Breaking
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Friday, March 25, 2016

sukabumiNewsnet

Wali Kota Sukabumi Akui Pelelangan Proyek di Sukabumi Paling Rawan

Wali Kota Sukabumi Mohamad Muraz memberikan penjelasan tentang SAKIP dam LAKIP di Gedung 2 Rektorat Unpad Dipati Ukur, Kamis (24/3).
sukabumiNews, BANDUNG - Wali Kota Sukabumi Mohamad Muraz mengatakan saat ini pelaksanaan pelelangan proyek-proyek adalah hal yang paling rawan di pemerintah daerah Kota Sukabumi.

"Saya mengeluarkan surat yang ditulis tangan sendiri dan ditandatangan sendiri bahwa wali kota tidak melakukan intervensi terhadap proyek. Kami tidak mencoba memenangkan seseorang," jelas Mohamad Muraz, dalam acara Unpad Merespons bertajuk 'kinerja pemerintah daerah' yang digelar di Gedung 2 Rektorat Unpad Dipati Ukur, seperti dikutip sukabumiNews dari TRIBUNJABAR.CO.ID, Kamis (24/3).

Surat tersebut, lanjutnya, disebarkan kepada seluruh SKPD dan pimpinan daerah di Kota Sukabumi.

Kota Sukabumi saat ini sudah tidak memiliki kesulitan dalam sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Sebelumnya, kota ini sempat menemui kendala dalam sertifikasi tersebut.

"Ketika kami melakukan diklat pengadaan barang dan jasa kami mengirimkan 80 pegawai dan staf se-kota Sukabumi dan yang lulus hanya empat orang. Ketika saya teliti ternyata memang sengaja tidak diluluskan. Karena ketika menjadi panitia lelang mereka beranggapan tugasnya berat," ujar Muraz.

Ia melanjutkan, diklat serupa kembali diselenggarakan, namun dengan memberikan ancaman kepada para pegawai. Mereka yang tidak lulus akan dicatat tidak memiliki kemampuan dan tidak bisa mendapatkan kenaikan jabatan struktural maupun fungsional di daerah. "Akhirnya dari 80 orang, 78 lulus (diklat pengadaan barang dan jasa)," katanya.

Berkat konistensi yang baik dalam penerapan Sistem Akuntablilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Akuntablilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Sukabumi, sambung Muraz, menjadi tempat studi banding bagi lebih dari 130 daerah di Indonesia. Daerah-daerah ini datang untuk mempelajari SAKIP dan LAKIP.

Selain itu, untuk pertama kalinya dalam 100 tahun, Sukabumi dianugerahi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTL) atas LKDP Sukabumi pada 2014. (Red***).
Subscribe Situs Ini via Email :

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Jangan menyerang atau menebar nuansa kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu