Breaking
loading...
Showing posts with label aksi. Show all posts
Showing posts with label aksi. Show all posts

Thursday, August 15, 2019

Redaksi sukabumiNews

BEM IAIN Lhokseumawe Kecam PT RPPI

Bem IAIN Lhoksemawe
sukabumiNews, LHOKSEUMAWE ACEH - Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Pasee Peduli Air (GEMPUR) menggelar aksi di depan Taman Riyadah Kota Lhokseumawe, Kamis (15/8/2019). Mereka mendesak Pemerinta Aceh mencabut izin PT. Rencong Pulp and Paper Industry (RPPI).

Sebelumnya, para perserta aksi melakukan long march dari Masjid Islamic Centre menuju Tugu Rencong hingga memfokuskan diri di depan Taman Riyadah.

Koordinator aksi, Musliadi Salidan mengatakan, PT RPPI memiliki izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industry (IUPHHK-HTI) dengan area kerja seluas 10.384 hektare atau 98 persen dari total area yang diusulkan seluas 10.541 hektare. Sisanya, 157 Ha (1.5 persen) yang masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) tidak sesuai untuk pengembangan Hutan Tanaman.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh dengan nomor 522.51/569/2011, serta perubahan SK nomor 522.51/441/2012, PT. RPPI memperoleh IUPHHK dengan jangka waktu selama 60 tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu 35 tahun.

“Setelah kami lakukan investigasi selama ini terjadi krisis air bagi kebutuhan hidup warga 264.920 jiwa yang memiliki ketergantungan sumber air pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Mane dan Krueng Pase," ujar Musliadi Salidan kepada sukabumiNews, saat aksi berlangsung, Kamis.

Musliadi mengatakan, area izin PT RPPI berada di kawasan Hulu kedua DAS tersebut yang memiliki fungsi penyedia air bagi 13 kecamatan dari 27 kecamatan di Aceh Utara. Selain untuk kebutuhan konsumsi, ketersediaan air juga untuk kebutuhan pertanian sawah, setidaknya kata dia, luas sawah irigasi dalam kedua DAS dimaksud mencapai 17.288 Ha, dengan rincian, DAS Krueng Mane 8.963 Ha dan Krueng Pase 8.325 Ha.

Sehingga dampak yang dialami dari akibat tumpang tindihnya keberadaan tersebut, terang dia yaitu mengganggu habitat satwa liar dan dilindungi, karena secara umum satwa tersebut berada di luar daerah perlindungan satwa liar dalam area izin PT RPPI yang berdampak pada hilangnya sumber ekonomi warga dan hasil hutan non kayu, hilangnya lahan atau wilayah kelola masyarakat akibat dari tumpang tindih lahan dengan PT. RPPI tersebut.

“Selain itu juga terjadinya bencana alam karena sesuai dengan tata ruang Kabupaten Aceh Utara, kawasan IUPHHK HTI PT RPPI merupakan kawasan rawan bencana level menengah dan tinggi,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Presiden Mahasiswa IAIN Lhokseumawe, Edy Muzammir mengatakan, pihaknya mendesak dan menolak segala kegiatan operasional PT RPPI di Aceh Utara, dan meminta kepada Pemerintah Aceh untuk mencabut izin PT RPPI yang telah dikeluarkan di tahun 2011 (beserta perubahannya), karena terindikasi melanggar hukum, dan mengakibatkan banjir dan longsor.

“Kami juga meminta kepada Pemerintah Aceh untuk mencabut seluruh izin yang ada di kawasan hutan produktif di wilayah Aceh Utara khususnya dan Aceh secara keseluruhan pada umumnya,” tegas Edy Muzammir.

Edy Muzammir meminta kepada Pemerintah Aceh supaya lebih peka terhadap kepedulian masyarakat Aceh Utura khususnya dan Aceh pada umumnya. Pemerintah Aceh juga disarankan untuk meninjau dan melakukan evaluasi kembali terhadap seluruh izin yang ada di kawasan hutan produktif di wilayah Aceh Utara khususnya.

Aksi beralangsung yang dilakukan sekira pukul 10.30 WIB hungga seitar jam 12.00 WIB siang itu berlangsung tertib dan aman. Meski demikian, aksi mereka tetap mendapat pengawalan ketat dari sejumlah personel Kepolisian Polres Lhokseumawe.


Pewarta: Zoni Jamil
Editor: AM
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Saturday, August 10, 2019

Redaksi3

Warga Tanjungsari Jampang Tengah Kembali Mendemo PT. TSS Terkait Aktifitas Blasting

demo PT TSS
sukabumiNews, JAMPANG TENGAH - Aksi demo menolak aktivitas peledakan atau blasting yang dilakukan PT. Tambang Semen Sukabumi (TSS), kembali dilakukan warga Kp. Leuwidinding, Desa Tanjungsari, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi. Sebanyak 200 warga tampak bersemangat menggeruduk kantar PT. TSS sambil berteriak "Stop Blasting!".

"Aksi demo menolak aktivitas blasting PT. TSS sudah sering kali kami lakukan. Tapi, tidak pernah membuahkan hasil. Kami hanya ingin aktivitas blasting dihentikan. Rumah kami retak-retak, air dan udara jadi tercemar dan yang lebih parah dari proses blasting, kami semua tidak tenang dengan suara ledakannya," ungkap Saepuloh, ketua rukun warga (RW) 1 Kedusunan Leuwidinding kepada sukabumiNews, Sabtu (10/8/2019).

Teras Rumah Warga akibat terdampak Blasting
Dia menjelaskan, informasi yang didapat dari hasil demo yang dilakukan di depan kantor PT. TSS, Jumat (09/08/2019) kemarin, perusahaan menyebutkan ada 900 jiwa yang tercatat pada 625 KK di Kp. Leuwidinding yang masuk kategori ring 1 sebagai wilayah terdampak lantaran memiliki jarak 100 meter dari area aktivitas blasting. Dia juga menyebut, pihak perusahaan memperlihatkan data rumah yang mengalami retak-retak ada 148 unit.

"Itu perusahaan sudah mendata kerugian warga akibat aktivitas blasting ini, mereka juga bilang, ada 148 unit rumah yang rusak akibat blasting. Tapi, kenapa belum ada yang diperbaiki?," ungkap Saepuloh.

"Hari ini masih belum ada keputusan. Rencananya, hari Senin depan akan ada dari pihak perusahaan menemui warga Leuwidinding," tambahnya

Informasi yang dihimpun sukabumiNews, operasi blasting yang dilakukan PT. TSS sudah ada sejak 11 Mei 2018 hingga sekarang. Jika dirunut ke belakang, aktivitas blasting sudah dilakukan sebanyak 144 kali dengan rincian, dalam satu minggu dilakukan 3 kali blasting, tepatnya pada hari Senin, Rabu dan Jumat menjelang pukul 15.00 WIB. PT. TSS merupakan mitra kerja PT. SCG dalam melakukan penambangan di lokasi milik PT. SCG.

Selama aksi demo berlangsung, tampak siaga pengamanan dari pihak kepolisian dan keamanan perusahaan. Hingga aksi selesai, suasana tetap terkendali dan kondusif." tegasnya.

BACA:

Menindaklanjuti Protes Warga, Kapolres Sukabumi Lakukan Inspeksi Blasting Tambang Semen Sukabumi


Pewarta : Azis R
Editor : Agus Setiawan
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Tuesday, August 6, 2019

Redaksi3

LPMS Meminta DPRD Kabupaten Sukabumi Tuntaskan Soal TKA

Demo Mahasiswa LPM
Liga Persatua Mahasiswa Sukabumi saa menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (5/8/2019).*  
sukabumiNews, PALABUHANRATU – Liga Persatuan Mahasiswa Sukabumi (LPMS) meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi untuk menuntaskan permasalahan mengenai Tenaga Kerja Asing (TKA) dan menuntut keadilan bagi para pencari kerja pribumi di Kabupaten Sukabumi.

“Pada waktunya nanti, semua aspirasi warga yang primer dan realistis harus segera diperhatikan dan diprioritaskan penyelesaiannya,” ujar ketua PB Himasi, Eki kepada sukabumiNews usai menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (05/08/2019).

Eki meminta, Perda tentang pengawasan dan sanksi bagi perusahaan yang masih memperkerjakan tenaga kerja asing (TKA) harus segera dibuat dan sangat penting. Dia menegaskan keberadaan TKA dapat mengancam SDM pribumi di masa depan.

"TKA itu tidak memihak. Belum lagi soal prosentase tenaga kerja laki-laki dan perempuan masih jauh dari proporsional. Masih maraknya pergerakan oknum calo, juga harus diawasi maksimal. Ini pekerjaan yang harus mereka (eksekutif dan legislatif) selesaikan tanpa kompromi," tegas Ketua PB Himasi.

Aspirasi LPM Sukabumi tersebut ditanggapi oleh Ketua DPRD terpilih, Yudha Sukmanagara, Yuda yang baru saja dilantik menjadi Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi untuk masa periode 2019-2024 itu menanggapinya langsung dengan menggelar audiensi.

Dalam audensi bersama ketua DPRD terpilih Mahasiswa menegaskan, tidak ada kompromi terkait aspirasi warga terkait mengenai persoalan tersebut.

Usai melakukan audiensi Eki mengungkapkan, pertemuan dengan ketua DPRD terpilih hanya prolog untuk mengurai lebih dalam berbagai aspirasi warga. Namun demikian, Mahasiswa menganggap jawaban dari ketua DPRD masih jauh dari memuaskan. Audiensi pun akhirnya diisepakati untuk dijadwal ulang minggu depan.

“Nanti kita akan kupas tuntas kinerja anggota dewan yang gagal memenuhi aspirasi warga. Seperti aspirasi mengenai tenaga kerja pribumi dan asing. Harus ada Perda yang jelas mengatur keberpihakan kepada warga kita," tegas Eki.


Pewarta: Azis R
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Wednesday, July 24, 2019

Redaksi3

Tolak UU Naker, DPD SPN Jabar Apresiasi SPN Sukabumi Kerahkan Massa ke Istana Presiden

Dadan Sudiana Ketua SPN Jabar
sukabumiNews, CIBADAK – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Barat berkunjung ke Kabupaten Sukabumi guna mengapresiasi soal tenaga kerja yang akan berangkat ke Istana Presiden untuk melakukan aksi unjuk rasa menolak Revisi UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

Rencana pemberangkatan mereka ke Gedung Istana Presiden yang dijadwalkan pada tanggal 31 Juli 2019 mendatang itu atas gagasan Federasi SPN Se-Indonesia.

"Kami mengapresiasi kawan-kawan SPN Kabupaten Sukabumi yang sudah mempersiapkan massa sebanyak 10 bus untuk mengikuti aksi di depan Istana Negara nanti, " kata Dadan Sudiana kepada sukabumiNews di Cibadak, Rabu (24/07/2019).

Dadan menilai, usulan revisi UU ketenagakerjaan tersebut belum memenuhi standar urgensi. Bagaimana pun, kata dia, merevisi UU itu harus berkesesuaian dengan dampak positif bagi masyarakat. Dia menyoal, UU yang ada saat ini masih belum maksimal dilaksanakan oleh pemerintah sehingga isu revisi menjadi tidak relevan.

Dia menegaskan, seharusnya Pemerintah Indonesia fokus pada penegakan hukum, norma dan syarat Ketenagakerjaan serta mendorong perusahaan untuk memberikan hak pesangon bagi pekerja guna mendukung terwujudnya kesejateraan para pekerja.

"Seharusnya, yang paling penting untuk tenaga kerja kita adalah menolak penghapusan pesangon, Jaminan sosial tanpa syarat, PKWT yang tidak sesuai pasal 59 dan tolak TKA Unskill. Itu baru berpihak," tegasnya.

Dadan menambahkan, ada sebanyak 20 ribu orang pekerja dari berbagai PSP yang tersebar di 18 Ko/Kab se-Jawa Barat yang sudah siap berangkat ke Jakarta. Sementara dari kota-kota lain se-Indonesia, ada 50 ribu orang. "Ada 20ribu massa dari Jabar yang siap berangkat," jelas Dadan Sudiana.

Hera Iskandar
Senada dengan Dadan Sudiana, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar menegaskan menolak revisi UU tersebut dan siap akan mengerahkan ratusan massa agar mengikuti aksi demo yang akan dilaksanakan di depan Istana Negara pada 31 Juli mendatang.

"Hari ini kami menerima kunjungan kerja ketua DPD SPN Jabar. Agendanya silaturahmi dan konsolidasi membahas kesiapan aksi menolak revisi UU Naker di Istana Negara nanti," kata Hera Iskandar.

Konsolidasi untuk pengerahan massa dari Kabupaten Sukabumi, lanjut Hera, semuanya sudah dibahas matang dengan beberapa PSP perusahaan di Kabupaten Sukabumi.

"Ini, kami sedang konsolidasi juga dengan ketua PSP PT. GSI dan PT. Muara Tunggal. Insyaallah, semuanya sudah disiapkan dengan baik. Sudah siap 10 bus. Sambil menunggu waktu, kami terus melakukan konsolidasi dengan beberapa PSP dan DPC," tutur dia.


Pewarta : Azis. R
Editor : Agus. Setiawan
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Thursday, July 18, 2019

Redaksi3

Jalan Rusak Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Jampang Tengah Lakukan Aksi Tumpuk Tanah Menyerupai Kuburan di Tengah Jalan


jalan rusak
sukabumiNews, JAMPANG TENGAH – Warga Jampang Tengah melakukan aksi protes kepada Pemkab Sukabumi terkait kondisi jalan Cikembar-Padabeunghar. Mereka melakukan protes untuk kesekian kalinya lantaran hingga saat ini jalan tersebut tak kunjung diperbaiki.

Aksi protes mereka kali ini dilakukan dengan menumpuk tanah menyerupai kuburan di ruas jalan Cikembar-Padabeunghar, tepatnya di Kp. Ciembe, Desa Padabeunghar, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (18/07/2019).

"Kali ini kami membuat tumpukan tanah menyerupai kuburan orang meninggal. Sebelumnya, aksi penanaman pohon pisang juga pernah dilakukan. Pemkab Sukabumi memperlakukan kami seperti anak tiri," ungkap Asep (33) warga Ciembe kepada sukabumiNews saat ditemui di lokasi aksi, Kamis (18/07).

Aksi protes yang melibatkan sedikitnya 60 orang warga Desa Padabeunghar itu, dimulai pada malam hari hingga pagi hari tadi. Selain membuat tumpukan tanah di tengah jalan menyerupai kuburan bertuliskan “Hati-hati Jalan Berlubang”, aksi juga diikuti dengan pengibaran bendera kuning perlambang kematian.

"Kami bosan dengan janji Pemkab Sukabumi yang tak kunjung memperbaiki jalan ini. Kami seperti dianak tirikan, padahal wilayah Jampang memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan di Kabupaten Sukabumi. Kenapa wilayah kami tidak lebih baik dari wilayah lain?," jelas Asep, kecewa.

Menanggapi aksi warga Ciembe, Kepala Sub Unit Pengelola Wilayah II Jalan Provinsi Jabar, Dola Adrena mengatakan proses pembangunan jalan tersebut dalam waktu dekat pada tahun 2019 ini akan segera dilaksanakan.

"Rencana pembangunan jalan Cikembar-Padabeunghar akan dilakukan dalam waktu dekat ini berupa betonisasi. Prioritas pembangunan dengan mendahulukan jalan yang mengalami rusak parah seperti di Ciembe ini," jelas Dola saat dihubungi sukabumiNews melalui sellulernya.

"Selain itu, jalan tersebut rencananya akan dibangun hingga wilayah Jampang Tengah-Kiaradua sepanjang 4 Kilometer menggunakan aspal," pungkasnya.


Pewarta : Azis. R
Editor : Agus. S
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Redaksi3

PB HIMASI Desak DLH Tindak Tegas Perusahaan Pencemar Lingkungan

pb himasi
sukabumiNews, PELABUHANRATU - Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Asal Sukabumi (HIMASI) mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi supaya menindak tegas perusahaan penyumbang pencemaran lingkungan di Kabupaten Sukabumi.

Desakan dilakukan melalui aksi demo di depan kantor DLH Kabupaten Sukabumi di Jalan Jajaway, Kecamatan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Kamis (18/07/2019) siang.

Dalam orasinya, Ketua Umum PB HIMASI Eki Rukmansyah menilai, DLH telah lalai dalam menangani masalah lingkungan yang terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Sukabumi khususnya pencemaran lingkungan air sungai yang mendapat aliran limbah dari pabrik-pabrik sekelas perseroan terbatas (PT) yang menyebar di Kecamatan Cibadak dan Parungkuda.

Eki menyebut ada banyak titik lokasi yang rawan tercemar lingkungan, salah satunya di Kecamatan Cikembar. Selain banyak perusahaan besar seperti produsen AMDK, Kosmetik, Sepatu dan lainnya sambung Eki, saat ini di kecamatan Cikembar tengah dibangun kandang ayam skala besar. “Padahal pembangunan proyek ayam diketahui masih berstatus moratorium,” terang Eki Kepada sukabumiNews.

Ketua Umum PB HIMASI menduga , pembangunan tersebut tanpa melalui proses perizinan yang syah dan memanipulasi izin prinsip dari masyarakat setempat.

Dia juga mendesak agar DLH menindak tegas semua perusahaan pencemar lingkungan. “Kami sudah inventarisir data perusahaan tersebut, dan Kecamatan Cikembar hanya sample dari kelalaian DLH yang saat ini membutuhkan penangan serius," tuturnya.

"Kami menilai DLH sepertinya tidak serius dalam melaksanakan fungsi kerjanya. Di Cikembar, masih ada pembangunan proyek ayam padahal statusnya moratorium. Belum lagi masalah TPA Cikadu, semrawut dan tidak jelas!," pungkas Eki Rukmansyah.

Sementara tuntutan dalam aksi yang dilakukan PB HIMASI antara lain sebegai berikut:

1. DLH harus melakukan sidak ke semua perusahaan terkait penanganan limbah yang menyebabkan pencemaran lingkungan air sungai.

2. DLH harus segera menindak pabrik-pabrik yg menyalahi mekanisme hukum.

3. DLH secepatnya memberikan sanksi tegas kepada oknum DLH yang terlibat dalam pembangunan TPA Cikadu sekitar 15 Hektar.

Menyikapi aksi demo PB HIMASI yang menilai DLH tidak serius dalam menangani perusahaan-perusahaan pencemar lingkungan, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH)  Kabupaten Sukabumi, Budi Setiadi mengaku, selama ini pihak DLH sudah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan di Kabupaten Sukabumi.

Bila ada perusahaan yang nakal, jelas dia, pihak DLH pasti akan menindak tegas dan melakukan proses analisis melalui aturan yang ada. "Kami sudah tindak beberapa perusahaan yang melanggar dan terus dilakukan pembinaan. Untuk TPA Cikadu, itu sudah ada izin nya. Bila ada data pelanggaran lain, DLH siap menindak tegas sesuai aturan," tegas Budi Setiadi menjawab konfirmasi sukabumiNews di tempat terpisah.

Aksi berlangsung tertib dan aman. Kendati demikian, puluhan Aparat kepolisian dari Polres Sukabumi diterjunkan demi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.


Pewarta : Azis. R
Editor : Agus. S
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Thursday, July 11, 2019

Redaktur sukabumiNews.net

Dianggap Mengekang Tugas Wartawan, Liga Jurnalis Sukabumi Gelar Aksi Demo Tolak Raperda KIP di Halaman Pendopo

sukabumiNews, SUKABUMI – Liga Jurnalis Sukabumi (LJS) melakukan aksi unjuk rasa di halaman Pendopo Kabupaten Sukabumi guna menolak Raperda KIP yang dianggap mengekang tugas peliputan wartawan sebagaimana yang telah diusulkan oleh Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian (DKIP) Kabupaten Sukabumi. Aksi yang di gelar di halaman Pendopo Kabupaten Sukabumi pada Kamis (11/07/2019) itu, dihadiri oleh beberapa organisasi wartawan yang tergabung dalam Liga Jurnalis Sukabumi.

Ketua Aksi Liga Jurnalis Sukabumi, Ahmad Fikri menilai, Raperda KIP itu sangat jelas melanggar UU Pers No 40 dan dapat melukai demokrasi kebebasan pers di Kabupaten Sukabumi. Dia menjelaskan, Raperda yang terdiri dari 35 pasal itu memuat pasal yang yang tidak memiliki dasar hukum apapun.
Pasal yang dumaksud Ahmad Fikri adalah pasal 15 ayat 2 yang isinya mengatur wartawan yang hendak melakukan peliputan di Pemkab Sukabumi harus sesuai dengan ketetapan DKIP, bahwa wartawan harus memiliki rekomendasi dari DKIP. Apabila tidak memiliki izin, wartawan tersebut akan dikenai sanksi administrasi dan akan dilaporkan ke dewan pers.

"Pasal itu bertujuan membatasi tugas jurnalis di Kabupaten Sukabumi," kata Ahmad Fikri kepada sukabumiNews disela-sela aksi unjuk rasa di halaman Pendopo Sukabumi, Kamis (11/07/2019) siang.

Adapun tuntutan penolakan LJS sebagai berikut:

1. DPRD dan Pemkab Sukabumi  membatalkan Raperda penyelenggaran Komunikasi, Informasi dan Persandian;

2. DPRD harus bersifat transfaran terkait Raperda penyelenggaran Komunikasi, Informasi dan Persandian;

3. Bupati Sukabumi harus mengkaji ulang pimpinan DKIP Kabupaten Sukabumi;

Pembubuhan tanda tangan mennadai penolakan Raperda yang di rancang Diskominfo Kabsi dan Kabag Hukum Kabsi
Ahmad Fikri menegaskan, jika pihak berkapasitas tidak mengindahkan tuntutan rekan-rekan wartawan yang tergabung ke dalam Liga Jurnalis Sukabumi (LJS), pihaknya akan membuat permohonan ke MA untuk menggugat Pemerintah Kabupaten Sukabumi. "Apabila tuntutan kami tidak di sepakati, maka kami akan melayangkan gugatan atau permohonan keberatan ke MA," tegasnya.

Menyikapi tuntutan LJS, Kabid Diskominfo Kabupaten Sukabumi, Herdi Somantri mengungkapkan, DKIP saat ini memiliki harapan yang sama dengan apa yang diharapkan oleh rekan-rekan jurnalis. Artinya, kata Dia, seorang jurnalis memiliki badan hukum dan hanya mematuhi kode etik jurnalistik. "Harapan kita sama, untuk masalah ini kita kembalikan ke undang-undang yang berlaku," ungkap Herdi menjawab bias tuntutan wartawan.


Pewarta: Azis R
Editor: Agus Setiawan
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Friday, June 28, 2019

Redaksi sukabumiNews

PB Himasi Ontrog Kejari Cibadak Pertanyakan Penyelesaian Kasus Dugaan Penyalahgunaan BPNT

sukabumiNews, CIBADAK - Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Asal Sukabumi (HIMASI) mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibadak, Jum'at (28/6/2019). Mereka mendatangi kantor Kejari yang beralamat di Jln. Karangtengah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat itu untuk meminta kejelasan terkait penyelesaian kasus Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

PB HIMASI berunjuk rasa di luar pagar kantor Kejari Cibadak Sukabumi, Jum'at (28/6). FOTO: dok. Azis R./ sukabumiNews
“Kami menuntut agar Kejaksaan Negeri Kabu Sukabumi segera menyelesaikan kasus BPNT, karena kami rasa Kejari terkesan lamban dalam menyelesaian kasus ini,” ujar Ketua Umum PB Himasi, Eki Rukmansyah kepada Wartawan saat aksi berlangsung di luar pagar halaman kantor Kejari.

PB Himasi juga mempertanyakan status dari dua tersangka yang sudah ditetapkan oleh pihak Kejaksaan.

“Apabila pihak kejaksaan tidak mampu untuk menyelesaikan kasus BPNT ini kami menuntut Kepala Kejari Kabu Sukabumi untuk mundur dari Jabatannya," pinta Eki.

Lebih lanjut Eki menegaskan, Himasi ingin diberi kejelasan sampai sejauh mana kasus ini sudah ditindak lanjuti, lantaran menurunya kasus ini sudah empat kali ditanyakan Himasi. Namun, tutur Eki,  pihak Kejari masih belum bisa menjawab dan memastikan sampai kapan kasus ini akan di usut dan dituntaskan.

Sempat terjadi aksi saling dorong antara para pengunjuk rasa dengan puluhan aparat yang berjaga-jaga di balik pagar bagian dalam halaman Kantor Kejari Cibadak. Namun suasana itu segera mereda saat perwakilan dari Kejari yang diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum Pidana Khusus (Pidus) Iriyanto Marpaung bersedia untuk melakukan dialog dengan para mahasiswa.

Meski begitu, Eki merasa tidak puas lantaran pihak Kejarai tidak menjelaskan secara gamblang sampai mana Kasus BPNT yang ditanganinya. Bhkan kata Eki, Kejari malah melempar bola panas ke Instansi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mempertanyakan Jumlah kerugian Negara. “Dan itu sangatlah tidak wajar, itu lempar bola sembunyi tangan," kata Eki, kesal.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pidana Khusus (Pidus) Iriyanto Marpaung mengatakan, pihaknya sudah menjelaskan tahapan-tahapan dari penyidikan. “Ini kan sudah kita buat, di situ ada audi investigasi terhadap penghitungan kerugian keuangan Negara karena kita tidak bisa memastikan kalau tidak dihitung. Sementara kita itu kan bukan ahlinya menghitung,” dalihnya.

"Adik-adik mahasiswa ini sepertinya tidak mengerti, seolah-olah pihak Kejari yang memacetkan kasus ini, padahal tidak, karena ada terkait Institusi yang lain yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tidak bisa memaksa untuk segera memeriksanya, dengan pertimbangan karena mereka juga harus memeriksa se-Jawa Barat. Kita tunggu undangan dari mereka lalu kita ekspos,” papar Iriyanto.

Kendati demikian, Iriyanto mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan melayangkan surat ke BPKP. Namun, jelas Iriyanto mereka menginginkan agar kita melayangkan satu surat kepada Kememsos.

“Akan tetapi kita tidak paham surat apa yang mereka maksud, dan Kejari saat ini sudah mengantongi dua tersangka yang satu berinisial (N) dan (Y), tanpa adanya besaran jumlah kerugian Negara,” tuturnya.

Oleh karena itu Kejari meminta kepada PB Himasi untuk bersabar sembari menunggu Surat Jumlah Kerugian Negara dari BPKP, tanpa Kedua Tersangka ini bisa bebas dari Pengadilan.


Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Tuesday, May 28, 2019

Redaksi sukabumiNews

Kemensos Tidak Akan Menyantuni Pelaku Kerusuhan 22 Mei yang Meninggal

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita.
-- 
sukabumiNews, JAKARTA – Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pihaknya tidak akan memberikan santunan bagi pelaku kerusuhan yang meninggal pada 22 Mei lalu. Menurut dia, santunan ahli waris memerlukan assesment.

"Pelaku kerusuhan pasti gak akan kami bantu. Assesment akan kami tunggu dari pihak kepolisian. Korban yang meninggal seperti apa, ditentukan perlu dibantu atau tidak," ungkap Agus di Kementerian Sosial, Senin (27/5).

1. Korban meninggal akibat kerusuhan ada 8 orang

Berikut daftar identitas korban meninggal aksi 21-22 Mei 2019 yang dirilis Pemprov DKI.

1. Farhan Syafero (31 tahun)
Alamat: Depok, Jabar. Meninggal di RS Budi Kemuliaan (Jenazah dirujuk ke RSCM) 22 Mei 2019.

2. M. Reyhan Fajari (16)
Alamat: Jl. Petamburan 5, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Meninggal di  RSAL Mintoharjo 22 Mei 2019.

3. Abdul Ajiz (27)
Alamat: Pandeglang, Banten. Meninggal di RS Pelni 22 Mei 2019.

4. Bachtiar Alamsyah
Alamat: Batu ceper, Tangerang. Meninggal di RS Pelni 22 Mei 2019.

5. Adam Nooryan (19)
Alamat: Jembatan 5, Tambora. Meninggal di RSUD Tarakan 22 Mei 2019.

6. Widianto Rizky Ramadan (17). Alamat: Kemanggisan, Slipi. Meninggal di RSUD Tarakan.

7. Tanpa Identitas, Pria. Meninggal di RS Dharmais 22 Mei 2019.

8. Sandro (31)

Meninggal di RSUD Tarakan 23 Mei 2019. Dirawat sejak 22 Mei 2019.

2. Lima korban penjarahan dapat bantuan UEP

Sementara, lima korban penjarahan saat aksi kerusuhan 22 Mei mendapatkan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Tiga pemilik kios yang dagangannya ludes terbakar dan dijarah di Jalan Wahid Hasyim adalah Ismail, Usma, dan Rajab. Kemudian, pemilik warung kelontong dan warung nasi yang dagangannya ludes dijarah adalah Rini dan Abu Bakar.

"Kerusuhan itu menimbulkan korban meninggal dan kerugian material. Kami gerak di lapangan mencoba mengidentifikasi beberapa hal, khususnya korban bencana sosial yang mengalami kerugian material," kata Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita.

3. Kelima korban dapat bantuan UEP Rp5 juta

Agus menjelaskan, kelima korban tersebut diberikan modal usaha masing-masing sebesar Rp5 juta. Menurut Agus, biasanya bantuan UEP sebesar Rp2 juta. Namun, pemerintah memutuskan khusus untuk korban bencana sosial diberikan maksimum Rp5 juta per kepala.

Selain itu, Kemensos juga menyiapkan sembako. Selain kelima korban tersebut, ada satu korban terdampak kerusakan satu unit rumah. Namun, belum dapat diberikan bantuan karena masih dalam proses administrasi berkaitan status kerusakan rumah.

"Pemerintah prihatin. Kami bertanggung jawab memberikan bantuan. Semoga bisa digunakan untuk jadi modal memulai kembali usahanya agar bisa hidup normal," ungkapnya.

4. Pendataan dilakukan oleh berbagai elemen

Dalam melakukan assesment, jelas Agus, pemerintah diwakili oleh PSKBS korban bencana sosial bersama Dinsos, pelopor perdamaian, Tagana, dan TKSK untuk melakukan pendataan di lokasi.

"Kami dapat rekomendasi agar memberikan bantuan korban yang kiosnya dirusak," ungkapnya.


Copyright © IDN Times
Redaksi sukabumiNews

IMM PC Kota Sukabumi Geruduk Ruang Gedung DPRD Kota Sukabumi

sukabumiNews, CIKOLE - Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM) Cabang Sukabumi melakukan unjukrasa di halaman Kantor DPRD Kota Sukabumi, Senin (27/5/2019). Mereka kecewa terhadap penyelenggaraan pemilu 2019 yang dinilainya berpotensi terjadinya gejolak.

Namun sayang, saat mereka menggelar aksi tak satu pun perwakilan DPRD  Kota Sukabumi yang hadir dan menemui mereka, hingga mereka merasuk masuk ke ruang gedung dan berorasi di dalamnya. Mereka juga sempat menabur bunga sebagai tanda kekecewaan mereka.

Beberpa petugas keamanan  pun tak kuasa menahan massa IMM yang memasuki gedung wakil rakyat yang berlokasi di Jln. Ir. H Juanda Kota Sukabumi itu.

Ketua PC IMM Kota Sukabumi, Rajib Rivaldi mengatakan, pelaksanaan pemilu 17 April 2019 merupakan pesta demokrasi pertama yang diselenggarakan secara serentak setelah Indonesia mengalami reformasi pasca jatuhnya Presiden Soeharto tahun 1998.

“Dampak dari Pemilu 2019 ini berpotensi terjadinya gejolak yang terjadi di Indonesia diantaranya konflik horizontal, penyebaran berita Hoax, ujaran kebencian hingga permasalahan SARA," ujar Rajib Rivaldi.

Selain itu kata Rajib, hal-hal sensitif ini tentu saja tidak etis digunakan dalam pertarungan di Pemilu 2019, meski pada kenyatannya hal sensitif ini dianggap sebagai peluang bagus guna meraup suara sehingga tidak sedikit para politisi yang menggunakan sentimen seperti ini.

Lebih dari itu Rajib menyebut, ada suatu hal yang lebih fundamental yang harus kita sikapi bersama mengenai Pasca Pesta Demokrasi 2019, yaitu banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia.

"Menurut data terkahir yang dikeluarkan oleh Ombudsmen tercatat ada sekitar 608 orang yang terdiri dari 486 Petugas KPPS, 9 Bawaslu, 25 dari Polri yang meninggal Dunia," sebut Rajib

Dia menambahkan, ada satu hal lagi yang masih teringat dalam benak masyarakat Indonesia Pasca pesta Demokrasi adalah peristiwa 22 Mei yang menewaskan beberapa pengunjuk rasa atas tindakan refresif yang dilakukan oleh para oknum Polri.

Hal tersebut, jelas Rajib, adalah hal yang memilukan karena seharusnya pemerintah pusat mampu memberikan keamanan dan ketertiban pasca demokrasi ini. “Tapi pada kenyataannya Pemerintah tidak mampu mengkondusifkan Oknum Kepolisian yang bersifat Refresif terhadap pengunjuk rasa,” terang Dia.

Dalam aksinya di halaman Kantor DPRD Kota Sukabum itu PC IMM Kota Sukabumi menuntut;

1. Revisi Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017

2. Mengusut tuntas kasus banyaknya Anggota KPPS yang meninggal dunia dan menjamin kehidupan keluarga yang ditinggalkan.

3. Mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum yang refresif terhadap masyarakat sipil pada peristiwa tanggal 21 dan 22 Mei 2019 yang mengakibatkan jatuhnya beberapa korban.

4. Menjamin kepada Polri untuk mentaati aturan KAPOLRI No. 9 Tahun 2008 tentang tata cara penyelenggara pelayanan, pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pe dapat di muka umum.

5. Menjalankan amanah UUD 1945 pasal 28 dan peraturan Hak Asasi Manusia No. 39 tahun 1999 sebagai perlindungan terhadap masyarakat sipil.


Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
Redaksi sukabumiNews

GMNI Cabang Sukabumi, Minta Aparat Kepolisian Tidak Tegas Pelaku Kerusuhan 21-22 Mei di Jakarta

sukabumiNews, CIKOLE – Sejumlah Mahasiswa yang yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Sukabumi menggelar Aksi Damai di depan Mapolresta Sukabumi pada Senin (27/5/19). Mereka meminta Aparat Kepolisian untuk menindak tegas para Pelaku Kerusuhan di Jakarta, pada Aksi 21 dan 22 Mei lalu.

"Bulan Mei 2019 menjadi catatan baru dalam Sejarah Demokrasi Indonesia tepatnya tanggal 21- 22 mei 2019 kemarin, dimana ada satu golongan atau kelompok yang menolak hasil pemilu 2019," ungkap Ketua GMNI Cabang Sukabumi, Abdulah Masyhudi kepada wartawan saat aksi berlangsung, Senin (27/5).

"Kami GMNI Cabang Sukabumi mengecam keras atas kerusuhan yang terjadi pada aksi 21-22 Mei 2019 yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan memprovokasi masa aksi untuk melakukan tindakan-tindakan diluar hukum,” tegasnya.

Terkait peristiwa tersebut, GMNI juga turut berduka cita kepada keluarga korban yang meninggal dunia.

GMNI menilai, kerusuhan yang terjadi pada peristiwa tanggal 21- 22 Mei 2019 kemarin sangat berpotensi mengancam kedaulatan sebuah Negara, dimana telah terjadi bentrok antara masa aksi dengan aparat keamanan.

“Banyak fasilitas umum yang dirusak oleh oknum yang tidak bertanggungjawab sehinggga mengganggu keamanan masyrakat sekitar dan banyak orang-orang yang tidak bersalah dirugikan akibat dari kejadian tersebut,” beber Abdullah.

Untuk itu, GMNI Cabang Sukabumi meminta kepada aparat keamanan agar bertindak tegas dalam menyikapi persoalan tersebut. "Kami meminta Aparat keamanan (TNI & POLRI) untuk menindak tegas Oknum pelaku kerusuhan 21-22 mei 2019 kemarin,” terangnya.

Selain meminta Aparat keamanan untuk bertindak tegas, dalam aksinya GMNI juga menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat Kota dan Kabupaten Sukabumi untuk bersama sama menjungjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa.

Aksi berlangsung tertib dan damai meski tanpa dengan banyak pengawalan dari aparat kepolisian.


Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Thursday, May 23, 2019

Redaksi sukabumiNews

Forum Warga Sukabumi Melawan, Kembali Gelar Aksi di PTUN Bandung terkait gugatan IMB Pabrik Semen PT SCG

Aksi FWSM pada sidangan ke-13 di PTUN Bandung terkait gugatan IMB Pabrik Semen PT. Siam Cement Group (SCG), Kamis (23/5/2019)
-- 
sukabumiNews, BANDUNG – Sejumlah perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Forum Warga Sukabumi Melawan (FWSM) beserta para korban pabrik semen di 4 dusun Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi Jawa Barat kembali melakukan aksi di depan Gudung Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jln. Diponegoro No 34 Bandung, Jawa Barat, Kamis (23/5/2019). Aksi mereka dilakukan pada persidangan ke-13 terkait gugatan IMB Pabrik Semen PT. Siam Cement Group (SCG).

Pihak tergugat adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Sukabumi dan tergugat intervensi PT SCG/Semen Jawa, nomor perkara 127/G/LH/2018/PTUN.BDG dan klasifikasi perkara mengenai hal-hal yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan di PTUN Bandung. Persidangan ke-13 ini mengagendakan pembacaan Kesimpulan Para Pihak  baik dari pihak penggugat maupun pihak tergugat.

Pada setiap persidangan penyampaian bukti dan fakta, penggugat fokus pada proses dalam penyusunan dokumen perizinan pembangunan dan lingkungan yang tidak melibatkan warga terdampak secara langsung.

“Dalam proses sidang yang berlangsung sebelumnya Pemkab Sukabumi sebagai tergugat dan Perusahaan PT. Siam Cement Group (SCG) sebagai tergugat intervensi tidak menjelaskan secara utuh bagaimana proses sosialisasi yang melibatkan warga yang akan terdampak langsung dari rencana pembangunan pabrik semen," ujar Wahyudin, Staf Ahli Advokasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat kepada Wartawan pesan tertulis yang diterima sukabumiNews.

Lebih jauh Wahyudin menjelaskan Pemkab Sukabumi hanya menyampaikan proses sosialisasi dilakukan dengan pemerintah desa dan para tokoh masyarakat setempat. Pihak tergugat tidak menjelaskan bahwa masyarakat yang akan terdampak dilibatkan dalam sosialisasi.

"Padahal jika mengacu terhadap Permen LH No 17 tahun 2012 tentang pedoman keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan Hidup, seharusnya sosialisasi mengutamakan  warga yang terkena dampak langsung pembangunan pabrik semen," jelasnya.

Sementara itu Salah seorang penggugat saudara Eman Sopandi menuturkan, Pemkab Sukabumi maupun perusahaan tidak bisa membuktikan secara utuh bahwa IMB yang dimiliki tidak melalui proses yang seharusnya dilakukan sebagaimana aturan perundang-undangan.

"Pada faktanya pemerintah dan perusahaan tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang akan terdampak langsung, sosialisasi hanya dihadiri oleh perwakilan pemerintah desa, Rt, Rw dan Tokoh masyarakat yang tidak merepresentatikan masyarakat terdampak secara langsung dan saya menilai bahwa para perwakilan yang hadir pun tidak melakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat lainnya secara utuh,” ungkap Eman Sopandi.

Masih ditempat yang sama, Endah sebagai Penggugat dari Dusun Pangleseran menuturkan, saya melihat bahwa setiap hal-hal yang dipertanyakan oleh hakim kepada para tergugat tidak bisa dijawab sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Salah satu contohnya apakah papan informasi dipasang oleh tergugat, tergugat menyampaikan dipasang namun lokasinya berada di dalam sehingga bisa jadi papan tersebut tidak terlihat oleh masyarakat sekitar dampak.

"Sementara yang warga ketahui papan informasi tersebut harus terlihat jelas oleh masyarakat sekitar, contoh kedua apakah pada proses diskusi publik melibatkan warga, tergugat menyampaikan terwakili, namun warga yang ada di empat dusun yang menolak saat ini tidak dihadirkan dalam diskusi publik, hal ini juga tidak menjawab terhadap keluhan kami yang mana kami tidak pernah merasa terlibat dalam diskusi publik tentang rencana pembangunan pabrik semen di kampung kami," tuturnya.

Dalam penyampaian kesimpulan ini, warga meyakini bahwa dalam setiap persidangan warga korban sebagai pihak penggugat sudah mengirimkan dan menyampaikan setiap alat bukti dan fakta yang cukup dan dapat memperkuat adanya pelanggaran prosedur perizinan lingkungan dan pembangunan yang dilakukan oleh pihak tergugat dan tergugat intervensi kepada majelis hakim.

“Sementara, pihak tergugat tidak memberikan cukup bukti dan saksi yang melemahkan bukti dan keterangan pihak penggugat." Pungkas Staf Ahli Advokasi Hukum Walhi Jabar.


Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Wednesday, May 22, 2019

Redaksi sukabumiNews

Tersangkan Perusuh Aksi 21 Mei Dinyatakan Melawan Petugas dan Rusak Asrama Polisi

Sejumlah massa menyerang polisi saat terjadi kerusuhan 21 Mei. [Foto: Istimewa]
-- 
sukabumiNews, JAKARTA – Polda Metro Jaya menyatakan 29 tersangka kericuhan pada aksi 21-22 Mei terlibat perusakan Polsek Gambir dan Asrama Brimob Petamburan.

"Para tersangka ini melakukan perusakan Polsek Gambir dan asrama polisi serta melawan para petugas yang menjaga ketertiban. Aksi tersangka ini terekam CCTV," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono, di Jakarta, dikutip dari PR, Rabu 22 Mei 2019.

Selain di Gambir, polisi juga dikabarkan telah mengamankan 72 tersangka yang melakukan perlawanan kepada petugas di Kantor Bawaslu RI serta 166 tersangka di daerah Petamburan Jakarta Pusat.

Para tersangka di Petamburan tersebut membakar sejumlah mobil. Dari tangan tersangka polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti mercon, petasan, dan celurit. Turut disita pula bom molotov uang operasional dan uang dalam amplop lengkap dengan nama-nama orang. [PR]


Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
Redaksi sukabumiNews

Kapolri: Pelaku Rusuh di Bawaslu Bukan Peserta Aksi Damai

Foto: Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
-- 
sukabumiNews, JAKARTA – Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan kerusuhan yang terjadi pada Selasa (21/5) malam terjadi setelah sekitar 300an pemuda dari arah Tanah Abang mendekati Gedung Bawaslu RI di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Kelompok tersebut, ujar Tito, menyatakan melakukan provokasi setelah sebelumnya massa yang melakukan aksi sejak siang hari telah sepakat dengan polisi bubar usai salat tarawih di kawasan tersebut.

"Jam setengah 10 sebenarnya sudah klir. Tapi, anggota tetap standby. Kira-kira jam 23.00 WIB datang sekelompok masyarakat, anak-anak muda sekitar 300-400 orang datang ke Bawaslu dari Tanah Abang, langsung lempar batu, bahkan konblok, molotov, dan petasan," ujar Tito dalam jumpa pers di Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).

Tito menegaskan penurunan pasukan polisi di kawasan sekitar Bawaslu sudah sesuai standar prosedur operasi pengamanan pascapengumuman pemilu 2019.

Selain itu, kata Tito, ada perbedaan jenis dari aksi yang dilakukan massa pada siang hingga tarawih di depan Bawaslu, dengan massa yang melakukan kerusuhan setelah sempat bubar dari lokasi tersebut.

"Bedakan penanganan dia aksi unjuk rasa itu dilakukan damai," kata Tito.

Ia menegaskan dua aksi tersebut berbeda segmen, karena yang terjadi pada siang hingga usai tarawih berlangsung damai sementara yang malam justru sengaja melakukan provokasi membuat kerusuhan.

"[Setelah] Selesai [aksi pertama] Jam 9 (malam), yang datang bukan unjuk rasa, langsung anarki. Mereka sudah perusuh. Menciptakan kejahatan. Menyerang petugas," tegas Tito.

"Jadi jangan sampai publik di-framing seolah-olah ada aksi damai yang dibubarkan secara represif. Itu tidak benar. Dua segmen yg berbeda. Segmen pertama aksi damai. [Segmen] kedua itu aksi langsung anarki oleh sekelompok orang yang menyerang. Sengaja menciptakan kerusuhan," ujar Tito. [CNN] 
close
close
close