Breaking
loading...
Showing posts with label PBB. Show all posts
Showing posts with label PBB. Show all posts

Sunday, July 14, 2019

Redaksi sukabumiNews

Gugat KPU di MK, PBB Tegaskan Peraih Kursi ke-9 di Dapil Pangkalpinag 3

sukabumiNews, JAKARTA – Partai Bulan Bintang (PBB) melalui kuasa hukum khusus yang diberikan kepada Firmansyah, S.H. M.H., dkk, memohon kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilihan umum khusunya di Daerah Pemilihan Pangkalpinang 3, Provinsi Bangka Belitung.

Kuasa Hukum PBB Edi Wirahadi, SH. MH saat membacakan permohonan di sidang panel 1 MK, Selasa (9/7/2019) | Foto: dok. Abadikini.* 
Hal tersebut dimohonkan oleh kuasa hukum khusus PBB kepada hakim MK pada sidang gugatan hari ke-4 sengketa PHPU DPR/DPRD Pileg 2019. Sidang hari ke-4 yang digelar Jumat (12/7/2019) tersebut beragendakan pemeriksaan pendahuluan.

MK menyidangkan sengketa perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan Partai Bulan Bintang (PBB) di Provinsi Bangka Belitung (Babel) dengan Nomor 91-19-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Pengacara PBB yang ditugaskan untuk menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Provinsi Bangka Belitung, Edi Wirahadi, SH. MH., mengatakan, terjadi pengurangan perolehan suara pemohon sebayak 1 suara, tepatnya di TPS 2, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang.

“Di TPS 2 tersebut, sebagaimana tertulis pada Form C1, atau Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara, perolehan suara Pemohon adalah 14 suara yang terdiri dari, (a). Caleg nomor urut 1 bernama Taufik peroleh 3 suara. (b). Caleg nomor urut 2 Heri Suseno Putro, SH peroleh 2 suara, (c). Caleg nomor urut 4 Wahyuddin peroleh 1 suara, dan (d). Caleg nomor urut 8 Riska Amelia memperoleh 8 suara,” kata Edi saat menyampaikan permohon di sidang PHPU MK, seperti dikutip Abadikini (Ak).

Namun, kata Edi, saat perolehan suara pemohon itu dipindahkan ke Form DAA1 hanya di tulis 13 suara, terjadi pengurangan 1 suara di Caleg nomor urut 1 Taufik yang seharusnya 3 ditulis 2.

“Terhadap pengurangan 1 suara milik pemohon di DAA1 itu pun tidak dilakukan perbaikan oleh pihak termohon pada rekap DA1 tingkat Kabupaten sehingga jumlah akumulasi perolehan suara pemohon di Kecamatan Gerunggang yang seharusnya 319 suara menjadi hanya 318 suara,” ujar Edi.

Selain itu terang Edi, terjadi juga penambahan perolehan suara Partai Nasdem sebesar 3 suara, tepatnya di TPS 004 Kelurahan Gedung Nasional (Genas), Kecamatan Taman Sari.

“Berdasarkan dokumen C1, perolehan suara Partai Nasdem di TPS 004, sebagai berikut yang mulia, (a) Suara Partai Nadem 6, (b) Caleg nomor urut 2 Riduan Nasrul, memperoleh 4 suara, (c) Caleg Jamilah peroleh 1 suara, (d) Caleg Johardi peroleh 9 suara. sehingga total perolehan suara Partai Nasdem di TPS 004 adalah sebanyak 20 suara," tegas Edi, seraya melanjutkan, "Akan Tetapi, pada sertifikat hasil penghitungan suara di TPS 004, formulis C1 itu suara Partai Nasdem ditulis sebanyak 21 suara, sehingga terjadi penambahan 1 suara akibat kesalahan penjumlahan oleh pihak Termohon,” bebernya.

Tidak hanya itu jelas Edi, kesalahan penjumlahan suara terterjadi yang sebelumnya di C1 TPS 004 ditulis 21 suara di rekap DAA1 ditulis 23 suara sehingga jumlah suara Partai Nasdem bertambah 3 suara. “Sehingga akumulasi jumlah suara perolehan Partai Nasdem di Kecamatan Taman Sari yang seharusnya 159 suara menjadi 162 suara,” tegas Edi.

Untuk itu, lanjut Edi, Kuasa hukum PBB memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk membatalkan keputusan KPU di daerah pemilihan Kota Pangkalpinang 3, Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung. “Sekaligus menegaskan dan meminta kempali kepada MK untuk memerintahkan kepada KPU supaya menetapkan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai peraih kursi ke-9 menggantikan Partai Nasdem di dapil Kota Pangkalpinang 3.

Adapun jelas Edi, urutan peraih kursi tersebut adalah sebagai berikut;

Peraih Kursi Pertama Partai Gerindra (3.659 suara), Kursi kedua Partai PPP (3.545 suara), Kursi ketiga Partai Golkar (3.337 suara), Kursi keempat Partai PDIP (3.303 suara), Kursi kelima Partai Demokrat (3.044 suara), Kursi Keenam Partai PKS (2.713 suara), Kursi ketujuh Partai PKB (2.003 suara), Kursi kedelapan Partai PAN (1.994 suara), dan Kursi kesembilan (kursi terakhir) diraih Partai Bulan Bintang (PBB) (1.822 suara) menggantikan Partai Nasdem (1.819 suara).


Pewarta: Ak.
Editor: Red.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Wednesday, July 10, 2019

Redaktur sukabumiNews.net

Targetkan Lunas PBB, Camat Kebonpedes Genjot Sektor Perusahaan

camat kebonpedes
sukabumiNews, KEBONPEDES - Komitmen Camat Kebonpedes, H. Ali Iskandar untuk mencapai target lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi, saat ini terus ditingkatkan di berbagai sektor wajib pajak, khususnya pada sektor perusahaan yang diketahui sebagai sektor terbesar pendapatan PBB yakni sekitar 40 persen dari total wajib pajak se-Kecamatan Kebonpedes.

"Dari hasil evaluasi dan validasi data yang dilakukan tim kolektor, kami simpulkan harus ada akselerasi pendapatan PBB dari perusahaan-perusahaan di Kebonpedes. Karena prosentasenya besar dan mereka belum pernah lunas PBB," ungkap Camat Kebonpedes, H. Ali Iskandar kepada sukabumiNews saat di temui di kantornya, Selasa (10/07/2019).

Sebelumnya, kata Camat, perumusan itu sudah dilakukan di Kedusunan Badri, mereka sudah diberikan tugas untuk mengumpulkan PBB dari Perusahaan-prusahaan yang tidak pernah melunasi PBB. Camat mencontohkan, saat ini saja tagihan PBB untuk perusahaan di desa Sasagaran mencapai hampir 40juta dari total wajib pajak Rp110 juta.

"Setiap minggu selalu dilakukan evaluasi bersama para kepala desa. Alhamdulillah, saat ini sudah ada komunikasi baik dengan para pengusaha dan ada potensi mereka siap bayar, tapi lampiran SPPT nya masih belum diterima oleh pihak mereka, nanti tim kolekter desa yang akan menindak lanjut," jelas Camat Kebonpedes.

Saat ini, diungkapkan Ali Iskandar, target pencapaian PBB untuk Kecamatan Kebonpedes, itu mencapai Rp540 juta. Sedangkan pada kenyataannya, pendapatan PBB hingga juli tahun ini, baru mencapai Rp370 juta atau pencapaiannya sebesar 60 persen dari total wajib pajak. "Alhamdulillah, dengan angka 60 persen, itu berarti ada peningkatan pendapatan jika dibandingkan tahun sebelumnya, dan masuk kategori di atas rata-rata Kabupaten Sukabumi," ungkapnya.

Di luar pencapaian angka 60 persen itu, Ali Iskandar terus mengkemas berbagai strategi guna meningkatkan kesadaran masyarakat agar mencapai target lunas PBB. Diantara strategi itu, dilakukannya giat edukasi berupa penyuluhan kepada masyarakat di desa-desa. Selain itu, optimalisasi pelayanan secara menyeluruh di beberapa desa juga semakin ditingkatkan guna mempermudah pelayanan masyarakat. Nantinya, kata Ali Iskandar, diharapkan ada komunikasi berimbang antara pemdes, kecamatan dan warga masyarakat. Dari komunikasi baik dan dekat itu, diharapkan mampu menganlisis berbagai kendala yang dihadapi mereka.

"Keberhasilan itu landasannya silaturahmi. Maka, kami berupaya menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Khusus dalam mencapai target lunas PBB, kami akan memberikan apresiasi kepada para kadus dan kades jika berhasil melunasi PBB. Ini sebagai bentuk penghargaan atas tanggung jawab mereka dalam mewujudkan reputasi baik di Kecamatan Kebonpedes," pungkas Camat Kebonpedes, H. Ali Iskandar.


Pewarta: Azis Ramdhan
Editor: Agus Setiawan
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Tuesday, April 30, 2019

Redaksi sukabumiNews

Kejahatan Partai Politik Pemilu 2019

Kok Suara PPP dan PBB Di Masohi, Masuk Ke PKS?

sukabumiNews, MASOHI – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) mengaku kini tengah mengusut praktek manipulasi dengan mendongkrak perolehan suara yang terjadi di Kecamatan Seram Utara Barat.

Tindakan ini dilakukan, menyusul adanya laporan yang disampaikan salah satu caleg  PDI-P  terkait  penggeseran perolehan suara dari caleg Partai Persatuan Pembagunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB) ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Kita telah menerima laporan  adanya kejahatan pemilu yang terjadi di beberapa TPS di Negeri Saleman, Kecamatan Seram Utara Barat,” kata Ketua Bawaslu Malteng Rizal Sahupala kepada wartawan di kantornya, Senin (29/4/19), seperti dikutip Abadikini.

Menurut Sahupala,  informasi yang  diterima oleh Bawaslu Malteng  tindakan manipulasi dengan cara menggeser suara  PPP dan PBB  ke PKS ini diduga kuat melibatkan penyelenggara pemilu di tingkat bawah, terutama Kelompok Peyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hingga pengawas di tingkat kecamatan.

“Laporannya bahwa ada indikasi penyelenggara juga terlibat, tapi nanti kita lihat,” tandas Sahupala.

Sahupala menjelaskan, dalam proses rekapitulasi di tingkat PPK Serut Barat,  saksi dari  PDI-P, telah meminta untuk dibuka lagi dokumen C-1 Plano.  Permintaan itu disampaikan untuk beberapa TPS di Negeri Saleman, karena terdapat kejanggalan data dengan meningkatnya perolehan suara PKS.

Dan itu terlihat dalam sertifikat hasil perhitungan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota model C-1, serta berkurangnya perolehan suara dari PPP dan PBB.

Ironisnya, kata Sahupala,  permintaan dari saksi PDI-P saat itu tidak di akomodir oleh PPK dan Panwascam.  PPK bahkan tetap menyetujui laporan dari KPPS Negeri Saleman. “Ini yang menjadi indikasi ada  keterlibatan PPK dan Panwas dalam rekapan suara PKS di Negeri Saleman,”katanya.

Selain itu, lanjut Sahupala,  kejanggalan makin terlihat dengan adanya perbedaan tanda tangan C-1, di setiap saksi parpol. “Bawaslu Malteng akan meminta semua C-1 KWK setiap saksi parpol untuk dikumpulkan, dan selanjutnya akan dipelajari C-1 saksi parpol yang tanda tangannya sama dan tidak sama kemudian akan dicocokkan,” jelas Sahupala.

Sebelumnya kata Sahupala, Fungsionaris PDl-P, Zeth Latukarlutu pada tanggal 27 April 2019  telah melaporkan ke Bawaslu terkait kejanggalan yang terjadi di PPK Serut Barat.

“Kami sudah menerima laporan dari PDI-P, tetapi kami juga belum bisa memastikan apakah data dari saksi PDI-P dan saksi lain benar. Dan  kami belum bisa memastikan data Panwascam juga benar, jadi nanti akan kami sandingkan,” katanya.

Penentuan dari kebenaran  laporan itu ada pada C-1 Plano. Sampai sekarang C-1 Plano belum dibuka. Selain itu, ada juga dua berita acara keberatan saksi yang akan dipelajari oleh Bawaslu Malteng. [Red*/Ak]

Sunday, April 14, 2019

Redaksi sukabumiNews

Taat Aturan, Caleg Partai PBB Serentak Turunkan APK di Injury Time

sukabumiNews, CIKOLE – Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Sukabumi menurunkan ribuan Alat Praga Kampanye (APK) yang sebelumnya di tebar dan di pasang di seluruh titik di Kota Sukabumi. Dipimpin langsung oleh Ketua DPC, KH. Yan Hasanudin Malik, S.Pd.I, M.M, penurunan dilakukan secara serentak oleh para caleg beserta timsesnya, Sabtu (13/4/2019).

"Penurunan dilakukan di 3 wilayah terpisah sesuai dapilnya masing-masing," kata Yan Hasanudin kepada sukabumiNews saat penurunan APK berlangsung, Sabtu (kemarin).

Tiga Dapil tersebut yaitu Kota Sukabumi 1 meliputi Cikole dan Citamiang, Kota Sukabumi 2 meliputi wilayah Baros, Cibeureum, dan Lembursitu. Sementara Kota Sukabumi 3 meliputi wilayah Gunungpuyuh dan Warudoyong. "Hal ini dilakukan dalam rangka menyambut masa tenang yang terhitung sejak 14-16 April 2019 untuk  pemilihan umum yang akan dilangsungkan hari Rabu, 17 April 2019," terang pria yang akrab disapa Kang Boyan ini.

Selain itu tambah Yan, penurunan APK ini dilakukan lantaran telah telah beredarnya surat himbauan dari KPU Kota Sukabumi untuk segera menertibkan APK yang sudah terpasang serta menonaktifkan akun media sosial terhitung mulai hari minggu 14 April 2019 pukul 23.59 WIB.

Kang Boyan juga menyampaikan permohonan maaf kepada warga Kota Sukabumi jika selama ini APK yang dipasang para caleg beserta timsesnya dianggap tidak nyaman dipandang. "Kami atas nama DPC Partai Bulan Bintang Kota Sukabumi memohon  maaf kepada seluruh warga Kota Sukabumi, jika selama lebih kurang 6 bulan ini pandangan anda terganggu dengan sampah visual dari APK yang kami pasang,“ ungkap Kang Boyan.
Pantauan sukabumiNews di lapangan, memang saat itu saat ini masih banyak APK dari berbagai partai peserta pemilu 2019 yang masih terpasang (belum diturunkan). Hal ini tentunya akan mengganggu kenyamnan pandangan masyarakat sekitar. Bahkan bisa saja menjadi preseden buruk di mata konstituen atau pemilih.

Ya, Kami sejujurnya sebagai masyarakat merasa terganggu dengan pemasangan APK yang melanggar aturan, apalagi yang seenaknya memasang dengan cara di paku di pohon atau di tembok-tembok, fasilitas umum seperti halte dan lain," ujar salah seorang warga kelurahan Nanggeleng, Unang Wahyudi.

Menurut Unang, semua ini terjadi akibat tidak pernah ada sanksi tegas dari pihak penyelenggara sehingga hal ini terus kembali terulang di setiap hajat pemilihan umum di negeri ini. Namun demikian tambah Unang, semoga pemilu kali ini menghasilkan yang terbaik untuk kemaslahatan masyarakat Kota Sukabumi pada khususnya dan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya.

"Semoga pula pesta demokrasi ini dapat berlangsung dengan aman damai dan menentramkan  , seperti halnya idiom dari sebuah pesta yang harus dilalui dengan kegembiraan dan rasa suka cita," imbuh Unang. (TNR)


Editor: AM.
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Sunday, March 31, 2019

Redaksi sukabumiNews

PBB Kota Sukabumi Targetkan 4 Kursi DPRD di Pileg 2019

sukabumiNews, WARUDOYONG - Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang (DPC PBB) Kota Sukabumi menargetkan perolehan 4 kursi DPRD pada pileg 2019. Target 4 kursi pada pemilu 2019 tersebut di ungkapkan Ketua DPC PBB Kota Sukabumi kepada sukabumiNews di sela-sela kegiatan pemasangan 19.000 Alat Praga Kampanye (APK) berupa mini banner.

“Insya Allah dalam Pemilu 2019 ini kita menargetkan 4 kursi untuk DPRD Kota Sukabumi dari Dapil 1 satu kursi,  Dapil 2 satu kursi, dan Dapil III dua kursi," kata Ketua DPC PBB Kota Sukabumi KH. Hasanudin Yan Malik, Spd.i M.M.

Di Jelaskan Yan, pemasangan APK berupa mini banner yang dilakukan secara serentak oleh para caleg dan relawan yang di tebar di setiap dapil di Kota Sukabumi pada Ahad (31/3) ini dilakukan untuk memudahkan dan mengetahui Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Bulan Bintang yang akan dipasang di setiap Dapilnya.
Di ungkapkan Yan, setiap caleg PBB minimal memasang APK sebanyak 150 banner di setiap dapilnya masing-masing.

Dengan demikian tambah dia semoga Masyarakat bisa mengenal dan memilih caleg PBB hingga bisa mengantarkan kepada perolehan kursi yang ditargetkan.

Masyarakat Kota Sukabumi juga diharapkan bisa menilai bahwa Partai Bulan Bintang ini salah satu Partai yang anti Korupsi dan Petinggi serta Pejabatnya pun tidak ada yang tersandung Korupsi.

“Kami tidak mau mengatakan PBB itu Partai yang bersih, akan tetapi biar masyarakat saja yang menilainya," tambah Yan Hasanudin.

Ditempat yang sama, Sutrisni Djayono salah satu Calon Anggota DPRD PBB Dapil III Kota Sukabumi mengucapkan syukur bisa melakukan sosialisasi berbeda dengan yang lain.

Ketika masyarakat membutuhkan bantuan dan pertolongan seperti yang sakit dan yang lainnya, tidak harus diberi bantuan dengan uang. “Namun kita bisa memberikan bantuan dengan sesuatu yang mungkin akan lebih bermanfaat untuk kedepannya,” ucap Sutrisni Djayono.

Wanita yang lebih akrab disapa Bu Nie itu pun mengaku bahwa PBB bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat calon pemilihnya tentang hal itu.  

“Seperti halnya pada saat yang lalu ada orang yang meminta pertolongan hingga menempuh jalur Hukum. Alhamdulilah PBB bisa memperjuangkannya dan berhsil,” kenang Bu Nie.

"Semoga PBB berada dihati nurani masyarakat karena PBB memperjuangkan Islam dan NKRI serta membela masyarakat khususnya memperjuangkan kaum perempuan," harap Bu Nie



Pewarta: Azis R.
Editor: AM
Copyright © SUKABUMINEWS 2019

Sunday, March 17, 2019

Redaksi sukabumiNews

Budi Hartono Sesalkan Pencabutan APK Partai PBB

sukabumiNews, NYALINDUNG – Sekretaris DPAC Partai Bulan Bintang (PBB) Kecamatan Nyalindung Budi Hartono menyesalkan adanya pencabutan dan pengrusakan beberapa Alat Praga Kampanye (APK) dan bendera Partai PBB oleh pihak yang tidak bertanggung jawab di wilayah kerjanya.

"Kami sesalkan perilaku yang buruk tersebut. Kalau memang itu dari kawan bertanding,  berarti ini tidak fair. Bendera kami di Urugan, Kertaangsana raib. Dicopotnya, begitu juga banner di Rancaoray," keluh Budi ditemui di kediamannya, Ahad (17/3/19).

Menengarai hal tersebut Ketua Panwaslucam Nyalindung Ajang, menghimbau agar antar Peserta Pemilu saling menghargai. "Ini resiko, pasti Panwaslu selalu disalahkan. Pengaduan sudah banyak. Termasuk kemarin dari Partai Nasdem." terangnya.


Pewarta: JS.
Editor: AM
Copyright © SUKABUMINEWS 2019
close
close
close