Breaking
loading...
Showing posts with label aksi. Show all posts
Showing posts with label aksi. Show all posts

Thursday, May 23, 2019

Redaksi sukabumiNews

Forum Warga Sukabumi Melawan, Kembali Gelar Aksi di PTUN Bandung terkait gugatan IMB Pabrik Semen PT SCG

Aksi FWSM pada sidangan ke-13 di PTUN Bandung terkait gugatan IMB Pabrik Semen PT. Siam Cement Group (SCG), Kamis (23/5/2019)
-- 
sukabumiNews, BANDUNG – Sejumlah perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Forum Warga Sukabumi Melawan (FWSM) beserta para korban pabrik semen di 4 dusun Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi Jawa Barat kembali melakukan aksi di depan Gudung Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jln. Diponegoro No 34 Bandung, Jawa Barat, Kamis (23/5/2019). Aksi mereka dilakukan pada persidangan ke-13 terkait gugatan IMB Pabrik Semen PT. Siam Cement Group (SCG).

Pihak tergugat adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Sukabumi dan tergugat intervensi PT SCG/Semen Jawa, nomor perkara 127/G/LH/2018/PTUN.BDG dan klasifikasi perkara mengenai hal-hal yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan di PTUN Bandung. Persidangan ke-13 ini mengagendakan pembacaan Kesimpulan Para Pihak  baik dari pihak penggugat maupun pihak tergugat.

Pada setiap persidangan penyampaian bukti dan fakta, penggugat fokus pada proses dalam penyusunan dokumen perizinan pembangunan dan lingkungan yang tidak melibatkan warga terdampak secara langsung.

“Dalam proses sidang yang berlangsung sebelumnya Pemkab Sukabumi sebagai tergugat dan Perusahaan PT. Siam Cement Group (SCG) sebagai tergugat intervensi tidak menjelaskan secara utuh bagaimana proses sosialisasi yang melibatkan warga yang akan terdampak langsung dari rencana pembangunan pabrik semen," ujar Wahyudin, Staf Ahli Advokasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat kepada Wartawan pesan tertulis yang diterima sukabumiNews.

Lebih jauh Wahyudin menjelaskan Pemkab Sukabumi hanya menyampaikan proses sosialisasi dilakukan dengan pemerintah desa dan para tokoh masyarakat setempat. Pihak tergugat tidak menjelaskan bahwa masyarakat yang akan terdampak dilibatkan dalam sosialisasi.

"Padahal jika mengacu terhadap Permen LH No 17 tahun 2012 tentang pedoman keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan Hidup, seharusnya sosialisasi mengutamakan  warga yang terkena dampak langsung pembangunan pabrik semen," jelasnya.

Sementara itu Salah seorang penggugat saudara Eman Sopandi menuturkan, Pemkab Sukabumi maupun perusahaan tidak bisa membuktikan secara utuh bahwa IMB yang dimiliki tidak melalui proses yang seharusnya dilakukan sebagaimana aturan perundang-undangan.

"Pada faktanya pemerintah dan perusahaan tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang akan terdampak langsung, sosialisasi hanya dihadiri oleh perwakilan pemerintah desa, Rt, Rw dan Tokoh masyarakat yang tidak merepresentatikan masyarakat terdampak secara langsung dan saya menilai bahwa para perwakilan yang hadir pun tidak melakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat lainnya secara utuh,” ungkap Eman Sopandi.

Masih ditempat yang sama, Endah sebagai Penggugat dari Dusun Pangleseran menuturkan, saya melihat bahwa setiap hal-hal yang dipertanyakan oleh hakim kepada para tergugat tidak bisa dijawab sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Salah satu contohnya apakah papan informasi dipasang oleh tergugat, tergugat menyampaikan dipasang namun lokasinya berada di dalam sehingga bisa jadi papan tersebut tidak terlihat oleh masyarakat sekitar dampak.

"Sementara yang warga ketahui papan informasi tersebut harus terlihat jelas oleh masyarakat sekitar, contoh kedua apakah pada proses diskusi publik melibatkan warga, tergugat menyampaikan terwakili, namun warga yang ada di empat dusun yang menolak saat ini tidak dihadirkan dalam diskusi publik, hal ini juga tidak menjawab terhadap keluhan kami yang mana kami tidak pernah merasa terlibat dalam diskusi publik tentang rencana pembangunan pabrik semen di kampung kami," tuturnya.

Dalam penyampaian kesimpulan ini, warga meyakini bahwa dalam setiap persidangan warga korban sebagai pihak penggugat sudah mengirimkan dan menyampaikan setiap alat bukti dan fakta yang cukup dan dapat memperkuat adanya pelanggaran prosedur perizinan lingkungan dan pembangunan yang dilakukan oleh pihak tergugat dan tergugat intervensi kepada majelis hakim.

“Sementara, pihak tergugat tidak memberikan cukup bukti dan saksi yang melemahkan bukti dan keterangan pihak penggugat." Pungkas Staf Ahli Advokasi Hukum Walhi Jabar.


Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Wednesday, May 22, 2019

Redaksi sukabumiNews

Tersangkan Perusuh Aksi 21 Mei Dinyatakan Melawan Petugas dan Rusak Asrama Polisi

Sejumlah massa menyerang polisi saat terjadi kerusuhan 21 Mei. [Foto: Istimewa]
-- 
sukabumiNews, JAKARTA – Polda Metro Jaya menyatakan 29 tersangka kericuhan pada aksi 21-22 Mei terlibat perusakan Polsek Gambir dan Asrama Brimob Petamburan.

"Para tersangka ini melakukan perusakan Polsek Gambir dan asrama polisi serta melawan para petugas yang menjaga ketertiban. Aksi tersangka ini terekam CCTV," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono, di Jakarta, dikutip dari PR, Rabu 22 Mei 2019.

Selain di Gambir, polisi juga dikabarkan telah mengamankan 72 tersangka yang melakukan perlawanan kepada petugas di Kantor Bawaslu RI serta 166 tersangka di daerah Petamburan Jakarta Pusat.

Para tersangka di Petamburan tersebut membakar sejumlah mobil. Dari tangan tersangka polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti mercon, petasan, dan celurit. Turut disita pula bom molotov uang operasional dan uang dalam amplop lengkap dengan nama-nama orang. [PR]


Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
Redaksi sukabumiNews

Kapolri: Pelaku Rusuh di Bawaslu Bukan Peserta Aksi Damai

Foto: Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
-- 
sukabumiNews, JAKARTA – Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan kerusuhan yang terjadi pada Selasa (21/5) malam terjadi setelah sekitar 300an pemuda dari arah Tanah Abang mendekati Gedung Bawaslu RI di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Kelompok tersebut, ujar Tito, menyatakan melakukan provokasi setelah sebelumnya massa yang melakukan aksi sejak siang hari telah sepakat dengan polisi bubar usai salat tarawih di kawasan tersebut.

"Jam setengah 10 sebenarnya sudah klir. Tapi, anggota tetap standby. Kira-kira jam 23.00 WIB datang sekelompok masyarakat, anak-anak muda sekitar 300-400 orang datang ke Bawaslu dari Tanah Abang, langsung lempar batu, bahkan konblok, molotov, dan petasan," ujar Tito dalam jumpa pers di Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).

Tito menegaskan penurunan pasukan polisi di kawasan sekitar Bawaslu sudah sesuai standar prosedur operasi pengamanan pascapengumuman pemilu 2019.

Selain itu, kata Tito, ada perbedaan jenis dari aksi yang dilakukan massa pada siang hingga tarawih di depan Bawaslu, dengan massa yang melakukan kerusuhan setelah sempat bubar dari lokasi tersebut.

"Bedakan penanganan dia aksi unjuk rasa itu dilakukan damai," kata Tito.

Ia menegaskan dua aksi tersebut berbeda segmen, karena yang terjadi pada siang hingga usai tarawih berlangsung damai sementara yang malam justru sengaja melakukan provokasi membuat kerusuhan.

"[Setelah] Selesai [aksi pertama] Jam 9 (malam), yang datang bukan unjuk rasa, langsung anarki. Mereka sudah perusuh. Menciptakan kejahatan. Menyerang petugas," tegas Tito.

"Jadi jangan sampai publik di-framing seolah-olah ada aksi damai yang dibubarkan secara represif. Itu tidak benar. Dua segmen yg berbeda. Segmen pertama aksi damai. [Segmen] kedua itu aksi langsung anarki oleh sekelompok orang yang menyerang. Sengaja menciptakan kerusuhan," ujar Tito. [CNN] 

Tuesday, May 21, 2019

Redaksi sukabumiNews

Puluhan Mahasiswa KAMMI Kibarkan Bendera Kuning di Kantor KPUD Kota Sukabumi

sukabumiNews, CITAMIANG - Puluhan Anggota Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sukabumi melakukan aksi pasang bendera kuning di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi dengan disaksikan langsung oleh ketua KPU Kota Sukabumi, Sri Utami (21/5/2019).

Pengibaran bendera kuning yang dipasang di pagar halaman kantor KPU Kota Sukabumi itu merupakan bentuk pernyataan sikap atas duka cita mereka terhadap peristiwa bergugurannya para anggota penyelenggara pemilu 2019.

"Menurut data dari KPU Kota Sukabumi, ada tiga orang yang meninggal dunia, baik itu dari Pamsung maupun dari KPPS. Yang jelas KAMMI prihatin atas terjadinya peristiwa itu," kata Oksa kepada wartawan saat aksi berlangsung

Oksa memengapresia sikap KPU Kota Sukabumi yang dinilai sangat responsif dan kooperatif menyambut aksi pemasangan bendera kuning tersebut. Ia berharap hal ini bisa menjadi trend yang lebih baik pada periode kedepan.

"Secara personal maupun organisasi, KAMMI mengapresiasi kinerja KPU Kota Sukabumi dengan berbagai pertimbangan yang sudah dimusyawarahkan personal antar pengurus," ungakp Oksa.

Di saat yang sama, Ketua KPU Kota Sukabumi, Sri Utami menyebut, beberapa waktu lalu Gubernur Jawa Barat memberikan santunan sebesar Rp 50 juta kepada korban meninggal dunia dengan aturan korban meninggal pada kurun waktu H-7 dan H+4 pencoblosan.

“Namun untuk beberapa kasus meninggalnya petugas penyelenggara pemilu khususnya di Sukabumi tidak termasuk kriteria tersebut (H-7 hingga H+4) sehingga tidak mendapat santunan dari Gubernur," jelas Dia.

Kendati demikian tambah Sri Utami, Pemerintah daerah berjanji akan menanggung biaya pendidikan kepada 3 orang anak korban yang meninggal dunia, selain itu dari KPU-RI juga sudah ada SK untuk memberikan tanggungan uang duka cita untuk yang meninggal dan sakit.

"Untuk yang meninggal akan mendapatkan santunan sebesar Rp 36 juta, dan untuk yang sakita akan ditanggung biaya pengobatannya selama sakit," tandas Sri Utami

Aksi yang dimulai pukul 14:00 hingga 15:00 WIB itu berlangsung dengan tertib dan aman. Meski demikian, puluhan personil dari kepolisian resort Sukabumi Kota tetap disiagakan demi mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi.


Pewarta: Telly NR.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Thursday, May 2, 2019

Redaksi sukabumiNews

GMNI Tuntut Perbaikan Sistem Pendidikan di Kabupaten Sukabumi

sukabumiNews, CIKEMBAR - Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam wadah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar Aksi Damai di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi di Kecamatan Cikembar pada Kamis (2/5/19). Mereka menuntut adanya perbaikan sistem pendidikan di Kabupaten Sukabumi yang masih memperihantinkan.

Aspirasi ini disampaikan GMNI pada Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2019.

“Pendidikan adalah indikator utama untuk kemajuan suatu Negara dan juga sebagai fundamental bangsa, pendidikan juga untuk menjembatani wawasan kebangsaan dan bela Negara. Oleh karna itu keberhasilan negara dapat diukur dari kualitas pendidikannya,” seru Ketua GMNI Abdullah Masyhudi dalam aksinya.

BACA Juga: Hardiknas, Bupati Marwan: Anak-Anak Kita Harus Berinovasi dan Berpikir Maju

Abdullah mengungkapkan, dalam undang undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional Bab IV pasal 3 dijelaskan bahwa setiap Warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memproleh pendidikan yang bermutu.

Akan tetapi, tambah Dia, pada faktanya di Kabupaten Sukabumi terindikasi kurangnya pemerataan Infrastruktur Pendidikan sehingga kualitas pendidikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

“Sedangkan sudah kita ketahui bersama bahwa Alokasi Dana Pendidikan itu sangat besar, 20% dari APBN dan penambahan Rp11 Triliun untuk Dana Pendididkan. Belum lagi ditambah dari APBD Kabupaten Sukabumi sebesar 20% dari Rp4 Triliun sekitar 8 miliyar untuk Alokasi Dana Pendidikan,” bebernya.

Dia memandang, dengan dana sebesar itu seharusnya pemerintah bisa menjangkau pemerataan infrastruktur pendidikan sampai ke daerah terpencil.

“Oleh karena itu Kami Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menyatakan sikap untuk menggelorakan beberapa tuntutan diantaranya; Transparansi Alokasi Anggaran Pendidikan Kabupaten Sukabumi serta Pemerataan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan,” tegas Abdullah.

GMNI juga menuntut kepada pemerintah agar melakukan Evaluasi kurikulum pendidikan dan Menolak kapitalisasi pendidikan.


Pewarta: Azis R.
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Wednesday, May 1, 2019

Redaksi sukabumiNews

Polrestabes Bandung Amankan Sekelompok Massa Berseragam Hitam Saat Aksi Hari Buruh Internasional

Sekelompok pemuda berbaju Hitam menyusup saat Aksi Hari Buruh di Bandung, Rabu (1/5/2019)
--
sukabumiNews, BANDUNG – Polrestabes Bandung mengamankan sekelompok pemuda saat aksi Hari Buruh Internasional di Bandung pada Rabu (1/5/2019). Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Irman Sugema mengungkapkan, ada sekelompok pemuda berbaju hitam yang terindikasi akan mengganggu keamanan aksi para buruh pada peringatan May Day.

Untuk mencegah gesekan, aparat kepolisian Polrestabes Bandung segera mengamantan sekelompok pemuda tersebut sebagai tindakan antisipasi. “Para pemuda itu ditertibkan tak jauh dari Gedung Sate. Ini dilakukan karena kelompok tersebut bukan bagian dari massa buruh,” ujar Irman.

Irman menjelaskan, jajarannya terpaksa mengamankan massa yang berpakaian serba hita saat buruh beraksi karena ada indikasi terjadinya gesekan dengan buruh. “Berdasarkan Informasi dari masyarakat dan warga, kelompok massa tersebut ada yang menggunakan cat dan mencoret mobil buruh,” terang Irman.

Kemudian lanjut Iman, jajaran Polrestabes melakukan tindakan agar tidak terjadi potensi konflik sosial antara kelompok ini dengan buruh. “Ada sekitar 40 orang di Polrestabes Bandung yang kami lakukan pemeriksaan,” tandasnya.

Saat ini mereka dikumpulkan di Monumen Perjuangan dan polisi masih melakukan pemeriksaan.


Pewarta: Nopi Gumilar
Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Friday, March 8, 2019

Redaksi sukabumiNews

Tidak Terima dengan Keputusan Perusahaan, Ratusan Buruh PT Nina Venus Indonesia Melakukan Aksi Mogok Kerja

sukabumiNews, PARUNGKUDA – Ratusan buruh PT. Nina Venus Indonusa 1 menggelar aksi mogok kerja dengan berkumpul di halaman pabrik yang berlokasi di Jalan Raya Angkrong, Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi pada Jumat (08/03).

Mereka melakukan aksi lantaran buruh pabrik yang bergerak di bidang produksi rambut palsu (wig) itu tidak terima dengan keputusan perusahaan yang akan mempekerjakan mereka dengan menggunakan sistem kerja borongan.

“Kami tidak terima dengan keputusan tersebut karena apabila menggunakan sistem borongan pendapatan akan lebih rendah,” ucap salah seorang peserta aksi yang identasnya oleh sukabumiNews minta dirahasiakan.

HRD PT Nina Venus Indonesia 1 Rudi Hermawan mengatakan, masa kerja buruh kontrak akan habis pada 30 Maret 2019. Pihaknya juga mengaku telah memberikan kebijakan untuk tetap memperkerjakan para buruh. Akan tetapi dengan menggunakan sistem kerja borongan. “Ini hanya salah faham saja,” ucapnya singkat.

Menindak lanjuti aksi ini, pemilik perusahaan dengan perwakilan buruh kemudian melakukan pertemuan. Hasilnya, para buruh bisa melanjutkan bekerja hingga Idul Fitri 1440 H mendatang lantaran ada order dari buyer.

[Pewarta: Telly NH]
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Thursday, March 7, 2019

Redaksi sukabumiNews

Aliansi CA Melakukan Aksi Tolak Penurunan Status Cagar Alam Kamojang dan Papandayan

sukabumiNews, JAKARTA – Sebanyak 56 perwakilan berasal dari Walhi Jabar, Walhi Eknas, YLBHI Jabar, YLBHI Nasional, dan Forum Komunikasi Pecinta Alam Bandung yang tergabung dalam Aliansi Cagar Alam (CA) Jawa Barat melakukan aksi long march dari Bandung ke Jakarta. Mereka akan menggelar aksi damai di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rabu (6/3/2019).

Aksi damai ini sebagai bentuk protes dari para pecinta alam dan lingkungan terhadap diterbitkannya Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.25/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Perubahan Fungsi dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan dari sebagian Cagar Alam Kamojang seluas ±2.391 ha dan Cagar Alam Gunung Papandayan seluas ±1.991 ha menjadi TWA, terletak di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.
 
“Kami minta SK dicabut dan Menteri LHK menurunkan instruksi untuk merestorasi Cagar Alam," ujar Wahyudin, Staff Advokasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jabar kepada wartawan, Rabu.

Menurut Wahyudin, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan Cagar Alam (CA) ini telah melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan melanggar RTRW Nasional, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut karena belum ada perubahan kebijakan RTRW.

Dalam aksinya juga mereka menyampaikan empat rekomendasi kepada KLHK, yaitu, 1) Meminta kepada Empat Dirjen terkait untuk merekomendasikan kepada Menteri LHK untuk menangguhkan SK.25/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2018; 2) Meminta kepada KLHK agar secepatnya membentuk tim kajian dengan melibatkan para pihak terkait, termasuk dari Aliansi Cagar Alam Jawa Barat; 3) Menghentikan sementara segala kegiatan di lokasi TWA; dan 4) Melakukan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan kawasan konservasi di wilayah kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Jawa Barat.
 Sementara itu mewakili KLHK, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK Wiratno, didampingi Eselon II terkait, menerima dengan baik 25 orang perwakilan aksi dari Aliansi CA Jabar beserta empat rekomendasinya tersebut.

Wiratno juga menyetuju usulan para perwakilan aksi supaya dibentuk tim kajian Kamojang dan Gunung Papandayan. “Saya setuju untuk dibentuk tim terpadu yang akan melakukan kajian komprehensif dengan melibatkan Aliansi Cagar Alam Jawa Barat," ucap Wiratno.

“Saya juga telah memerintahkan Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat untuk membentuk forum komunikasi konservasi Jawa Barat, agar terjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak dan tidak ada dusta di antara kita,” tambah Wiratno. [Red*]

Friday, December 28, 2018

Redaksi sukabumiNews

Aliansi Solidaritas Umat Islam Sukabumi Desak PBB Bawa Permasalahan Umat Muslim Uyghur ke Mahkamah Internasional

Kota Sukabumi, SUKABUMINEWS.net – Ribuan massa Ormas dan OKP Islam yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Umat Islam Sukabumi (ASUIS) mendesak kepada PBB agar membawa permasalahan Umat Muslim Uyghur RRC ke Mahkamah Internasional.

Desakan tersebut disampaikan (ASUIS) dalam orasinya saat menggelar aksi dengan melakukan long mach dari mulai jalan Ahmad Yani menuju Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi, Kamis (27/12/2018).

[Fajar Laksana, orator aksi yang juga Penasihat Aliansi Umat Islam Sukabumi]
"Kita berdo'a semoga Allah melindungi saudara kita di Uighur. Kita menuntut PBB menindak tegas terhadap perilaku genosida yang dilakukan Pemerintah RRC," kata Fajar Laksana, orator aksi yang juga Penasihat Aliansi Umat Islam Sukabumi.

Sementara Korlap dari GPI Kabupaten Sukabumi menegaskan bahwa tindakan RRC telah melanggar hukum dan HAM.

"Sudah semestinyalah negara Indonesia yang bermayoritas Islam, bersama negara-negara Islam lainnya kompak untuk melindungi Etnis Uighur dari kebiadaban Pemerintah RRC." Tegasnya.

Aksi damai yang diprakarsai oleh BJI yang diketuai Budi Gondrong ini dilanjutkan dengan pengajuan Petisi via faksimil ke Kedubes China melalui Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Sukabumi.

[Pewarta: Azis R]
Editor: Red.
Redaksi sukabumiNews

Ribuan Massa Umat Islam Sukabumi Menggelar Aksi Solidaritas untuk Muslim Uyghur

Massa Aksi Solidaritas Islam Sukabumi memadati Halaman Gedung DPRD Kota Sukabumi
Massa Aksi Solidaritas Umat Islam Sukabumi memadati Halaman Gedung DPRD Kota Sukabumi 
Kota Sukabumi, SUKABUMINEWS.net – Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Umat Islam Sukabumi menggelar aksi solidaritas untuk Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang China.

Dengan mengenakan pakaian putih sambil membawa bendera dan atribut Islam lainnya mereka mengadakan aksi yang diawali doa bersama, kemudian dilanjutkan dengan long march mulai dari jalan Ahmad Yani menuju Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi, Kamis (27/12/2018).

Dalam orasinya mereka mengecam tindakan yang dilakukan pemerintah China terhadap muslim Uighur. Massa juga menuntut kepada DPRD untuk menyampaikan pernyataan sikap mereka kepada pemerintah China.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Sukabumi Yunus Suhandi memastikan akan melanjutkan surat tersebut kepada DPRD Provinsi melalui faksimil.

"Tuntutan sudah kami terima dan kami akan sampaikan ke DPRD Provinsi, karena memang aturannya harus seperti itu,” punkasnya.

[Pewarta: Maman S]
Editor: Red.

Friday, November 2, 2018

Redaksi sukabumiNews

Massa Aksi Bela Tauhid Kecewa Perwakilan Tak Ditemui Jokowi

Massa Aksi Bela Tauhid Kecewa Perwakilan Tak Ditemui Jokowi
Jakarta, SUKABUMINEWS.net – Massa Aksi Bela Tauhid kecewa perwakilannya tidak ditemui Presiden Jokowi untuk menyampaikan tuntutan secara langsung. Mereka tidak puas perwakilannya hanya ditemui oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.

"Kita tadi ditemui Bapak Menko Polhukam bersama Wakapolri karena Presiden katanya sedang di luar kota," ucap Ketua Front Santri Indonesia Hanif Alatas yang berorasi dari atas mobil komando di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Jumat (2/11).

"Huuuuu," sorak massa Aksi Bela Tauhid menanggapi Hanif Alatas.

Hanif mengatakan bahwa Wiranto berjanji menyampaikan tuntutan perwakilan massa aksi bela tauhid kepada Jokowi secara langsung. Namun, massa tetap tidak puas.

"Puas atau tidak?!" Pekik Hanif

"Tidak!" teriak massa dengan intonasi tidak kalah keras.

Hanif lalu menyebutkan tuntutan yang disampaikan kepada Wiranto saat bertemu di Kantor Kemenkopolhukam.

Pertama, massa Aksi Bela Tauhid menuntut kepada pemerintah Indonesia untuk membuat pernyataan kenegaraan secara resmi bahwa benda yang dibakar Banser adalah bendera tauhid milik Rasulullah bukan bendera ormas.

"Sehingga tidak boleh dinistakan oleh siapa aja," kata Hanif, seperti dikutip CNN Indonesia.

Massa Aksi Bela Tauhid juga menuntut kepolisian agar memproses hukum semua pihak yang terlibat pembakaran bendera tauhid. Baik pelaku maupun aktor intelektual yang mengarahkan serta menebarkan kebencian terhadap bendera tauhid.

Hanif mengatakan pihaknya pun menuntut Pengurus Besar Nahdlatul Ulama agar meminta maaf kepada umat Islam terkait pembakaran bendera oleh anggota Banser di Garut.

"PBNU harus dibersihkan dari liberalisme, dari kapitalisme, karena PBNU adalah rumah bagi ahlusunnah waljamaah," ucap Hanif.

Hanif lalu mengimbau kepada umat Islam diIndonesia agar selalu menjaga persatuan serta kesatuan dan tidak mudah diadu domba oleh pihak manapun. Hanif juga meminta seluruh umat Islam agar menghormati segala simbol keagamaan.

"Jangan ada lagi penistaan agama. Jangan ada lagi persekusi, " ucap Hanif.

Aksi Bela Tauhid digelar sebagai bentuk protes pembakaran bendera bertuliskan tauhid oleh Banser NU. GP Ansor menegaskan bendera yang dibakar oleh anggota Banser di Garut adalah bendera Hizbut Tahrir Indonesia.

Pembakar bendera telah diamankan polisi dan diproses hukum. Polda Jawa Barat yang menangani kasus telah melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Garut. Sementara dua ormas Islam terbesar di Indonesia, PBNU dan Muhammadiyah telah mengimbau anggotanya tidak turun ke jalan.


Sumber: CNN Indonesia
Redaksi sukabumiNews

Juru Bicara Aksi Bela Tauhid: PBNU Wajib Minta Maaf

Juru Bicara Aksi Bela Tauhid: PBNU Wajib Minta Maaf
Jakarta, SUKABUMINEWS.net – Juru Bicara Aksi Bela Tauhid, Awit Mashuri meminta kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) agar minta maaf kepada masyarakat terkait pembakaran bendera tauhid di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

"PBNU wajib meminta maaf kepada umat Islam atas pembakaran bendera tauhid yang dilakukan oleh anggota Banser di Garut dan PBNU harus dibersihkan dari Iiberalisme dan aneka paham sesat menyesatkan Iainnya karena NU adalah rumah besar Aswaja," ujar Awit, usai melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Politik  Hukum dan Keamanan Wiranto di Jakarta Pusat, Jumat, 2 November 2018.

Ia juga mengimbau kepada umat beragama agar menghormati simbol-simbol agama dan selalu menjaga kebhinekaan, sehingga tidak ada lagi persekusi atau penolakan terhadap pemuka agama atau aktivis di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Menghimbau kepada seluruh umat Islam Indonesia untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta tidak mudah diadu domba oleh pihak manapun," ujarnya.

Awit juga meminta kepada pemerintah Indonesia agar dapat memproses hukum semua pihak yang terlibat dalam pembakaran bendera tauhid di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

"Baik pelaku maupun aktor lntelektual yang mengajarkan dan mengarahkan serta menebar kebencian untuk memusuhi bendera tauhid," ujarnya.

Selain itu, Awit meminta kepada pemerintah untuk membuat pernyataan resmi bahwa bendera tauhid adalah bendera Rasulullah SAW bukan bendera Ormas apapun. "Sehingga tidak boleh dinistakan oleh siapa pun," ujarnya, dikutip dari VIVA.co.id.

Friday, October 19, 2018

Redaksi sukabumiNews

HMI Sukabumi Ontrog Kantor ESDM Tuntut PT SSR Ditutup

Cisaat, SUKABUMINEWS.net -- Puluhan orang yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sukabumi melakukan aksi dami dengan mendatangi Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Sukabumi di Komplek GOR Cisaat Jln Sukamanah Kecamatan Cisaat pada Jum'at (19/10/2018). Mereka menuntut supaya PT. Sukabumi Silika Resources (SSR) di tutup sebelum pihak perusahaan mengabulkan tuntutan yang diajukan oleh para peserta aksi.

Selain agar PT. SSR harus berhenti beroprasi secara permanent, meka juga menuntut supaya Dinas Industri dan ESDM bertanggung jawab atas dugaan pencemaran sungai Cicatih.

Selain itu mereka juga mempertayakan sikap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengenai aktivitas PT.SSR yang diduga mencemari sungai Cicatih.

“Dinas Industry dan ESDM juga harus mengkroscek industri-industri yang ada di Kabupaten Sukabumi, “ jelas Ripal Rinaldi, Korlap aksi sebagaimana dalam press rilis yang diterima sekabumiNews, Jum'at (19/10).

Sementara itu Kepala Dinas ESDM, Adi Purnomo saat menerima para peserta aksi dan melakukan dialog dengan mereka memaparkan bahwa beberapa tuntutan dari HMI sudah ditindak lanjut dengan melayangkan surat pemberhentian operasi kepada PT. SSR sesuai peraturan yang berlaku.

Adi Purnomo juga mengatakan, petugas Dinas ESDM Kabupaten Sukabumi selalu melakukan pengecekan ke lokasi penambangan karena setelah adanya surat pemberhentian per tanggal 10 Oktober 2018 itu di khawatirkan PT. SSR masih melakukan Aktifitas penambangan.

Di lain pihak, Kepala DPMPTST Kabupaten Sukabumi Dadang Eka menyebutkan,  PT. SSR memang berada diwilayah hukumnya. Namun lanjut Dadang Eka, pada dasarnya disini kami tidak sepenuhnya memiliki kewenangan untuk menutup dan memberhentikan segala bentuk aktifitas kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT SSR.

“Kami tidak hanya tinggal diam, secara Institusi kami sudah melayangkan surat ke DPMPTST Provinsi Jawa Barat agar segera menutup Lokasi Penambangan PT. SSR,” tegasnya.

Aksi berlangsung tertib dan damai. Meski demikian, puluhan aparat dari polres Sukabumi disiagakan untuk mengantisifasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi.

Pewarta: Karim
Editora: Red

Thursday, September 27, 2018

Redaksi sukabumiNews

Pasca Pertemuannya dengan Bupati, Guru Honorer di Purabaya Gelar Rapat Koordinasi

PURABAYA, SUKABUMINEWS.net - Sebanyak 75 Guru Honorer yang bertugas di Purabaya menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi terkait hasil dialog 10 orang perwakilan dari Guru Honorer yang telah bertemu dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, Rabu (26/9), pasca aksi mogok kerja yang dilakukan selama beberapa hari belakangan ini.

Rapat koordinasi yang di gelar di SDN 1 Purabaya ini dihadiri oleh Ketua Forum Guru Honorer Kecamatan Purabaya Ridwan TA, Pengawas Pendidikan Tingkat Dasar Kecamatan Purabaya Sukarni Ilyas, dan Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Purabaya, Rudi.

Dalam pertemuan tersebut diketahui bahwa K3S akan terus memperjuangkan nasib dan masa depan guru honorer. “Kita sama-sama perjuangkan itu,” kata Rudi.

Rudi juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengawal janji Bupati Sukabumi yang dalam hal ini diwakili oleh Sekda Kabupaten Sukabumi, Iyos Somantri. "Kita kawal janji Bupati,” serunya.

Ketua K3S itu juga berharap, putusan Pemda adalah yang terbaik dan bukan PHP.

Adapun poin-poin jawaban Pemda terkait tuntutan guru honorer adalah sebagai berikut:
1. Diberikannya surat penugasan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer paling lambat 3 Oktober 2018. Surat tugas diperuntukkan bagi mereka yang telah bertugas selama 2 tahun dan berpendidikan S1.
2. Pengajuan alokasi dana dari APBD untuk kesejahteraan guru honorer.
3. Jaminan kesehatan untuk guru honorer yang dianggarkan APBD.

Di penghujung acara, para guru honorer yang hadir mengadakan prosesi pengunduran diri dan penyerahan jabatan dari Ketua Forum Guru Honorer Kecamatan Purabaya Ridwan TA. Selanjutnya forum menunjuk dan menyepakati Guru Honorer SMPN 1 Purabaya, Tatang sebagai penggantinya.

Meski dirasa berat, akhirnya tatang menerima amanah yang diberikan kepadanya. "Amanah ini sangat berat. Oleh sebab itu saya mohon bantuan dan kesolidan dari rekan-rekan untuk mengawal hasil tuntutan sampai tercapai tujuan." Ajak Tatang. (*)

Pewarta: Jaka S.
Editor: Red.

Wednesday, September 26, 2018

Redaksi sukabumiNews

Dialog dengan Sekda, Guru Honorer Akhiri Mogok Mengajar

[Foto: Sekda Kabupaten Sukabumi H. Iyos Somantri memperlihatkan poin-poin kesepakatan pemda dengan Forum Pembela Honorer Indonesia dalam dialog dan proses mediasi di tengah aksi mogok mengajar para guru honorer].
CISAAT, SUKABUMINEWS.net - Para guru honor yang tergabung dalam FPHI (Front Pembela Honorer Indonesia) mengakhiri aksinya di sekitar GOR Cisaat, Selasa (25/9/2018). Dengan sikapnya itu, para anggota FPHI akan menghentikan aksi mogok mengajar dan kembali ke dalam kelas mulai Rabu (26/9/2018).

Keputusan mengakhiri aksi mogok mengajar itu diambil setelah perwakilan mereka yang dipimpin Ketua FPHI Suherman melakukan dialog dengan Sekda Kabupaten Sukabumi H. Iyos Somantri di ruang rapat Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, Cisaat. Dalam dialog itu, sekda didampingi Kepala Dinas Pendidikan Maman Abudurahman dan Asisten Sekda Bidang Sosial dan Pemerintahan Asep Abdul Wasith.

Di hadapan sekda dan para pejabat Pemkab Sukabumi, Suherman menyampaikan tiga pin tuntutan. Pertama para guru honorer meminta diiberikan surat dan penugasan sebagai guru dan tenaga kependidikan tidak tetap dari pemerintah daerah. Kedua, para guru honorer meminta diberikan penghasilan yang pantas dan memadai yang dianggarkan dalam APBD 2019.  Tuntutan ketiga, mereka meminta diberikan jaminan kesehatan yang dianggarkan dalam APBD.

Setelah mendengarkan tuntutan FHPI, Sekda Iyos menyatakan, pertemuan dengan FPHI bertujuan untuk mencari solusi yang terbaik dan aman bagi semuanya. Melalui dialog yang cukup alot, akhirnya perwakilan Pemkab Sukabumi dan FPHI mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara. Tuntutan para guru honorer akan dan sebagian telah diakomodir oleh Pemkab Sukabumi.

Kesepakatan yang dicapai itu langsung diumumkan oleh sekda di depan para guru honorer yang berkumpul di depan kantor Dinas Sosial. Untuk surat penugasan, Sekda menyampaikan, Dinas Pendidikan  telah melakukan upaya sejak jauh-jauh hari untuk memberikannya kepada para guru honorer.

"Surat penugasan akan diberikan paling lambat tanggal 3 Oktober 2018 yang diserahkan secara simbolis pada upacara peringatan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi," ujar Iyos.

Terkait peningkatan kesejahteraan guru honorer, Sekda berjanji akan mempelajari dari sisi potensi APBD. Political willnya sudah ada, tinggal dilakukan pembahasan dengan legislatif. Untuk perlindungan kesehatan, sekda menyatakan, para guru honorer akan mendapatkan jaminan kesehatan oleh JAMKESDA atau  BPJS.

Pernyataan sekda tersebut disambut dengan suka cita oleh para guru honorer. Mereka langsung mengucapkan alhamdulillah sambil sujud syukur. Para guru puas dengan hasil mediasi.

Sebelum menutup pidatonya, sekda menyampaikan hal yang krusial bahwa terkait surat penugasan terjadi kesalahan komunikasi. Sebetulnya pemda telah mengeluarkan surat perintah tugas bagi  guru honorer beberapa waktu lalu, namun petikannya belum disampaikan kepada para guru.

Setelah pidato sekda, tidak berapa lama, peserta aksi langsung membubarkan diri. Mereka sepakat untuk mengakhiri aksi dan akan kembali mengajar. (*)

Pewarta: Hendri Tias
Editor: Red.

Wednesday, September 19, 2018

Redaksi sukabumiNews

Ribuan Guru Honorer Kabupaten Sukabumi Gelar Aksi Damai dan Istigosah, Iwan Ridwan: Gaji saya Rp800 Ribu per Tiga Bulan

CISAAT, SUKABUMINEWS.net -- Ribuan guru honorer di Kabupaten Sukabumi mengelar aksi damai dan istigosah di Lapang Korpri Gelanggang Cisaat, Kabupaten Sukabumi pada Rabu (19/9/2018). Mereka menolak Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 36 Tahun 2018.

Aksi ini merupakan rangkaian dari aksi-aksi damai sebelumnya yang penyampaian lima tuntutan terkait status dan kesejahteraan para guru honorer.

Sementara tuntutan utama dari aksi yang digagas oleh Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Koordinator Daerah Kabupaten Sukabumi ini antara lain para guru honorer yang telah mengabdi selama lebih dari dua tahun agar diberikan SK Pengangkatan sebagai guru atau tenaga kependidikan tidak tetap dari pemerintah daerah.

“Para guru meminta pengakuan dengan dibuatnya Surat Keputusan (SK) dari bupati soal guru honorer. Menurutnya Kabupaten Garut dan Kota Sukabumi sudah memenuhi tuntutan dibuatnya SK sementara, Kabupaten Sukabumi malah tertinggal,” kata koordinator aksi, Kris Dwi Purnomo dihadapan wartawan.

"SK itu berupa pengakuan tentang guru honorer dari pemerintah Kabupaten Sukabumi, nantinya diiringi dengan peningkatan kesejahteraan dan upah layak untuk kami," lanjut dia.

Selain menolak Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 36 Tahun 2018 karena dianggap diskriminasi dan cacat hukum, para guru juga mentut untuk diberikan penghasilan yang pantas dan memadai yang dianggarkan pada APBD 2019, diberikan jaminan kesehatan yang dianggarkan pada APBD 2019, menolak dan meminta kepada pemeritah untuk membatalkan pendaftaran CPNS tahun 2018 di Kabupaten Sukabumi.
[Foto: Iwan Ridwan (46), sudah 20 tahun mengabdi
jadi guru honorer di SDN Karikil Kecamatan Cireunghas, ia mengaku gajinya hanya Rp800 ribu/3bulan].
 Salah seorang peserta aksi, Iwan Ridwan (46), guru honorer di SDN Karikil Kecamatan Cireunghas mengaku, dirinya sudah mengabdi selama 20 tahun. Namun hingga kini dirinya belum di angkat menjadi PNS.
Sementara gaji yang dia dapatkan hanya Rp800 ribu per tiga bulan. “Padahal tanggung jawab kami malah lebih berat dibanding PNS,” katanya.

Dijelaskan dia, selaku guru PAI dirinya pernah ikut sertifikasi. Namun jelas dia entah kenapa sertifikasinya ditutup.

Untuk menambah penghasilan demi menutupi kebutuhan keluarganya, Iwan Ridwan terpaksa harus ngampas berjualan Gula Merah ke setiap warung yang ada di sekitar wilayahnya.

Aksi ribuan guru tersebut berlangsung damai dan mendapat pengawalan sebanyak 300 personel kepolisian dari Polres Sukabumi Kota. (*)

Pewarta: Azis R.
Editor: Red.

Friday, September 14, 2018

Redaksi sukabumiNews

Dinilai Gagal, Aliansi BEM PTAI Se-Indonesia Tuntut Jokowi Mundur

JAKARTA, SUKABUMINEWS.net - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa/Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguran Tinggi Agama Islam Se-Indonesia dan Aliansi Mahasiswa Primordial Se-Jabodetabek mendesak agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur dari tahta kepresidenan. Mereka menganggap pemerintahan Jokowi-JK telah gagal dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Kami Dewan eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) menganggap bahwa pemerintahan Jokowi-JK gagal dalam menjalankan roda pemerintahannya,” sebut Presnas BEM PTAI Cecep Hidayat,  dikutip RMOL, Rabu (12/9).

Sementara itu, Koordinator Lapangan Aksi Aliansi BEM PTAI pada Jumat (14/09), Ahmad Khori mengatakan bahwa pemerintah saat ini telah gagal dalam menyejahterakan rakyat. Terbukti, pemerintah gagal dalam menjaga nilai tukar rupiah yang sempat menembus angka Rp 15 ribu per dolar AS.

Tak hanya itu, pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) juga berdampak pada harga kebutuhan pokok yang melonjak.

“Impor besar-besaran yang dilakukan pemerintah menyebabkan harga diri bangsa saat ini seakan kehilangan kedaulatannya. Dan yang lebih memalukan lagi, pemerintah hari ini mengandalkan utang luar negeri dalam melakukan pembangunan,” pungkas Khori dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/09), dikutip dari RMOL.

Selain itu, mereka juga mempermasalahkan pernyataan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang meminta agar volume suara adzan dikurangi.

Pada akhirnya, BEM PTAI berkesimpulan bahwa Jokowi telah gagal dalam menjalankan roda pemerintahan.

Rencananya aksi tersebut akan digelar pada Jumat (14/9/2018) di depan Gedung DPR RI. Ada beberapa tuntutan yang akan disuarakan.

“Pertama, turunkan Jokowi dari tahta kepresidenan,” tegas Khori.

Selanjutnya, mereka mendesak kementerian terkait untuk bergerak cepat dalam membenahi perekonomian bangsa.

Kepada TNI dan Polri, mereka menuntut agar tetap menjaga netralitas dalam menjaga Pilpres 2019.

“Copot Lukman Hakim sebagai Menteri Agama. Turunkan harga dan stop impor luar negeri,” tukasnya.

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) se-Indonesia mengajak seluruh mahasiswa untuk turun ke jalan menyuarakan kebenaran yang dibungkam pemerintah.

“(Kami) mengajak seluruh teman-teman mahasiswa agar mari kita rapatkan barisan untuk menyuarakan kebenaran yang sengaja dibungkam oleh pemerintah/penguasa saat ini,” ujar Cecep Hidayat.

Aliansi BEM PTAI menyatakan, melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap dolar AS menjadi keprihatinan mereka terhadap bangsa hari ini.

“Bukan hanya itu, harga BBM yang telah dicabut subsidinya akhirnya berdampak dengan harga kebutuhan bahan pokok. Impor besar-besaran yang dilakukan pemerintah menyebabkan harga diri bangsa saat ini seakan kehilangan kedaulatannya”, tandasnya.

“Dan yang lebih memalukan lagi pemerintah hari ini mengandalkan utang luar negeri dalam melakukan pembangunannya,” ungkap Cecep.

Oleh karena itu, Aliansi BEM/DEMA PTAI menyampaikan sejumlah tuntutannya. Yaitu, turunkan Jokowi dari tahta kepresidenan, mendesak kementerian terkait untuk membenahi perekonomian bangsa, meminta TNI/Polri agar tetap menjaga netralitasnya dalam menjaga Pilpres 2019, turunkan harga BBM, stop impor luar negeri, dan hapus Perpres No 20 Tahun 2018 tentang TKA (Tenaga Kerja Asing). (Red*)
close
close