Breaking
loading...
Showing posts with label TKN. Show all posts
Showing posts with label TKN. Show all posts

Monday, June 24, 2019

Redaksi sukabumiNews

MK Percepat Putusan Sengketa Pilpres Jadi 27 Juni

sukabumiNews, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat pembacaan putusan sengketa pilpres yang diajukan Prabowo-Sandiaga Uno. Jadwal yang semula 28 Juni maju menjadi 27 Juni 2019.

Sidang sengketa hasil pilpres 2019 di MK (FOTO: dok. Tagarnews)
"Ya, berdasarkan keputusan RPH hari ini, sidang pleno pengucapan putusan akan digelar Kamis, 27 Juni 2019 mulai pukul 12.30 WIB," ujar juru bicara MK Fajar Laksono saat dikonfirmasi, Senin (24/6).

Hakim diketahui telah menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) hari ini untuk menentukan putusan. Dalam RPH dibahas pendapat hukum dari masing-masing hakim.

Pemberitahuan kepada sejumlah pihak juga telah disampaikan baik bagi tim Prabowo-Sandiaga Uno, tim termohon KPU, pihak teekait Joko Widodo-Ma'ruf Amin, dan Bawaslu.

"Sesuai ketentuan minimal tiga hari sebelum pembacaan putusan sudah disampaikan pemberitahuan ke pihak-pihak," katanya.

MK sebelumnya telah menggelar sidang sengketa pilpres yang diajukan tim pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Sidang digelar dalam waktu sepekan dengan agenda pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan saksi serta ahli dari para pihak. Sidang terakhir telah digelar pada 21 Juni lalu dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari tim Joko Widodo-Ma'ruf Amin selaku pihak terkait.

Sesuai aturan dalam UU MK, sidang sengketa pilpres dibatasi dalam waktu 14 hari kerja.

Artikel ini telah tayang di CNN Indonesia
Redaksi sukabumiNews

Sejarah Keilmuan Eddy Hiariej Ahli 01 Cukup Memukau

Sejarah Keilmuan Eddy Hiariej cukup gemilang. Meskipun sempat gagal masuk UGM, ia justru menjadi guru besar dalam usia 37 tahun.

Pentolan tim kuasa hukum paslon 02, Bambang Widjojanto (BW), mempertanyakan kapabilitas Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej, dalam sidang sengketa perselisihan hasil Pilpres 2019 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (21/6/2019) lalu. Ahli dari tim kuasa hukum paslon 01 selaku pihak terkait ini ternyata punya sejarah keilmuan yang memukau kendati awalnya sempat gagal masuk UGM.

Profesor Eddy Hiariej dan Bambang Widjojanto (Foto: dok. inisiatifnews.com)
Di persidangan, BW semula menyinggung tentang ahli yang dihadirkan paslon 02, Jaswar Koto, yang kapabilitas keilmuannya dipertanyakan. Kepada Eddy Hiariej, mantan Wakil Ketua KPK ini berbalik menanyakan keahliannya dalam konteks politik, khususnya pemilu.

"Sekarang saya ingin tanya. Saya kagum kepada sobat ahli, tapi pertanyaannya sekarang saya balik, Anda sudah tulis berapa buku yang berkaitan dengan pemilu yang berkaitan dengan TSM [Terstruktur, Sistematis, dan Masif]?" tanya BW.

 "Tunjukkan kepada kami bahwa Anda benar-benar ahli, bukan ahli pembuktian, tapi khusus pembuktian dalam kaitannya pemilu. Berikan kepada kami buku-buku itu, mungkin kami bisa belajar. Berikan kepada kami jurnal internasional yang Anda pernah tulis," cecarnya.

BW melanjutkan, "Kalau itu sudah dilakukan, kami akan mengatakan Anda ahli yang top. Jangan sampai ahlinya di A, ngomong B tapi tetap ngomong ahli. Ini, kan, berbahaya."

"Jadi, bagian kedua ini, beri kami jurnal-jurnal internasional, sudah berapa banyak yang khusus sudah mendiskusikan masalah ini dan berapa buku yang Anda punya sehingga pantas disebut sebagai ahli?" tambahnya.

Lantas, apa jawaban Eddy Hiariej?

"Saya selalu mengatakan, yang namanya seorang guru besar, seorang profesor hukum, yang pertama harus dikuasai itu bukan bidang ilmunya, tapi yang harus pertama harus dikuasai itu adalah asas dan teori, karena dengan asas dan teori itu, dia bisa menjawab semua persoalan hukum," bebernya.

Eddy Hiariej mengakui dirinya memang belum pernah menulis secara spesifik soal pemilu. Namun, "Kalau saudara tanya sudah berapa buku, saya kira tadi sudah melampirkan CV [curriculum vitae]."

"Ada berapa buku, ada berapa jurnal internasional. Silakan. Nanti bisa diperiksa. Kalau saya sebutkan mulai dari poin 1 sampai poin 200 nanti sidang ini selesai," tandas Eddy.

Termasuk Profesor Termuda

Profesor Eddy Hiariej (Foto: dok. reqnews.com)
Eddy Hiariej adalah salah satu profesor termuda di Indonesia, ia guru besar ilmu hukum pidana. Hikmahanto Juwana, sebagai perbandingan, menjadi guru besar termuda Fakultas Hukum (FH) Universitas Indonesia (UI) saat 38 tahun. Sedangkan Eddy meraih gelar sejenis dari UGM setahun lebih muda.

"Saat SK [Surat Keputusan] guru besar saya turun, 1 September 2010, saya berusia 37 tahun. Waktu mengusulkan umur 36," kata Eddy Hiariej dalam wawancara yang dikutip dari portal HukumOnline (10 Agustus 2015).

Sebelumnya, Eddy Hiariej juga menorehkan pencapaian yang tak kalah gemilang. Ia merengkuh gelar doktor hanya dalam waktu 2 tahun.

"Orang biasanya begitu sekolah doktor baru mulai riset, saya tidak. Saya sudah mengumpulkan bahan itu sejak saya short course di Perancis," ungkapnya.

Eddy Hiariej terdaftar sebagai mahasiswa magister hukum UGM sejak 7 Februari 2007. Maret 2008, ia menuntaskan draf disertasi pertamanya tentang penyimpangan asas legalitas dalam pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM).

Beberapa bulan berselang, Eddy menjalani ujian terbuka doktoralnya. Dan akhirnya, ia merengkuh gelar doktor di bidang hukum pada 7 Februari 2007 sekaligus mencetak rekor. "2 tahun 20 hari, dan memang Alhamdulillah rekor itu belum terpatahkan," tuturnya.

Kegagalan Jadi Lecutan

Lahir di Ambon, Maluku, pada 10 April 1973, jalan impian Eddy Hiariej ternyata tidak selalu mulus. Ia bahkan tidak lolos Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) di FH UGM pada 1992. Eddy sempat mengalami depresi lantaran kegagalan itu.

"Saya stres enam bulan. [Karena] saya stres, saya liburan ke mana-mana saja sudah," kenangnya.

Namun, Eddy tidak ingin semakin terpuruk. Ia termotivasi pesan mendiang ayah yang melihatnya berbakat di bidang hukum. Ayahnya pernah berkata, "Kalau saya lihat karakteristikmu, cara kamu berbicara, kamu itu cocoknya jadi jaksa."

Menjelang akhir hayat, sang ayah kembali meninggalkan pesan, jika Eddy memang hendak berkuliah di Fakultas Hukum, maka janganlah menjadi pengacara setelah lulus nanti. Eddy mengaku cukup terkejut mendengar wasiat ayahnya itu.

"Mungkin ia tahu kalau saya jadi pengacara, nanti orang yang salah dan saya bela bisa bebas. Itu juga mengapa ia bilang saya untuk jadi jaksa," ucap Eddy mengingat pesan sang ayah yang disampaikan saat ia duduk di bangku SMA.

Kegagalan di kesempatan pertama membuat Eddy semakin terlecut dan akhirnya ia berhasil menjadi mahasiswa hukum di salah perguruan tinggi terbaik di tanah air.

"Saya betul-betul intens belajar sampai UMPTN berikutnya. Barulah kemudian saya lolos, masuk FH UGM," ucapnya.

Eddy Hiariej nantinya memang tidak menjadi pengacara, namun ia juga bukan berprofresi sebagai jaksa. Ia memilih menjadi akademisi atau dosen hukum karena menurutnya, ia dapat berinteraksi dengan banyak orang. Menjadi dosen, kata Eddy, harus terus belajar.

"Katanya, sih, 7 golongan yang masuk surga itu salah satunya adalah golongan yang selalu memberikan ilmunya kepada orang lain," ujar Eddy.

Sebelum menjadi saksi ahli untuk paslon 01 di Sidang MK, Eddy Hiariej menjadi ahli pula bagi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta yang terseret dalam kasus dugaan penodaan agama dan disidangkan pada 2017.

Eddy Hiariej juga hadir sebagai ahli hukum pidana yang dihadirkan jaksa dalam sidang kasus kopi sianida pada 2016. Perkara yang menjadi sorotan publik itu mendudukkan Jessica Kumala Wongso sebagai terdakwa atas dugaan pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin.

Yang lebih menarik, Eddy Hiariej pernah bakal dihadirkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, dalam perkara pembayaran elektronik untuk pengurusan paspor di keimigrasian pada 2015. Akan tetapi, saat itu Eddy tidak bisa hadir.

Kini, di Sidang MK dalam perkara gugatan sengketa Pilpres 2019, Denny berada di tim kuasa hukum 02 Prabowo-Sandiaga, sedangkan Eddy Hiariej adalah salah satu ahli dari tim kuasa hukum 01 Jokowi-Ma'ruf.

Artikel ini telah tayang di Tirto.id dengan Judul "Sejarah Keilmuan Eddy Hiariej: Ahli 01, Pernah Gagal Masuk UGM"

BACA JugaSaksi Ahli Profesor Eddy Hiariej Bikin Netizen Kepo,Ternyata Jadi Saksi Ahli di Sidang Kasus Jesicca


Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Friday, June 14, 2019

Redaksi sukabumiNews

Klaim Kemenangan Berbeda-Beda, Ini Penjelasan Tim Hukum Prabowo-Sandi

Calon Presiden Prabowo Subianto sejak selesai pemungutan suara mengklaim menang dalam pilpres 2019. Enam jam setelah pemungutan dia mengaku mendapat suara 62 persen.

sukabumiNews, JAKARTA – Calon Presiden Prabowo Subianto sejak selesai pemungutan suara mengklaim menang dalam pilpres 2019. Enam jam setelah pemungutan dia mengaku mendapat suara 62 persen.

Akan tetapi berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditetapkan Jokowi-Ma'ruf meraup 85.607.362 suara (55,50 persen) dan Prabowo-Sandi meraup 68.650.239 suara (44,50 persen).

Kuasa hukum Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 selaku pemohon Bambang Widjojanto membacakan materi gugatan dalam sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6). Agenda persidangan kali ini adalah pembacaan materi gugatan dari pemohon./JIBI - Bisnis/Felix Jody Kinarwan  
Tidak terima, pasangan nomor urut 02 ini mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum. Pada revisi gugatan, Senin (10/6/2019) lalu, klaim kemenangan itu berubah dengan perolehan 68.650.239 suara (52 persen) melawan Jokowi-Ma'ruf 63.573.169 suara (48 persen). Empat hari berselang naik sedikit jadi untuk pasangan 01 62.886.362 (48 persen) dan suara 02 71.247.792 (52 persen).

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto mengatakan bahwa perbedaan klaim kemenangan terbaru ini diduga dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi karena ditemukannya indikasi proses rekayasa. Ini menurutnya sedari awal sudah didesain dengan komposisi atau target tertentu.

Berdasakan hasil analisis TI dan forensik tim Prabowo-Sandi atas sistem informasi hasil penghitungan suara KPU, ada kecurangan berupa penggelembungan suara di 25 provinsi. Ini menyebar di beberapa propinsi di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Bali, Nusa Tenggara Timur dan terjadi lebih dari 400 Kabupaten/Kota.

“Jika dilihat dari besar jumlah suara, penggelembungan suara terbesar terjadi di Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Lampung,” jelasnya, dikutop dari laman Bisnis.com.

Jika dilihat dari persentase suara penggelembungan pasangan 01 dibandingkan dengan kehadiran pemilih, maka penggelembungan terbesar terjadi di Provinsi Jawa tengah, Jawa Timur, Banten, Jawa Barat dan Jambi, Kalimantan Selatan dan Bengkulu.

Perubahan kemenangan ini jelas Bambang karena ada perkembangan hasil perolehan dari tim TI Prabowo-Sandi. Inilah kenapa suara berubah-ubah.

“Data IT itu yang dijadikan dasar. Data itu kan lagi diproses terus menerus. Kita kan jeda saat menulis permohonan. Lalu ada perkembangan terus menerus,” jelasnya.

Pewarta: Bisnis.com
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Tuesday, May 21, 2019

Redaksi sukabumiNews

KPU Umumkan Hasil Pilpres 2019: Apa Kata Joko Widodo dan Prabowo Subianto?

Pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak hasil penghitungan rekapitulasi KPU Pemilu 2019, sementara pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia atas perhitungan rekapitulasi KPU. [ANTARA FOTO]
-- 
sukabumiNews, JAKARTA – Pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak hasil penghitungan rekapitulasi KPU Pemilu 2019, sementara pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia atas perhitungan rekapitulasi KPU.

Mereka mengutarakan hal itu di waktu hampir bersamaan, tetapi di lokasi yang berbeda di Jakarta, Selasa (21/05) siang.

Di kediamannya, pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memutuskan untuk menempuh "upaya hukum sesuai konstitusi" setelah menolak hasil penghitungan rekapitulasi KPU terkait Pemilu 2019 karena dianggap dipenuhi kecurangan

"Kami tidak akan menerima hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU selama penghitungan tersebut bersumber pada kecurangan," kata Prabowo Subianto dalam jumpa pers di kediamannya, Jakarta, Selasa (21/05).

Pernyataan Prabowo ini disampaikan usai pihaknya menggelar rapat internal di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (21/05), menyikapi pengumuman KPU atashasil rekapitulasi nasional Pemilu 2019.

Di tempat terpisah, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia atas hasil rekapitulasi pilpres yang menunjukkan keduanya menang atas paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam jumpa pers di Kampung Deret, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (21/05).

"Saya dan pak Kyai Haji Ma'ruf Amin berterima kasih kepada rakyat Indonesia atas kepercayaan yang diberikan kepada kami berdua. Kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada kami tersebut akan kami wujudkan dalam program pembangunan yang adil dan merata untuk seluruh golongan dan seluruh lapisan masyarakat di seluru pelosok tanah air Indonesia," kata Jokowi.

Prabowo: 'Janggal dan di luar kebiasaan'

Lebih lanjut Prabowo mengatakan, tidak ada upaya KPU untuk memperbaiki apa yang disebutnya sebagai kecurangan tersebut.

"Karena itu, seperti yang pernah kami sampaikan pada 14 Mei di Hotel Sahid, kami menolak semua hasil penghitungan suara pilpres yang diumumkan KPU dini hari tadi," katanya.

Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menyapa media seusai memberikan keterangan pers di kediaman Prabowo, Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (21/05). SIGID KURNIAWAN/ANTARA FOTO
Di hadapan wartawan, Prabowo juga mengatakan bahwa pengumuman KPU itu dilaksanakan pada waktu yang janggal di luar kebiasaan.

Prabowo juga menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan "seluruh upaya hukum" sesuai konstitusi dalam apa yang disebutnya sebagai "membela kedaulatan rakyat yang hak-hak konstitusinya dirampas pada Pemilu 2019".

Kepada pendukungnya, Prabowo meminta agar mereka tetap menjaga keamanan dan ketertiban umum.

"Serta selalu menjaga agar aksi-aksi menyampaikan pendapat di depan umum selalu dilakukan damai, berakhlak dan konstitusional," kata Prabowo.

Joko Widodo: 'Terima kasih rakyat Indonesia atas kepercayaan kepada kami'

Di tempat terpisah, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia atas hasil rekapitulasi pilpres yang menunjukkan keduanya menang atas paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam jumpa pers di Kampung Deret, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (21/05).

"Saya dan pak Kyai Haji Ma'ruf Amin berterima kasih kepada rakyat Indonesia atas kepercayaan yang diberikan kepada kami berdua. Kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada kami tersebut akan kami wujudkan dalam program pembangunan yang adil dan merata untuk seluruh golongan dan seluruh lapisan masyarakat di seluru pelosok tanah air Indonesia," kata Jokowi.

Dalam pidatonya, Jokowi secara implisit merangkul para pendukung Prabowo-Sandiaga.

"Setelah dilantik di bulan Oktober nanti, kami adalah presiden dan wakil presiden seluruh rakyat Indonesia. Kami adalah pemimpin dan pengayom dari 100% rakyat Indonesia, paparnya.

Menanggapi pihak yang tidak mau mengakui hasil rekapitulasi KPU, Jokowi mengajak semua kalangan untuk dewasa dalam berdemokrasi.

"Rakyat telah dewasa dalam berdemokrasi, telah berkehendak, itu adalah kedaulatan rakyat dalam bentuk pemilu. Oleh sebab itu marilah kita hargai kehendak rakyat yang telah dilaksanakan, marilah kita hargai. Itu yang namanya dewasa dalam berdemokrasi, dewasa dalam melaksanakan pemilu."

'Ajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi'

Walaupun Prabowo dalam jumpa pers tidak menyebut secara detil tentang langkah hukumnya, Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandiaga, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

"Rapat hari ini memutuskan bahwa paslon 02 akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi," kata Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandiaga, Sufmi Dasco Ahmad, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (21/05).

Pernyataan Dasco ini berbeda dengan sikap dan pernyataan kubu Prabowo sebelumnya yang menolak mengajukan gugatan ke MK dan memilih mengerahkan massa di jalanan.

Secara terpisah, Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan BBC News Indonesia, Jerome Wirawan, sekitar pukul 12.20 WIB, Selasa, bahwa keputusan untuk mengajukan gugatan ke MK "sudah confirm".

Kepada wartawan, lebih lanjut Dasco mengatakan, bahwa pihaknya dalam beberapa hari ini akan mempersiapkan materi gugatan.

"Dalam tempo beberapa hari ini kami akan mempersiapkan materi sesuai dengan tenggat waktu yang ada untuk memajukan gugatan ke MK," jelasnya.

Ditanya tentang alasan pihaknya akan melakukan gugatan ke MK, Dasco mengatakan: "Kami melihat bahwa ada pertimbangan-pertimbangan kemudian ada hal-hal sangat krusial trrutama mengenai perhitungan-perhitungan yang sangat signifikan yang bisa dibawa ke MK."

Seperti diketahui, KPU telah menuntaskan rekapitulasi nasional hasil Pilpres 2019, yang menyebutkan bahwa Jokowi-Ma'ruf Amin mendapat 55.50%, sementara Prabowo-Sandi mendapatkan 44.50%.


Pewarta: BBC Indonesia
Redaksi sukabumiNews

Jokowi Nyatakan Niat Merangkul Pendukung Prabowo-Sandiaga

Joko Widodo dan cawapres Ma'ruf Amin menyampaikan pidato kemenangannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 di Kampung Deret, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019). Foto:Antara
-- 
sukabumiNews,  JAKARTA – Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menyatakan keinginannya untuk terus bersilaturahmi dengan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Selain itu, Jokowi juga menyatakan komitmennya merangkul seluruh pendukungan Prabowo dan Sandiaga.

Sebelumnya Jokowi juga menyatakan keinginannya untuk bertemu dengan Prabowo - Sandi. Namun, hal itu belum terwujud dikarenakan sulitnya waktu. "Rencana kan sudah sejak awal, tapi yang jelas kita ingin terus bersahabat bersilaturahmi dengan Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno," ujar Jokowi saat menyampaikan pidato kemenangan di Kampung Deret, Jakarta Pusat, Selasa (21/5).

Tidak hanya kepada pasangan lawan, Jokowi juga ingin merangkul masa pendukung pasangan tersebut. Jokowi berharap masyarakat dewasa menerima hasil pemilu 2019.

Jokowi bilang hasil pemilu merupakan bentuk kedaulatan rakyat. Oleh karena itu seluruh masyarakat perlu menghormati hasil pemilu yang disampaikan KPU.

"Oleh sebab itu kedaulatan rakyat yang telah dilaksanakan itu marilah kita hargai," terang Jokowi.

Meski begitu, kritik terkait pelaksanaan pemilu tidak dilarang. Pada kesempatan tersebut Jokowi bilang akan menghargai bila pasangan Prabowo - Sandi melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Mekaniseme tersebut dinilai sesuai dengan aturan yang ada. "Itu memang sebuah proses yang sesuai konstitusi, sesuai dengan hukum dan undang-undang yang kita miliki," jelas Jokowi.


Pewarta: Kontan.co.id

Saturday, April 27, 2019

Redaksi sukabumiNews

TKN Heran BPN Klaim Menang Dulu, Baru Minta Salinan C1

Capres nomor 02, Prabowo saat umumkan kemenangan, beberapa waktu lalu. (Gambar Istimewa)
-----
sukabumiNews, JAKARTA – Langkah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang meminta salinan C1 mendapat kritik dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf. Sebab, selama ini kubu paslon 02 sudah mendeklarasikan diri sebagai pemenang pilpres.

“Ini logikanya di mana? Sudah gembar-gembor deklarasi kemenangan, tapi minta data C1 ke Bawaslu. Jadi, atas dasar apa kemarin deklarasi kemenangan?” ujar Fiki Satari, direktur konten TKN Joko Widodo-Ma’ruf Amin Sabtu (27/4).

Menurut Fiki, klaim bahwa BPN telah memiliki ratusan ribu C1 patut diragukan. Apalagi BPN selama ini tidak mau transparan membuka penghitungan suara versi mereka.

Fiki lalu membandingkan dengan real count room milik TKN sebagai pusat penghitungan suara pemilu 2019, yang berada di lantai dasar Hotel Gran Melia, Jakarta. TKN sudah mengundang media untuk melihat langsung bagaimana proses penghitungan suara dilakukan di tempat tersebut.

“Kami terbuka dan sudah banyak media yang menengok langsung bagaimana suasana kerjanya,” ungkap Lukman Edy, wakil direktur saksi TKN.

Lukman menduga pihak Prabowo Subianto dan BPN sengaja hanya menghitung dan mengumpulkan data C1 dari TPS-TPS yang mereka menangkan saja. Sedangkan pada daerah dan TPS yang dimenangkan Paslon 01 Jokowi-Amin, tidak masuk hitungan.

Itu pun dengan jumlah TPS yang sangat minim. Terbukti dari dibukanya beberapa fakta perkembangan real count TKN, yang menyebutkan kebohongan klaim kemenangan Prabowo.

“Jelas selection bias, tidak fair. Bisa jadi sekarang mereka kesulitan untuk kumpulkan data C1 dari seluruhnya sehingga minta data ke Bawaslu,” tambah Lukman.

Sementara itu, juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patria menyatakan, form C1 bukan rahasia dan merupakan milik publik. Oleh karena itu, publik berhak mengaksesnya.

“Semua peserta pemilu bisa mengambil C1 dari Situng sebagai perbandingan,” terang politikus Partai Gerindra itu.

Dia mengakui bahwa BPN memang menyampaikan surat kepada Bawaslu untuk meminta akses C1. Menurut dia, C1 bukan rahasia sehingga semua partai boleh mengaksesnya. Relawan juga bisa memfoto di tingkat kecamatan atau kabupaten sebagai perbandingan.[]


Pojokbandung

Friday, April 19, 2019

Redaksi sukabumiNews

TKN: Dulu Waktu Pilkada DKI 2017 Prabowo Percaya Quick Count, Sembari Menunggu Hasil Rekapitulasi Nasional Resmi dari KPU

sukabumiNews, JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko "Jokowi” Widodo-Ma’ruf Amin meminta kepada pihak pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno agar tetap percaya terhadap hasil hitung cepat (Quick Qount) dari lembaga survei.

Pasalnya, beberapa partai pengusung mereka pun memercayai hasil hitung cepat dari masing-masing lembaga survei tersebut untuk menjadi acuan data di pemilihan legislatif (Pileg).

1.`Parpol pengusung BPN tidak percaya hasil hitung cepat untuk capres, tapi percaya untuk Pileg.

Hal tersebut disampaikan langsung Sekertaris TKN, Hasto Kristiyanto, saat mengadakan konferensi pers di kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat.

“Untuk itu kita melihat situasi sekarang parpol pendukung Prabowo-Sandi pun mengakui quick count untuk parpolnya. Sehingga sangat ironi ketika parpol quick qount diterima kemudian untuk quick qount Pilpres tidak diterima,” kata Hasto, Jumat (19/4).

2. Ironi TKN terhadap parpol pengusung Prabowo-Sandiaga

Oleh karena itu, Hasto menyebut sangat ironis dengan sikap yang ditunjukan dari partai politik (parpol) pengusung Prabowo-Sandiaga dalam menyikapi hasil hitung cepat tersebut. “Kemudian mengadakan secara sepihak, melakukan tiga kali pernyataan menang dengan data yang selalu berbeda-beda tersebut,” terang Hasto.

3. Prabowo pada Pilkada DKI percaya hasil hitung cepat

Sementara itu, sambung Hasto, Prabowo pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu memercayai keakuratan dari hasil hitung cepat yang dilakukan oleh lembaga para survei. “Pak Prabowo di DKI yang memenangkan Pak Anies-Sandi juga menggunakan quick count sebagai instrumen hitung cepat yang bisa dipertanggungjawabkan keakuratannya dari aspek metodologi,” ungkapnya.

4. TKN minta sama-sama menunggu hasil rekapitulasi nasional oleh KPU

Lebih jauh ia menegaskan kepada seluruh pihak agar sama-sama menjaga situasi agar tidak lebih memanas hingga akhirnya KPU menetapkan hasil akhir penghitungan suara secara nasional.

“Meski pun sekali lagi Ibu Megawati mengingatkan kami, kita semua sebaiknya menunggu proses rekapitulasi secara berjenjang oleh KPU,” pungkasnya.

Berita ini telah tayang sebelumnya di laman IDN Times

Sunday, April 14, 2019

Redaksi sukabumiNews

Panwas Dilaporkan, Bukti Jokowi dan TKN Ingin Buang Badan

sukabumiNews, JAKARTA – Tim Kampanye Nasional (TKN) baru-baru ini melaporkan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kuala Lumpur, Malaysia, Yazza Azzahra Ulyana ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) terkait dengan surat suara tercoblos di Malaysia.

Namun demikian, tindakan pelaporan tersebut justru dianggap sebagai upaya ‘buang badan’ lantaran kasus itu dianggap berkaitan dengan petahana.

“Sudah jelaslah bahwa kejadian pencoblosan kertas suara Pilpres dan caleg di Malaysia hanya bisa dilakukan oleh petahana. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa semua kebutuhan pemilihan seperti kertas suara, tinta dan lain-lain semua disimpan di gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI),” kata Kordinator Pusat Komunitas Relawan Sadar (Korsa), Amirullah Hidayat, Sabtu (13/4), seperti dikutip RMOL.

Ia meminta kepada DKPP tak memproses laporan dari TKN lantaran hal itu dinilai sebagai upaya pengalihan isu semata.

Menurutnya, kecurangan di Malaysia tersusun secara terstruktur, sistemik, dan masif.

“Bagaiman kertas suara bisa keluar dari Gedung KBRI jika tidak ada yang mengeluarkan? Rakyat tidak bodoh atas semua permainan ini. Petahana sudah gelap mata karena tidak dapat kepercayaan lagi dari rakyatnya,” ujar kader Muhammadiyah ini.

Oleh karenanya, ia meminta kepada KPU, Bawaslu, dan Kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Sebab ia menduga ada banyak pihak yang terlibat dalam kecurangan pemilu di Malaysia.

“Karena kita yakin Duta Besar untuk Malaysia Rusdi Kirana terlibat dalam permainan ini. Kita juga yakin permainan tidak sendiri dilakukan oleh Dubes saja, pasti ada kekuatan besar yang terlibat,” tandasnya.


Sumber: RMOL

Friday, April 5, 2019

Redaksi sukabumiNews

Puan: Sudah Banyak yang Dilakukan Pak Jokowi, Percaya Enggak?

FOTO: Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani meminta masyarakat untuk percaya jasa-jasa Presiden Jokowi untuk Indonesia. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)
sukabumiNews, JAKARTA – Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Puan Maharani meminta warga Banyumas, Jawa Tengah untuk memastikan diri memilih calon presiden (capres) petahana itu di Pilpres 2019. Puan mengatakan warga Banyumas harus memahami tentang jasa Jokowi membangun Indonesia.

Puan yang juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu menyebut warga Banyumas harus dukung Jokowi karena telah berjasa bagi Indonesia.

"Sudah banyak yang dilakukan Pak Jokowi untuk Indonesia. Percaya enggak? Jadi nanti ingat semua harus tetap waspada, jaga lingkungan, jaga sedulurnya kita yakin memenangkan Jokowi," ucap Puan saat berkampanye di Lapangan Sasana Krida, Purwokerto, Banyumas, Kamis (4/4) kemarin seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Puan meminta pendukung Jokowi untuk militan menjaga kerabat dan lingkungannya memilih paslon 01. Mereka tidak boleh takut meski ada pihak-pihak yang menghalangi memilih Jokowi-Ma'ruf.

"Siap enggak kita menangkan Pak Jokowi di tanggal 17 April? Siap enggak kita jaga TPS-TPS supaya menjaga nomor 01? Siap enggak kita menang?" ucap Puan menambahkan.

Timses Jokowi-Ma'ruf sendiri menargetkan kemenangan 80 persen di Banyumas. Target itu dipasang usai Jokowi berhasil mengalahkan Prabowo 63,91 persen berbanding 36,09 persen pada Pilpres 2014 di Banyumas.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga mengampanyekan pesan serupa saat hadir di Sasana Krida. Ganjar sempat mengeluarkan ponselnya, lalu mengajak massa yang menunggu sejak pagi untuk mengacungkan salam satu jari.

Ia berputar-putar di panggung untuk menyapa pendukung Jokowi di berbagai sudut. Lalu Ganjar berswafoto bersama beberapa tokoh Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf. Terpantau ada tokoh-tokoh TKN seperti Erick Thohir, Yenny Wahid, dan Pramono Anung yang ikut hadir di gelaran ini.

Tak lama setelah para tokoh naik panggung dan berswafoto, Jokowi datang ke Sasana Krida. Jokowi didampingi Iriana Widodo berjalan kaki menembus ribuan massa yang sudah memadati tempat acara.

"Jokowi ae mas, Jokowi ae!" teriak massa menyambut mantan Wali Kota Solo itu.

Massa pun tak henti meneriakkan nama Jokowi meski disorot terik matahari. Sebagian dari mereka berusaha mendekat ke Jokowi untuk bersalaman atau sekadar melihat wajah orang nomor satu di Indonesia tersebut. (Red*/)

Monday, January 28, 2019

Redaksi sukabumiNews

PBB Dukung Jokowi-Maruf, Tim Relawan TKN: Gerbong Tambah Panjang

[Foto: Wakil Direktur Relawan TKN Jokowi - Ma'ruf Amin, Mohammad Yamin]
sukabumiNews, JAKARTA – Wakil Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf Amin, Mohammad Yamin, merespons positif keputusan Partai Bulan Bintang atau PBB mendukung pasangan Joko Widodo -Ma'ruf Amin pada Pemilihan Presiden 2019.

“Itu keputusan yang menggembirakan. Gerbong pendukung pasangan calon presiden-wakil presiden nomor 01 bertambah panjang,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu, 27 Januari 2019.

Yamin menegaskan setiap dukungan bagi Jokowi - Ma’ruf, dari mana pun datangnya, mesti direspons dengan baik. Apalagi dukungan itu dari PBB. “Ribuan kader dan caleg PBB tentu akan bersinergi dengan kader partai pendukung yang lain serta para relawan untuk memenangkan Jokowi–Ma’ruf,” katanya.

Para relawan, menurut dia, siap berkolaborasi dengan kader PBB untuk menggalang suara bagi Jokowi-Ma’ruf Amin. “Para relawan akan bahu- membahu dengan semua pihak, juga kader partai pendukung,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menegaskan, partai yang dipimpinnya menyokong Jokowi–Ma’ruf Amin.

"PBB secara resmi dan organisatoris memberikan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf Amin. Kalaupun ada pribadi-pribadi anggota yang berbeda pandangan, sebagai partai demokratis, PBB menghormati perbedaan pandangan itu. Namun ekspresi atas perbedaan itu wajib dilakukan atas nama pribadi masing-masing dan tidak melibatkan institusi partai," ujar Yusril melalui pesan singkatnya, seperti dikutip sukabumiNews dari VIVA, Sabtu 26 Januari 2019.
close
close
close