para buruh. Akan tetapi dengan menggunakan sistem kerja borongan. “Ini hanya salah faham saja,” ucapnya singkat.

Menindak lanjuti aksi ini, pemilik perusahaan dengan perwakilan buruh kemudian melakukan pertemuan. Hasilnya, para buruh bisa melanjutkan bekerja hingga Idul Fitri 1440 H mendatang lantaran ada order dari buyer.

[Pewarta: Telly NH]
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Thursday, March 7, 2019

Redaksi sukabumiNews

Aliansi CA Melakukan Aksi Tolak Penurunan Status Cagar Alam Kamojang dan Papandayan

sukabumiNews, JAKARTA – Sebanyak 56 perwakilan berasal dari Walhi Jabar, Walhi Eknas, YLBHI Jabar, YLBHI Nasional, dan Forum Komunikasi Pecinta Alam Bandung yang tergabung dalam Aliansi Cagar Alam (CA) Jawa Barat melakukan aksi long march dari Bandung ke Jakarta. Mereka akan menggelar aksi damai di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rabu (6/3/2019).

Aksi damai ini sebagai bentuk protes dari para pecinta alam dan lingkungan terhadap diterbitkannya Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.25/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Perubahan Fungsi dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan dari sebagian Cagar Alam Kamojang seluas ±2.391 ha dan Cagar Alam Gunung Papandayan seluas ±1.991 ha menjadi TWA, terletak di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.
 
“Kami minta SK dicabut dan Menteri LHK menurunkan instruksi untuk merestorasi Cagar Alam," ujar Wahyudin, Staff Advokasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jabar kepada wartawan, Rabu.

Menurut Wahyudin, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan Cagar Alam (CA) ini telah melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan melanggar RTRW Nasional, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut karena belum ada perubahan kebijakan RTRW.

Dalam aksinya juga mereka menyampaikan empat rekomendasi kepada KLHK, yaitu, 1) Meminta kepada Empat Dirjen terkait untuk merekomendasikan kepada Menteri LHK untuk menangguhkan SK.25/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2018; 2) Meminta kepada KLHK agar secepatnya membentuk tim kajian dengan melibatkan para pihak terkait, termasuk dari Aliansi Cagar Alam Jawa Barat; 3) Menghentikan sementara segala kegiatan di lokasi TWA; dan 4) Melakukan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan kawasan konservasi di wilayah kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Jawa Barat.
 Sementara itu mewakili KLHK, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK Wiratno, didampingi Eselon II terkait, menerima dengan baik 25 orang perwakilan aksi dari Aliansi CA Jabar beserta empat rekomendasinya tersebut.

Wiratno juga menyetuju usulan para perwakilan aksi supaya dibentuk tim kajian Kamojang dan Gunung Papandayan. “Saya setuju untuk dibentuk tim terpadu yang akan melakukan kajian komprehensif dengan melibatkan Aliansi Cagar Alam Jawa Barat," ucap Wiratno.

“Saya juga telah memerintahkan Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat untuk membentuk forum komunikasi konservasi Jawa Barat, agar terjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak dan tidak ada dusta di antara kita,” tambah Wiratno. [Red*]
close
close
close