Breaking
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Tuesday, May 19, 2015

sukabumiNewsnet

Warga Sukabumi: Awasi Pelaksanaan Perda Miras

sukabumiNews, SUKABUMI--Sebagian besar warga Kabupaten Sukabumi mendukung penuh disahkannya peraturan daerah (Perda) tentang Larangan Minuman Beralkohol. Perda tersebut baru disahkan DPRD Kabupaten Sukabumi pada Senin (18/5) lalu. ‘’ Perda ini cukup positif untuk mencegah peredaran miras,’’ ujar Wakil Sekretaris Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Sukabumi Syahid Arsalan.

Meskipun lanjut dia, daerah tetangga yakni Kota Sukabumi sudah terlebih dahulu melahirkan perda mihol pada 2014 lalu. Harapannya, kata Syahid, setelah dikeluarkannya perda ditindaklanjuti dengan adanya pengawasan keberadaan miras di lapangan.

Sehingga perda tersebut benar-benar efektif diterapkan di tengah masyarakat. Syahid menuturkan, perda tentang larangan mihol memang diperlukan untuk mencegah rusaknya moral generasi bangsa dari pengaruh mihol. Oleh karena itu pengesahan perda harus dibarengi dengan peningkatan kegiatan pengawasan di lapangan.

‘’Perda sudah secara resmi disahkan dalam sidang paripurna kemarin,’’ ujar salah seorang anggota Panitia Khusus (Pansus) tentang raperda larangan Mihol DPRD Kabupaten Sukabumi M Sodikin seperti dikutip ROL, Selasa (19/5). Saat ini perda yang disahkan tersebut akan segera mendapatkan nomor dari pemerintah.

Menurut Sodikin, keberadaan perda ini diharapkan dapat mencegah peredaran miras di Sukabumi. Terlebih, dalam perda ini disebutkan ancaman hukuman yang bervariasi seseuai dengan klasifikasi.Di mana terang Sodikin, ancaman hukuman paling berat yakni kurungan penjara selama enam bulan dan denda sebesar Rp 50 juta.

Penerapan sanksi tegas ini diharapkan memberikan efek jera kepada para pengedar miras.Rencananya kata Sodikin, selepas pengesahan perda larangan mihol akan ditindaklanjuti dengan keluarnya peraturan bupati (Perbup). Dalam perbup itu nantinya memuat ketentuan mengenai pengawasan peredara miras yang melibatkan unsur pemerintah daerah, kepolisian, dan kejaksaan serta elemen masyarakat lainnya.

Sebelumnya, Forum Umat Islam (FUI) Sukabumi sempat mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Sukabumi di Palabuhanratu, pada Senin (11/5) lalu. Aspirasi dari FUI antara lain meminta Perda Mihol disahkan. Red*/



Subscribe Situs Ini via Email :

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Jangan menyerang atau menebar nuansa kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu