Breaking
loading...
Showing posts with label bpn. Show all posts
Showing posts with label bpn. Show all posts

Tuesday, May 21, 2019

Redaksi sukabumiNews

KPU Umumkan Hasil Pilpres 2019: Apa Kata Joko Widodo dan Prabowo Subianto?

Pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak hasil penghitungan rekapitulasi KPU Pemilu 2019, sementara pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia atas perhitungan rekapitulasi KPU. [ANTARA FOTO]
-- 
sukabumiNews, JAKARTA – Pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak hasil penghitungan rekapitulasi KPU Pemilu 2019, sementara pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia atas perhitungan rekapitulasi KPU.

Mereka mengutarakan hal itu di waktu hampir bersamaan, tetapi di lokasi yang berbeda di Jakarta, Selasa (21/05) siang.

Di kediamannya, pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memutuskan untuk menempuh "upaya hukum sesuai konstitusi" setelah menolak hasil penghitungan rekapitulasi KPU terkait Pemilu 2019 karena dianggap dipenuhi kecurangan

"Kami tidak akan menerima hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU selama penghitungan tersebut bersumber pada kecurangan," kata Prabowo Subianto dalam jumpa pers di kediamannya, Jakarta, Selasa (21/05).

Pernyataan Prabowo ini disampaikan usai pihaknya menggelar rapat internal di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (21/05), menyikapi pengumuman KPU atashasil rekapitulasi nasional Pemilu 2019.

Di tempat terpisah, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia atas hasil rekapitulasi pilpres yang menunjukkan keduanya menang atas paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam jumpa pers di Kampung Deret, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (21/05).

"Saya dan pak Kyai Haji Ma'ruf Amin berterima kasih kepada rakyat Indonesia atas kepercayaan yang diberikan kepada kami berdua. Kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada kami tersebut akan kami wujudkan dalam program pembangunan yang adil dan merata untuk seluruh golongan dan seluruh lapisan masyarakat di seluru pelosok tanah air Indonesia," kata Jokowi.

Prabowo: 'Janggal dan di luar kebiasaan'

Lebih lanjut Prabowo mengatakan, tidak ada upaya KPU untuk memperbaiki apa yang disebutnya sebagai kecurangan tersebut.

"Karena itu, seperti yang pernah kami sampaikan pada 14 Mei di Hotel Sahid, kami menolak semua hasil penghitungan suara pilpres yang diumumkan KPU dini hari tadi," katanya.

Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menyapa media seusai memberikan keterangan pers di kediaman Prabowo, Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (21/05). SIGID KURNIAWAN/ANTARA FOTO
Di hadapan wartawan, Prabowo juga mengatakan bahwa pengumuman KPU itu dilaksanakan pada waktu yang janggal di luar kebiasaan.

Prabowo juga menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan "seluruh upaya hukum" sesuai konstitusi dalam apa yang disebutnya sebagai "membela kedaulatan rakyat yang hak-hak konstitusinya dirampas pada Pemilu 2019".

Kepada pendukungnya, Prabowo meminta agar mereka tetap menjaga keamanan dan ketertiban umum.

"Serta selalu menjaga agar aksi-aksi menyampaikan pendapat di depan umum selalu dilakukan damai, berakhlak dan konstitusional," kata Prabowo.

Joko Widodo: 'Terima kasih rakyat Indonesia atas kepercayaan kepada kami'

Di tempat terpisah, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia atas hasil rekapitulasi pilpres yang menunjukkan keduanya menang atas paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam jumpa pers di Kampung Deret, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (21/05).

"Saya dan pak Kyai Haji Ma'ruf Amin berterima kasih kepada rakyat Indonesia atas kepercayaan yang diberikan kepada kami berdua. Kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada kami tersebut akan kami wujudkan dalam program pembangunan yang adil dan merata untuk seluruh golongan dan seluruh lapisan masyarakat di seluru pelosok tanah air Indonesia," kata Jokowi.

Dalam pidatonya, Jokowi secara implisit merangkul para pendukung Prabowo-Sandiaga.

"Setelah dilantik di bulan Oktober nanti, kami adalah presiden dan wakil presiden seluruh rakyat Indonesia. Kami adalah pemimpin dan pengayom dari 100% rakyat Indonesia, paparnya.

Menanggapi pihak yang tidak mau mengakui hasil rekapitulasi KPU, Jokowi mengajak semua kalangan untuk dewasa dalam berdemokrasi.

"Rakyat telah dewasa dalam berdemokrasi, telah berkehendak, itu adalah kedaulatan rakyat dalam bentuk pemilu. Oleh sebab itu marilah kita hargai kehendak rakyat yang telah dilaksanakan, marilah kita hargai. Itu yang namanya dewasa dalam berdemokrasi, dewasa dalam melaksanakan pemilu."

'Ajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi'

Walaupun Prabowo dalam jumpa pers tidak menyebut secara detil tentang langkah hukumnya, Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandiaga, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

"Rapat hari ini memutuskan bahwa paslon 02 akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi," kata Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandiaga, Sufmi Dasco Ahmad, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (21/05).

Pernyataan Dasco ini berbeda dengan sikap dan pernyataan kubu Prabowo sebelumnya yang menolak mengajukan gugatan ke MK dan memilih mengerahkan massa di jalanan.

Secara terpisah, Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan BBC News Indonesia, Jerome Wirawan, sekitar pukul 12.20 WIB, Selasa, bahwa keputusan untuk mengajukan gugatan ke MK "sudah confirm".

Kepada wartawan, lebih lanjut Dasco mengatakan, bahwa pihaknya dalam beberapa hari ini akan mempersiapkan materi gugatan.

"Dalam tempo beberapa hari ini kami akan mempersiapkan materi sesuai dengan tenggat waktu yang ada untuk memajukan gugatan ke MK," jelasnya.

Ditanya tentang alasan pihaknya akan melakukan gugatan ke MK, Dasco mengatakan: "Kami melihat bahwa ada pertimbangan-pertimbangan kemudian ada hal-hal sangat krusial trrutama mengenai perhitungan-perhitungan yang sangat signifikan yang bisa dibawa ke MK."

Seperti diketahui, KPU telah menuntaskan rekapitulasi nasional hasil Pilpres 2019, yang menyebutkan bahwa Jokowi-Ma'ruf Amin mendapat 55.50%, sementara Prabowo-Sandi mendapatkan 44.50%.


Pewarta: BBC Indonesia

Wednesday, May 15, 2019

Redaksi sukabumiNews

Fadli Zon: Prabowo-Sandi Tak Akan Tempuh Jalur MK

FOTO: Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon. (CNN Indonesia)
-- 
sukabumiNews, JAKARTA – Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon, meyakini pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung pihaknya tidak akan mengajukan gugatan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, gugatan ke MK hanya akan menjadi langkah yang sia-sia.

"Saya yakin Prabowo-Sandi tidak akan menempuh jalan MK," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5), dikutip dari CNN Indonesia.

Dia menerangkan Prabowo-Sandi akan memberikan sebuah keputusan setelah melihat hasil penghitungan suara Pilpres 2019 selesai dilakukan.

"Kita akan melihat nanti pada waktunya, nanti tentu setelah kita melihat penghitungan ke depan akan ada satu keputusan," ucap politikus Partai Gerindra itu.

Lebih dari itu, Fadli menyatakan pihaknya tidak akan mengatur gerakan masyarakat atau people power untuk melakukan aksi, tepat di hari penetapan dan pengumuman hasil Pemilu 2019, 22 Mei mendatang.

Ia berkata, pihaknya menyerahkan sepenuhnya terkait rencana gerakan 'people power' tersebut kepada masyarakat.

Namun, Fadli menegaskan, langkah turun ke jalan untuk melayangkan protes merupakan langkah yang sah dan konstitusional dilakukan oleh masyarakat. Langkah itu, lanjutnya, juga tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan makar.

"People power itu coba terjemahkan artinya apa, jadi saya kira jangan membodohi rakyat dan jangan menakut-nakuti rakyat," katanya,"Rakyat boleh turun ke jalan, rakyat boleh protes. Siapa yang bilang enggak boleh, [itu] dijamin konstitusi kita."

Prabowo sebelumnya mengatakan akan menolak hasil perhitungan KPU bila hasil perhitungan tersebut terbukti curang.

Di depan pendukungnya di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (14/5), Prabowo menegaskan tidak akan menyerah untuk mencari keadilan kepada KPU.

"Kami masih menaruh secercah harapan, tapi yang jelas sikap saya adalah saya akan menolak hasil penghitungan yang curang," kata Prabowo.


Pewarta: CN Indonesia
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Saturday, April 27, 2019

Redaksi sukabumiNews

TKN Heran BPN Klaim Menang Dulu, Baru Minta Salinan C1

Capres nomor 02, Prabowo saat umumkan kemenangan, beberapa waktu lalu. (Gambar Istimewa)
-----
sukabumiNews, JAKARTA – Langkah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang meminta salinan C1 mendapat kritik dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf. Sebab, selama ini kubu paslon 02 sudah mendeklarasikan diri sebagai pemenang pilpres.

“Ini logikanya di mana? Sudah gembar-gembor deklarasi kemenangan, tapi minta data C1 ke Bawaslu. Jadi, atas dasar apa kemarin deklarasi kemenangan?” ujar Fiki Satari, direktur konten TKN Joko Widodo-Ma’ruf Amin Sabtu (27/4).

Menurut Fiki, klaim bahwa BPN telah memiliki ratusan ribu C1 patut diragukan. Apalagi BPN selama ini tidak mau transparan membuka penghitungan suara versi mereka.

Fiki lalu membandingkan dengan real count room milik TKN sebagai pusat penghitungan suara pemilu 2019, yang berada di lantai dasar Hotel Gran Melia, Jakarta. TKN sudah mengundang media untuk melihat langsung bagaimana proses penghitungan suara dilakukan di tempat tersebut.

“Kami terbuka dan sudah banyak media yang menengok langsung bagaimana suasana kerjanya,” ungkap Lukman Edy, wakil direktur saksi TKN.

Lukman menduga pihak Prabowo Subianto dan BPN sengaja hanya menghitung dan mengumpulkan data C1 dari TPS-TPS yang mereka menangkan saja. Sedangkan pada daerah dan TPS yang dimenangkan Paslon 01 Jokowi-Amin, tidak masuk hitungan.

Itu pun dengan jumlah TPS yang sangat minim. Terbukti dari dibukanya beberapa fakta perkembangan real count TKN, yang menyebutkan kebohongan klaim kemenangan Prabowo.

“Jelas selection bias, tidak fair. Bisa jadi sekarang mereka kesulitan untuk kumpulkan data C1 dari seluruhnya sehingga minta data ke Bawaslu,” tambah Lukman.

Sementara itu, juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patria menyatakan, form C1 bukan rahasia dan merupakan milik publik. Oleh karena itu, publik berhak mengaksesnya.

“Semua peserta pemilu bisa mengambil C1 dari Situng sebagai perbandingan,” terang politikus Partai Gerindra itu.

Dia mengakui bahwa BPN memang menyampaikan surat kepada Bawaslu untuk meminta akses C1. Menurut dia, C1 bukan rahasia sehingga semua partai boleh mengaksesnya. Relawan juga bisa memfoto di tingkat kecamatan atau kabupaten sebagai perbandingan.[]


Pojokbandung

Friday, April 19, 2019

Redaksi sukabumiNews

Anggota BPN, Heri Gunawan Sebut Sejumlah Lembaga Survey Bikin Gaduh

Heri Gunawan saat melakukan jumpa pers di Rumah Aspirasi dan Inspirasi Heri Gunawan di Jl. Arif Rahman Hakim, Kota Sukabumi, Kamis (19/4/19). (Foto: dok.      : Azis R./sNews)
Heri Gunawan saat melakukan jumpa pers di Rumah Aspirasi dan Inspirasi Heri Gunawan di Jl. Arif Rahman Hakim, Kota Sukabumi, Kamis (19/4/19). (Foto: dok. Azis R./sNews)

sukabumiNews, WARUDOYONG - Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN), Heri Gunawan (Hergun) bereaksi keras menyoroti hasil quick count yang dirilis pabrik-pabrik polling. Di mana, hasil sejumlah lembaga polling itu menempatkan pasangan calon (paslon) nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin menggungguli paslon 02, Prabowo-Sandi.

Heri menyatakan, Fenomena itu telah membuat media sosial (medsos) terpukul juga berimbas kepada moral Cyber fighter, saksi dan relawan di tempat pemungutan suara (TPS) goyah.

“This is a psywar. Mereka ingin menciptakan kemenangan semu,” ujar Heri Gunawan yang juga anggota Komisi XI DPR RI ini kepada wartawan saat mangadakan jumpa pers di Rumah Aspirasi dan Inspirasi Heri Gunawan (RAI HG), Jalan Arief Rahman Hakim, Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (18/4/2019).

Heri Gunawan sedang menunjukkan input data C1 yang diperoleh timnya.
Heri mengatakan, Pak Prabowo ingin publik tidak tergiring oleh framing yang dilakukan lembaga quick count di televisi yang hanya bersumber dari ribuan TPS saja tanpa menyebutkan nomor dan alamat TPS-nya. 

“Pak Prabowo ingin Pemilu 2019 berjalan dengan penuh kejujuran, tanpa kecurangan dan kebohongan,” tegas Hergun.

Meski begitu, Ketua DPP Partai Gerindra ini menilai semua itu tak lantas membuat kubunya ciut. tapi sebaliknya, semua sudah terlatih menghadapi demokrasi. Yang terpenting tambah Dia, pemilu ini harus berlangsung dengan jujur, tanpa ada manipulasi dan kecurangan.

“Itu yang akan terus kita kawal, Jangan biarkan Pemilu 2019 ini yang sudah menelan anggaran dana mencapai Rp. 25 triliun yang dibuat gaduh oleh segelintir lembaga-lembaga quick count yang pernah diundang makan malam oleh istana,” jelas Hergun kepada sukabumiNews.

Hergun menghimbau kepada seluruh simpatisan, para relawan, dan kader Parpol Gerindra serta kader partai koalisi pengusung agar tetap menjaga suara di lapangan dan melaporkan segala bentuk kecurangan apa pun.

“Perhitungan belum usai, Kita tunggu hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nasional sebagai wasit pertandingan pada Pemilu 2019.” Pungkasnya.



Pewarta : Azis. R
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Thursday, January 24, 2019

Redaksi sukabumiNews

Wow, Lahan Pasar Terminal Cikembang Dua Kali Di-SPHkan

bahwa tanah lahan terminal Cikembang ini sudah dua kali di-Surat Pengakuan Hak (SPH) kan.
[Tanah Lahan pasar TerminalCikembang pasca kebakaran. (foto dukumen: Azis R/SN)]
sukabumiNews, CIKEMBAR – Ada yang menarik, saat perwakilan dari warga yang melalukan musyawarah  terkait pemberitaan yang berjudul ‘Warga Saling Klaim Lahan Tanah Kios Terminal Cikembang PascaKebakaran’. Pasalnya dalam musayawarah itu terungkap bahwa tanah lahan pasar terminal Cikembang ini sudah dua kali dibuatkan Surat Pengakuan Hak (SPH).

Pertama, SPH dikeluarkan pada tahun 2010,  dan kedua pada saat over alih dari Cikembang Raya ke Bogorindo pada tahun 2012. Bahkan pada SPH yang dikeluarkan kedua kalinya itu ukuran luas tanah ditambah dengan memasukan lahan terminal.

Hal itu diungkapkan Atik Suwandi, mantan BPD sekaligus selaku juru biacar dari 23 orang yang mendatangi Kantor Desa Cikembang untuk menyelesaikan permasalahan terkait luas dan status kepemilikan tanah pasar yang terbakar beberapa waktu lalu kepada sukabumiNews usai melakukan musyawarah di di kantor Desa Cimanggu Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Kamis (24/1/2019).
Ketika di konfirmasi, orang yang mengaku pemilik SPH tanah terminal dimaksud, yang identitasnya minta dirahasiahkan menceritakan kepada sukabumiNews mengenai kronologi 2 kali di-SPHkannya lahan tersebut. Sebut saja IN (47).

Menurut IN, dahulu lahan ini dimiliki oleh Keluarga H. Tubagus Cecep,  pada tahun 2007 lahan ini dibeli oleh keluarga Ayah IN (alm). “Setelah kita beli ditahun 2012 lahan ini dijual ke Bogorindo sebagian kita jual dan sebagian kita buat lahan untuk dijadikan terminal,” ungkap IN.

IN melanjutkan, Sebelum beralih ke pihaknya secara legal aspek dan legal formal dari sisi pertanahan itu sendiri, lahan itu pernah masuk ke Cikembang raya. “Ketika itu mereka mengklaim bahwa terminal itu secara fisikli seolah-olah milik Dinas Perhubungan Kabupasaten Sukabumi, bahkan pernah juga pemerintah terlibat disana,” tuturnya.

Padahal sambung IN lagi, segala kewajiban yang melekat atas lahan tanah tersebut pembayaran pajaknya telah dipenuhi oleh dia. “Kemudian dari pada itu kenapa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi menerbitkan sertifikat tanah atas nama saya,” pungkas IN.


[Pewarta: Azis R]
Editor: Red
close
close