Breaking
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Saturday, September 26, 2015

sukabumiNewsnet

Sindir Bangkalan, “Negeri Para Bedebah”?

Seorang pemuda Bangkalan mengaku muak lalu dengan suara parau ia mengatakan kondisi daerah Bangkalan saat ini berjalan abnormal, mulai dari proses penegakan hukum yang tidak adil, kesenjangan sosial, perilaku kekerasan hingga korupsi. Pemuda itu tak lain adalah Mahmudi Ibnu Khotib, sang aktivis Bangkalan yang kerap menyuarakan anti korupsi di Bangkan, Madura.

Menurut Ibnu, puisi karya Adhie Massardi tentang “negeri para bedebah” patut dinobatkan untuk kondisi Bangkalan saat ini dengan adanya fenomena gaya hidup pemimpinnya penuh kemewahan namun rakyatnya makan dari mengais sampah atau jadi kuli di negeri orang, terutama  penganiaayan atau tindak diskriminasi terhadap para pejuang kebenaran di Bangkalan dapat menjadi draft tersendiri untuk menyebut Bangkalan sebagai "negeri para bedebah".
Dalam pusi itu, Adhie Massardi menggambarkan kemunafikan,banyak orang baik dan bersih dianggap bersalah serta menipu rakyat dengan pencitraan menjadi lumrah karena hanya penguasa yang boleh marah, sedangkan rakyat hanya bisa pasrah. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan sikon masyarakat Bangkan, Madura saat ini. Proses hukum berbelit-belit yang menyeret mantan bupati Bangkalan Fuad Amin dalam kasus korupsi, kata Ibnu, menjadi contoh dengan sikap terdakwah yang selalu sok kaya dan sok hebat memperlihatkan kesombongan dan keangkuhan semata.

Bangkalan  saat ini, lanjut Ibnu Khotib, krisis akut kepemimpinan karena dari sisi hukum maupun kepentingan sosial ekonomi selalu didasari kepentingan transaksional, bukan kepentingan rakyat. Kini kepercayaan masyarakat sudah ternodai dengan berbagai kondisi ekonomi sosial masyarakat Bangkalan yang semakin amburadul, “pemerintah Bangkalan sudah mati suri” katanya. Belum lagi, lanjut Ibnu, kerugian negara puluhan miliar atas tindak perbuatan para penyelenggara kebijakan pemerintah daerah Bangkalan, termasuk pemalsuan SPJ Bupati masih menyimpan luka yang sangat dalam bagi masyarakat Bangkalan.

Ironisnya, suara kebenaran aktivis Bangkalan selalu berusaha untuk dibungkam dengan berbagai cara, namun kami tidak akan berhenti, “perjuangan kami belum berakhir” kata Ibnu. Hanya hak rakyat kecil dan tatanan pemerintahan yang adil dan makmur menjadi prioritas perjuangan kaum aktivis Bangkan.(Nas/mni)
Berlangganan update artikel/berita terbaru via Email :

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Jangan menyerang atau menebar nuansa kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu