Breaking
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Thursday, August 2, 2012

Malik Sukabumi

Legislator minta kapolri nonaktifkan Djoko Susilo


sukabuminewsOnline. (JAKARTA)- Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Ahmad Basarah meminta Kapolri Jenderal Timur Pradopo segera menonaktifkan tersangka kasus Simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) Irjen Pol Djoko Susilo dari jabatannya sebagai Gubernur Akademi Kepolisian.

"Setuju, setidaknya ada dua pertimbangan yang dapat dijadikan dasar penonaktifan Djoko Susilo. Pertama, untuk memudahkan penyidikan yang akan dilakukan oleh KPK," kata Ahmad Basarah di Jakarta, Kamis.

Untuk menyelamatkan institusi Polri dari situasi kritis seperti ini, Basarah menegaskan, memang diperlukan langkah-langkah heroik Kapolri.

"Langkah untuk mengambil tindakan strategis, cepat dan tepat adalah menonaktifkan Djoko Susilo sesegera mungkin dari jabatannya dan mendukung KPK untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi yang ada di lingkungan Polri adalah salah satu contoh tindakan heroik Kapolri yang ditunggu-tunggu masyarakat saat ini," ujar Basarah.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI lainnya, Bambang Soesatyo mengatakan, terungkapnya kasus korupsi pengadaan Simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) membuat citra Polri sebagai pengayom masyarakat dipertaruhkan.

"Menurut saya, sikap pro aktif Mabes Polri dalam mempercepat penanganan kasus ini akan memperbaiki citra Polri," kata Bambang.

Bambang juga meminta kepada kedua institusi itu untuk tidak saling salah paham terkait penggeledahan yang dilakukan di kantor Korlantas oleh KPK beberapa hari lalu.

‎​"Insiden penggeladahan di markas Korlantas Polri oleh KPK diharapkan tidak menimbulkan 'distrust' dan semangat saling menjatuhkan," tandasnya.

(Zul)

Editor: Aditia Maruli
Subscribe Situs Ini via Email :

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Jangan menyerang atau menebar nuansa kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu