Breaking
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Tuesday, April 25, 2017

Redaktur

Polemik BP Batam dan Pemko Batam Jadi Sorotan DPR RI

sukabumiNews.net, BATAM - Kunjungan Spesifik Tim Komisi II DPR RI dipimpin Rufinus Hotmaulana Hutahuru ke Provinsi Kepulauan Riau menyoroti dualisme kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam yang masih terus bergulir sampai saat ini.

Pertemuan dihadiri oleh semua stakeholder terkait Provinsi Kepulauan Riau, bertempat di ruang pertemuan Lantai 5 Gedung Graha Kepri, Batam.

Wali Kota Batam, Rudi, mengatakan, terdapat banyak permasalahan yang terjadi di Batam saat ini, mulai dari persoalan lahan, masalah kewenangan serta lainnya.

''Apa yang ditangani kami, BP tangani juga. Saran kami, ada pembagian wilayah kerjalah. BP Batam dimana, Pemkot dimana," kata Rudi kepada sukabumiNews, belum lama ini. Hal tersebut juga dikuatkan oleh pernyataan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. Menurut dia, penyelesaiannya di lapangan tak kunjung ada kepastian meskipun semua permasalahan yang terjadi di Batam, sudah diketahui oleh Pemerintah Pusat.

Menurut Amsakar Achmad, pemerintah pusat harus memperjelas status Batam, tetap akan menjadi Free Trade Zone (FTZ) atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Meskipun dalam hal ini, Pemkot lebih ingin status Batam menjadi KEK.

Amsakar menilai FTZ kini sudah tidak menarik lagi. "Kita sebaiknya beralih ke KEK sebagaimana arahan Presiden. Nah kewenangan kami antara Pemkot dan BP Batam tinggal ditata saja. Tak ada tumpang tindih di wilayah yang sama,'' ujar Amsakar Achmad.

Deputi 4 BP Batam bidang Pengusahaan Sarana Usaha lainnya, Purba Robert M Sianipar menilai, permasalahan yang terjadi antara BP Batam dan Pemkot Batam bukan dari sisi regulasi.

Namun, permasalahan lebih ke wilayah kerja BP Batam yang hampir keseluruhannya berada di lahan yang sama dengan Pemkot Batam.

"Kalau kita melihat peraturan perundang-undangan, tidak ada overlapping. Tapi, karena wilayah kerja BP Batam itu 65 persennya ada di Pemkot, dan mayoritas penduduk dan ekonomi ada di sini, seakan-akan ada dualisme, tumpang tindih," ujar Robert.

Ketika disinggung akan memilih status Batam sebagai FTZ atau KEK, Robert mengatakan pihaknya hanya melaksanakan tugas sesuai aturan yang ada.

"Kita ikuti saja arahnya kemana. Tentunya Batam akan disebut KEK transisi, ada periode waktunya. Kita harus bersiap dengan itu," kata Robert.


Sampai saat ini, sudah 17 kali rapat di Jakarta dengan DPR RI, Menteri Dalam Negeri, Menko Bidang Perekonomian, Ombudsman, Menteri ATR, Dewan Ketahanan Nasional, kebijakan yang ditunggu dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) terkait KEK tak kunjung keluar. Mereka hanya berkutat di permasalahan yang sama.(S,G)
Subscribe Situs Ini via Email :

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Jangan menyerang atau menebar nuansa kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu

Loading...